Ditemukan 15 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-02-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88K/TUN/2004
Tanggal 14 Februari 2008 — KEUCHIK/KEPALA DESA LAMBHEU ; vs. Drs. M. YUSUF PIAH
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-04-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
1.HARDY TANUTAMA
2.DELFINA
3.Ir. BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
MISRAN
18647
  • Ltd merupakan suatu badan hukum yangberhak atas objek sebidang tanah seluas + 58 Ha yang letaknya tidak satuhamparan/sporadis, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dahuludikenal sebagai Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan DeliKotamadya Medan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sumatera Utara Nomor: 593.61/1863/K/1992 , Tanggal 24Juli 1992 tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyediaan Tanah UntukKeperluan Usaha Pembangunan Perumahan/Real Estate PT.SubaruUtama & Co.Ltd
    Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNomor: 593.61/1863/ K/1992 Tanggal 24 Juli 1992;.
    yang menggugat adalah ahli waris pemegang saham sebagaimanayang didalilkan penggugat dalam gugatannya;Bahwa kemudian, karena dasar gugatan adalah Izin Lokasi yangditerbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Sumatera Utara Nomor: 593.61/1863/K/1992 tanggal 24Juli 1992 tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyediaan Tanah UntukKeperluan Usaha Pembangunan Perumahan/Real Estate PT.SubaruUtama & Co.Ltd jo.
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).** Dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 4 menjelaskan bahwaPenggugat memperoleh izin lokasi untuk keperluan usahapembangunan perumahan atau real estate dari Gubernur kepadaKepala Daerah Tingkat Sumatera Utara berdasarkan SuratNomor: 593.61/1863/K/1992 tanggal 24 Juli 1992, namun dalamgugatan ini Penggugat sama sekali tidak pernah mengikutkanHalaman 29 dari 37 Putusan Perdata Nomor 226/Padt.G/2020/PN Mdnpihak Gubernur selaku instansi yang
    Dalamhal ini juga diperkuat berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasiatas objek pengadaan tanah di lokasi dimaksud, jelas menunjukkanbahwa tidak ditemukan adanya Hak Kepemilikan Tanah oleh Penggugatdi atas objek pengadaan tanah di Kelurahan Tanjung Mulia danKelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medansebagaimana klaim sepihak dari Penggugat a quo;Bahwa menyangkut klaim Penggugat yang mendasarkan pada: SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNo.593.61/1863
Register : 07-04-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 225/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
1.HARDY TANUTAMA
2.DELFINA
3.Ir. BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
BAMBANG EDI SUPRAYITNO
22763
  • Ltd merupakan suatu badan hukum yangberhak atas objek sebidang tanah seluas + 58 Ha yang letaknya tidak satuhamparan/sporadis, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dahuludikenal sebagai Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan DeliKotamadya Medan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/ K/1992 Tanggal24 Juli 1992 tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyediaan Tanah UntukKeperluan Usaha Pembangunan Perumahan/Real Estate PT. SUBARUUTAMA & CO.
    Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Medan Nomor : 460/09/IL/4/PKM/1996 tanggal 8 April 1996 Jo.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNomor : 593.61/1863/ K/1992 Tanggal 24 Juli 1992 ;Bahwa terhadap pembebasan tanah/ganti rugi dari tanah garapan yangtelah dilakukan oleh PT. Subaru Utama & Co.Ltd terhadap penggarap atauHalaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Padt.G/2020/PN Mdnyang mengusahai/mengerjakan dari objek tanah seluas + 2740,4 m?
    Subaru Utama & Co.Ltd atas tanah perkara telahjelas/terang, bahkan diperkuat dengan faktafakta pemilikan tanahsebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/ K/1992 Tanggal 24Juli 1992 Tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyedian Tanah Untuk KeperluanUsaha Pembangunan Perumahan/Real Estate Jo. Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kotamadya Medan Nomor : 460/09/IL/4/PKM/1996tanggal 8 April 1996 Jo.
    Dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil inventarisasi danidentifikasi atas objek pengadaan tanah di lokasi dimaksud, jelasmenunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya Hak KepemilikanTanah oleh Penggugat di atas objek pengadaan tanah di KelurahanTanjung Mulia dan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan MedanDeli Kota Medan sebagaimana klaim sepihak dari Penggugat a quo;Bahwa menyangkut klaim Penggugat yang mendasarkan pada : SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNo.593.61/
    Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa atas obyek perkara a quo, dasar gugatan penggugatadalah berdasarkan Izin Lokasi yang diterbitkan berdasarkanHalaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Padt.G/2020/PN MdnSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/K/1992 tanggal 24Atli 1992 tentang Pemberian Izin Lokasi / PenyediaanTanah Untuk Keperluan Usaha PembangunanPerumahan / Real Estate PT.
Register : 07-04-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.HARDY TANUTAMA
2.DELFINA
3.Ir. BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
Ahli Waris Almarhum AMAT SAMSURI
28176
  • Ltd merupakan suatu badan hukum yangberhak atas objek sebidang tanah seluas + 58 Ha yang letaknya tidak satuhamparan/sporadis, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dahulu dikenalsebagai Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli KotamadyaMedan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/ K/1992 Tanggal 24 Juli 1992 tentangPemberian Izin Lokasi/Penyediaan Tanah Untuk Keperluan UsahaPembangunan Perumahan/Real Estate PT.
    Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Medan Nomor : 460/09/IL/4/PKM/1996 tanggal 8 April 1996 Jo.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor:593.61/1863/ K/1992 Tanggal 24 Juli 1992 ;Bahwa terhadap pembebasan tanah/ganti rugi dari tanah garapan yangtelah dilakukan oleh PT.
    Subaru Utama & Co.Ltd atas tanah perkara telah jelas /terang, bahkan diperkuat dengan faktafakta pemilikan tanah sebagaimanayang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/ K/1992 Tanggal 24 Juli 1992 TentangPemberian Izin Lokasi / Penyedian Tanah Untuk Keperluan UsahaPembangunan Perumahan / Real Estate Jo. Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kotamadya Medan Nomor : 460/09/IL/4/PKM/1996,Tanggal 8 April 1996 Jo.
    Tanjung Mulia, Kec.Medan Deli, Kotamadya Medan, sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur KDH Tk Sumatera UtaraNomor:593.61/1863/K/1992, tanggal 24 Juli 1992tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyediaan TanahUntuk Keperluan Usaha PembangunanPerumahan/Real Estate PT. Subaru Utama & Co. Ltd.jo. Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Medan Nomor:460/ O9/IL/4/PKM/1996,tanggal 8 April 1996 Jo.
    Subaru Utama & Co.Ltd.Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya MedanNomor:460/19/II/ 08/PKM/1997, tanggal 25 Agustus 1997.Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya MedanNomor:460/09/II./4/PKM/1996 tanggal 8 April 1996.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNomor:593.61/1863/K/1992 tanggal 24 Juli 1992.PETA INVENTARISASI Nomor : 20 Tahun 1998, tanggal 31 Juli 1998yang diterbitkan Kepala Seksi Pengukuran Kantor PertanahanKotamadya Medan.VIII.
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
1.HARDY TANUTAMA
2.DELFINA
3.Ir. BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
SURIADI
406139
  • Ltd merupakan suatu badan hukumyang berhakatas objek sebidang tanah seluas + 58 Ha yang letaknyatidak satu hamparan/sporadis, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilirdahulu dikenal sebagai Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan MedanDeli Kotamadya Medan, sesuai dengan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/K/1992 Tanggal 24 Juli 1992 tentang Pemberian = IzinLokasi/Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Usaha PembangunanPerumahan/Real Estate PT.
    Subaru Utama & Co.Ltd atas tanah perkara telahjelas/terang, bahkan diperkuat dengan faktafakta pemilikan tanahsebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 593.61/1863/ K/1992 Tanggal24 Juli 1992 Tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyedian Tanah UntukKeperluan Usaha Pembangunan Perumahan/Real Estate Jo. SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan Nomor460/09/IL/4/PKM/1996 tanggal 8 April 1996 Jo.
    Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa atas obyek perkara a quo, dasar gugatan penggugat adalahberdasarkan Izin Lokasi yang diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNomor : 593.61/1863/K/1992 tanggal 24 Juli 1992 tentangPemberian Izin Lokasi / Penyediaan Tanah Untuk Keperluan UsahaPembangunan Perumahan / Real Estate PT.
    Subaru Utama & Co Ltd sebagai suatu badanhukum berhak atas objek sebidang tanah seluas kurang lebih 58 hektareberdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utaranomor 593.61/1863/K/1992 tanggal 24 Juli 1992 jo Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Medan nomor 460/09/IL/4/PKM/1996 tanggal 8 April1996 jo Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan nomor460/19/IL/O8/PKM/1997 tanggal 25 Agustus 1997 untuk keperluanPembangunan Perumahan/Real Estate;Menimbang, bahwa selanjutnya
Register : 10-10-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 583/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2017 — - SITI AISYAH (PENGGUGAT I) - NURDIANA 9PENGGUGAT II), DKK - PT. SUPRA UNILAND UTAMA (TERGUGAT I) - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT II)
333
  • .@ Berdasarkan SK GUBSU No.593.61/1061/K/92 tanggal 20 April 1990tanah seluas 150 Ha dimaksud diberikan kepada PT. Kawasan IndustriBelawan dengan cara pembebasan tanah (memberikan ganti rugi)Bahwa akan tetapi hingga dengan saat ini ternyataapa yang telah ditetapkanoleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkanSK GUBSU No.593.61/1061/K/92tanggal 20 April 1990 TIDAK JUGA dapat direalisasikan oleh PT.
Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 391/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2017 — TRISNO SULISTYAWATI dkk melawan Yacobus Djunawan Widjaya, STh. MA. SH. MH dkk
5731
  • Bapak Daruki 25 % (dua puluh lima persen) selaku sekutucommanditerBahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.593.61/541/AGS CV. Seminco diubah menjadi PT. Dian Semincosebagaimana Akita Pendirian No. 195 tanggal 31 Januari 1981 yangHal 3 Puts. No. 391/PDT/2017/PT SMGdibuat oleh Notaris Rusbandy Jahja, SH, alamat JI. Jend. A Yani 132A,Semarang.4. Bahwa total modal pendirian PT.
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - SUGIONO (PENGGUGAT) - PT. TAMAN MALIBU INDAH (TERGUGAT I) - YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI UPAYA “ (YASAU), (TERGUGAT II) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT III) - WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II (TURUT TERGUGAT I)
7996
  • Direktorat Jenderal Agraria untukmencabut SK No. 78/HP/DA/1987 ; Menyatakan tidak sah Surat lin Lokasi Nomor : 593.61/152/K/1990tanggal 3 Maret 1990 atas nama PT Taman Malibu Indah ; Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut ijin lokasi No.593.61/152/K/1990 ; Menyatakan tidak sah jin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Medan ; Memerintahkan Tergugat Ill Walikotamadya Medan untuk mencabutSurat in Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 ; Menyatakan
    Menyatakan tidak syah Surat Izin Lokasi No. 593.61/152/K/1990 atasnama Taman Malibu Indah ;Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut Izin Lokasi No.593.61/152/K/1990 tersebut ;5. Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan No.648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh WalikotamadyaMedan ;Memerintahkan Tergugat Ill Walikotamadya Medan untuk mencabutSurat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 ;6.
Register : 18-03-2013 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 137_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 23 September 2014 — Sugiono lawan 1. PT. Taman Malibu Indah 2.Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara "Adi Upaya" (Yasau) 3. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan 4. Walikota Madya Medan Daerah TIngkat II
7532
  • Menyatakan tidak syah Surat izin Lokasi Nomor : 593.61/152/K/1990, tanggal13 Maret 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah;e Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut izin lokasi No. 593.61/152/K/1990 tersebut ;. Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan No.648.1/MBU/154o1Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh WalikotaMadya Medan ;Memerintahkan Tergugat III WalikotaMadya Medan untuk mencabut SuratIzin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 tersebut ;6.
    menyebutkan :Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian ;Menyatakan tidak sah Surat tanggal 11 April 1991No.5701490/DV;Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Cq Direktorat Jenderal Agraria No.78/HP/DA/87tertanggal 25 Agustus 1987;Memerintahkan Tergugat cq Direktorat Jendral Agrariauntuk mencabut SK No.78/HP/DA/87 tertanggal 25 Agustus1987;Menyatakan tidak sah Surat Izin Lokasi No.596.61/152/K/1990 atas nama Taman Malibu Indah;Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut Izin lokasiNo.593.61
Putus : 08-11-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 K/Pdt/2011
Tanggal 8 Nopember 2011 — PT. VICTOR JAYA RAYA VS IRWAN SEMBIRING
186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan demi hukum perikatan yang telah dibuat oleh ahli waris NelangSembiring yang terdiri dari Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III,Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V dengan TergugatIntervensi VI tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa karena areal tanah tersebut berada dalam kondisi hak prioritasPenggugat untuk menguasainya untuk membebaskannya mengingatPenggugat Intervensi semula telah mendapat izin prinsip yang diberikan olehGubernur Sumatera Utara tanggal 9 Oktober 1990 No. 593.61
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
136126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak Kesatu : 137/JRP/DIRTK/VIII/95 Pihak Kedua :593.61/2188PLK/95 Tanggal 21 Agustus 1995;b. Perjanjian Serah Terima Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum danFasilitas Sosial di Komplek Perumahan Bintaro Jaya Dari PT JayaHalaman 8 dari 103 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2016Real Property Kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, No. PihakKesatu : 569AEKS/JRP/PPBA/IX/2003 Nomor Pihak Kedua030/317DTRB Tanggal 17 September 2003;.
    Jaya Real Property kepada Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Tangerang Nomor : 137/JRP/DIRTK/VIII/95 dan Nomor :593.61/2188PLK/95 tanggal 21 Agustus 1995 antara Penggugatdengan Bupati Tingkat Il Tangerang dalam Pasal 1 dengan jelas danterang dinyatakan : "PIHAK KESATU (PT.
    Jaya Real Property kepada Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Tangerang Nomor : 137/JRP/DIRTK/VIII/95 dan Nomor:593.61/2188PLK/95 tanggal 21 Agustus 1995 antara Penggugat denganBupati Tingkat Il Tangerang dalam Pasal 1 dengan jelas dan terangdinyatakan : PIHAK KESATU (PT.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 720/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2017 — Drs. H ITMAFUL WAFAK, Hs Cs melawan PT. ADHI PURI JAYA
6135
  • Walikota Kepala Daerah Tingkat IlSurabaya di Surabaya Nomor : 593.61/18508/230/1982 tanggalhalaman 16 Putusan Nomor 720/Pat.G/2016 PN.SBY10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.18 September 1982 Perihal Persetujuan lokasi/rencana proyekpembangunan perumahan proyek pembangunan perumahansederhana PT Adhi Puri Jaya di Kelurahan Penjaringansari,Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya ;Bukti P12 dan P13, fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah,Kampung/Marga dsb : Penjaringansari No. 11, Kecamatan : Rungkut
Register : 12-08-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 354/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : SITI AISYAH
Terbanding/Tergugat I : PT. SUPRA UNILAND UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Penggugat II : NURDIANA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURAINI
Turut Terbanding/Penggugat IV : IDAHYATI SUPRIATIN
Turut Terbanding/Penggugat V : ABDUL RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VI : HARUNSYAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : MAIMUNAH
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI JAMILAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NURJAMIAH
Turut Terbanding/Penggugat X : MUHAMMAD ALI HANAFIAH
Turut Terbanding/Penggugat XI : MAYA SA ADAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : MUHAMMAD ISMAIL
8162
  • Mei 1996,maka Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Medan telah memberi penjelasansebagai berikut :Tanah / lahan yang diusahai petani setempat dikenal dengan Palu Perta yangkondisinya semula adalah rawarawa ditumbuhi hutan bakau dan pada tahun1955 digarap oleh warga masyarakat untuk dijadikan tambak Ikan;Selanjutnya pada tahun 1980 isi tambak diganti rugi oleh Badan PengusahaanPelabuhan (BPP) Belawan dan kawasan itu dijadikan sebagai tempatpenampungan pembuangan lumpur;Berdasarkan SK GUBSU No.593.61
    Kawasan Industri Belawandengan cara pembebasan tanah (memberikan ganti rugi);Bahwa akan tetapi hingga dengan saat ini ternyata apa yang telah ditetapkanoleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan SK GUBSU No.593.61/1061/K/92tanggal 20 April 1990 TIDAK JUGA dapat direalisasikan oleh PT.
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 122/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 3 Oktober 2018 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG, yang berkedudukan di Jl. H. Somawinata No.1 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H., RINA, S.H., M.H., AMALIYAH, S.H. dan SUPRIYANTI, S.H., Para Advokat dan Law Office ”SYUQRON & PARTNER, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, berkantor di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/4918-Huk tanggal 15 Desember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat; L a w a n DR.H. TABRANI, M.Pd, sebagai ketua yayasan Usaha peningkatan Pendidikan teknologi (YUPPENTEK), yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No.1 Cikokol Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Akta Notaris R. Santoso, SH Nomor : 58 Tanggal 16 Februari 1979 dan Akta Notaris Liana Dewi Santosa, SH Nomor : 21 tanggal 26 November 1997, jo Akta Pendirian Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi (YUPPENTEK) Nomor : 12 tanggal 3 Juni 2011, jo Akta “ Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Pengurus “Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi (YUPPENTEK) Nomor : 03 tanggal 15 Mei 2015, dalam hal ini diwakili oleh Ismail Fahmi, SH, Hero Panuturi Pardede,SH, Bambang Setyono,SH, Para Advokat, Pengacara berkantor pada “Kantor Hukum ISMAIL FAHMI, SH & REKAN” beralamat di Jl. Maulana Hasanudin Gang Swadaya No.75 RT.03/RW.03, Kelurahan Porisgaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/ SKIF/V/2018 tanggal 9 Mei 2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;
19249
  • Kabupaten TangerangTK Il Tangerang Nomor : Pihak Pertama Dir.4/0535/16/XI/1989 danNomor Pihak Kedua : 593/3697Um/1989 tanggal 22 Nopember 1989.(3) Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan PihakPertama menerima penyerahan dari Pihak Kedua berupa tanahperuntukan TPU seluas 49.000 m2 yang terletak di Desa KarangTengah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang untukmemenuhi kevajiban Pihak Kedua dalam penyediaan lahan TPUsesuai dengan Nomor Pihak Pertama : Cab.IIl/19S3/08/95, NomorPihak Kedua : 593.61
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 366/Pdt.G/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
6432
  • Fotocopy Surat Gubernur Jawa Timur No. 593.61/13399/230/1984, tertanggal 16 Juli1984, Perihal Lokasi proyek pembangunan perumahan di Wilayah Kecamatan Rungkut,Kotamadya Surabaya, bukti P16 ;2d Fotocopy Surat Walikota Surabaya No. 591/266/411.22/1985, tertanggal 29 Januari 1985,Perihal Lokasi proyek pembangunan perumahan di Wilayah Kecamatan Rungkut,Kotamadya Surabaya, bukti P17 ;23. Fotocopy Gambar Lokasi tanah milik Yayasan PB Gerdapri di Kelurahan Medokan Ayudan Kelurahan Gunung Anyar Kec.