Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk kepentingan SwastaNomor : 36/593.81/VV2005 atas nama Ir.wiwik Tjahyono.M.sc;2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 37/593.81/VV2005 atas nama Lili Isminarti;3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 38/593.81/VV/2005 atas nama Drs.Cahyo Purnomo;4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 39/593.81/VV2005 atas nama Ir,lbung Tjahyadi;5.

SwastaNomor : 009/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012 atas nama E.

Kepentingan Swasta Nomor :009/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tersebut.5.

Wiwiek Tjahyono, Nomor : 005/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012atas nama Ir. loung Tjahjadi, Nomor : 006/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012atas nama Lili Isminarti, Nomor : 009/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012 atasnama E.

/593.81/VV2005 tanggal 20 Juni 2005 dgn luas 507 M2 an.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk kepentingan SwastaNomor : 36/593.81/VI/2005 atas nama Ir.wiwik Tjahyono.M.sc;2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 37/593.81/V1/2005 atas nama Lili Isminarti;3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 38/593.81/V1I/2005 atas nama Drs.Cahyo Purnomo;4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 39/593.81/V1/2005 atas nama Ir,lpung Tjahyadi;5.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk kepentingan SwastaNomor : 36/593.81/V1I/2005 atas nama Ir.wiwik Tjahyono.M.sc;2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 37/593.81/VI/2005 atas nama Lili Isminarti;3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 38/593.81/V1I/2005 atas nama Drs.Cahyo Purnomo;4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 39/593.81/VI/2005 atas nama Ir,lpung Tjahyadi;5.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk kepentingan SwastaNomor : 36/593.81/V1/2005 atas nama Ir.wiwik Tjahyono.M.sc;2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 37/593.81/V1/2005 atas nama Lili Isminarti;3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 38/593.81/V1/2005 atas nama Drs.Cahyo Purnomo;4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 39/593.81/V1/2005 atas nama Ir,lpung Tjahyadi;5.

Wiwiek Tjahyono, Nomor : 005/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012atas nama Ir. lpung Tjahjadi, Nomor : 006/593.81/IV/2012 tanggal 2 April2012 atas nama Lili Isminarti, Nomor : 009/593.81/IV/2012 tanggal 2 April2012 atas nama E.

/593.81/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 dgn luas 507 M2 an.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus PembatalanTanda Tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atasHalaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 529 K/TUN/2014nama Syaiful Anwar, S. Sos tertanggal 27 Desember 2010 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar, S. Sos kepadaHandojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011; yang ditujukan Kepada Yth: 1.Sdr. Syaiful Anwar d/a. Jend.

;Bahwa obyek sengketa atau gugatan berupa surat No.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 diterbitkan atas nama TermohonKasasi dengan surat berkop Lembaga atau Instansi Pemerintah untuk itusangat jelas tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyeksengketa berupa surat No.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013bukan mengkostantir/mengetahui atau bertindak atasnama diri Pribadi dariTermohon Kasasi dan sifat serta hubungan obyek sengketa berupa suratNo.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013

tidaklah bersifat kontraktualatau bilateral namun telah sangat jelas dalam obyek sengketa berupa suratNo.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 termohon kasasi telahbertindak selaku pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan atauexecutive.

Dengan demikianmenurut hukum obyek sengketa berupa surat No.593.81/630/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013 merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,sehingga penyelesaian terhadap sengketa surat yang diterbitkan olehHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 529 K/TUN/2014Termohonkasasi No.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013merupakan kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Untuk mengadilinya ;Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa berupa surat No.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8

Dengan demikian sangatlah beralasan hukumapabila obyek sengketa berupa surat No.593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8Mei 2013 yang tujuannya untuk mencabut sekaligus membatalkan tandatangan atas surat pernyataan pemilikan penguasaan tanah atas namaSyaiful Anwar, S.sos Tertanggal 27 Desember 2010 dan Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar, S.sos kepada Handojotanggal 29 Maret 2011 dinyatakan batal atau tidak sah;11.

Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/ 2017,perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10Juli 201 7; 222222 onan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnSelanjutnya disebut objek gugatan/Keputusan Tergugat II; ll. POSITA1.Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya surat dariTergugat dan II yaitu: 202202222 nonea.

Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017Perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10Juli 2017; 2922229 = 222 2n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n ne nnn nnnBahwa Surat Tergugat No.130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal:Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017,dan Surat Tergugat II No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP38FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017, telahdiberitahukan kepada Penggugat pada

Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT,pada tanggal 10 Juli 2017; Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Tergugat II No. 593.81/257/GBK/VII/2017 pada tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan/PembatalanSP3FAT dan SKPFAT dan Surat Keputusan Tergugat No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, perihal: Pernyataan PencabutanSP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, dan sekaligus memerintahkan TergugatHim. 18 dari 68 him Put.

No.49/G/2017/PTUNPLGPernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyudin, padatanggal 07 Juli 2017 ;Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT,pada tanggal 10 Juli 2017; 2022220 enn nne noe. Mewajibkan Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut: a.

Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek KotaPangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal:Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyudin, padatanggal 07 Juli 2017 ;Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT,pada tanggal 10 Juli 201 75

Aji Indrawati, makaKepala Kecamatan Loa Kulu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegaramenerbitkan Surat Nomor 593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013,perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan Tanda Tangan atas SuratPernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Aspian Samsutertanggal 12 April 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanahdari Aspian Samsu kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011 yangditujukan Kepada Yth: 1. Sdr Aspian Samsud/a.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah Keputusan yangtermasuk dalam Krateria Pasal 2 Huruf a UndangUndang No.9 Tahun 2004Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa obyek sengketa atau gugatan berupa Surat No.593.81/627/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013 diterbitkan atas nama Termohon Kasasi dengan suratberkop Lembaga atau Instansi Pemerintah untuk itu sangat jelas tindakanTermohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketa berupa suratNo.593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 bukan mengkostantir

/mengetahui atau bertindak atasnama diri Pribadi dari Termohon Kasasi dan sifatserta hubungan obyek sengketa berupa surat No.593.81/627/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013 tidaklah bersifat kontraktual atau bilateral namun telahsangat jelas dalam obyek sengketa berupa surat No.593.81/627/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013.

Sebagaimana dimaksud padaPasal 1 butir 8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Dengan demikian menurut hukum obyek sengketa berupa Surat No.593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 merupakan Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga penyelesaian terhadap sengketa surat yang diterbitkan olehTermohon Kasasi No.593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 merupakankewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untukmengadilinya ;Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat No.593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, Termohon Kasasi selaku pejabat yangmenandatanganinya tidak pernah mendengar pendapat Pemohon Kasasi atauHasiah (doong) selaku pemberi kuasa maupun Turut Termohon Kasasi ataukuasanya yakni Handojo Selamet ;910Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa SuratNo.593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang tujuannya untukmencabut sekaligus membatalkan tanda tangan atas

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Juli2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padatanggal 30 Juli 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 September 2013 denganRegister Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUNSMD yang pada pokoknya mengemukakandalildalil sebagai berikut : POKOK SENGKETAObjek dan Dasar Gugatan, dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah :Bahwa yang menjadi Objek dan dasar Gugatan adalah diterbitkannya surat TERGUGATyaitu Surat Nomor 593.81

Bahwa surat dimaksud, bertanggal, Tenggarong 8 Mei 2013,bernomor 593.81/627/CLK/V/2013, serta maksud dari surat tersebut, prihal: pencabutan sekaligusPembatalan Tanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaan tanah atasnama Aspian Samsu tertanggal 12 April 2010 dan Surat Pernyataan MelepaskanHak Atas Tanah dari Aspian Samsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April2011;3. Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Bahwa kemudian Kepala Kecamatan Loa Kulu, PemKab Kutai Kartanegarasecara sepihak telah menerbitkan Surat Nomor 593.81/627/CLK/V/2013Tenggarong, 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan TandaTangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama AspianSamsu tertanggal 12 April 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah dari Aspian Samsu kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011( selaku kuasa Reza Pribadi ) yang ditujukan Kepada Yth: 1. Sdr AspianSamsu d/a.

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan SuratNomor : 593.81/627/ CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013,Perihal : Pencabutan Sekaligus Pembatalan Tanda Tanganatas Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atasnama Aspian Syamsu tertanggal 12 April 2011 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Aspian Samsukepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011, yangditujukan kepada Yth ; 1.Sdr. Aspian Samsu d/a Jl.

Multi Harapan Utama Jalan Untung Suropati Komplek MahakamahSquare Samarinda ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 593.81/627/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013, Perihal : Pencabutan Sekaligus Pembatalan Tanda Tangan atas SuratPernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Aspian Samsu kepadaHandojo Selamet tertanggal 13 April 2011, yang ditujukan kepada Yth ; 1.Sdr. AspianSamsu d/a Jl.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat TERGUGAT Nomor 593.81/630/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan Tanda Tangan atasSurat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Syaiful Anwar, S. Sostertanggal 27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dariSyaiful Anwar, S. Sos kepada Handojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011; yangditujukan Kepada Yth: 1. Sdr. Syaiful Anwar d/a. Jend.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat TERGUGAT Nomor 593.81/630/CLK/V/ 2013 tanggal 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan TandaTangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Syaiful Anwar,S. Sos tertanggal 27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah dari Syaiful Anwar, S. Sos kepada Handojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011;yang ditujukan Kepada Yth: 1. Sdr. Syaiful Anwar d/a. Jend.

Menyatakan sah menurut hukum Surat Nomor : 593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8Mei 2013 Perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan Tanda Tangan atas SuratPernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Syaiful Anwar, S.Sos tertanggal27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari SyaifulAnwar, S.Sos kepada Handojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei2013, perihal pencabutan sekaligus pembatalan tanda tangan atas surat pernyataanpemilikan/penguasaan tanah atas nama Syaiful Anwar, S. Sos tertanggal 27 Desember2010 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari Syaiful Anwar, S.Sos kepadaHandojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yth: 1. Sdr. SyaifulAnwar, S. Sos d/a JIn. Jend.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 593.81/630/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013, perihal pencabutan sekaligus pembatalan tanda tangan atas suratpernyataan pemilikan/penguasaan tanah atas nama Syaiful Anwar, S. Sos tertanggal 27Desember 2010 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari Syaiful Anwar,S.Sos kepada Handojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yth : 1.Sdr. Syaiful Anwar, S. Sos d/a JIn. Jend.

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Juli2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padatanggal 30 Juli 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 September 2013 dengan RegisterPerkara Nomor : 26/G/2013/PTUNSMD yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilsebagai berikut : POKOK SENGKETAObjek dan Dasar Gugatan, dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah :Bahwa yang menjadi Objek dan dasar Gugatan adalah diterbitkannya surat TERGUGATNomor 593.81

Bahwa surat dimaksud, bertanggal, Tenggarong 8 Mei 2013, bernomor 593.81/627/CLK/V/2013, serta maksud dari surat tersebut, prihal: pencabutan sekaligusPembatalan Tanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaan tanah atasnama Aspian Samsu tertanggal 12 April 2010 dan Surat Pernyataan MelepaskanHalaman 5 dari 38 Halaman, Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUNSMD .....Hak Atas Tanah dari Aspian Samsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April2011;3.

Bahwa kemudian Kepala Kecamatan Loa Kulu, PemKab Kutai Kartanegarasecara sepihak telah menerbitkan Surat Nomor 593.81/627/CLK/V/2013Tenggarong, 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan TandaTangan atas Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama AspianSamsu tertanggal 12 April 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah dari Aspian Samsu kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011( selaku kuasa Reza Pribadi ) yang ditujukan Kepada Yth: 1. Sdr AspianSamsu d/a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat TERGUGAT Nomor 593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan TandaTangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama AspianSamsu tertanggal 12 April 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanahdari Aspian Samsu kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011; sepanjangyang ditujukan Kepada PT. Multi Harapan Utama;3.

Multi HarapanUtama, tanggal 10 Junifoto copy sesuai asli Surat Pemerintah Kabupaten Kutai KartanegaraKecamatan Loa Kulu (Tergugat) Nomor : 593.81/627/CLK/V/2013,tanggal 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus PembatalanTanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaan tanahatas nama Aspian Samsu, tertanggal 12 April 2011 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Aspian Samsu kepadaHandojo Selamet, tertanggal 13 AprilMenimbang, Bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya Tergugat

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal30 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2013/PTUNSMD, sebagaimanatelah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 September 2013, yangpada pokoknya mengemukakan dalildalil gugatannya sebagai berikut:Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Nomor: 593.81

profesionalitas, asas kesewenangwenangan, hal inisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004;Berdasarkan alasanalasan gugatan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara ini berkenan memberikan Putusan yangamarnya sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat TERGUGAT Nomor 593.81

Menyatakan sah menurut hukum Surat Nomor: 593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8Mei 2013, Perihal: Pencabutan sekaligus Pembatalan Tanda Tangan atas SuratPernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Syaiful Anwar, S.Sos.,tertanggal 27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanahdari Syaiful Anwar, S.Sos., kepada Handojo Selamet tertanggal 29 Maret 2011;3.

Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkandan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimanaterurai di bawah ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;Menimbang, bahwa adapun surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidaksah dalam gugatan Penggugat adalah Surat Nomor : 593.81

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 593.81/627/CLK/V/2013tanggal 8 Mei 2013, perihal : Pencabutan sekaligus Pembatalan TandaHim.6 dari 13 hlm. Put. No. 87/B/2014/PT.TUN.JKTTangan atas "Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atasnama Aspian Samsu tanggal 12 April 2011 dan "Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah dari Aspian Samsu kepada HandojoSelamet tanggal 13 April 2011 sepanjang yang ditujukan Kepada PT.Multi Harapan Utama; 3.

Memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk mencoret Surat Tergugat /Terbanding Nomor 593.81/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, perihal :Pencabutan sekaligus Pembatalan Tanda Tangan atas SuratPernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Aspian Samsutanggal 12 April 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah dari Aspian Samsu kepada Handojo Selamet tanggal 13 April2011 sepanjang yang ditujukan Kepada PT. Multi Harapan Utama; 4.

Nomor : 593.81/09/TIi/III/2010tertanggal 26 Maret 2010, Camat Kecamatan Samarinda Ulu Reg Nomor :593.83/327/IlI/2010 tertanggal 29 Maret 2010, dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan Iskandar; Sebelah Timur, berbatasan dengan Asni; Sebelah Selatan, berbatasan dengan Komplek Permata Hijau; Sebelah Barat, berbatasan dengan Marhan;2. Bahwa jual beli tanah sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, pihak dari Paraahli waris dari H. Achmad bin H. Hamid (a/m) dan Hj.

Nomor :593.81/09/TIi/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010, Camat Kecamatan Samarinda UluReg Nomor : 593.83/327/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010, sehingga perbuatanTergugat yang telah membuatkan surat terhadap objek dalam perkara a quosedangkan Tergugat!

Hal ini disebabkankarena Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang teregister di KantorKelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor: 593.81/14/TU/IX/2015 Tertanggal 01April 2015 dan teregister di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu dengan nomor593.84/818/PEMKSU/2015 Tertanggal 08 Oktober 2015 dalah Surat PernyataanSepihak yang data datanya berasal dari Pihak Pemohon dari Surat Tanah(SKMHAT) dimaksud.

Nomor : 593.81/09/TIi/III/2010 tertanggal 26Maret 2010, Camat Kecamatan Samarinda Ulu) Reg Nomor593.83/327/IlI/2010 tertanggal 29 Maret 2010, dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Iskandar; Sebelah Timur berbatasan dengan Asni; Sebelah Selatan berbatasan dengan Komplek Permata Hijau; Sebelah Barat berbatasan dengan Marhan;6. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak lagi memiliki hak atasdalam perkara a quo;7.

(seratus meter persegi) kepada Tergugatlll dimana surat tersebut telahdibuat dan teregister dengan nomor : 593.81/14/TU/IX/2015 tertanggal 01 April2015 serta ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan nomorregister : 593.84/818/PEMKSU/2015, tertanggal 8 Oktober 2015 dan telah10.11.12.13.14.15.16.ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Samarinda Ulu dan Surat KeteranganPelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Maret 2015 dengan luas tanah 200 M?

Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidanganPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:POKOK SENGKETA.Objek dan Dasar Gugatan, dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:Bahwa yang menjadi objek dan dasar gugatan adalah diterbitkannya surat TergugatNomor 593.81

telahmenandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 13April 2011 kepada Handojo Selamet (selaku kuasa Reza Pribadi), dengan nilaisebesar Rp1.953.315.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan jutasembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang disaksikan dan diketahui olehKasi Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu, Kepala Desa Loa Kulu Kota danCamat Loa Kulu;Bahwa kemudian Kepala Kecamatan Loa Kulu, Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara secara sepihak telah menerbitkan Surat Nomor 593.81

Handojo Selamet (selakukuasa Reza Pribadi); bahwa dengan demikian Tergugat harus menyatakan batalatau tidak sah Surat Objek Sengketa, dan oleh karena itu berlasan untukmenyatakan Surat Objek Sengketa itu harus dicabut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 593.81/627/CLK/V/ 2013tanggal 8 Mei 2013

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehinggatidak dapat dinilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsu dan Reza Pribadidengan tanah objek sengketa telah berdasar hukum atau tidak atas tanah objeksengketa dengan Aji Indrawawi telah berdasar hukum atau tidak;Bahwa apabila sengketa Tata Usaha Negara ini diputus terlebih dahulu, sebelumada kejelasan mengenai siapa diantara Aspian Samsu dan Reza Pribadi atau AjiIndrawati selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang diuraikan dalamSurat Nomor 593.81

terakhir UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,sebagai berikut Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap Surat Objek sengketa,yaitu diterbitkannya surat Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding SuratNomor 593.81

Khusustertanggal 29 Januari 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Nomor 593.81

Multi Harapan Utama;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Surat Tergugat Nomor 593.81/630/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, perihal: Pencabutan sekaligus PembatalanTanda Tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas namaSyaiful Anwar, S.Sos., tertanggal 27 Desember 2010 dan Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar, S.Sos., kepada HandojoSelamet tertanggal 29 Maret 2011; sepanjang yang ditujukan kepada PT.

terakhir Undang UndangNomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap Surat Obyeksengketa, yaitu diterbitkannya surat Termohon Kasasi dahulu Terbanding/TergugatSurat Nomor 593.81

Surat Camat Plaju Pemerintah Kota palembang tanggal 4 Maret 2012No.593.81/172/P/2012 yang ditujukan kepada saudara makmur(Penggugat) perihal Penarikan surat Pengakuan Hak atas namaSdr.Makmur, dalam Surat Camat aquo angka 2 disebutkan dengan tegasObjek Sengketa telah mempunyai Sertipikat hak Milik dan tidak termasukdalam Wilayah Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju, itu berarti sejakditerimanya Surat Camat aquo pada bulan Maret 2012, Penggugat telahmengetahui kalau Objek Sengketa sudah ada Sertipikat

berani menerbitkan Sertifikat hanya didasarkan kepadafotocopy dari Akta Pengoperan Hak antara Rozali Bin Rodiman kepada JauhariKastak dan tidak pernah ada aslinya;Kemudian Majelis Hakim pada halaman 38 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 39/G/2015/PTUNPLG tertanggal 1 Desember 2015menyatakan alat bukti PEMOHON KASASI (dahulu Penggugat) berupa SuratPengakuan Hak Nomor 128/PH/P/2011 tidak dapat dipertimbangkan karenatelah dibatalkan oleh Camat Plaju sebagai pejabat pembuatnya dengan SuratNomor 593.81

MajelisHakim pada upaya hukum kasasi untuk mempertimbangkan kembalipandanganpandangan Kami ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PutusanJudex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa karena Surat keterangan Tanah atas nama Penggugat, terbitnyabelakangan setelah terbitnya Keputusan Objek Sengketa dan telah dibatalkanoleh Camat Plaju No. 593.81

S.Si ;Bahwa Lurah Kambu kemudian membuat Surat Pembatalan Nomor :593.81/22/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 untuk membatalkan SuratPengalihan Hak atas sebidang tanah Nomor : 592.2/08/I/2014 yang sudahdibuatnya karena mengetahui apabila ternyata tanah tersebut telah sudahpernah dijual oleh terdakwa kepada Abdul Aziz Muslimin ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta fakta hukum seperti tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan bersalah telah melakukan tindak

Burhanuddin tersebut karena LurahKambu tidak mengetahui apabila tanah tersebut sebelumnya telah dijual olehterdakwa kepada Abdul Aziz Muslimin berdasarkan Surat PengalihanPenguasaan atas sebidang tanah Nomor : 592.2/104/IX/2012 tertanggal 26September 2012, sehingga pada saat Lurah Kambu (saksi Ill) mengetahuiapabila tanah tersebut sebelumnya telah jual oleh terdakwa kepada orang lainselanjutnya Lurah Kambu (saksi III) menerbitkan surat dengan Nomor : 593.81/22/ IV/ 2014 tertanggal 23 April 2014 yang

Anwar Zainuddin selaku Lurah Kambu yangmenjabat sejak bulan Juli 2013 menerangkan pada pokoknya apabila dirinyabersedia membuatkan Surat Pengalihan Atas Sebidang Tanah dengan Nomor :592.2/ 08/ 1/ 2014 tertanggal 22 Januari 2014 tersebut karena dirinya tidakmengetahui apabila sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual/ mengalihkantanah tersebut kepada orang lain (saksi Abdul Aziz Muslimin), oleh karena itusetelah mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi membuat/ menerbitkansurat dengan Nomor : 593.81

Burhanuddin dengankesepakatan harga sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sertatelah pula dibuatkan Surat Pengalinan Atas Sebidang Tanah dengan Nomor :592.2/ 08/ 1/ 2014 tertanggal 22 Januari 2014 yang mengetahui Kepala DesaKambu yakni saksi Anwar Zainuddin, akan tetapi Kepala Desa Kambu kemudiantelah menerbitkan surat dengan Nomor : 593.81/ 22/ IV/ 2014 tertanggal 23 April2014 yang isinya perihal : Pembatalan Surat Pengalihan Hak atas SebidangTanah No. 592.2/08/I/2014 An.

Surat Camat Plaju Pemerintah Kota palembang tanggal 4 Maret 2012No.593.81/172/P/2012 yang ditujukan kepada saudara makmur (Penggugat) perihalPenarikan surat Pengakuan Hak atas nama Sdr.Makmur, dalam Surat Camat aquoangka 2 disebutkan dengan tegas Objek Sengketa telah mempunyai Sertipikat hakMilik dan tidak termasuk dalam Wilayah Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju,itu berarti sejak diterimanya Surat Camat aquo pada bulan Maret 2012, Penggugattelah mengetahui kalau Objek Sengketa sudah ada Sertipikat

perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima seluruhnya.Dalam Pokok Perkara161.Bahwa dalil dalil Tergugat II Intervensi diatas mohon diberlakukan juga dalamPokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dalil Gugatan Penggugat angka s/d14 karena tidak beralasan hukum.Bahwa tidak benardalil Penggugat angka 7, hal ini karena Surat Pengakuan Hakyang dibuat oleh Penggugat telah dibatalkan oleh Camat Plaju sesuai dengan SuratNomor.593.81

Photo copy Surat Camat Plaju Kota PalembangNomor.593.81/166/P/2012, tanggal 1 Mei 2012 yang ditujukan kepada Makmur(Penggugat), Perihal : Pembatalan Pendaftaran Surat Pengakuan Hak an.Sdr.Makmur (Penggugat) (sesuai dengan photo. BuktiT.IL.Intv.7 Photo copy Surat Camat Plaju Kota Palembang Nomor.593.81/172/P/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang ditujukan kepada Makmur (Penggugat),perihal :Penarikan Surat Pengakuan Hak An Sdr. Makmur (Penggugat). (sesuaidengan photo copy);. Bukti T.ILIntv.8.

Makmur berdasarkan surat Camat Plaju Kota Palembang nomor 593.81/166/P/2012tanggal 1 Mei 2012 (vide buktiTI.

haruslahdinyatakanditerima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 24/G/2013/PTUN.SMD. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelishakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkatpertama yang menyatakan tindakan Tergugat / Terbanding mencabut surat pernyataankepemilikan/ Penguasaan tanah sebagaimana disebutkan dalam keputusan objeksengketa berupa, Surat Nomor 593.81

Tergugat Il Rekonpensi) telahmelakukan pelepasan hak atas tanahnya, yaitu := Tanah adat Girikk C No. 741 Persil 188 seluas 6.795 m2 telahdilepaskan haknya berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 310/RS/593.81/X /94 Tanggal 10 Oktober 1994.= Tanah adat girik C No. 351 Persil 222 seluas 3.465 m2 telahdilepaskan haknya berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 352/RS/593.81/X/94 Tanggal 12 Oktober 1994.= Tanah adat Girik C No.302 Persil 216 seluas 6.210m2 telahdilepaskan haknya berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 284/RS/

593.81/X/94 Tanggal 10 Oktober 1994.171810.Setelah Penggugat Rekonpensi melakukan pembebasan lahan seluas +56.090 M2 (lima puluh enam ribu sembilan puluh meter persegi)termasuk tanah milik Tergugat Il Rekonpensi dan Tergugat IllRekonpensi, maka selanjutnya Penggugat Rekonpensi mengajukanpermohonan penerbitan sertifikat kepada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Jawa Barat.Setelah segala persyaratan dipenuhi, termasuk Gambar Situasi, alasan/dasar perolehan tanah berupa Surat Pelepasan Hak, dan

Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah UntukKepentingan Swasta Nomor 284/RS/593.81/X/1994 atas nama Inam BinLepon, dibuat dihadapan Camat Bantar Gebang tertanggal 10 Oktober1994, diberitanda T.I6;8. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah UntukKepentingan Swasta Nomor 310/RS/593.81/X/1994 atas nama Inam Bin3132Lepon, dibuat dihadapan Camat Bantar Gebang tertanggal 10 Oktober1994, diberi tanda T.I7 ;9.

Bahwa SPH tanggal 23 Desember 2002 tersebut dalam point (1) telahdibatalkan dan telah ada Surat Keterangan Pembatalan dari Lurah Sukajaditanggal 5 November 2003 Surat No. 593.81/300/KLSKJ/2003, yangtembusannya dikirim ke BPN Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai,kepada Kepala BPN Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, Kepada CamatTalang Kelapa di Sukajadi ;.

Pol. : LP/B53//2005 SPK tanggal 2Januari 2005, karena diduga melanggar Pasal 378 KUHPidana ;Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hak tanggal 23 Desember 2002tersebut, adalah tidak benar dan cacat hukum, maka Surat PengakuanHak tersebut dibatalkan oleh Lurah Kelurahan Sukajadi, KecamatanTalang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sesuai denganSurat No. 593.81/800/KLSKJ/2003 tanggal 5 November 2003,berdasarkan Surat Pembatalan tanggal 24 Oktober 2003, selanjutnyaLaporan Polisi Termohon Peninjauan

PeninjauanKembali tidak didampingi oleh anakanak/ahli waris Pemohon PeninjauanKembali yang bisa baca tulis, alas hak Akta Pengoperan Hak tersebut,yaitu Surat Pengakuan Hak tanggal 23 Desember 2002 juga adalah tidakbenar dan cacat hukum, karena dibuat sendiri oleh Termohon PeninjauanKembali, dengan mengatasnamakan Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa Surat Pengakuan Hak tersebut, kemudian dibatalkan oleh LurahKelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,Sumatera Selatan, sesuai dengan Surat No. 593.81

(enam ributujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) telah dilepaskan haknyaberdasarkan Pelepasan Hak Nomor 310/RS/593.81/X/94, tanggal 10Oktober 1994, Tanah adat girik C Nomor 351, Persil 222, seluas 3.465 m? (tiga ribuempat ratus enam puluh lima meter persegi) telah dilepaskan haknyaberdasarkan Pelepasan Hak Nomor 352/RS/593.81/X/94, tanggal 12Oktober 1994, Tanah adat Girik C Nomor 302, Persil 216, seluas 6.210 m?

(enam ribudua ratus sepuluh meter persegi) telah dilepaskan haknya berdasarkanPelepasan Hak Nomor 284/RS/593.81/X/94, Tanggal 10 Oktober 1994;. Setelah Penggugat Rekonvensi melakukan pembebasan lahan seluas +56.090 m? (lima puluh enam ribu sembilan puluh meter persegi) termasuktanah milik Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat IIl Rekonvensi, makaselanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan penerbitansertifikat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat;.