/07/ADDPJSR/DPUKKM/III2011 tanggal 17 Maret 2011 danAddendum II Nomor : 02/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/IX2011 tanggal 14OktoberBahwa kemudian sekitar tanggal 16 Oktober 2010 sampai tanggal 24 Oktober 2011Perusahaan Penggugat telah melakukan mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaanuntuk segera memulai pekerjaan dan telah berlangsung sebagaimanamestinya ;Bahwa kemudian Tuhan berkehendak lain, kita berencana keputusan tetapberpulang kepada yang kuasa, pada tanggal 26 Oktober 2010 terjadi gempa dantsunami

/07/ADDPJSR/DPUKKM/TH2011 tanggal 17 Maret 2011, Perjanjian addendum II.Nomor : 02/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/IX2011tanggal 14 Oktober 2011 dan Perjanjian addendum II Nomor: 03/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/XII2011 tanggal 7Desemberb Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 jo UUNo. 51 Tahun 2009 menyebutkanSengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di

ARUPADHATU ADISESANTI dengan suratNomor : 01/STPPTK/DPUKKM/I2011 karenaketerlambatan pekerjaan dimana pada minggu ke17 masihberbobot 10% sedangkan yang terdapat dalam kontrakseharusnya mencapai 33,7% sehingga terdapat selisih bobotpekerjaanBahwa kemudian dilakukan Adendum I dengan Nomor :01/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/III2011 tanggal 17Maret 20011utuk melakukan Justifikasi Teknis Pekerjaan ;Bahwa kemudian dilakukan Adendum I dengan Nomor : 01/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/III2011 tanggal 17Maret 2011 utuk

KepulauanMentawai ;Bahwa kemudian dilakukan Adendum ke II tanggal 14Oktober 2011 Nomor : 02/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/IX2011 dimana pada adendum ke II ini disepakatiperubahan jangka waktu pelaksanaan selama 48 harikalender yaitu semula 390 hari kalender berubah menjadi438 hari kalender yaitu mulai tanggal 4 Oktober 2011 s/d 15DesemberBahwa tanggal 5 Desember 2011 PT.

ARUPADHATUADISESANTI mengajukan surat permohonan perubahanVolume kuantitas pekerjaan kepada Penguna Anggaran agarterlaksana pekerjaan dengan kondisi baik secara teknis dansegi aspek mamfaat dengan Surat Nomor : 26/AASR/PRKPUT WRT, fees erseeeeenesBahwa pada tanggal 7 Desember 2011 dilakukan AdendumkeIII dengan Nomor : 03/620.01/07/ADDPJSR/DPUKKM/IX2011 :Bahwa tanggal 12 Desember 2011 dilakukan RapatEvaluasi Pekerjaan antara kontraktor (PT. ARUPAHATUADISESANTIO, Konsultas Pengawas (PT.

Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh KepalaDesa Andung Biru Nomor: 041/124/620.01/2011 tanggal28 Januari 2011, Foto copy tersebut telahdisesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukupP.3;4. Foto copy Surat Kematian yang dibuat oleh KepalaDesa Andung Biru Nomor: 11/211/620.01/2011 tanggal28 Januari 2011, Foto copy tersebut telahdisesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukupP.4;5.

./620.01/2016 atas nama HARIS bin TRIS dan Nomor ;470/30/620.01/2016, atas nama ASIA binti SIRAT, yang dikeluarkan olehKepala Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo,bermeterai cukup (P.3)Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No : 00/Pdt.P/2016/PA.KrsSaksisaksi.1.

Surat Keterangan dari Kepala Kabupaten Probolinggo Nomor470/29/620.01/2014 tanggal 03 Desember 2014. Bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

Foto kopi Surat Keterangan Goib yang dikeluarkan oleh Kepala DesaAndungsari Kabupaten Probolinggo nomor : 470/49/620.01/2018tanggal 16 Mei 2018, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2 ;B. Saksisaksi :1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor : 474/.4/689/620.01 1/2015,An PENGGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29Juni 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;Hal. 3 dari 10 hal. Put. No: 1276/Pdt.G/2015/PA.Krsb.

Fotocopy Surat kontrak perjanjian kontrak Nomor : 620.01/PMBJLNDAKBMDPUVII2011, yang telah diberi Cap Pos dengan meterai Rp.6.000. dan telahdilegalisir pada Panitera Pengadilan Negeri Muaro serta telah dicocokkan denganaslinya, diberi tanda T.10.d ;30e. Fotocopy Surat nomor : 600/238.c/DPUDR2011 Pencarian jaminan pelaksana,yang telah diberi Cap Pos dengan meterai Rp.6.000. dan telah dilegalisir padaPanitera Pengadilan Negeri Muaro serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberitanda T.10.e;f.

copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2020

44. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan

45. 1 (satu) Bundel dokumen Contract Change Order Nomor 620.01

/CCO.01/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadarp Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Fogi Biloro (DAK Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT.

46. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 08 Nomor 620.01/BA.MC 01sd 08/PPK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Fogi Biloro (Dak Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/DAK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.

608. 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor: 620.01/BA-MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan KWITANSI tertanggal 02 November 2016 sebesar Rp.3.462.788.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi Waetawa (DAK UD) sesuai kontrak Nomor: 630.01/SP/PPK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan kontraktor PT Lintas Katulistiwa.