Misalnya dalam Putusan P4P Nomor 956/561/995/IX/PHK/62005 tertanggal 16 Juni 2005 yang dalam amar Putusannya tegasmemutuskan 1. "Memberi izin kepada Pengusaha PT Hotel IndonesiaNatour, d.a Kemalsjah, Cemby & Avriline (Kuasa Hukum), Plaza BankBapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20. Jalan Jend.

Tergugat membayarkan kewajibannya terhadap ParaPenggugat kepada PT Jamsostek, sampai bulan Agustus tahun 2005 (3bulan setelah PutusanP4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal16 Juni 2005 tersebut terbit);Bahwa dengan demikian Tergugat masih menganggap, meyakini,dan/atau menetapkan ada hubungan kerja antara Tergugat dengan ParaPenggugat, walaupun sudah ada putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005;Bahwa oleh karena masih ada hubungan kerja maka dengan ini ParaPenggugat menyatakan

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan telah menyatakan bahwaPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor955/25 1/365/IX/PHK/62005, tanggal 16 Juni 2005 telah berkuatanhukum tetap (inkracht van gewisjde) dan Para Penggugat menyatakanmenerima Putusan tersebut (vide gugatan Para Penggugat, angka 11,halaman 8);42.

Bahwa putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005mewajibkan Pengusaha untuk membayar uang kompensasi pemutusanhubungan kerja, bukan memberikan izin kepada Pengusaha dalam hal iniTermohon Peninjauan Kembali, dahulunya Tergugat, untuk memutushubungan kerja para pekerja. Para Pemohon Peninjauan Kembalidahulunya Penggugat telah menerima putusan P4P Nomor 955/251/X/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005;.

Namun demikian, Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/62005 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada saatHalaman 44 dari 48 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.SusPHI/2015pelaksaan eksekusinya tidak dapat dijalankan/Non Eksekutabel!

Bahwa Putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni2005 adalah bukan izin PHK juga diakui oleh Tergugat;Hingga Bulan November 2005 (atau 4 bulan setelah putusan P4P Nomor955/251/365/IX/PHK/62005 tersebut terbit), Tergugat masih menyatakanbahwa Para Penggugat masih dan merupakan Pekerja dari Tergugat;Hal ini dituangkan dalam Laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari ParaPenggugat yang di buat resmi, di stempel dan ditandatangani oleh Tergugat,dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak

Bahwa dengan demikian Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) Nomor 955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005tidak mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;11. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada tingkat PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum karena menyatakan Putusan P4P Nomor955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 sebagai dasar PemutusanHubungan Kerja.

Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) Nomor 955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 tidak memberikanizin untuk memutuskan hubungan kerja kepada Pekerja Sdr. Syamsul Hadi, dkkHal. 45 dari 54 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2014(53 orang), berbeda dengan Putusan P4P Nomor 956/561/995/IX/PHK/62005,tertanggal 16 Juni 2005 yang memberikan izin kepada pengusaha PT. HotelIndonesia Natour untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. A.

Bahwa Putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 sangatlahberbeda dengan Putusan P4P 956/561/995/IX/PHK/62005.Hal. 48 dari 54 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/201425. Bahwa dalam Putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005, tanggal16 Juni 2005 tidak ada kalimat atau katakata yang mengizinkan TermohonKasasi untuk melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi, sedangkan dalamputusan P4P Nomor P4P 956/561/995/IX/PHK/62005, tanggal 16 Juni 2005dalam amarnya Tegas Memutuskan "Memberi izin kepada Pengusaha PT.

HIN juga yang termasuk dalam Putusan P4P Nomor: 955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 sama seperti Para Pemohon Kasasi,menyatakan:e Bahwa dari bukti P18 berupa hasil perundingan bipartite antara PT.

Putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005))0,5 x (UP + UMK + UPH)0,5 x Rp35.999.889,00 Total : Rp53.999.834,00 26.

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis HakimAgung pada tingkat Peninjauan Kembali menerima dan mengabulkanpermohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon; Majelis Hakim keliru Dalam Memahami Perbedaan Putusan P4P yaitu Nomor955/251/IX/PHK/62005 dan Nomor 956/561/995/IX/PHK/62005 yang keduanyatertanggal 16 Juni 2005 5. Bahwa adanya Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/62005 tertanggal 16Juni 2005, antara PT. Hotel Indonesia Natour melawan Sdr.

PKlah yang tidak memberikan jawaban apakahmenerima atau menolak putusan P4P tersebut, yang kemudian TermohonPK secara sepihak menafsirkan putusan P4P 955/251/IX/PHK/62005 samadengan putusan P4P 956/561/995/IX/PHK/62005;Bahwa karena SPHI termasuk di dalamnya Para Pemohon PK menerimaputusan P4P 955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 maka ParaPemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan upaya hukum apa puntermasuk mekanisme PTUN maupun Mahkamah Agung, sebagaimanayang diatur dalam Pasal 124 ayat (

Putusan P4P berkaitan dengan perkaraantara PT HIN dan 53 orang pekerja PT HIN saat itu, yang tidakmenyatakan izin terkait pemutusan hubungan kerja, melainkan pembayarankompensasi pemutusan hubungan kerja;Bahwa terdapat 2 (dua) putusan P4P terkait karyawan PT Hotel IndonesiaNatour, yaitu Nomor 955/251/IX/PHK/62005 dan Nomor 956/561/995/IX/PHK/62005, keduanya dibuat pada tanggal 16 Juni 2005.

Nomor 33 PK/Pdt.SusPHI/201520.21.22.Sementara Putusan Nomor 955/251/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005tidak menyatakan memberikan izin sebagaimana putusan P4P Nomor956/561/995/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005;Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/62005 yang sudah mempunyaikekuatuan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada saat pelaksanaaneksekusinya tidak dapat dijalankan/Non Eksekutabel dikarenakan terdapatperbedaan penafsiran mengenai perhitungan yang ditetapkan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi

Dasar pertimbangannya adalah bukan putusanP4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005, melainkanatas dasar kesepakatan dalam Bipartit tanggal 14 April 2004:Bahwa belum di PHK nya Para Penggugat diperkuat dengan fakta bahwaPara Penggugat masih menerima upah dari PT.

Hotel Indonesia Natourhingga bulan November 2004;Bahwa Putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni2005 adalah bukan izin PHK juga diakui oleh Tergugat;Hingga bulan November 2005 (atau 4 bulan setelah putusan P4P Nomor955/251/365/IX/PHK/62005 tersebut terbit), Tergugat masin menyatakanbahwa Para Penggugat masih dan merupakan pekerja dari Tergugat;Hal. 11 dari 59 hal.Put.Nomor 649K/Pdt.SusPHI/20131S.16.17.Hal ini dituangkan dalam Laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari ParaPenggugat

HotelIndonesia Natour yang mana termasuk didalamnya menyangkut hakhakPara Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana dimuat dalamPutusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 yang mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P)Nomor 955/251 /365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 mengikat danmempunyai kekuatan hukum terhadap 53 orang bekas pekerja

Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat14.Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005, tanggal 16 Juni 2005 sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melaksanakan semua isi putusanPanitia Penyelesaian Perselisinan Peroburunhan Pusat Nomor 955/251/36S/IX/PHK/62005, tanggal 16 Juni 2005 tersebut dengan cara menitipkanpembayaran (consignatie/secretatie) atas nama Para TermohonKasasi/Para Penggugat kepada:1.

Syamsul Hadi, dkk (termasuk didalamnya Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat) ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yangkemudian permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus dengan PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburunan Pusat Nomor 955/251/36S/IX/PHK/62005, tanggal 16 Juni 2005.

HIl ;Setelah mempelajari berkas secara seksama atas surat permohonanpemohon penetapan modal pensiun ke 382 Pekerja, maka Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menetapkan modal pensiunsesuai dengan putusan P4P No. 956/561/995/IX/PHK/62005 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT.

Keputusan P4P No. 956/561/995/IX/PHK/62005 (vide bukti T2) ;b. Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran HubunganKerja masingmasing Pekerja. (vide bukti T3) ;c. Keputusan Direksi PT. HIN No. 70/KD/DIRUT/HIN/O7/2003 (vide bukti T4);d. Daftar Pegawai tetap PT. Hil yang menjadi peserta pensiun (vide T5) ;e.

Bahwa Tergugat mengeluarkan penetapan atas dasar Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) tertanggal 16 Juni 2005,No. 956/561/995/IX/PHK/62005 tentang Pemutusan Hubungan Kerjaantara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang)(Putusan P4P) ;. Bahwa terhadap implementasi dari putusan P4P a quo, didapatkan faktabahwa Direksi PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secaraabsolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkaraini, apalagi membatalkan, mencabut ataupun menyatakan tidak sah obyekperkara a quo ; Bahwa obyek perkara a quo merupakan kelanjutan dan/atau amanatputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/995/IX/PHK/62005 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT.

Hotel Indonesia Natour tersebut dengan Pekera,untuk itu oleh karenanya putusan Tergugat tersebut harus/ah dikuatkan ;Bahwa atas dasar pertimbangan putusan tersebut maka telah terbukti bahwaputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/995/IX/PHK/62005 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT.

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah sah di JIwan pada 06 Desember 2004 dan selama pernikahan telahdikaruniai 1 anak ;bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah danbertempat tinggal di rumah kontrakan di Batam selama 1 tahun ;bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 62005

No. 107 PK/PDT.SUS/2008Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan P4P No.53/1313/659/XI/PHI/62005 tanggal 27 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaipara Pekerja dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa PT.

upah selama tidak bekerja kepadaPekerja dengan nama seperti tersebut pada amar sebesar 100%terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2003 (6bulan upah) dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2003.Putusan ini bersifat mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja.Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta diSurakarta.Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat ( P4P ) No. 53/1313/659/XI/PHI/62005

OBYEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah SuratKeputusan P4 Pusat No. 931/603/1038/PHK/62005 tanggal 13 Juni 2005dalam perkara antara Pekerja Philips Moniaga melawan Pengusaha CV.Karya Baru (Bukti P1) ;ll.

;Bahwa atas putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tersebut PENGGUGAT/PHILLIPSMONIAGA selaku Pekerja tidak menerima, kemudian mengajukan permohonanbanding ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) ;Bahwa atas Permohonan Banding tersebut di atas, PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2005, No. 931/603/1038/XIII/PHK/62005

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan P4 Pusat No. 931/603/1038/PHK/62005, tanggal 13 Juni 2005 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan P4Pusat No. 931/603/1033/PHK/62005, tanggal 13 Juni 2005 dan selanjutnyamenerbitkan Keputusan baru yang berbunyi sebagai berikut :3.1. Menyatakan hubungan kerja antara Philips Moniaga selaku pekerjamelawan CV. Karya Baru selaku Pengusaha, putus karena UsiaPensiun ;3.2. Mewajibkan Pengusaha CV.

UndangUndang No. 5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PHILIPSMONIAGA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.353/G/2005/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Juli 2006 ;MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; Menyatakan batal Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanPusat (P4P) No. 931/603/038/PHK/62005

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, berupa :KEPUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT No.1008/1393/6013/XVIII/PHK/62005 TENTANG PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT HAJI DARJAD SAMARINDAJL. DAHLIA NO.4 SAMARINDA, YANG SELANJUTNYA DISEBUTPENGUSAHA DENGAN SDRI. SUTRIYATI Dkk (50 ORANG) D/A. KUASAHUKUMNYA KONSULTAN HUKUM DAN KETENAGAKERJAAN ABDULHal. 6 dari 11 hal. Put. No. 67 K/TUN/2007.KHAKIM, SH.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. 1008/1393/6013/XVIII/PHK/62005 TENTANG PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT HAJI DARJAD SAMARINDAJL. DAHLIA No. 4 SAMARINDA, YANG SELANJUTNYA DISEBUTPENGUSAHA DENGAN SDRI. SUTRIYATI Dkk (50 ORANG) D/A. KUASAHUKUMNYA KONSULTAN HUKUM DAN KETENAGAKERJAAN ABDULKHAKIM, SH. DAN PARTNERS, JL. DAYAK KELIAN 108, RT.15,KELURAHAN SEMPAJA, SAMARINDA 75119, SELANJUTNYA DISEBUTPEKERJA ;4.

yang dimaksud diatas secara sukarela, maka demiadanya perlindungan akan kepastian hukum bagi kami selaku Pekerja,telah memohon bantuan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat untuk mengeluarkan PENETAPAN Pelaksanaan Eksekusi kepadaPengusaha PT PHILIPS INDONESIA atas Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Peroburuhan Daerah DKI Jakarta Nomor 024/P.6462004/08/IX/PHK/I2005 tanggal 18 Januari 2005 juncto Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Peroburuhan Pusat Nomor 1034/1234/2578/IX/PHK/62005

Perhitungan Upah adalah dikarenakan adanya permintaaan penjelasandari Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan IndustrialJakarta Pusat dalam surat tertanggal 31 Januari 2015, No.W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT, Perihal : MohonPenjelasan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PropinsiDKI Jakarta (KaDisnakertrans Propinsi DKI Jakarta) untuk memberikanperincian secara jelas berapa besar kewajiban Termohon Eksekusi/Pemohon atas Putusan P4P No. 1034/1234/2578/X/HK/62005

W10.U1.PHI/P4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT,Perihal : Mohon Penjelasan adalah :e Adanya permintaan pelaksanaan eksekusi dari Penggugat terhadapputusan P4P No. 1034/1234/2578/IX/PHK/62005 (Putusan P4P) ;e Dikarenakan amar Putusan P4P belum menyebutkan jumlah secarakonkrit berapa kewajiban pengusaha, maka sesuai ketentuanperundangundangan yang berlaku Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memohonkepada Ka.Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta untuk memberikanrincian

HASILPEMERIKSAAN BADAN PERADILAN sebagaimana pengecualian yangdimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986;Bahwa Kedudukan Termohon Kasasi adalah Kepala Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi yang mengeluarkan SURAT PERHITUNGANUPAH, berperan sebagai Keterangan Ahli dan bukan untuk melaksanakandan/atau memenuhi putusan pengadilan melainkan justru menjadi masukanbagi Pengadilan;Bahwa kutipan amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanPusat (P4P) Nomor 1034/1234/2578/IX/PHK/62005

Dengan demikian jelas dkim teepas olehkarena PT.HIN/Pelawan telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuaiketentuan yang berlaku, dengam demic Prretaaan Katia AeerogatitictdanNegeri Jakarta Pusait Nuno :: 045/2007 Eks tanggall 21 Agustus 2008 daintanggal 18 Maret 2008 tinthd cthayeatctlitatcsartlean, ; Bahwa amar putusan P4P 'Ni0.495/251/365/IX/PHK/62005 ttanggal 16 Juni2005 angka IV secare jelas dan tegas hanya memberikkewenangan kepadaPegawai Pengawas eee nneneeren ennaHal. 3 dani 5 hal.

dibawah sumpah yang selengkaptercatat dalam Berita Acara Persidangan, namun dalam putusan ttumkan isi pokoknya sebagai berikut 3 AWATI binti AKTS ;Gakwa diajukan ke persidangan karena melekukan pemerasan terhe Saksi bernama Dirwansyah.jt bahwa berdasarkan keterangan saksi~saksi dibawah sumpah, kets~serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah di budengan lainnya, maka Pengadilan memperoleh faktafakta hukum seba 4 May he eas eye it an es mele an Py be Teh bempada hari Selasa, tanggal ~62005

Musthafa Ciseda Desa SukaasihKecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Surat KuasaKhusus tertanggal 24 Mei 2018 dan telah terdaftar dengan register NomorPutusan Nomor 1684/Pdt.G/2018/PA.Tsk. hal 62005/Reg.K/2018/PA Tsm. tanggal 28052018, kuasa mana menurut MajelisHakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yangberlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterimadan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;Menimbang, bahwa

Menyatakan menuruthukum bahwakwitansitertanggal 24 52005 yang ditandatangani olehNurman Nurdin,kwitansitertanggal 30 62005 yangditandatanganioleh Nurman Nurdindan kwitansitertanggal 22 92005 yang ditandatangani olehNuraeni, sebagaialat buktipembayaran uangmuka penjualanrumah yangterletak di JalanAnggrek No.139Cihanjuang CimahiBandung JawaHal. 14 dari 37 hal. Put.

Menyatakan menuruthukum bahwakwitansitertanggal 24 52005 yang ditandatangani olehNurman Nurdin,kwitansitertanggal 30 62005 yangditandatanganioleh Nurman Nurdindan kwitansitertanggal 22 92005 yang ditandatangani olehNuraeni, sebagaialat buktipembayaran uangmuka penjualanrumah yangterletak di JalanAnggrek No.139Cihanjuang CimahiBandung JawaBarat, denganbatas batasseperti tercantumdan sesuai denganPut.

Redaksi............ 62005. Materai........ H.M ad Yasir, S.Ag.M.AgPerincian Biaya perkara(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.256/Padt.G/2017/MSJth

l@ Halaman 62005 di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, namun saksi tidakhadir pada saat itu;. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumahkontrak dan terakhir tinggal bersama lagi di rumah orang tuaPenggugat;. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3. orang anak, 1anak lakilaki dan 2 anak perempuan;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 28 Agustus 62005, yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen KabupatenSemarang; , yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah ditelitidan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telan sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;B. Saksi :.

berturutturut sebagaiman ketentuan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13Tahun 2003;10.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial maupun MajelisHakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telahmengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nvata dengan membuatpertimbangan hukum oleh karena diputus hubungan kerjanya makaTergugat bekewajiban membayar uang pisah dan uang kebijaksanaanyang didasarkan atas Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat No.50/1157/1137/X/PM/62005

No. 32 PK/PDT.SUSPHI/2013perkara a quo dapat memperhatikanketentuan Pasal 125 ayat (1) UndangUndangNo.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yangmenghapus wewenang Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat sejak tanggal 14Januari 2004 sehingga Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Perouruhan PusatNo. 50/1157/1137/X/PHI/62005 tertanggal 14Juni 2005 tak bisa lagi digunakan sebagaipertimbangan di dalam memutus perkara a quo;9.

Surat Pengoperan Hak yang dibuat dihadapanMulkan Rasuwan, SH Notaris di Palembang KotaPalembang Nomor : 28 tanggal 30 62005 $ +. Surat Pernyataan tanggal 7 Juli2005 3 we ee ee ee ee ee eee. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor596 tahun 2005 tanggal 572005 tentangPenetapanTanah $ 222222 eee eee eee eee eee SHGB NO. 10 tanggal O04 Mei 2006 SU No.22/Bukit Baru/2006 tanggal 25April 2006Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I KotaPalembang An. PT. Putra Rantau Bersatu Luas99.999 M berdasarkan.

Surat Pengoperan Hak yang dibuat dihadapanMulkan Rasuwan, SH Notaris di Palembang KotaPalembang Nomor i 27 tanggal 30 62005 ;4. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor596 tahun 2005 tanggal 572005 tentangPenetapan Tanah seluas + 40 Ha di KelurahanTalang Kelapa Kecamatan Sukarami sebagailokasi Pembangunan Perumahan untuk PNS dilingkungan PemkotPalembang 3 eee eee eeee5.

SyamsulBahri Camat Sukarami Kotamadya Palembang( photo copy sesuai denganaslinya ) j eee ee ee ee ee eee eee ee ee eee eee eee18.T 18 Pengoperan Nomor : 29 tanggal 30 62005 yang dibuat dihadapan Mulkan Rasuwan, SHNotaris di Palembang ( photo copy sesuai denganaslinya ); 19.T 19 : Berita Acara Rapat Pembahasan danPenelitian Titik Batas Kecamatan Ilir BaratIdengan Kecamatan Sukarami tanggal5 Oktober 2005( Photo copy dari photoCOPY ye see sees see sees es ss ae es ee iMenimbang, bahwa pihak Penggugat

Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 20Februari 62005 dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak ;2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus disebabkana. Tergugat tidak mempercayakan urusan keuangan kepadaPenggugat sebagai isteri sehingga segela urusan keuangansepenuhnya dipegang oleh Tergugat sebagai suami;b. Tergugat tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga sesuaidengan permintaan Penggugat ;c.