DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor : 28/G/LH/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juli 2018 yang Memerintahkan Tergugat Menunda tindak lanjut pelaksanaan obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Semarang tanggal 22 Februari 2018 No. 660.1/398/B-II/VII/2018 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Ijin Lingkungan Kepada PT.

-------------------------

---------

/398/B.IV/I1/2018 TERTANGGAL 22 FEBRUARI 2018) DENGANKEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN PENGGUGAT (No.660.1/1165/BI/V1I/2015 TERTANGGAL 31 JULI 2015) DALAM POSITA GUGATAN9.

/398/BII/VII/2018 tentang PemberatanPenerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Walikota SemarangNomor 660.1/1165/BII/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang jinLingkungan Kepada PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T21 berupa KeputusanWalikota Semarang tanggal 22 Februari 2018 No. 660.1/398/BII/VII/2018tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/BII/VII/2015 tanggal 31Juli 2015 tentang Ijin Lingkungan Kepada PT.

660.1/3183/B.IV/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang PengenaanSanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah danKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Pembekuan Izin Lingkungan;b.

Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGNomor 660.1/1165/BII/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang jinLingkungan Kepada PT.

P2021.P21Gresik (Persero) Tok. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor: 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9November 2016 tentang Izin LingkunganKegiatan Penambangan Bahan Baku SemenDan Pembangunan Serta PengoperasianPrabrik Semen PT.

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Berita Acara Rapat Koordinasi BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa TengahNomor: 660.1/BLH.1V2178 tanggal 28November 2016 membahas kajian teknislingkungan dikaitkan dengan hasil PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung atasperkara Nomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/32 Tahun 2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pembentukan TimSupervisi Penyusunan Dokumen AdendumAnalisis Dampak

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/3 Tahun 2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Pembentukan TimPengkaji Tndak Lanjut Pelaksanaan PutusanPeninaauan Kembali Mahkamah AgungNomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/4 Tahun 2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30Tahun 2016 tanggal 9 November 2016tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan

SemenIndonesia (Persero) Tbk. di KabupatenRembang Provinsi Jawa Tengah (fotocopysesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor: 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23Februari 2017 tentang Izin LingkunganKegiatan Penambangan Dan PembangunanPrabrik Semen PT.

T3Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor: 039/PENDIS/2017/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2017(fotocopy sesuai dengan salinannya);: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentangIzin Lingkungan Kegiatan Kegiatan Penambanganoleh PT.

DALAM PENUNDAANMenyatakan Penetapan Nomor 28/G/LH/2018/PTUN.SMGtanggal 26 Juli 2018 yang Memerintahkan Tergugat Menundatindak lanjut pelaksanaan obyek sengketa berupa KeputusanWalikota Semarang tanggal 22 Februari 2018 No.660.1/398/BII/VII/2018 tentang Pemberatan PenerapanSanksi Administratif Pencabutan Keputusan WalikotaSemarang Nomor 660.1/1165/BII/VII/2015 tanggal 31 Juli2015 tentang ljin Lingkungan Kepada PT.

Menyatakan batal Keputusan Walikota Semarang tanggal 22Februari 2018 No. 660.1/398/BII/VII/2018 tentangPemberatan Penerapan Sanksi Administratif PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/BI/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang ljin LingkunganKepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha dan/atauKegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di KawasanIndustri Candi Blok 11C, Kelurahan Bambankerep,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat Walikota Semarang untukmencabut Keputusan Walikota Semarang tanggal 22Februari 2018 No. 660.1/398/BII/VII/2018 tentangPemberatan Penerapan Sanksi Administratif PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/BI/VII/72015 tanggal 31 Juli 2015 tentang ljin LingkunganKepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha dan/atauKegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di KawasanIndustri Candi Blok 11C, Kelurahan Bambankerep,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ; 4.

IlINTERVENSI; 2 22 22Membatalkan Putusan No. 28/G/LH/2018/PTUN.SMG., tanggal2G) cll B01 Bg aa a nnanMembatalkan Penetapan Penundaan No.28/G/LH/2018/PTUN.SMG., tanggal 26 Juli 2018; MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :Menerima dan mengabulkan eksepsi PEMBANDING/SemulaTERGUGAT Il INTERVENSI untuk seluruhnya ; DALAM PENUNDAAN :Membatalkan Penetapan Penundaan No.28/G/LH/2018/PTUN.SMG., tanggal 26 Juli 2018; DALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; Menyatakan Surat Keputusan No. 660.1

/398/B.IV/II/2018tertanggal 22 Februari yaitu berupa Pemberatan penerapansanksi administratif pencabutan keputusan walikota semarangNo. 660.1/1165/B.1I/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang IzinLingkungan kepada PT.

dari Bupati Badung No. 555/1344/DishubBd tanggal 22Agustus 2006, Rekomendasi Dampak Pengelolaan Lingkungan (DPL)No. 660.1/244/Bapedal tanggal 12 Oktober 2006, Izin Operasionalmenara telekomunikasi dari Dishub Kabupaten Badung atas nama Bupatitanggal 20 Desember 2006);4..eJalan Bambang Kembar, Br.

Badung;(telah mendapat izin warga, persetujuan prinsip membangun menaratelekomunikasi dari Bupati Badung No. 555/1344/DishubBd tanggal 22Agustus 2006, Rekomendasi Dampak Pengelolaan Lingkungan (DPL)No. 660.1/244/Bapedal tanggal 12 Oktober 2006, Izin Operasionalmenara telekomunikasi dari Dishub Kabupaten Badung atas namaBupati tanggal 20 Desember 2006);Br.

Loda Pura, Desa Mengwi Tani, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung;(telah mendapat izin warga, persetujuan prinsip membangun menaratelekomunikasi dari Bupati Badung No. 555/1426/DishubBd tanggal 5September 2006, Rekomendasi Dampak Pengelolaan Lingkungan (DPL)No. 660.1/290/Bapedal tanggal 20 November 2006, Izin Operasionalmenara telekomunikasi dari Dishub Kabupaten Badung atas nama Bupatitanggal 20 Desember 2006);Br.

Pemaron Desa Munggu, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung;(telah mendapat izin warga, persetujuan prinsip membangun menaratelekomunikasi dari Bupati Badung No. 555/1428/DishubBd tanggal 5September 2006, Rekomendasi Dampak Pengelolaan Lingkungan (DPL)No. 660.1/292/Bapedal tanggal 20 November 2006, Izin Operasionalmenara telekomunikasi dari Dishub Kabupaten Badung atas nama Bupatitanggal 20 Desember 2006);m. Br.

Dama, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, KabupatenBadung;(telah mendapat izin warga, persetujuan prinsip membangun menaratelekomunikasi dari Bupati Badung No. 555/1427/DishubBd tanggal 5September 2006, Rekomendasi Dampak Pengelolaan Lingkungan(DPL) No. 660.1/294/Bapedal tanggal 20 November 2006, IzinOperasional menara telekomunikasi dari Dishub Kabupaten Badung atasnama Bupati tanggal 20 Desember 2006);5.

berikut : Bahwa pada tahun 2008 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katinganmengadakan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkonmasyarakat di Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memulihkanmempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang berlokasidi Jalan Baun Bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir KabupatenKatingan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2008 ; Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)Nomor : 660.1

/84.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;Asli Berita) Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan FisikNomor:660.1/375.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan FisikNomor:660.1/375.b/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:32/CV A/XII/2008tanggal 5 Desember 2008 antara pihak pertama CV.AURORA kepadapihak kedua Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ;Laporan Akhir kegiatan yang didalamnya terdapat

:660.1/277.a/BLHUM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Katingan dengan Direktur CV.AURORA;Foto copy sesuai aslinya,Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor:1526/SPD/LS/2008, tanggal 23 Agustus 2008;1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya ,Surat Direktur CV.

/84.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;Asli Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan FisikNomor:660.1/375.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan FisikNomor:660.1/375.b/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;Hal. 26 dari 28 hal.

Rekomendasi dari BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)PEMERINTAH KOTA SEMARANG tanggal 31 Juli 2015 Nomor:660.1/1164/B.1I/VII/2015 Hal : Rekomendasi UKLUPL;d. KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG tanggal 31 Juli 2015Nomor : 660.1/1165/BII/VII/2015 tentang Izin LingkunganKepada PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Atas Usaha dan/atauKegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan IndustriCandi Blok XI C, Kelurahan Bambankerep, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;e.

/398/B.IV/II/2018 Tentang PemberatanPenerapan Sanksi Administratif PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor:660.1/1165/BII/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015Tentang izin Lingkungan Kepada PT.

660.1/1165/BIW/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin LingkunganKepada PT.

Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C KawasanIndustri Candi Kota Semarang yang semula telah terpenuhi olehPenggugat menjadi tidak terpenuhi lagi sebab di dalam KeputusanWalikota Semarang Nomor: 660.1/398/B.IV/II/2018 tanggal 22 Pebruari2018 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/BII/VII/2015 Tanggal31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT.

: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tanggal8 Juni 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidupberupa Paksaan Pemerintah dan Keputusan Walikota SemarangNomor: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentangPengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup BerupaPembekuan Izin Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidakberlaku lagi terhitung sejak Keputusan Walikota Semarang tentangPemberatan Penerapan Sanksi Administratif berupa PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan yang berupa Keputusan Walikota Semarang tanggal 22Februari 2018 Nomor 660.1/398/B.IV/II/2018 tentang PemberatanPenerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan WalikotaSemarang Nomor 660.1/1165/BII/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentangIjin Lingkungan Kepada PT Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/AtauKegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri CandiBlok 11 C., Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan,

KotaSemarang;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaSemarang tanggal 22 Februari 2018 Nomor 660.1/398/B.IV/II/2018tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PencabutanKeputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/BII/VII/2015 tanggalHalaman 2 dari 5 halaman.

Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2014, telah mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala BadanPengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi No.660.1/1534/BPLH.AMDALtentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan PembangunanApartemen City Terrace di Jalan Raya DR.

;Adapun pelanggaran hukum dan/atau AUPB yang dilakukan oleh Tergugatdalam mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan HidupKota Bekasi No.660.1/1534/BPLH.AMDAL tentang Kelayakan LingkunganHidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen City Terrace di Jalan RayaDR.

;PT.Desindo Wijaya Tama Telah Memenuhi Peryaratan Terbitnya ObjekeeBahwa PT.DWT telah menempuh tahapan dan memenuhi persyaratanterbitnya objek gugatan yaitu : 22 nse ene noe Berita Acara Penilaian Dokumen ANDAL, RKL &~ RPLNo.660.1/1068/BPLH. AMDAL tertanggal 18 Agustus 2014 ; Berita Acara Penilaian Dokumen ANDAL, RKL & RPL No.660.1/1119/BPLH.AMDAL tertanggal 27 Agustus 2014 ; Surat BPLH Kota Bekasi Nomor 660.1/1301.BPLH.AMDAL tertanggal30 September 2014 tentang Rekomendasi Teknis Amdal.

T4 : Foto copy Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen ANDAL,RKL & RPL Kegiatan Pembangunan Apartemen City Terraceoleh PT.Desindo Wijaya Tama Nomor : 660.1/1068/BPLH.Halaman 47 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDG10.11.12.13.T5T6T7T8T9T 10T= 11T12T= 13AMDAL, tanggal 18 Agustus 2014 (sesuai dengan asili) ;Foto copy Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen ANDAL,RKL & RPL Kegiatan Pembangunan Apartemen City TerraceOleh PT.Desindo Wijaya Tama Nomor : 660.1/1119/BPLH.AMDAL, tanggal 27 Agustus 2014

;Foto copy Surat Nomor : 660.1/1301/BPLH.AMDAL tanggal30 September 2014.

Gagas Energi Indonesia terselesaikan. 18.Bahwa ternyata pada tanggal 4 Mei 2015 Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nomor : 660.1/227BLH/2015Tentang Izin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan Stasiun PengisianBahan Bakar Gas (SPBG) atas nama PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSukabumi Nomor : 660.1/227BLH/2015 Tentang Izin Lingkungan Usahadan atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atasnama PT. Gagas Energi Indonesia di Kampung Benda RT. 002 RW. 001Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Mei4.

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSukabumi nomor 660.1/227BLH/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentangIzin Lingkungan Usaha Dan/Atau Kegiatan Statsiun PengisianBahan Bakar Gas (SPBG) Kepada Tergugat ilINGSrVGNSI..."

Surat KeputusanNomor: 660.1/227BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atauKegiatan Statsiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT. GagasEnergi tanggal 4 Mei 2015, telah dikeluarkan berdasarkan prosedur danketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pemohon (PT.

Maka berdasarkan uraian diatas terlihat sangat jelastidak terdapat cukup alasan untuk mencabut/ membatalkan bahkan sekedarmenunda Surat Keputusan Nomor : 660.1/227BLH/2015 tentang IzinLingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Statsiun Pengisian Bahan Bakar Gas(SPBG) Kepada PT. Gagas Energi dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2015;Ill.

berikut :e Bahwa pada tahun 2008 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katinganmengadakan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkonmasyarakat di Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memulihkanmempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang berlokasi diJalan Baun Bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katinganyang pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Katingan TahunAnggaran 2008 ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor :660.1

YAPETHmengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 660.1/84.a/BLHUM/XII/2008 yangmenugaskan saksi HARAPANDI,SP selaku PPTK,saksi GUSTI WIRABELLA Tselaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan serta saksiEDWIN SUANG,A.Md selaku Pelaksana Badan Lingkungan Hidup KabupatenHalaman 5 dari 31 hal Put No.05/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.Katingan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik proyek reklamasi lahaneks areal tambang emas dan zirkon masyarakat seluas 100 hektar yang berlokasidi Jalan Baun

/84.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3Desember 2008 ;Asli Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.b/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;17De23.24.25.26.21.28.29.30.Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:32/CVA/XII/2008 tanggal 5Desember 2008 antara pihak pertama CV.AURORA kepada pihak keduaKepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ;Laporan Akhir kegiatan

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten KatinganNomor:660.1/36/BLHUM/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 beserta lampiranKeputusannya ;198. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) &Rencana Kerja dan syaratsyarat (RKS) ,tanggal 5 Mei 2008 ;9. (satu) buku foto copy sesuai aslinya Rancangan Teknis (Rantek) ReklamasiLahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat tahun 2008 ;10.

/277.a/BLHUM/2008 tanggal 28 Agustus 2008;Menimbang bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor:660.1/277.a/BLHUM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Pihak Kesatuyaitu saksi Ir.

ZAMROWI,M.si3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) nomor: 94/1.08.1/SPP BLLS/2012 tanggal Desember 2012 yang ditandatangani oleh YUDI KAMSIONO,STselaku bendahara pengeluaran pembantu dan YULIMAN IBRAHIM selaku PPTKBadan Lingkungan Hidup.1 (satu) lembar faktur pengadaan bibit tanaman dengan jumlah Rp. 610.995.000 yangditandatangani oleh CV Ryuga Abadi Mandiri.1 (satu) bendel surat keputusan kepala Badan Lingkungan Hidup kota Depok nomor:660.1/PAptpn.Pem.Brng/BLH/2012 tentang pembentukan

ZAMROWI.M,Si tanggal Oktober 2012.1 (satu) lembar surat pemberitahuan nomor: 660.1/2088bid.pantau tanggal 18desember 2012 perihal pemberitahuan kepada CV. Ryuga Abadi Mandiri yangditandatangani oleh YULIMAN IBRAHIM selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan.1 (satu) lembar laporan pergantian pohon nomor: 660.1/509bidpengawasantanggal.....

Mei 2012 perihal laporan penggantian pohon kepada Cv Ryuga AbadiMandiri yang ditandatangani oleh YULIAM IBRAHIM PPTK.8.10.LI.12.13.14.13.16.V7.18.19.20.21.Dede23.1 (satu) bendel keputusan badan lingkungan hidup kota Depok nomor:660.1/01/kpts/BLH/2012 lampiran 1 (satu) berkas tanggal.... Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir.UTUH KARANG TOPANESS.MM selaku PLT.

Tole Iskandar Ruko Griya Depok asri B 1/9Sukmajaya Depok.1 (satu) lembar harga perhitungan sendiri nomor: 04/PPK/pohon/BLH/2012 tanggal...Oktober 2012 lampiran penyerahan rencana pelaksanaan pengadaan lelang yangditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen.Surat keputusan badan lingkungan hidup kota Depok tahun anggaran 2012 nomor:660.1/PAptpn.pan.Brng/BLH/2012, bulan Oktober 2012 (tidak ada tanggal) tentangpembentukan/penetapan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan barang dilingkup badan

Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tanggal 27 April 2021 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

b.

Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari;

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding mencabut;

a.

Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tanggal 27 April 2021 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

b.

Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menyatakan batal Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan PabrikSemen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di KabupatenPati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati PatiNomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang IzinLingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta PenambanganBatugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT.

Semarang, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding Ildengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor015/G/2015/PTUNSMG. tanggal 24 November 2015, dengan mengemukakan alasankeberatan atas pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut yang pada pokoknya menyatakan :bahwa Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Bu patiPati Nomor 660.1

Menyatakan Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tanggal 8Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Batugamping danBatulempung di Kabupaten Pati olen PT. Sahabat Mulia Sakti adalah sahmenuruthukum dan tetap berlaku ; 3.

Menyatakan Sah dan berlaku Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan PabrikSemen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Patioleh PT. Sahabat Mulia Sakti; 3.

Menyatakan sah dan berlaku keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Linkungan Pembangunan PabrikSemen serta Penambangan Batugamping Dan Batulempung di Kabupaten Patioleh PT. Sahabat Mulia Sakti ; 3.

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;1.Bahwa objek sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara iniyaitu Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup KotaBekasi Nomor 660.1/1534/BPLH.AMDAL tentang KelayakanHalaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen CityTerrace di Jalan Raya Dr.

:Terrace sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelolaan LingkunganHidup Kota Bekasi Nomor 660.1/1534/ BPLH.AMDAL tentangKelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan PembangunanApartemen City Terrace di Jalan Raya Dr.

Bahwa Tergugat baru memberitahukan kepada Para Penggugattentang KTUN a quo melalui Surat Tergugat Nomor 660.1/85.BPLH.ANDAL tanggal 16 Januari 2015.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup KotaBekasi Nomor 660.1/1534/BPLH.AMDAL tentang KelayakanLingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen CityTerrace di Jalan Raya Dr. Ratna RT. 001 RW. 001, KelurahanJatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi tanggal 5November 2014;4.

;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding tersebut diatas adalah keliru.Dalil gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak hanya mendalilkanbahwa Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup KotaBekasi Nomor 660.1/1534/BPLH.ANDAL tentang Kelayakan LingkunganHidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen City Terrace diJalan Raya Dr.

ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sehinggasecara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pengugat haruslahdinyatakan diterima; 222222 on on nnn nn one nne eeMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama padaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebelum memeriksa pokokHalaman 6 , Putusan Nomor : 117/B/2018/PTTUNSBY.perkara telah terlebin dahulu mempertimbangkan mengenai aspek adatidaknya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketaKeputusan Walikota Semarang Nomor : 660.1

Keputusan Walikota Semarang Nomor : 660.1/459/B.IV/IIV2016tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi AdministratifLingkungan Hidup berupa Teguran;Halaman 8 , Putusan Nomor : 117/B/2018/PTTUNSBY.b. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 660.1/3183/B.IV/II/2017tanggal 8 Juni 2017 Tentang Pengenaan Sanksi AdministratifLingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah;c.

Keputusan Walikota Semarang Nomor : 660.1/3587/B.IV/VIIV/2017tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pengenaan sanksi AdministratifLingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa pada saat didaftarkannya bukti P 25 = T 3 sebagai objek sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 15 Nopember 2017 di bawah register perkaraNomor : 70/G/LH/2017/PTUN. SMG.

Nomor : 660.1/459/B.IV/IIV2016 tanggal 22 Maret 2016 tentangPengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Teguran;b. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 660.1/3183/B.IV/II/2017tanggal 8 Juni 2017 Tentang Pengenaan Sanksi AdministratifLingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah;c.

Keputusan Walikota Semarang Nomor : 660.1/3587/B.IV/VIIV2017tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pengenaan sanksi AdministratifLingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Hidup;Berdasarkan bukti T 18, maka berdasarkan azaz restitutio in integrunposisi kembali pada keadaan semula seperti sebelumnyaditerbitkannya objek sengketa, dengan demikian segala tindakan yangberkaitan dan terkait dengan objek sengketa bukti P 25 = T 3dianggap tidak pernah ada ; =="Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Pekerjaan (SPPP) Nomor: 660.1/277.a/BLHUM/2008 tanggal28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi Ir.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan NO.660.1/2777.a/BLHUM/2008 tanggal 28Agustus 2008 ;a.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan N0O.660.1/2777.a/BLHUM/2008 tanggal 28Agustus 2008 ;a.

Alasan Gugatan Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan Oleh PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor: 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;1.3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 tahun 2012 tentang IzinLingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero)Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; 1.4.

Semen Gresik(Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalahlayak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalamKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012.

Intervensi4aKeputusan Gubernur Jawa TengahNomor : 660.1/10 Tahun 2012 tentangKelayakan Lingkungan Hidup RencanaPenambangan Dan PembangunanPabrik Semen oleh PT.

Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa a quo adalah SuratKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012, tentangIzin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik SemenOleh PT.

Keputusan Bupati Sorong No. 660.1/107/Tahun 2014tanggal 24 Februari 2014 tentang Izin Lingkungan atas KegiatanPembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan KelapaSawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamonodan Distrik Segun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.f. Keputusan Bupati Sorong No. 660.1/108/Tahun 2014tanggal 24 Februari 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP)PT. Inti Kebun Lestari.g.

Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/TAHUN2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan KeputusanBupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 tentang Ijin UsahaPerkebunan (IUP) PT Inti Kebun Lestari.tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2.

Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati,Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten SorongProvinsi Papua Barat, Tanggal 24 Februari 2014,(Fotokopi sesuai dengan aslinya).Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 TentangIzin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan PabrikPengolahan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, DistrikKlamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat,Tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P31 dan Bukti T3);b. Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 TentangIzin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Pekerjaan (SPPP) Nomor: 660.1/277.a/BLHUM/2008 tanggal28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi Ir.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan NO.660.1/2777.a/BLHUM/2008 tanggal 28Agustus 2008 ;a.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan N0O.660.1/2777.a/BLHUM/2008 tanggal 28Agustus 2008 ;a.

Nota Kirim Nomor:60/CV.AFI/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 ;31.Asli Surat bernomor :660.1/299/BLHIN/IX/2008 tertanggal 19 September 2008perihal Surat Teguran Pertama ;32. Asli Surat bernomor :660.1/337/BLHIII/IX/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 perihalPercepatan Pelaksanaan Peneyelesaian Kegiatan Reklamasi ;33. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan No:660.1/37/BLHUM/II/2008 tertanggal 12 Pebruari 2008 berserta lampiranKeputusannya ;34.

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor:660.1/36/BLHUM/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 beserta lampiran Keputusannya ;8. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya ,Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Rencana Kerjadan syaratsyarat (RKS) ,tanggal 5 Mei 2008 ;9. 1(satu) buku foto copy sesuai aslinya Rancangan Teknis (Rantek) Reklamasi Lahan EksAreal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat tahun 2008 ;10.Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:660.1/277.a/BLHUM/2008 tanggal 28Agustus

Nota Kirim Nomor:60/CV.AFI/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 ;31.Asli Surat bernomor :660.1/299/BLHII/TX/2008 tertanggal 19 September 2008 perihalSurat Teguran Pertama ;32.Asli Surat bernomor :660.1/337/BLHII/IX/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 perihalPercepatan Pelaksanaan Peneyelesaian Kegiatan Reklamasi ;33.Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor :660. 1/37/BLHUM/II/2008 tertanggal 12 Pebruari 2008 berserta lampiran Keputusannya ;34.Surat Keputusan Bupati Katingan No

/84.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;20.Asli Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.a/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;21.Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.b/BLHUM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;22.Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:32/CVA/XII/2008 tanggal 5 Desember2008 antara pihak pertama CV.AURORA kepada pihak kedua Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Katingan ;23.Laporan Akhir kegiatan yang didalamnya

Nota Kirim Nomor:60/CV.AFI/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 ;31.Asli Surat bernomor :660.1/299/BLHII/IX/2008 tertanggal 19 September 2008perihal Surat Teguran Pertama ;32. Asli Surat bernomor :660.1/337/BLHIII/IX/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 perihalPercepatan Pelaksanaan Peneyelesaian Kegiatan Reklamasi ;33. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan No:660.1/37/BLHUM/II/2008 tertanggal 12 Pebruari 2008 berserta lampiranKeputusannya ;34.