WAN BAO LONG STEEL tanggal 10 November 2015 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

13. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 kepada PT.

WAN BAO LONG STEEL tanggal 10 November 2015 dariBadan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;4.13. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaanpemerintah Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 kepadaPT.

Bekasi Nomor : 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 Perihal Tenaga Ahli tanggal 24 Juli 2017.

Bekasi Kepada Bupati Bekasi Nomor : 660.3.1/5751/GAKUM/DLH/XII/2017 Perihal Laporan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 27 Desember 2017.

Bekasi Nomor : 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017Perihal Tenaga Ahli tanggal 24 Juli 2017.e 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Peninjauan DanVerifikasi Lapangan Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN olehDinas Lingklungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 27 Juli 2017. 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir ENVIRONMENTAL TESTREPORT PT. INTERTEK UTAMA SERVICES Nomor : 5194/IUSEV/VIII/2017 Kepada Mr. Rahman Surahman DLH Kab.

Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODYAGUS SUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LHPemkabBekasi untuk melakukan pengecekan.Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi paksaan

Nomor660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KAAndal2 (dua) lembar fotocopy surat Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai besarWilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group(Pengembang MEIKARTA), Nomor : PW.03.02Ay/231.13, tanggal 12September 2017, Perihal : Surat Teguran Kegiatan PembangunanMeikarta4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39/GAKUM/DLHIV/2018tentang Penerapan

1029/TL/DLHtanggal 06 Maret 2018 beserta Berita Acaranya5 (lima) lembar fotocopy dengan registrasi surat undanganpembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft perbaikan dokumenAMDAL Nomor: 005/1345/TL/DLH tanggal 21 Maret 2018 besertaBerita Acara asli.1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat undanganpembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft dokumen AMDALNomor: 005/1431/TL/DLH tanggal 27 Maret 2018.4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3.1

Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODY AGUSSUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LH Pemkab Bekasiuntuk melakukan pengecekan.Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi

Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018Halaman 54 dari 498 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.SusTPK/2018/PN. Bdgtentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG, Tbk.

Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG,, Tbk. Pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara TARYUDI, HENRYJASMEN P.

BdgKabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/389/GAKUM/DLHIV/2018 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. LIPPOCikarang175. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Perbaikan LanjutanAndal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersil(Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di desa Cibatu KecamatanCikarang Selatan kabupaten Bekasi Nomor : 009/DLH/2018176. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi dari kementerian Ling.

Nomor660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KAAndal173. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai besarWilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group(Pengembang MEIKARTA), Nomor : PW.03.02Ay/231.13, tanggal 12September 2017, Perihal : Surat Teguran Kegiatan PembangunanMeikarta174. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/389/GAKUM/DLHIV/2018

Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODY AGUSSUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LH Pemkab Bekasi untukmelakukan pengecekan.HIm 94 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgSetelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanopa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan nomor 660.3.1

HIm 112 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg 156 1 (satu) lembar surat PT LIPPO CIKARANG Tbk Nomor: 18/SP/LCLAND/V/2017 Kepada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Perihal Permohonan IPPT. 174 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39/GAKUM/DLHIV/2018tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah KepadaPT.

Nomor :660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KAAndal 1744 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/389/GAKUM/DLHIV/2018tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan PemerintahKepada PT.

Nomor :660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KAAndal4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39/GAKUM/DLHIV/20 18tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan PemerintahKepada PT.

surat Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai besar Wilayah SungaiCiliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group (PengembangMEIKARTA), Nomor : PW.03.02Ay/231.13, tanggal 12 September 2017,Perihal : Surat Teguran Kegiatan Pembangunan MeikartaHIm 590 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1

Nomor : 660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KA-Andal173. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group (Pengembang MEIKARTA), Nomor : PW.03.02-Ay/231.13, tanggal 12 September 2017, Perihal : Surat Teguran Kegiatan Pembangunan Meikarta 174. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39

2018 beserta Berita Acaranya457. 5 (lima) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft perbaikan dokumen AMDAL Nomor: 005/1345/TL/DLH tanggal 21 Maret 2018 beserta Berita Acara asli.458. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft dokumen AMDAL Nomor: 005/1431/TL/DLH tanggal 27 Maret 2018.459. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3.1

Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODY AGUSSUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LH Pemkab Bekasiuntuk melakukan pengecekan.Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi

Bdgmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG,, Tbk.

Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanoa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/389/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG,, Tbk.

Setelahmelakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunan MEIKARTAtelah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksi pembangunan fisiktanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN, sehingga pada tanggal5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusannomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018 tentang penerapan sanksi administrasipaksaan Pemerintah kepada PT LIPPO CIKARANG,, Tbk.Bahwa pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara Terdakwa,FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI

BdgWilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group(Pengembang MEIKARTA), Nomor : PW.03.02Ay/231.13, tanggal 12September 2017, Perihal : Surat Teguran Kegiatan PembangunanMeikarta174. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39/GAKUM/DLHIV/2018 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.

Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Bekasi No. 660.3.1/60/Gakum/DLH/V/2019 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah KepadaPT. Sankei Gohsyu Industries tanggal 14 Mei 201915.

Nomor : 660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KA-Andal173. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group (Pengembang MEIKARTA), Nomor : PW.03.02-Ay/231.13, tanggal 12 September 2017, Perihal : Surat Teguran Kegiatan Pembangunan Meikarta 174. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39

2018 beserta Berita Acaranya457. 5 (lima) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft perbaikan dokumen AMDAL Nomor: 005/1345/TL/DLH tanggal 21 Maret 2018 beserta Berita Acara asli.458. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft dokumen AMDAL Nomor: 005/1431/TL/DLH tanggal 27 Maret 2018.459. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3.1

Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanoa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018Halaman 25 dari 510 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2018/PN. Bdgtentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG,, Tbk.

Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanoa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG,, Tbk. Pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara Terdakwa, HENRYJASMEN P.

Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunanMEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksipembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN,sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PTLIPPO CIKARANG,, Tbk. Pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara Terdakwa, HENRYJASMEN P.