Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1BLHDtanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan .3. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II.4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan Ill.Hal. 3 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/20165. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.207Huk tentangPenerapan Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada BengkelBatik CIHOK.

Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1BLHDtanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan ;Hal. 6 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/20163. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II;4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan III;5.

Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1BLHDtanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan ;3. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II;4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan III;5.

Menetapkan barang bukti berupa:1). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten TangerangNomor 65831/410BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintahmelakukan tindakan tertentu;2). 1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten TangerangNomor 862.1/748.1BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatanpertama;3). 1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten TangerangNomor 862.1/962.BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatankedua;Hal. 15 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor :862.1/16/PDAM/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara I Ketut Mudita (Penggugat) sebagai karyawan perusahaan daerah air minum kabupaten karangasem adalah tidak sah ;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor :862.1/16/PDAM/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara I Ketut Mudita (Penggugat) sebagai karyawan perusahaan daerah air minum Kabupaten Karangasem ; 4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ( I Ketut Mudita) pada posisi, Jabatan, upah dan hak-hak lainnya seperti semula tanpa sanksi dalam bentuk apapun;5.

Ketut Mudita;Bahwa tanggal 9 Pebruari 2015 Keputusan Direktur Perusahaan DaerahAir Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 862.1/16/PDAM/I/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Ketut Muditasebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) KabupatenKarangasem dikeluarkan/diedarkan;Bahwa tanggal 10 Pebruari 2015 Penggugat mengajukan keberatan atasKeputusan Direktur PDAM Kab.

Karangasem No.862.1/16/PDAM/IV2015 tentang Pemberehtian Tidak Dengan Hormat Sdr. Ketut Mudita sebagai karyawan PDAM Kab. Karangasem, danmembahas surat dari Sdr. Ketut Mudita tertanggal 10 Pebruari 2015yang ditujukan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan juga kepadaDewan Pengawas PDAM Kab. Karangasem.

Bahwa penggugat sebenarnya telah mengakui dan menerimaSurat keputusan pemberhentian Keputusan No.862.1/16/PDAM/I/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015 tentangpemberhentian tidak dengan hormat saudara Ketut Muditasebagai karyawan perusahaan daerah air minum KabupatenKarangasem.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor :862.1/16/PDAM/IV2015 tanggal9 Pebruari 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara Ketut Mudita (Penggugat) sebagai karyawan perusahaan daerah airminum kabupaten karangasem adalah tidak sah ;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem NomorHalaman 34 dari 36 putusan Nomer 28/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Dps.862.1/16/PDAM/IV2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang pemberhentiantidak dengan hormat saudara Ketut Mudita (Penggugat) sebagaikaryawan perusahaan daerah air minum Kabupaten Karangasem ;4.

Putusan No. 24/G/2013/PTUN.SMG Nomor : 862.1/33/I/2013 tentang Pemberiansanksi Penundaan Pengangkatan dari CalonPegawai menjadi Pegawai. adalah sebagaiberikuta. Membaca permohonan pengunduran dirisdr ASTI SETIAWATI,Amd sebagaipegawai PDAB Tirta Utama ProvinsiJawa Tengah tanggal 03 Januari 2013 ;b.

Bahwa dasar pertimbangan dalam KeputusanDireksi Perusahaan Daerah Air Bersih TirtaUtama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/33/ Hal. 16 dari 70 hal.

Putusan No. 24/G/2013/PTUN.SMG 26.tanggal 25 Maret 2013 Direktur Utamamengeluarkan Surat Keputusan DireksiPerusahaan Air Bersih Tirta Utama provinsi JawaTengah Nomor : 862.1/38/I1/2013 tentangPemberhentian Atas Permintaan Sendiri yangdiserahkan oleh Sdr Nurdiyanto kepadaPENGGUGAT di kost PENGGUGAT sekitarjam 16.30 Wib ;Bahwa dengan diberhentikannya PENGGUGATdari PDAB oleh Direktur Utama berdasarkanSurat Keputusan Direksi Perusahaan Air BersihTirta Utama provinsi Jawa Tengah Nomor :862.1/38/I11/2013

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, berupa Surat KeputusanDireksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa TengahNomor 862.1/38/III/2013.

Bahwa, Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) TirtaUtama Propinsi Jawa Tengah No. 862.1/38/II/2013 tertanggal 25 Maret2013. ~tentang Pemberhentian tas Permintaan Sendiri;C.

/748.1BLHDtanggal 20 Juli 2010 perihal peringatan ;3) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/9641BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II;4) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/820BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan Ill;5) Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.214Huk tentangPenerapan Sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada BengkelBatik Asiong;Terdakwa Suryanto Rasyid alias Asiong pada bulan Februari 2013 telahmembuat surat pernyataan terhadap perintah

Nomor 116 K/PID.SUSLH/20162) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1BLHDtanggal 20 Juli 2010 perihal peringatan ;3) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/9641BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II;4) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/820BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan Ill;5) Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.214Huk tentangPenerapan Sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada BengkelBatik Asiong; Terdakwa Suryanto Rasyid alias

Menetapkan barang bukti berupa :1. 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor65831/416BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukantindakan tertentu;2.1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten TangerangNomor 862.1/748.1BLHD tanggal 20 Juli 2010 perihal peringatanpertama;3. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala BLHD Kabupaten TangerangNomor 862.1/9641BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatankedua;4. 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten

Sanex StellIndonesia, dimana hasil peninjauan ditemukan limbah B3 berupasluge fumance dan debu ditempatkan pada tempat yang belummemiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) serta limbah B3berupa debu dan slage yang belum dikelola dengan baik, dan telahdilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali masingmasing teguran (pertama) pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Surat Nomor :862.1/95.BLHD tanggal 25 Januari 2011 dan teguran II (kedua) padatanggal 23 Maret 2011 dengan Surat Nomor : 862.1/328.BLHDPAGE

Sanex StellIndonesia, dimana hasil peninjauan ditemukan limbah B3 berupasluge fumance dan debu ditempatkan pada tempat yang belummemiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) serta limbah B3berupa debu dan slage yang belum dikelola dengan baik, dan telahdilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali masingmasing teguran (pertama) pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Surat Nomor :862.1/95.BLHD tanggal 25 Januari 2011 dan teguran II (kedua) padatanggal 23 Maret 2011 dengan Surat Nomor : 862.1/328.BLHDtanggal

Sanex StellIndonesia, dimana hasil peninjauan ditemukan limbah B3 berupasluge fumance dan debu ditempatkan pada tempat yang belummemiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) serta limbah B3berupa debu dan slage yang belum dikelola dengan baik, dan telahdilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali masingmasing teguran (pertama) pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Surat Nomor :PAGE 35 862.1/95.BLHD tanggal 25 Januari 2011 dan teguran II (kedua) padatanggal 23 Maret 2011 dengan Surat Nomor : 862.1/328

Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/10/VII/2011 Tipidter tanggal2082011 ;e 2 (dua) lembar FC Legalisir Surat Teguran Nomor : 862.1/95BLHD tanggal 25 Januari 2011 ;e 2 (dua) lembar FC Legalisir Surat Teguran Il Nomor :862.1/328BLHD tanggal 23 Maret 2011 ;PAGE 35 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Teguran Nomor862.1/880BLHD tanggal 20 Mei 2011 ;1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Pernyataan PT.Sanex SteelIndonesia tanggal 28 Maret 2011 ;C.

Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/10/VII/2011 Tipidter tanggal2082011 ;e 2 (dua) lembar FC Legalisir Surat Teguran Nomor : 862.1/95BLHD tanggal 25 Januari 2011 ;e 2 (dua) lembar FC Legalisir Surat Teguran Il Nomor : 862.1/328BLHD tanggal 23 Maret 2011 ;PAGE 35 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Teguran Nomor : 862.1/880BLHD tanggal 20 Mei 2011 ;1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Pernyataan PT.Sanex SteelIndonesia tanggal 28 Maret 2011 ;C.

Ketut Mudita;Bahwa tanggal 9 Pebruari 2015 Keputusan Direktur Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Karangasem Nomor 862.1/16/PDAM/II/2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Ketut Mudita sebagaiKaryawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasemdikeluarkan/diedarkan;Bahwa tanggal 10 Pebruari 2015 Penggugat mengajukan keberatan atasKeputusan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tersebut dengan suratPenggugat tertanggal 10 Pebruari 2015;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari

Nomor 1380 K/Pdt.SusPHI/2017Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Direktur PDAM KabupatenKarangasem Nomor 862.1/16/PDAM/II/2015 tertanggal 9 Februari 2015sedangkan gugatan Penggugat (I Ketut Mudita) tertanggal 19 Desember2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan regesternomor : 28/Pdt.SusPHI/2016/PN.Dps tertanggal 23 desember 2016, makadengan demikian gugatan penggugat telah melewati batas waktu 1 (satu)tahun sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 171 UU Nomor 13 Tahun2003

Dan kemudian padadalil gugatan poin angka 2 (dua) Penggugat menerangkan bahwapengguga pada tanggal 9 Pebruari 2015 telah diedarkan surat keputusanDirektur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem nomor:862.1/16/PDAM/II/2015, tentang pemberhentian tidak dengan hormatpada Penggugat.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor: 862.1/16/PDAM/II/2015 tanggal 9Pebruari 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara KetutHalaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.SusPHI/2017Mudita (Penggugat) sebagai karyawan perusahaan daerah air minumkabupaten karangasem adalah tidak sah;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor:862.1/16/PDAM/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang pemberhentiantidak dengan hormat saudara Ketut Mudita (Penggugat) sebagai karyawanperusahaan daerah air minum Kabupaten Karangasem;4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ( KetutMudita) pada posisi, Jabatan, upah dan hakhak lainnya seperti semulatanpa sanksi dalam bentuk apapun;5.

Bahwa Penggugat telah diberi pembinaan berupa Surat Teguran Nomor: 862.1/894/DBM, tanggal 02 Maret 2015, dari Plt. KepalaDinas Bina Marga selaku atasan Penggugat, kemudian menyusulSurat Teguran Il Nomor: 862.1/ 1999/DBM, tanggal 09 Juni 2015,akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dengan tetap tidakmasuk kerja tanpa alasan;4.

Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 862.1/894/DBM,tanggal 02 Maret 2015, Perihal: Teguran I, yang ditujukankepada Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Plt.

KepalaDinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor:862.1/894/DBM, tanggal 02 Maret 2015, Perihal: Teguran ,yang ditujukan kepada Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, TandaTerima Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi SulawesiSelatan, Nomor: 800/1999/DBM, tanggal 9 Juni 2015, Perihal:Teguran Il, yang ditujukan kepada Arisandy Zainuddin Tahir,Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN. Mks.11.

Termohon Peninjauan Kembali,terlebih lagi surat peringatan yang dijadikan bukti oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali berbeda dengan surat peringatan yangdisampaikan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan persiapan, padahalperlu Majelis Hakim cermati bahwa Surat Peringatan/SP yang disampaikandalam pemeriksaan persiapan adalah asli dengan tandatangan dan stempelbasah dari Tergugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali (KepalaDesa Payaman) yaitu:Bukti T15 Surat Peringatan Pertama/SP Nomor 862.1

/01/P.418.95.05/2011 tanggal 9 Desember 2011, sedangkan yang disampaikan dalampemeriksaan persiapan Surat Peringatan Pertama/SP Nomor 862.1/ 01/P.418.95.05/2011 tanggal 23 Desember 2011;Bukti T16 Surat Peringatan Kedua/SP II Nomor 862.1/02/P.418.95.05/2012 Tanggal 6 Januari 2012, sedangkan yang disampaikan dalampemeriksaan persiapan Surat Peringatan Kedua/SP II Nomor 862.1/02/P.418.95.05/2012 tanggal 20 Januari 2012;Bukti T17 Surat Peringatan Ketiga/SP Ill Nomor 862.1/03/P.418.95.05/2012 tanggal

7 Februari 2012, sedangkan yang disampaikan dalampemeriksaan persiapan Surat Peringatan Ketiga/SP IIl Nomor 862.1/03/P.418.95.05/2012 tanggal 20 Februari 2012;Bahwa tidak benar atas Surat Teguran tersebut Penggugat/ Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima surat Teguran baik Suratperingatan Pertama, Kedua maupun Ketiga dan selama persidangan tidakpernah ada fakta hukum baik bukti surat maupun saksi yang menyatakanHalaman 17 dari 24 halaman.

Sanex Stell Indonesia, dimanahasilpeninjauan ditemukan limbah B3 berupa sluge fumance dan debuditempatkan pada tempat yang belum memiliki ijin Tempat PenyimpananSementara (TPS) serta limbah B3 berupa debu dan sludge yang belumdikelola dengan baik, dan telah dilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kalimasingmasing teguran (pertama) pada tanggal 25 Januari 2011 denganSurat Nomor : 862.1/95.BLHD tanggal 25 Januari 2011 dan teguran Il(kedua) pada tanggal 23 Maret 2011 dengan Surat Nomor : 862.1/328.BLHD tanggal

23 Maret 2011, selanjutnya karena pada peninjauanbulan Mei 2011 masih ditemukan 4 (empat) tungku yang beroperasi di luarkajian Amdal sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran polusi udarakarena tidak dilengkapi dengan sarana pengendalian pencemaran udara,dan dilakukan teguran Ill (ketiga) dengan Surat Nomor : 862.1/880BLHDtanggal 20 Mei 2011 ;Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penyidik Direktorat Tindak PidanaTertentu Bareskrim Polri bersama BBTKL melakukan penindakan danditemukan adanya kegiatan

23 Maret 2011, selanjutnya karena padapeninjauan bulan Mei 2011 masih ditemukan 4 (empat) tungku yangberoperasi di luar kajian Amdal sehingga menyebabkan terjadinyapencemaran polusi udara karena tidak dilengkapi dengan saranapengendalian pencemaran udara, dan dilakukan teguran III (ketiga) denganSurat Nomor : 862.1/880BLHD tanggal 20 Mei 2011 ;Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penyidik Direktorat Tindak PidanaTertentu Bareskrim Polri bersama BBTKL melakukan penindakan danditemukan adanya kegiatan

III (ketiga) denganSurat Nomor : 862.1/880BLHD tanggal 20 Mei 2011 ;Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penyidik Direktorat Tindak PidanaTertentu Bareskrim Polri bersama BBTKL melakukan penindakan danditemukan adanya kegiatan peleburan besi pada PT.

Sanex Stell Indonesia, dimana hasilpeninjauan ditemukan limbah B3 berupa sluge fumance dan debuditempatkan pada tempat yang belum memiliki ijin Tempat PenyimpananSementara (TPS) serta limbah B3 berupa debu dan sludge yang belumdikelola dengan baik, dan telah dilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kalimasingmasing teguran (pertama) pada tanggal 25 Januari 2011 denganSurat Nomor : 862.1/95.BLHD tanggal 25 Januari 2011 dan teguran Il(kedua) pada tanggal 23 Maret 2011 dengan Surat Nomor : 862.1/328.BLHD

Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 900/375/Diknas/2010, tanggal 13 Februari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Besarnya Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pada UPT SD dan PAUD Kecamatan, SMPN, SMAN, SMKN, TK Negeri Pembina, SKB, SLB dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupatan Sumbawa TA. 2010 beserta lampirannya ;---------------------------------------------------

Asli Surat Teguran Kepala Dinas Diknas Kb, Sumbawa Nomor : 862.1

Sumbawa Nomor : 862.1/539/Diknas/2010 tanggal 12 Februari 2011, untuk segera mengembalikan uang yang masih tersisa sebesar Rp.121.300.000,- paling lambat 16 Februari 2011 ;---------------------

Sumbawa,; Pada bulan Februari 2010 dilakukan pemeriksaan BPK RI perwakilan NTBditemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan olehTerdakwa, atas temuan tersebut BPK RI Perwakilan NTBmerekomendasikan agar Terdakwa segera mengembalikan / menyetorkansisa uang yang belum dikembalikan ke kas Daerah, namun RekomendasiBPK RI tidak dilaksanakan hingga Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Sumbawa menegur secara lisan dan teguran secara tertulis diantaranyadengan Surat Nomor : 862.1/791/Diknas

Asli Surat Teguran Kepala Dinas Diknas Kab.Sumbawa Nomor :862.1/719/Diknas/2010 tanggal 3 April 2010 kepada sdr.Drs.

HASANuntuk segera mengembalikan uang sebesar Rp.297.984.000, palinglambat 7 April 2010;Asli Surat Teguran Il Kepala Dinas Diknas Kab.Sumbawa Nomor :862.1/539/Diknas/2010 tanggal 12 Februari 2011 untuk segeramengembalikan yang masih tersisa sebesar Rp.121.300.000, palinglambat 16 Februari 2011;Asli Surat Pernyataan dari sdr.Drs.HASAN .tertanggal 12 Februari2011 yang menyatakan akan segera mengembalikan sisa uangsebesar Rp.121.300.000, paling lambat tanggal 16 Februari 2011;12.13.14.15.16.17.25Asli

Asli Surat Teguran Kepala Dinas Diknas Kb, Sumbawa Nomor :862.1/719/Diknas/2010, tanggal 3 April 2010 kepada sdr. Drs.HASAN untuk segera mengembalikan uang sebesarRp.297.984.000, paling lambat 7 April 2010 ;Asli Surat Teguran Il Kepala Dinas Diknas, Kab. SumbawaNomor : 862.1/539/Diknas/2010 tanggal 12 Februari 2011, untuksegera mengembalikan uang yang masih tersisa sebesar11.12.13.14.15.16.29Rp.121.300.000, paling lambat 16 Februari 2011 ;Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Drs.

Asli Surat Teguran Kepala Dinas Diknas Kb, Sumbawa Nomor :862.1/719/Diknas/2010, tanggal 3 April 2010 kepada sdr. Drs.HASAN untuk segera mengembalikan uang sebesarRp.297.984.000, paling lambat 7 April 2010 ;Asli Surat Teguran Il Kepala Dinas Diknas, Kab. Sumbawa11.12.13.14.15.16.36Nomor : 862.1/539/Diknas/2010 tanggal 12 Februari 2011, untuksegera mengembalikan uang yang masih tersisa sebesarRp.121.300.000, paling lambat 16 Februari 2011 ;Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Drs.

Penyaring;Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Para Penggugat, Tergugatbersama Camat Moyo Utara melakukan hearing dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa;Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 DPRD Sumbawa mengeluarkanRekomendasi dengan nomor : 140/177/DPRD/VI/2020 dengan isihasil rekomendasi agar Kepala Desa (khusus Kepala DesaPenyaring) untuk meninjau dan memperhatikan lagi ObyekSengketa;Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Camat Moyo Utara mengeluarkansurat teguran ke2 (dua) dengan nomor : 862.1

P1 : Surat dari Camat Moyo Utara Nomor 862.1/120/Mou/V/2020yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring Hal Tegurantanggal 13 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);2. P2 : Surat dari Kepala DMPD Kab.Sumbawa yang ditujukankepada Camat Moyo Utara Nomor 140//515/DMPD/2020Hal Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 15 Mei 2020(fotokopi dari fotokopi);Halaman 21 dari 53 halaman.

dan daftar hadir Rapat MediasiPemberhentian Perangkat Desa tertanggal 10 Juni 2020(fotokopi dari fotokopi);Surat dari Camat Moyo Utara Nomor 141/147/MU/VI/2020yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring HalRekomendasi Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desatanggal 15 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor140.177/DPRD/VI/2020 yang ditujukan kepada BupatiSumbawa Hal Rekomendasi tanggal 23 Juni 2020 (fotokopidari fotokopi);Surat dari Camat Moyo Utara Nomor 862.1

Surat Camat Moyo Utara Nomor 862.1/120/Mou/V/2020 Tanggal 13 Mei2020 Tentang Teguran;Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN Mtrb. Surat Camat Moyo Utara Nomor 862.1/153/Mou/V/2020 Tanggal 26 Juni2020 Tentang Teguran Ke2;c. Surat dari BPD Desa Penyaring Nomor 8621/II/BPDDS/VII/2020 Tanggal2 Juli 2020 Tentang Teguran;d.

Surat Nomor 862.1/183/Mou/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020 TentangTeguran Ke3;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang menjadi dasarpengujian keempat objek sengketa dari aspek prosedural dipertimbangkan adalahsebagai berikut;Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 TentangPerangkat DesaPasal 11Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang:a.b.merugikan kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, makaPenggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembalibersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan10.Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor 862.1/256/Bag.peg/2014 tertanggal 30 Mei 2014, oleh karena telah terpenuhi ketentuanPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo.

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor/Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 18 November 2011, 5 Desember 2011dan tanggal 13 Desember 2011 yang dibacakan di persidanganTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkansuatu alasan yang dibenarkan undang undang;Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugatdengan surat Nomor 862.1

lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkanrelaas panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 18 November2011, 5 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 yangdibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugattersebut disebabkan suatu) alasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dariatasan Penggugat dengan surat Nomor 862.1

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipilmengajukan cerai harus melampirkan Keputusan Bupati BanggaiKepulauan, oleh Penggugat telah menjalankan sesuai prosedur hukum yangdikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Bapak Bupati Banggai Kepulauantertanggal 02 Agustus 2014 dengan Nomor : 862.1/01/BKD/2014)5.

Mlonggo;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah petinggi dan perangkat/ pologor luastanah 100 m2 dengan alamat Desa Lebak RT.02 RW.03 tertanggal 7 Juni 2008, 1(satu) lembar kwitansi pengembalian pembatalan jual beli tanah 100 m2 milikperangkat Desa Lebak;1 (satu) lembar surat Petinggi Lebak Nomor 209/100/V 1/2009 tanggal 25 Mei2009 perihal pengembalian Asset PDAM kembali pada Terdakwa RUKAYAHBinti SONAR;1 (satu) budel surat Bupati Jepara No. 862.1/2766 tanggal 16 Mei 2009 perihalteguran terhadap

Mlonggo;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah petinggi dan perangkat/pologoro luastanah 100 m2 dengan alamat Desa Lebak RT. 02 RW. 03 tertanggal 7 Juni 2008,1 (satu) lembar kuitansi pengembalian pembatalan jual beli tanah 100 m2 milikperangkat Desa Lebak;1 (satu) lembar surat Petinggi Lebak Nomor 209/100/V11/2009 tanggal 16 Mei2009 perihal pengembalian Asset PDAM;Dikembalikan pada terdakwa RUKAYAH Binti SONAR;1 (satu) budel surat Bupati Jepara No. 862.1/2766 tanggal 16 Mei 2009 perihalteguran

Mlonggo;e 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah petinggi dan perangkat/pologoro luastanah 100 m2 dengan alamat Desa Lebak RT. 02 RW. 03 tertanggal 7 Juni 2008,1 (satu) lembar kuitansi pengembalian pembatalan jual beli tanah 100 m2 milikperangkat Desa Lebak;e 1 (satu) lembar surat Petinggi Lebak Nomor 209/100/Vii/2009 tanggal 16 Mei2009 perihal pengembalian Asset PDAM;Dikembalikan pada terdakwa RUKAYAH Binti SONAR;e 1 (satu) budel surat Bupati Jepara No. 862.1/2766 tanggal 16 Mei 2009 perihalteguran

berdasarkan relaas panggilan Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 22 Maret 2013, tanggal 8 April 2013, tanggal 23April 2013 dan tanggal 31 Mei 2013, 8 Juli 2013, 18 Juli 2013, 2 Agustus 2013yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatualasan yang dibenarkan undangundang;Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor:862.1

PA.Stb. tanggal 22 Maret 2013, tanggal 8 April 2013, tanggal 23April 2013 dan tanggal 31 Mei 2013, 8 Juli 2013, 18 Juli 2013, 2 Agustus 2013yang yang dibacakan di persidangan Tergugattelah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkansuatu alasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak mengajukan gugatan perceraian, Penggugat telah menyerahkankepada Majelis Hakim Surat Izin Perceraian No: 862.1

SehinggaSurat Teguran Lisan Kepala Badan Kepegawaian Daerah TapinNomor : 862.1/013/UM/2010 yang menyatakan Penggugat tidakmengikuti apel peningkatan Disiplin di halaman Kantor Bupati dantidak masuk kerja selama 17 hari kerja pada bulan Maret 2010adalah tidak terpenuhinya aspek legalitas karena Kepala BKDbelum mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplinkepada Penggugat yang belum diterima secara resmi oleh Bupati Tapin.Bahwa Penggugat terkatungkatung terhitung mulai tanggal 1 Mei2009 sampai

No.01/G/2016/PT.TUN.JKT.Bukti P24Bukti P25Bukti P26Tapin Periode Bulan Mei 2010 s/d Nopember 2010 (copydari copy); Peraturan Pemerintah Nomor :53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil knusus pasal pasal danpenjelasannya yang ada hubungan dengan gugatan Penggugat (copy dari copy);Surat Teguran Lisan Kepala Badan KepegawaianDaerah Tapin Nomor : 862.1/013/UM/2010 tanggal 18Januari 2010 (copy dari copy); Surat Teguran Lisan Kepala Badan KepegawaianDaerah Tapin Nomor: 862.1/093/UM/2010 tanggal

Teguran Lisan, berdasarkan surat Kepala BadanKepegawaian Daerah Nomor :862.1/058/UM/2010tanggal 18 Januari 2010 (copy sesuai asili ) ;b.

Teguran Lisan, berdasarkan surat Kepala BadanKepegawaian Daerah Nomor : 862.1/093/UM/2010tanggal 1 April 2010 (copy sesuai asli ); Keputusan Bupati Tapin Nomor : 824.2/005Bang.2/BKDtanggal 12 Mei 2010 tentang Penempatan Penggugat (copy sesuai asli );Surat Inspektur Kabupaten Tapin Nomor : 700.3/113Adm/Insp tanggal 24 Mei 2010 (copy sesuai asili ); Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Mei 2010 (copy sesuai asli );Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor700/003LHP.Riksus/TIM/INSP/2010 (copy sesuai

INDAH JAYA;- 1 (satu) Bundel Sanksin administrasi dari KLH Kota Cimahi Nomor 862.1/70/KLH/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012;- 1 (satu) Lembar FC Surat Ijin IPAL Nomor: 503.24/0009-Her/2014/KPPT/2013;1 (satu) Lembar surat pengangkatan Sdr. Drs. MASKUR sebagai Kepala Produksi PT. INDAH JAYA;- 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT. INDAH JAYA;- 1 (satu) FC Hasil tes lab Nomor: 179/PCU/2014 tanggal 04 September 2014;- 1 (satu) FC Bundel Catatan Loog Bock IPAL tahun 2014.

Barang bukti berupa:1 (satu) buah selang ukuran + 5 Inch panjang 3M; 1 (satu) buah Jeligentukuran 20 liter warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan1 (satu) Bundel FC 1 Buku Akta Pendirian dan Surat Perjanjian Dasar PT.INDAH JAYA; 1 (satu) Bundel Sanksin administrasi dari KLH Kota Cimahi Nomor 862.1/70/KLH/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012; 1 (satu) Lembar FC Surat Ijin IPAL Nomor: 503.24/0009Her/2014/KPPT/2013;e 1 (satu) Lembar surat pengangkatan Sdr. Drs. MASKUR sebagai KepalaProduksi PT.

Indah Jaya, karena teguran tertulis tersebut tidak diindahkanselanjutnya memberikan sanksi Administrasi sesuai surat nomor : 862.1/70/KLH/1/2012 tertanggal 30 Januari 2012;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisa dari PT.

Indah Jaya dengan nomor: 862.1/70/KLH/I/2012 tertanggal 12 Januari2012; Bahwa setelah temuan berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang dibuatBPLHD pada tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 Wib yaitu :1. PT. Indah Jaya tidak memiliki ijin lingkungan;2. Perusahaan melakukan pembuangan air limbah sebelum melakukanpengolahan;3. Tidak ada koordinat penataan air limbah;4. Tidak ada catatan debit harian;5. Tidak ada SOP tanggap darurat IPAL;6. TPS limbah B3 tidak sesuai dengan ketentuan teknis;7.

INDAH JAYA;e 1 (satu) Bundel Sanksi administrasi dari KLH Kota Cimahi Nomor 862.1/70/KLH/1/2012, tertanggal 30 Januari 2012;e 1 (satu) Lembar FC Surat ljin IPAL Nomor: 503.24/0009Her/2014/KPPT/2013;e 1 (satu) Lembar surat pengangkatan Sdr. Drs. MASKUR sebagai Kepala produksiPT. INDAH JAYA;e 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT.

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah selang ukuran + 5 Inch panjang 3M;e 1 (satu) buah Jeligent ukuran 20 liter warna biru;Dirampas untuk dimusnahkane 1 (satu) Bundel FC 1 Buku Akta Pendirian dan Surat Perjanjian Dasar PT.INDAH JAYA;e 1 (satu) Bundel Sanksin administrasi dari KLH Kota Cimahi Nomor 862.1/70/KLH/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012; 1 (satu) Lembar FC Surat Ijin IPAL Nomor: 503.24/0009Her/2014/KPPT/2013;1 (satu) Lembar surat pengangkatan Sdr. Drs.

Untuk persidangan selanjutnyaTergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilatau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebutdisebabkan alasan yang dibenarkan oleh undangundang;Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan perceraiantelah menyerahkan kepada Majelis Hakim pada sidang kedua tanggal 16 April 2013 berupaSurat Pemberian Izin Perceraian No: 862.1/4119.I/SK/2012 tanggal 18 Oktober

Penggugat danTergugat hadir secara in person di persidangan pada persidangan ke II, untuk persidanganselanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkanalasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukangugatan perceraian, Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Pemberian IzinPerceraian No: 862.1

orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilanNomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebutdisebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatanperceraian telah menyerahkan kepada Majelis Hakim pada sidang pertama tanggal 15Juli 2013 berupa Surat Pemberian Izin Perceraian No: 862.1

dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilanNomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebutdisebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendakmengajukan gugatan perceraian, Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis HakimSurat Pemberian Izin Perceraian No: 862.1