., Jabatan Pelaksana Bidang Pengkajiandan Penanganan Sengketa, Konflik danPerkara;kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, KompleksPerkantoran Gubernur Papua Barat Arfai Manokwari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 362/92.71/VII/2013,tertanggal 09 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat padatanggal 01 November 2012 yang pada pokoknya Mohon BantuanPengukuran lokasi tanah di Desa Tanjung Kasuari dan Surat keduapada tanggal 2 April 2013 yang pada intinya mempertanyakankelanjutan proses perolehan hak dan Tergugat' telahmengeluarkan Surat No. 200/92.71/IV/2012 tanggal 12 April2013; 3.

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketaberdasarkan Surat No. 200/92.71/IV/2012 tanggal 12 April 2013,yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat,karenanya gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuaidengan ketentuan pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara Jo SEMA RI No 2 Tahun 1991 perihal PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalamayat 3 disebutkan: Bagi

., Jabatan Pelaksana Bidang Pengkajiandan Penanganan Sengketa, Konflik danPerkara;kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, KompleksPerkantoran Gubernur Papua Barat Arfai Manokwari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 363/92.71/VII/2013,tertanggal 09 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat padatanggal 01 November 2012 yang pada pokoknya Mohon BantuanPengukuran lokasi tanah di Desa Tanjung Kasuari dan Surat keduapada tanggal 2 April 2013 yang pada intinya mempertanyakankelanjutan proses perolehan hak dan Tergugat telahmengeluarkan Surat No. 200/92.71/IV/2012 tanggal 12 April2013; 3.

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketaberdasarkan Surat No. 200/92.71/IV/2012 tanggal 12 April 2013,yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat,karenanya gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuaidengan ketentuan pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara Jo SEMA RI No 2 Tahun 1991 perihal PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalamayat 3 disebutkan: Bagi

., adalah Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang memilihberdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kotasorong berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo. 24 Kota Sorong, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 281/92.71/VI/2011 tanggal 29Juni 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diatas ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 24/PENDIS/2012/PTUN.JPR. tanggal 13 Juni2012 tentang Lolos Dismissal

., Jabatan Kepala Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPNS pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor,Distrik Sorong Manoi, Kota SorongPapua Barat,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 89/92.71/III/2016, tanggal 18 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:30/PEN.MH/2015/PTUN.JPR

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal11 Nopember 2015 melalui tergugat berdasarkan surat nomor : 544/ 92.71/Xl/ 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana di tentukan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 20 =".

,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 244/92.71/VIII/2017, tanggal1 Agustus 2017;ll. CHRISTIAN GOSAL, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Jenderal Anmad Yani Nomor 5,RT 003 RW O08, Kelurahan Malabutor, KecamatanSorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Denny Yapari, S.T.

,Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kota Sorong, beralamat di JalanJenderal Sudirman No. 24, KelurahanMalabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota SorongPapua Barat, berdasarkan surat kuasa khususNomor: 244/92.71/VIII/2017, tanggal 1 AgustusSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2.

,Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 95/92.71/III/2018, tanggal05 Maret 2018;Termohon Kasasi I;ll AGNES TRACE MARGARET, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Musi Ill B/6DPS, Br/Link. Sasih, RT 000/RW 000, Kelurahan Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ProvinsiBali, Pekerjaan Wiraswasta;Halaman 1 dari 7 halaman.

., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah ;Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Sorong, Jalan JenderalSudirman, Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi, Provinsi PapuaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/92.71/V/2014tertanggal 12 Mei 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:LA NDARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggalJalan Danau Singkarak, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, KotaSorong;Termohon Kasasi dahulu sebagai

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah dinyatakan tidakdapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 142/B/2014/ PT.TUN.MKS., Tanggal 21 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tTanggal 27 November 2014 kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 242/92.71

., jabatan Kepala Seksi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPertanahan Kota Sorong, Jalan Jenderal Sudirman, KelurahanMalabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 788/92.71/XII/2014, tanggal 19Desember 2014:Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;melawan:ORPA ROSINA OSOK, S.Th., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan F.

bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor25/B/2015/PT.TUN.Mks., tanggal 15 April 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 20 Mei 2015, dan diterima pada tanggal 01Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor788/92.71

PARU, SH, Jabatan Kepala Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah; Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia,Memilih berdomisili hukum pada Kantor PertanahanKota Sorong, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman,Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, KotaSorong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:450/92.71/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014;conn nn nnn nn naan nanan nan nan enna Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / PEMBANDING;MELAWANORPA ROSINA OSOK, S.Th, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta

Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong No.356/92.71/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Pemberitahuan hasil pengukuran dan pengecekan data fisik, yang mana diidentifikasi bahwa tanah milik PENGGUGAT tumpang tindih karena berada diatas GS18/1990 dan berada diatas sertifikat;

., adalah WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangmemilin berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan KotaSorong berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor281/92.71/VV2011 tanggal 29 Juni 2012 ;=Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 10/B/2013/PTTUN.MKSSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : 1.

Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong No.356/92.71/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Pemberitahuan hasil pengukuran dan pengecekan data fisik, yang mana diidentifikasi bahwa tanah milik PENGGUGAT tumpang tindih karena berada diatas GS18/1990 dan berada diatas sertifikat;

atas tanah agquo tersebut menjadi gagal, dan hal initelah jelasjelas menimbulkan kerugian materiil danimmateriil bagi Penggugat ; (Bukti P4); Bahwa Penggugat telah meminta dan mengajukan permohonan untukmelakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas kepada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Sorong, yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPN KotaSorong dengan pengukuran dan pengembalian batas tanah pada tanggal 21 Januari2011 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor :40.A/92.71

Foto Copy berita acara pengembalian batas Nomor.40.A/92.71/1/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang diberitanda P. 4 ;8. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumidan bangunan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yangdiberi tanda P. 5.A ,P.5.B,P.5.C ;9.Foto copy Surat tanda terima setoran pajak bangunan tahun2010 sampai dengan tahun 2012 yang diberi tanda P.6.A,P.6,B ,P.6.C;10.

., Jabatan KepalaSeksi Hubungan Hukum;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Pertanahan Kota Sorong, beralamat di JALAN JENDERAL SUDIRMANNO. 24, KELURAHAN MALABUTOR, DISTRIK SORONG MANOI, KOTASORONGPAPUA BARAT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:244/92.71/VIlV2017, tanggal 1 AGUSTUS 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks.2.

di atas tanah aquo tersebut menjadi gagal, dan halini telah jelasjelas menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagiPenggugat ; (Bukti P4);Bahwa Penggugat telah meminta dan mengajukan permohonan untukmelakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas kepada KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Sorong, yang kemudian ditindaklanjutioleh BPN Kota Sorong dengan pengukuran dan pengembalian batas tanahpada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana dimaksud dalam Berita AcaraPengembalian Batas Nomor 40.A/92.71

Sudirman No. 24, Kota Sorong, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 69/92.71/Il 2011 tertanggal 04Februari 2011; BERNARD THEDYARDI, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. BasukiRachmat Km. 8,5 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Timur,Kota Sorong, Papua Barat;e ANTHONIUS TJANDRA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JIn. Jend. A.Hal. 1 dari 16 hal. Put.

., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, beralamat di JalanSudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong,Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :06/92.71/1/2015, tanggal 09 Januari 2015 ; Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT /TERBANDING ;2.

., Kepala Seksi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada KantorPertanahan Kota Sorong di Jalan Jenderal Sudirman, KelurahanMalabutor, Distrik Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 139/92.71/IV/2016, tanggal 11 April 2016;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamkedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Tergugat, Tergugat Il Intervensi masingmasing pada tanggal 2Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat, Tergugat IlIntervensi masingmasing dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 139/92.71/IV/

., adalah Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil yang memilih berdomisilihukum pada Kantor Pertanahan Kota sorongberkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KotaSorong, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 202.a/92.71/IV/2012 tanggal 30 AprilSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diatas ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 04/PEN.MH/2012/PTUN.JPR. tanggal 29 Februari2012 tentang Penunjukan Majelis