Ditemukan 284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-10-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 12-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 19 Desember 2013 — R..A.ATAS RIFARA als. LALA
8926
  • M E N G A D I L I- Menyatakan Terdakwa R..A.ATAS RIFARA als. LALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Menetapkan barang bukti berupa :1.
    R..A.ATAS RIFARA als. LALA
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
14131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 580/B/PK/Pjk/2019(Dalam Rupiah) NoUraianPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 3.973.765.256,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 261 .345.429.575,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 24.244.922.489,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah seluruh penyerahan289.564.117.320,00 b.
    Masukan yang dapat diperhitungkan 27.471.393.117,00b.3 STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 b.5 Lainlain7.544.130.609,00 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)35.015.523.726,00 Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (8.880.980.759,00) Bahwa Pemohon Banding dengan Surat Nomor 141/X/TC/TLU/2017 tanggal4 Oktober 2017 melakukan pembetulan perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2013 yang seharusnya menjadi sebagai berikut:(Dalam Rupiah) NoUraianPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak a.Atas
    Thamrin Kav. 28 30, Jakarta, 10350, sehingga pajakNovember atas nama: PT Itochu Indonesia,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: NoUraianJumlah 1Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 3.973.765.256,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 261.345.429.575,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 24.244.922.489,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah
Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 399/B/PK/Pjk/2019 a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPN : Ekspor54.768.001.830,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.574.632.910,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN Jumlah58.342.634.740,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan58.342.634.740,00 d.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp210.509.035,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1732 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
13027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: JumilahURAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumliah b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumiah Seluruh Penyerahan d.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp196.940.800,00; dengan perincian sebagai berikut:URAIANDasar Pajak :a.Atas
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4658 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA SAINS CEMERLANG;
4327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4658/B/PK/Pjk/2020 Jumlah URAIAN(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor a Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.759.469.550,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut + Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 2.812.597.200,00 Jumlah10.572.066.750,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 10.572.066.750,00 c.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp20.033.396,00; dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4660 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA SAINS CEMERLANG;
5627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kavling2630, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: JumlahURAIAN(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 16.324.773.945,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah 16.324.773.945,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
Register : 24-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4073 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRISMA AGUNG REALTY;
13134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP534/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00012/207/12/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak November2012 atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masin harus dibayar menjadiRp7.359.569,00; dengan perincian sebagai berikut: URAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 27-07-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2435/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA AGUNG REALTY
17039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP514/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00005/207/12/023/13 tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Februari 2012atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630,sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut: URAIAN aumiah(RP)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp225.047.642,00; dengan perincian sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 13-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3925 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PRISMA AGUNG REALTY;
13827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP521/WP4J.06/2015 tanggal 05Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00044/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak April 2011 atasnama PT Prisma Agung Realty, NPWP: 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi RpO,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 08-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT. MITRA ADIPERKASA Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumlah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 177.962.816.495,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 177.962.816.495,00b.Atas Penyerahan Barang
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp55.862.844,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4657 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA SAINS CEMERLANG;
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4657/B/PK/Pjk/2020 JumlahURAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor 5 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 10.056.928.331 ,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 10.056.928.331,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2905/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA AGUNG REALTY
12750 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP502/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00036/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Desember2011 atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN dannleitt(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp467.200.000,00; dengan perincian sebagai berikut:URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2971 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2971/B/PK/Pjk/2018 Jumilah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor 19.466.773.934,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.466.773.934,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 19.466.773.934,00 d.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Register : 02-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA;
7941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, alamat korespondensi Gedung B & G Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111, sehingga Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 menjadi sebagai berikut: Uraian vumiah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8.368.652.607,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 1.265.906.050,00b.
    Putusan Nomor 251/B/PK/Pjk/2018Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp1.044.363.436,00; dengan perincian sebagai berikut : ; JumlahUraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8.368.652.607,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 1.265.906.050,00b.
Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AKR CORPORINDO Tbk
15061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020 URAIANJumiah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.158.647.945.151,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN216.068.123.953,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut106.547.123.930,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah1.481.263.193.034,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN7.690.490.618,00 c.
    Putusan Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp4.181.632.889,76; denganberikut:perincian sebagai URAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.158.647.945.151,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN216.068.123.953,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut106.547.123.930,00
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1733 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
13428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Jumilah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan d.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:URAIANDasar Pajak :a.Atas
Register : 13-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3922 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PRISMA AGUNG REALTY;
14329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP500/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00038/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2011atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP: 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Jum iahcRp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi RpO,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 08-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT. MITRA ADIPERKASA Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor434.740.174,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri286.758.892.003,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah287.193.632.177,00 b.Atas
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp265.594.688,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2299 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION;
15756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2299/B/PK/Pjk/2020 URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.715.320.970.997,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut33.925.666.947,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah1.749.246.637.944,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.049.134.080,00; dengan perincian sebagaiberikut: Uraian(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1460/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BORNEO MAKMUR LESTARI
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP481/WPJ.06/2014 tanggal02 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00007/207/10/028/13 tanggal 11 Februari 2013 Masa Pajak Juli 2010 atasnama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3028.000, beralamatdi Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 No.28, Cideng, Jakarta Pusat, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2019 URAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor15.477.448.896,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah15.477.448.896,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan15.477.448.896,00 d.