Ditemukan 6 data
104 — 33
PidanaLERIN LAHANG,A.Md.SE.
Desa Long Peso, sebesar Rp. 2.300,/Kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram) ;Bahwa selanjutnya terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. mengeluarkan SuratKeputusan No.or 08 Tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang pembentukan Tim SatgasPenyaluran Raskin (beras untuk keluarga miskin) kecamatan Peso dengan susunan Tim Satgasadalah Camat Peso yaitu terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. sebagai penanggung jawab, saksiHAUMING BITH (Ketua) Sdr. RESON AJAN EPPATTA (Wakil Ketua), Sdr.
. selaku camat Peso dan kemudian diserahakan kepada ke BPMD(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dibawa oleh terdakwa LERINLAHANG,A.Md.SE. kemudian saksi HAUMING BITH membuat Surat Permintaan PencairanSubsidi Ongkos Angkut Raskin serta Surat Pertanggung Jawaban Penyaluran Raskin sampai ditingkat rumah tangga miskin ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) yang ditandatangani oleh terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. selaku Camat Peso, yang dilampiri denganDaftar Permintaan Ongkos Angkutan Beras
Desa Long Peso, sebesar Rp. 2.300,/Kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram) ;Bahwa selanjutnya terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. mengeluarkan surat KeputusanNomor 11 Tahun 2008 tanggal 12 April 2008 tentang Pembentukan Tim Satgas PenyaluranBeras untuk Keluarga Miskin Kecamatan Peso dengan susunan Tim Satgas adalah Camat Pesoyaitu terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. sebga penanggung jawab saksi HAUMING BITH(Ketua), Sdr. NANA SUGIANA (Sekretaris) dan Sdr. IDEM MERANG, Sdr. PATRIK DAUD, Sadr.USE J.
Desa Long Peso, sebesar Rp. 2.300,/Kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram) ;1516Bahwa selanjutnya terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. mengeluarkan surat KeputusanNomor 11 Tahun 2008 tanggal 12 April 2008 tentang Pembentukan Tim Satgas PenyaluranBeras untuk Keluarga Miskin Kecamatan Peso dengan susunan Tim Satgas adalah Camat Pesoyaitu terdakwa LERIN LAHANG,A.Md.SE. sebga penanggung jawab saksi HAUMING BITH(Ketua), Sdr. NANA SUGIANA (Sekretaris) dan Sdr. IDEM MERANG, Sdr.
13 — 2
Amir Hasan, A.Md.SE);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten, Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.
Amir Hasan, A.Md.SE-Muhammad Asri Nur Rasyid bin Abd. Rasyid Makka, SE.
1.I Nyoman Suparyem AM.d.SE
2.Ni Ketut Suartini
21 — 15
Badung NIK 5103013012650010 atas nama NyomanSuparyem, A.Md.SE, diberi tandaP1;Foto copy surat keterangan dari kantor Dinas kependudukan dan catatansipil Kab.
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
AHYADI HIDAYAT BIN MUSTOPA.
26 — 11
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum danTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak adamengajukan eksepsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangansaksisaksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurutcara agamanya masingmasing memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1) Saksi Panca Karya Daulay, A.Md.Se
194 — 36
AhliDedy Karuniawan,A.Md.SE, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai PNS bertugas di Kantor Dinas ESDM Kab.Bojonegoro sejak bulan April 2013 selaku Kasi Sumber Daya Mineral yangmempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab antara lain melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang adadiwilayah Kab.
Jatim tertanggal 01Nopember 2015; Bahwa atas permohonan Wilayah jin Usaha Pertambangan yang diajukanTerdakwa tersebut, pihak Kepala Kantor Penanaman Modal Propinsi Jawa Timurtelah mengajukan surat kepada Bupati Bojonegoro berupa permintaanrekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasikesesuaian dengan kawasan peruntukan pertambangan yang tertuang dalamPeraturan Daerah Tata Ruang pada lokasi permohonan Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) ; Bahwa menurut Ahli Dedy Karuniawan,A.Md.SE
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
728 — 638
Wakil Ketua Komisi Il DPRD Kota Bontang, Bapak Arief A.MD.SE,menyatakan bahwa : Seharusnya DPRD Bontang dilibatkan didalam rencanapembangunan pabrik Kimia NPK Cluster.