Putusan Nomor 476 K/TUN/2016persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 36135/A4.2/KP/2015 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Ir. H, GustiHafiziansyah, M., Si.

Gusti Hafiziansyah, M.Si NIP 196311251990021001tanggal 12 Mei 2015., yang merupakan Obyek Sengketa dalam Gugatan ini;Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 36135/A4.2/KP/2015, Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama ir. H.

Putusan Nomor 476 K/TUN/2016hukum dan norma yang seharusnya berlaku dalam pengambilan suatukeputusan Hukum Administrasi Negara;Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Nomor36135/A4.2/KP/2015, Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H.

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat berupa SuratKeputusan Nomor 36135/A4.2/KP/2015, Tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. GustiHafiziansyah, M.Si., NIP 196311251990021001 tanggal 12 Mei 2015,Penggugat pribadi merasa malu dan tertekan dalam lingkungan masyarakatHalaman 7 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36135/A4.2/KP/2015Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si., NIP 196311251990021001tertanggal 12 Mei 2015;3.

didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 di bawahRegister Perkara Nomor : 144/G/2013/PTUNJKT, dan telah pula diperbaiki /disempurnakan pada tanggal 04September 2013, dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut : Objek Gugatan ; === === === = === n= n= ne nn ann nnnBahwa dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangmenjadi Objek Gugatan adalah; 20000 00=KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR: 45989/A4.2

Putusan No.144/G/2013/TUNJKT.PENGGUGAT, sehingga gugatan yang. ditujukan kepadaTERGUGAT sudah tepat; 2Bahwa prosedur/proses penetapan KEPUTUSAN MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang menjadiObjek Gugatan dalam perkara ini sangat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik (seperti yang akan diuraikankemudian), sehingga beralasan bagi PENGGUGAT untukmengajukan gugatan ke Pengadilan

Hukuman disiplin yang dijatunkan oleh PPKPejabat Pembina Kepegawaian, berupa hukuman jenis disiplin (g)penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.Bahwa hal yang berkaitan dengan tidak adanya upaya administratifyang dapat ditempuh oleh PENGGUGAT juga disampaikan olehSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandalam suratnya Nomor: 45990/A4.2/KP/2013 tertanggal 17 Mei2013, Angka 5, yang ditujukan kepada Rektor UniversitasHasanuddin bahwa hukuman disiplin penurunan pangkat

Putusan No.144/G/2013/TUNJKT.1)Bahwa KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA Nomor:45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi ObjekGugatan dalam perkara ini, berupa keputusan tertulis yangdikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini berarti bahwa KEPUTUSAN MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIANomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadiObjek Gugatan dalam perkara ini, merupakan tindakan hukumTERGUGAT yang menyebabkan perubahan/penurunan pangkat,golongan/ruang dan gaji pokok PENGGUGAT, sehingga telahmerugikan PENGGUGAT secara materil dan immateril. Selain itu,Halaman 11 dari 231 halaman.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Negara Nomor : 2781/A4.2/KP/2011,tanggal 25 Januari 2011, diterima oleh Penggugat, tanggal 22 Maret 2011,maka Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam rentang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;4.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 2781/A4.2/KP/2011, tanggal25 Januari 2011, telah tidak sesuai dengan Azas Nebis in Idem, yaknibahwa setiap orang tidak dapat dihukum 2 (dua) kali atas perbuatanyang sama, yang mana berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial danllmu Politik Nomor : 622/H22.5/UP/2008, tanggal 2 Maret 2008, perihalsanksi untuk Dr. Agus Sikwan, S.H. M.Hum dan Drs.

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan TergugatNomor : 2781/A4.2/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas namaPenggugat ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNomor : 2781/A4.2/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas namaPenggugat ;4.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 2781/A4.2/KP/2011,tanggal 25 Januari 2011, tentang Pemberhentian Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat ;3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Nomor2781/A4.2/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang PemberhentianDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat ;Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 449 K/TUN/20124.

Bahwa, dari apa yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi berupa suratkeputusan Nomor: 2781/A4.2/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr. Drs. Ronny Harun Rasidi Akib sebagaiPegawai Negeri Sipil Terhitung Akhir Bulan September 2006 adalah sebuahproduk yang Cacat Hukum secara keseluruhan dan sudah sepantasnyaBatal demi Hukum.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 tanggal 19 Desember 2013 yangmenjadi Obyek Gugatan, baru diterima oleh Penggugat pada hari Kamis,tanggal 09 Januari 2014.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013tanggal 19 Desember 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M. yang dikeluarkan olehTergugat;3.

Menyatakan batal Surat Tergugat berupa Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor193773/A4.2/KP/2013, tanggal 19 Desember 2013 tentang : PenjatuhanHalaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatunan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M;4.

Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepadaTermohon Kasasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI No. 193773/A4.2/KP/2013 tanggal 19 Desember2013 (Vide Bukti. T1), Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan No. 193773/ A4.2/ KP/2013 tanggal 19 Desember 2013diterbikan dengan pertimbangan bahwaberdasarkan hasilpemeriksaan Daftar Riwayat Hidup, surat keterangan untukmendapatkan tunjangan keluarga dan dokumen lainnya Sdr. AdrinaYustitia, S.E.

M.Si ;Memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu :Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;Tergugat II untuk mencabut Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor :00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian tidakdengan hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si;4.

perundangundangan yang bersangkutan secara otomatis. keputusanNomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 telah dibuat danditerbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga keputusan itu adalah sah menurut hukum.

M.Si. ; 7 Bukti P 7: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima, SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/KP/2011. pada tanggal 14 Mei 2014; 8 Bukti P 8: Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia No. 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober2011;9 Bukti P 9: Foto copy sesuai dengan salinan, Putusan Mahkamah Agung RINo.493K/Pid/2010, tanggal 30 Maret 2010 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya

terima KeputusanMenteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 pada tanggal 10 Januari 2012 ;3 Bukti T I Banana ee:Foto copy salinan sesuai dengan foto copy, Putusan MahkamahAgung RI No.493K/Pid/2010, tanggal 30 Maret 2010 ;:Foto copy dari copy, Surat Pengadilan Negeri Tondano Nomor :W19U2/706/HN/VII/2010 Perihal : Penjelasan Kasus an.

M.Si.; 4 Bukti T II 4: Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia No. 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober2011;5 Bukti T II 5: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara serah terima KeputusanMenteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/ 2011 padatanggal 10 Januari 2012 ; 6 Bukti T II 6: Foto copy sesuai dengan copy, Daftar gaji Pegawai UNIMA KantorPusat UNIMA bulan Pebruari sampai dengan September 2009 ; 7 Bukti T II 7 Foto copy sesuai

AcaraPersidangan dalam perkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 26 Mei 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei2011 dengan register perkara Nomor : 108/G/2011/PTUNJKTyang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal16 Juni 2011 , yang pada pokoknya mengemukakan dalil dalilsebagai berikut ;OBYEK SENGKETA :Adapun yang menjadi obyek sengketa ini adalah SuratKeputusan, Nomor : 2795/A4.2

dan dasar gugatan Penggugatadalah sebagai berikutBahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugassebagai Dosen pada Fakultas IImu Sosial dan IIlmu PolitikUniversitas Tanjungpura (Fisip UNTAN) Pontianak, yangsejak tanggal 1 Maret 1987 diangkat sebagai CalonPegawai Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor3140/PT29.H/1987, tanggal 27 Juli 1987 denganpangkat/golongan ruang Ill/a, dan sampai denganditerbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor2795/A4.2

Halmana, dalam pengajuangugatan ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang PeradilanTata Usaha NegaraBahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentangPenetapan Penggugat terhitung mulai akhir bulan September2006 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara initelah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang

Sesuaidengan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan PemerintahNomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil, maka Penggugat dikenakan hukuman disiplinpegawal berupa pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari2011 (Bukti T2)Bahwa Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan Nasionaltelah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dr. AgusSikwan, SH. M.

Bukti T 2: Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 2795/A4.2/ KP/2011 tanggal 14 Februari2011 (fotocopy sesual dengan asli);3. Bukti T 3: Berita Acara Pemeriksaan TimInspektorat Jenderal Kemdiknas tanggal 31Maret 2009 (fotocopy sesual denganfotocopy);4. Bukti T 4: Surat Dekan Fakultas IIlmu Sosial danIImu Politik Universitas Tanjungpura Nomor3210/H22.5/ KP/2008 tanggal 22 Desember 2008(fotocopy sesual dengan fotocopy);5.

TENTANG OBJEK GUGATAN:Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 43166/A4.2/KP/2014, tertanggal 28April 2014tentang pemberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipilpada Universitas Sriwijaya atas nama Ir. Hendra Marta Yudha,MS., NIP196003211987031003.b. TENTANG TENGGANG WAKTU:Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Biro Kepegawaian an.

Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43167/A4.2/KP/2014, tertanggal24 April 2014, tentang: penyampaian Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan mengenai hukuman disiplin, pada poin 4 disebutkan bahwa hukumandisiplin pemberhentian tidak dengan hormat Ir.

Selain itu bahwa dari isi KTUN Nomor 43166/A4.2/KP/2014 tertanggal28 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang dikeluarkan Tergugattersebut, jelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat, dimanaUUtersebut belum berlaku saat perbuatan yang disebutkan dilakukan danbertentangan dengan asasasas perundangundangan, dimanapemberlakuan UndangUndang tidak berlaku surut.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 43166/A4.2/KP/2014, tertanggal 28April 2014 tentang pemberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil pada Universitas Sriwijaya atas nama Penggugat;3.

BuktiT4 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RINomor :43166/A4.2/KP/2014 tanggal 28 April 2014 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ir. Hendra Marta Yuda, M.S, (sesuai denganMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi fakta 2 (dua) orangbernama :1 DRA. HJ.

didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2014,dengan Register Perkara Nomor : 238/G/2014/PTUNJKT, dan telah diperbaikipada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 18 Desember 2014, denganmengemukakan halhal sebagai berikut : Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan halhal sebagai berikut dibawah ini :1Bahwa pada tanggal 19 September 2014 Penggugat telah menerima SuratKeputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RepublikIndonesia, Nomor: 74178/A4.2

memohon kepadaKetua Pengadilan TUN Jakarta agar memberikan kelonggaran ataupenundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang sedangdi gugat dan Disamping itu penggugat meminta kepada tergugat agarsegera menerbitkan surat pensiun dini dengan hak pensiun secepatnya;Berdasarkan uraian diatas, kami memohon sekiranya agar Ketua Pengadilan TUNJakarta : 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor : 74178/A4.2

Fatahillah S.H, M.M;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 74178/A4.2/KP/2014 tertanggal 24Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Drs.

,NIP.19580727 197903 1 004 sebagai Kepala Bagian TataUsaha Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik UniversitasJember (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 74178/A4.2/KP2014 tanggal 23 Juni 2014 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs. Fatahillah, S.H., MM.

Putusan Nomor : 238/G/2014/PTUN.JKT1.23.4.5.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T5Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 74178/A4.2/KP/2014 tanggal 23 Juni 2014Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Fatahillah, S.H.

., sebagaimana diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan,tanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 47576/A4.2/KP/2011, tertanggal 10 Juni 2010, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TergugatNomor : 47576/A4.2/KP/2011, tertanggal 10 Juni 2010, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan,M.Pd., Nip.195602271985031003 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat tntuk mencabut Surat KeputusanNomor : 47576/A4.2/KP/2011, tertanggal 10 Juni 2010, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan,M.Pd., Nip.195602271985031003 ;4.

Asas Kepastian Hukum,Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterobukaan dan Asas Akuntabilitas,dengan kata lain Keputusan Tergugat Nomor : 47576/A4.2/KP/2011,tanggal 10 Juni 2011, mengenai pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tidak bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 8 gugatan adalah dalilyang mengadaada dan tidak berdasar sama sekali ; 12.

,tanggal 03 Februari 2010 (foto copy dari foto copy) ; 14.BuktiP14 : Surat Bebas Kepala Runah Tahanan Negara Klas MedanNo.Reg.Blla.104/10, tanggal 12 Februari 2010 (foto copy dari fotoCSI) nnn nn nm15.BuktiP15 : Surat Rektor Universiras Negeri Medan Nomor : 0347/H33/KP/2010, tanggal 22 Februari 2010, tentang Usul Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;16.BuktiP16: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47576 /A4.2/KP/2011, tanggal 10

BuktiT5: Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan KebudayaanNomor : 74619/A4.2/KP/2012, tanggal 13 September 2012 (foto copy sesuai asili) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi,sebagai berikut : nn nner nn nner nnn ncn cnn cnn nace1.Nama : Drs. Burhanuddin Rajagukguk ; KeWarganegaiaan : INGOMESIA.

Bahwa setelah mengabdi selama kurang lebih 21 tahun, tibatiba padatanggal 16 Januari 2015, PENGGUGAT menerima Surat KeputusanNo. 152558 /A4.2 /KP/2014, Tanggal 9 Oktober 2014 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Drs. Budiman Jaya M.Si,(PENGGUGAT), NIP. 196712311993111001 Sebagai PegawaiNegeri Sipil Pada Universitas Tadulako yang dikeluarkan olehTERGUGAT (selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA?).

Jaya, M.Si, NIP. 196712311993111001 SebagaiPegawai Negeri Sipil Pada Universitas Tadulako; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.152558/A4.2/KP/ /2014, Tanggal 9 Oktober 2014 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Drs.

Dengan demikian, sekali lagi dapat dipertegasbahwa kewenangan mengadili (kompetensi relatif) untuk objek sengketaberupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor152558/ A4.2/KP/2014 tanggal 9 Oktober 2014 adalah kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta).Bahwa sekalipun Penggugat menarik Tergugat Il sebagai pihak,bukankarena Tergugat Il memiliki kKewenangan menerbitkan KTUNobjek sengketa dimaksud.

Bahwa pada 09 Oktober 2014, Tergugat menerbitkan objek sengketa,yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 152558/A4.2/KP/2014 tertanggal 09 Oktober 2014yang berisi pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Universitas Tadulako atas nama Drs. BUDIMANJAYA, M.Si (Bukti TI4).

Menyatakan Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 152558/A4.2/KP/2014 tertanggal9 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Drs.Budiman Jaya, M.Si.sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Tadulako, adalah SAH menurut hukum;3.

Putusan Nomor 541/K/TUN/201445989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugat. Tentusaja hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat datangtanpa persiapan menta;31. Bahwa penyerahan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugatdilakukan pada Tanggal 30 Mei 2013 oleh Rektor, di Ruangan Rektordan dihadiri oleh beberapa pejabat Universitas Hasanuddin;32.

Dengan demikian,dengan sendirinya Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor:45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 dapatdinyatakan tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;D3.

Kesalahan prosedur ini semakin menambahpanjang daftar kesalahan prosedur yang terjadi dalam prosespenetapan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor:45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013.

Putusan Nomor 541/K/TUN/2014Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013,tanggal 17 Mei 2013;1)Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2013, Tergugat melakukanLANGKAH/ TINDAKAN HUKUM KEDUABELAS denganmengeluarkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 (yang menjadi ObjekGugatan dalam perkara ini dan selanjutnya disebut ObjekGugatan).

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013.;Halaman 136 dari 144 halaman.

OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir.

Bahwa akan tetapi, tanpa alasan yang jelas dan sah, Tergugatpada tanggal 13 Februari 2013 telah menerbitkan Surat Keputusanyang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo yaitu SuratKeputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo yaitu: SuratKeputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir.

Dengan kata lain, Keputusan Tergugat Nomor10772/ A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 tidak bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Dengan demikian,Halaman27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 95/G/2013/PTUNJKT.Keputusan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil karenadikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Bukti T5 : Keputusan Tergugat Nomor : 10772/A4.2/KP/2013tanggal 13 Februari 2013.

DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal13 Nopember 2013 Nomor : 144/G/2013/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Dalam Penundaan:1.Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.MENGADILI Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketatersebut ; Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 45989/A4.2

Menyatakan batal KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013,tanggal 17 Me 2013;Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013,tanggal 17 Mei 2013 tersebut;Memerintahkan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangbaru yang berisi tentang rehabilitasi/mengembalikan Pangkat, Golongan/Ruangdan Gaji PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang5.

jabatanfungsional sesuai peraturan perundangundangan; dan;esaran dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia yang berkunjung ke kampus UNSYIAH pada tanggal 15Februari 2012;Bahwa menjawab Surat Penggugat Nomor 0692/UN11/KP/2012, tanggal 20Februari 2012, perihal permohonan pengunduran diri dari Jabatan Negeri(Jabatan Fungsional) Sementara tersebut, Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan bersifat Rahasia Nomor15816/A4.2

/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani olehSekretaris Jenderal Ainun Naim, NIP 196012041986011001 atas nama MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanpa stempel Menteri, yangamar keputusannya menetapkan dalam diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 2Januari 2012 memberhentikan dari jabatan negeri kepada Penggugat;Bahwa 16 (enam belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersifat Rahasia Nomor 15816/A4.2/KP/2012,

Karena itu Penggugat menganggap bahwa adagium pointde interet point deaction telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia bersifat Rahasia Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13Maret 2012, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Ainun Naim atasnama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanpa stempelMenteri, adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak memilikikewenangan untuk menerbitkannya

;Bahwa menjadikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, yangditerbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk itu sebagaimanadiatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2009, sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketadengan menyatakan

:Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, Prof.

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARAKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :152626/A4.2/KP/2014, yang menjatuhnkan hukuman disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada : Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.Nama > Dr. Ir.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dankebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17Oktober 2014, yang memutuskan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Dr. Ir. Andi lrawan, M.Si.

;Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dankebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014 tanggal 17Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUNJKT.Oktober 2014 yang memutuskan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. ; d.

(foto copysesuai asli) ; Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014,tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih RendahSelama Tiga Tahun Atas Nama Dr. Ir. Andi lrawan, M.Si.

Bukti T1Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014,tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinHalaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUNJKT.Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih RendahSelama Tiga Tahun Atas Nama Dr. Ir. Andi lrawan, M.Si.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A4.2

yangbersifak Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia No. 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 TahunHalaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/20141986 Tentang Tata Usaha Negara dengan alasanalasan danpertimbangan sebagai berikut :KONKRETObjek Sengketa dalam perkara a quo adalah tertentu dan/atau dapatditentukan objek nya yaitu: Surat Keputusan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia No. 10772/A4.2

Indonesia yang beriman, bertakwa dan berahlak mulia sertamenguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkanmasyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkanPancasiladanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.Bahwa akan tetapi, tanopa alasan yang jelas dan sah, Tergugatpada tanggal 13 Februari 2013 telah menerbitkan Surat Keputusanyang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yaitu SuratKeputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A4.2

No. 9 Tahun 2004 = #2'Tentang ' PerubahanUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang No.5Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/201411.12.13.Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang Menerima,memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketaa quo pada tingkat pertama;Bahwa Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia No. 19772/A4.2

Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yaitu: Surat KeputusanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Ir.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;2. Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor :00006/H41/KP/2010tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormatPNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si;Il. Alasan Gugatan :1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS TMT 1 Maret 1990berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor:3617/PTO8.

menerima informasibahwa untuk mengajukan gugatan harus melampirkan Surat Keputusanobyek sengketa yang akan dibatalkan atau setidaktidaknya nomor dantanggal Surat Keputusan obyek sengketa harus dicantumkan dalamgugatan;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Penggugat menemui Kepala BiroAdministrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Negeri Manadountuk mendapatkan Surat Keputusan obyek sengketa dan pada tanggal 14Mei 2014 tersebut Penggugat menerima Surat Keputusan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2

diberhentikan sementarasebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (1) PP No. 32 Tahun1979, dan seharusnya setelah obyek sengketa diterbitkan olehTergugat secepatnya sudah diserahkan kepada Penggugat, karenadalam kenyataannya Surat Keputusan obyek sengketa baru diterimaoleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2014 ;Bahwa semua rangkaian proses pengusulan maupun Penerbitan SuratKeputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu SuratKeputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor88433/A4.2

untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ; Tergugat Il untuk mencabut Surat Rektor Universitas Negeri ManadoNomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011, Hal : UsulPemberhentian tidak dengan hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd.M.Si;4.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 (Bukti.T1) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada:Nama : Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si.

Menyatakan batal Surat Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M. ; -------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2 /KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M. ; ---------------------------------------------------------4.

Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dibawah registrasi Perkara Nomor : 216/G/2012/PTUNUKT 3 22nn2nnnnnc nnn cece cence cence cence cece nncnncnnnenMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal28 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor : 216/G/2012/PTUNJKT,yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :15895/A4.2

dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28Nopember 2012 dengan register perkara Nomor : 216/G/2012/PTUNJKT,yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :15895/A4.2

Adapun inti gugatan dari penggugatadalah tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yangdimohonkan oleh penggugat berdasarkan surat tertanggal 6 Oktober2014 mengenai hak hak kepegawaian dari penggugat, dan juga suratdari kepala Biro kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannomor : 173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014 .

2014, yang telahdicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberitanda P7 ;10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.18Foto copy Pernyataan (Pemberitahuan) tanggal 6 Oktober 2014, yang telahdicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberitanda P8 ;Foto copy Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon, tanggal 24 Oktober 2014,yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberitanda P9 ;Foto copy Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , No.173021/A4.2

/KP/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang telah dicocokkansesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T6 ;Foto copy Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuaiaslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T7 ;Foto copy Berita Acara Pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Maluku DenganDirektur Politeknik Negeri Ambon No.0004/BAP/0008.ORIAMB/I/2015 tanggal 9Februari 2015, yang tanoa ada aslinya dan diberi

Ambon ;Bahwa posisi Penggugat dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No.2167K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 sesuai surat dari kementerian tidakserta merta menduduki jabatan;Bahwa dengan upah yang tidak dibayar tetapi tidak pernah diberhentikansementara membuktikan status PNS tersebut oleh Direktur Politeknik NegeriAmbon melindung;Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan banding Administratif karenatidak ada data pada kepegawaian ;Bahwa Surat = dari Kementerian Pendidikan dan KebudayaanNo.173021/A4.2

Hal mana sesuai dengan uraianuraian dalam surat tersebut padapoin/angka 6 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: surat dari KepalaBiro Kepegawaian Kemendikbud Nomor: 173021/A4.2/KP/2014, tanggal 3 Desember2014 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor4 Tahun 1966, disebutkan bahwa jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajibseorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak