Ditemukan 5171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ammaning asmaning ananing amaning
Putus : 08-01-2007 — Upload : 30-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/Pdt/2004
Tanggal 8 Januari 2007 — Kunaidi Kohar ; Suhardi ; Kiagus Toni Nungcik
230165 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN BATURAJA Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN BTA
Tanggal 16 Agustus 2017 — FAUZI BIN GURUM Melawan 1. Muhammad Umi bin Tusir 2. asmri binti tusir3. artini bnti tudir
444245
  • M E N G A D I L I :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian ; Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar; Memerintahkan untuk menunda eksekusi Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Bta sebagaimana Aanmaning Pengadilan Negeri Baturaja : Tegoran/Aanmaning Nomor: 01/28/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Bta; Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang
Register : 08-09-2016 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 101/Pdt.Plw/2015/PN Mdn
Tanggal 22 September 2015 — - NINGSIH (PENGGUGAT) - MAGDALENA ODA NAGEL (TERGUGAT)
303197
  • Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PN-Mdn Tentang Aanmaning tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak mengikat
    dari Pengadilan Negeri Medan sesuaiRelaas Panggilan AANMANING Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PN.Mdnpada tanggal 05 Februari 2015 yang diajukan oleh Terlawan ;4 Membatalkan AANMANING berikut penundaan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai Relaas PanggilanAANMANING Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PN.Mdn pada tanggal 05Februari 2015 yang diajukan oleh Terlawan;5 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun adaverzet, banding maupun Kasasi ( Uit Voerbaar
    Nomor : 2390 K/ PDT/2013, maka apapun bunyi putusan dalam perkara tersebut tidak berlakudan tidak mengikat kepada Terlawan karena Terlawan bukan pihak dalamperkara tersebut ;Bahwa, Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan yang ditindaklanjuti dengan Surat Aanmaning dari Pengadilan negeri Medan denganRelaas Panggilan Aanmaning dalam Penetapan Nomor : 01/ Eks/ 2015/KPKNL/ PN.Mdn adalah sah dan berdasarkan hukum ;Putusan No. 101/Pdt.Plw/2015/PN.MdnHalaman 1516e Bahwa, dalam Perlawanan a quo, Pelawan
    , maka MajelisHakim berpendapat bahwa esensi yang dituntut oleh Pelawan adalah tentang PenetapanAanmaning Tanggal 05 Februari 2015, yang didasarkan pada Penetapan PengadilanNegeri Medan Tanggal 28 Januari 2015, (Vide : Bukti T 2), oleh karena materi atausubstansi Gugatan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan terhadap PenetapanPengadilan Negeri Medan Tanggal 28 Februari 2015 tentang Aanmaning, dan RelasPanggilan Aanmaning Tanggal 05 Februari 2015, yang oleh Pelawan dinyatakan batalsehingga tidak sah
    Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PNMdnTentang Aanmaning dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;2 Apakah Relas Panggilan Aanmaning Tanggal O5 Februari 2015 berdasakanPenetapan Tanggal 28 Januari 2015.
    III/ 2015, Tanggal 3 Maret 2015 telah dinazegelen dandisesuaikan dengan aslinya di persidangan, terungkap fakta bahwa terhadap RelaasPanggilan Aanmaning/ Teguran No.
Register : 15-09-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 42/Pdt.P/2015/PN Kgn
Tanggal 28 September 2015 — PT. BANK PANIN. Tbk
22683
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan menunjuk salah seorang juru sita /juru sita pengganti untuk memanggil termohon agar ia datang menghadap Ketua Pengadilan negeri Kandangan pada hari : SENIN tanggal, 05 OKTOBER 2015 jam 09.00 wita guna diberi teguran (aanmaning) agar ia melunasi tunggakan kredit tersebut pada PT.Bank Panin Kantor Cabang Banjarmasin;3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
    tanggal 27 Desember 2010 yang diberi materai cukup, diberi tandabukti P13 ;Menimbang, bahwa setelah pemohon cukup menyampaikan buktibukti diatas,selanjutnya memohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Halaman 4 dari 6 halamanPenetapan No. 39/Pdt P/2015/PN KgnMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan pada pokoknyabermaksud untuk memohon agar Pengadilan Negeri Kandangan memberikanteguran (aanmaning
    ), terhadap debitur pemohon bernama RUSDIANSYAH, yangtelah lalai tidak membayar hutang kepada pemohon dengan Jaminan HakTanggungan meskipun telah disomasi oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalamperkara permohonan ini adalah benarkah debitur RUSDIANSYAH telah berhutangkepada pemohon dengan jaminan tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan danbenarkah telah lalai tidak membayar hutang yang dimaksud, sebagai pemohonmengajukan permohonan aanmaning kepada pengadilan
    berikutperubahanperubahannya ; Bahwa atas hutang tersebut telah dijamin dengan tanah Hak Milik Nomor 216yang diikat Hak Tanggungan sebagaimana sertifikat Hak tanggungan Nomor74/2010 dan sertifikat Hak tanggungan Nomor 242/2010 ; Bahwa terhadap hutang tersebut, telah terjadi kelalaian dalam pembayaransebagai pemohon memberikan surat peringatan sampai dengan suratPeringatan Ill ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima permohonan pemohon, memberikan teguran(aanmaning
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan menunjuk salahseorang juru sita /juru sita pengganti untuk memanggil termohon agar iadatang menghadap Ketua Pengadilan negeri Kandangan pada hari : SENINtanggal, 05 OKTOBER 2015 jam 09.00 wita guna diberi teguran (aanmaning)agar ia melunasi tunggakan kredit tersebut pada PT.Bank Panin KantorCabang Banjarmasin;3.
Register : 31-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 31-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 121/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 10 Nopember 2017 — AMIRI ARIPIN, dkk, lawan DAMSIH UCIN, SH, dkk
8756
  • Bahwa Pelawan telah menerima Surat Relaas Panggilan Aanmaning dariPengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/PenPDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 15 April 2016 dan Surat RelaasPanggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/Pen PDT/Aanmaning/2016/PN.SKYTertanggal 8 September 2016 Perihal Permohonan Eksekusi atas namaTerlawan Damsih Ucin terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.584/KPdt/2013 tertanggal 25 Agustus 2014.2.
    Andi Rukman Nurdin sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa bhakti20152020, Tertanggal 27 Mei 2015.Bahwa Pelawan berhak membela dan mempertahankan apa yangdimohonkan Terlawan terkait Permohonan Terlawan di Pengadilan NegeriSekayu berdasarkan Surat Relaas Panggilan Aanmaning dari PengadilanNegeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/PenPDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 15 April 2016 dan Surat RelaasPanggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/Pen PDT
    /Aanmaning/2016/PN.SKYTertanggal 8 September 2016, dikarenakan apa yang dimohonkan olehTerlawanterkait + kepentingan Organisasi Gapensi adalah jugatanggungjawab dari Pelawan I, Il, Ill dan Turut Pelawan juga terkait tugasdan fungsi Gapensi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakatumum dan para Pengusaha Kontruksi.Bahwa terkait dengan Surat Relaas Panggilan Aanmaning dari PengadilanNegeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/PenPDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 15 April 2016 dan Surat
    dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/Pen PDT/Aanmaning/2016/PN.SKYTertanggal 15 April 2016 dan Surat Relaas Panggilan Aanmaning dariPengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky RegNo.04/Pen PDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 8 Setember 2016Perihal Permohonan Eksekusi atas nama Terlawan Damsih Ucin. tidakdapat dipertanggungjawabkan dan cacat hukum sehingga haruslahdibatalkan,8.
    Dengan Surat RelaasPanggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/Pen PDT/Aanmaning/2016/PN.SKYTertanggal 15 April 2016 dan Surat Relaas Panggilan Aanmaning dariPengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/PenPDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 8 September 2016 PerihalPermohonan Eksekusi atas nama Terlawan Damsih Ucin.Menghukum Terlawan, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain
Register : 05-11-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3122/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 29 Juli 2015 — PELAWAN MELAWAN TERLAWAN
8837
  • yang telah lebih dulu dilaksanakan;Bahwa oleh karena itu Penetapan dan Pelaksanaan Aanmaning yang tidak benar dantidak sesuai dengan ketentuan hukum menyebabkan demi hukum Penetapan SitaEksekusi menjadi tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukummengikat sehingga harus dibatalkan, dan pelaksanaan peletakkan sita tidak sahapabila dilaksanakan;PROSEDUR AANMANING TIDAK SESUAI KETENTUAN HUKUMBahwa Penetapan Aanmaning tidak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan AgamaJakarta Selatan.
    Turut hadir dalam sidang aanmaning adalah Pemohon aanmaning beserta kuasahukumnya. Sidang aanmaning adalah sidang penyampaian tegoran dari KetuaPengadilan kepada Termohon aanmaning. Tidak lazim dan tidak biasa dalamsidang aanmaning pihak Pemohon aanmaning turut dipanggil dan hadirmenyaksikan pelaksanaan tegoran aanmaning;d. Berita Acara sidang aanmaning ternyata tertulis telah dilaksanakan aanmaning2x (dua kali) yaitu tanggal 27 Agustus 2014 dan 10 September 2014.
    Penetapan Aanmaning aquo tidak dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan sebagaimana dimaksud pasal 195 dan 196 HIR;Pelaksanaan pemberian tegoran aanmaning tidak dilaksanakan oleh KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana perintah hukum acara yangberlaku, atau Wakil Ketua selaku pembuat Penetapan Aanmaning aquo;Berita Acara sidang aanmaning tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani olehHakim yang berbeda dengan faktanya.
    Bahwa walaupun judul relaas adalah Panggilan Aanmaning,tapi isinya bukan untuk dalam rangka aanmaning;3 Bahwa pada sidang aanmaning tidak sesuai sebagaimana lazimnya hukum acaraaanmaning, yaitu:e Bertindak sebagai Panitera sidang adalah Pansek Pengadilan Agama JakartaSelatan, tidak sesuai dengan yang tertulis dalam relaas aanmaning yangmenyebutkan panitera sidang (PP) adalah Hj.
    Athiroh Muchtar, S.H, M.H;Pada saat aanmaning dihadiri oleh Pemohon aanmaning;Dalam berita acara sidang aanmaning tertulis aanmaning sudah dilaksanakan 2(dua) kali, yaitu tanggal 27 Agustus 2014 dan 10 September 2014, padahalseharusnya pada tanggal 10 September 2014 adalah penyampaian laporanapakah terjadi perdamaian atau tidak;Bahwa dalam berita acara sidang aanmaning tanggal 27 Agustus 2014 yangmemimpin sidang tertulis Drs. M. Rusydi Thahir, S.H., M.H., bukan Dra.
Putus : 18-07-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 54/PDT/2017/PT KALBAR
Tanggal 18 Juli 2017 — HARTONO, dkk semula disebut sebagai Para Pelawan , sekarang sebagai Para Pembanding MELAWAN LIE LIE DJUN Alias ELIS MUTIK, dkk semula disebut sebagai Para Terlawan, sekarang sebagai Para Terbanding;
7126
  • oleh Terlawan , Il, Ill, IVdan V (Para Pemohon Eksekusi).Bahwa terhadap permohonan Aanmaning dan Eksekusi terhadap putusanMahkamah Agung Republik Indonesia oleh Para Terlawantersebut,dengan ini Pelawan , Pelawan II dan Pelawan Ill (Para Pelawan)menyatakan menolak dan keberatan permohonan Para Pemohon Eksekusidengan alasanalasan hukum sebagai berikut :Halaman 3 dari 21 halaman, putusan Nomor 54/PDT/2017/PT KALBARBahwa objek yang dimohonkan Aanmaning dan Eksekusi tersebutoleh Para Pemohon Eksekusi
    Apakah keadaanbangunan rumah yang permanen dan nilai propabilitynya sudahbernilai dan berharga tinggi maka timbul itikad yang tidak baik dancaracara Para Pemohon Eksekusi/Para Terlawan lalu mengajukangugatan dengan caracara yang bertentangan dengan hukum karenapihnak Pelawan adalah pihak yang dianggap lemah di mata ParaTerlawan.Bahwa objek yang dimohonkan Aanmaning dan Eksekusi oleh ParaPemohon Aanmaning dan Eksekusi/Para Terlawan adalah SertifikatHak Guna Bangunan (HGB) nomor : 1, Desa Nanga Mahap
    Bahwa atasketentuan ayat (1) tersebut maka objek yang dimohonkan Aanmaningdan Eksekusi oleh Para Pemohon Aanmaning dan Eksekusi/ ParaTerlawan adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar baik secaraformil maupun materiil karena objek yang dimohon Aanmaning danEksekusi tersebut adalah benarbenar bukan hak milik daripada ParaPemohon Aanmaning dan Eksekusi (Para Terlawan), oleh karenanyatidak dapat untuk ditetapkan dan dilaksanakan Eksekusi.Bahwa sesungguhnya Hak Guna Bangunan adalah kepemilikantanah
    Sehingga dinilai putusan pada tingkat Bandingtersebut tidak dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI, dan olehkarenanya putusan Mahkamah Agung RI aquo adalah tidak dapatdilaksanakan permintaan Aanmaning dan Eksekusi.5.
    bisa menguasai objek yang dimohon Aanmaning dan Eksekusitersebut.
Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — Drs. JAMALUDDIN VS SAUNI EFFENDY
4830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1754 K/Pdt/2010Bahwa hak penghunian atas tanah/rumah yang diperoleh almarhum Ayah dan lbu Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusitersebut adalah berdasarkan izin yang diberikan Pemerintah KabupatenAceh Timur, sebab waktu itu ayah Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek diKota Kuala Simpang ;Bahwa setelah Ayah dan lbu Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi bersama isteri dan anakanak terus menghuni rumah berikut tanah
    pertapakannya tersebutsampai sekarang ;Bahwa akan tetapi meskipun demikian pada tanggal 16 Maret2009 Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi menerimaRelaas teguran/Aanmaning No. 02/Pdt.G/2004/PN.Ksp jo No. 1871K/Pdt/2006 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri KualaSimpang agar Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusimenghadap pada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang padatanggal 19 Maret 2009 ;Bahwa dasar Relaas tegoran/aanmaning tersebut adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
    Kuala Simpang No. 01/Pen.Pdt.G/2009/PN.Ksp jo No. 02/Pdt.G/2004/PNKsp tanggal 2 Maret 2009,sedangkan yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Kuala Simpangmembuat Penetapan Aanmaning tersebut adalah berdasarkan permohonan Terlawan/Pemohon aanmaning/Pemohon eksekusi padatanggal 02 Maret 2009 ;Bahwa pada wakiu Pelawan/Termohon aanmaning/Termohoneksekusi menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, makaPelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi diminta KetuaPengadilan Negeri Kuala Simpang untuk memenuhi
    bunyi putusanMahkamah Agung RI No. 1871 K/Pdt/2006 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan dalam tempo 8 (delapan) hari Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi secara suka rela harusmenyerahkan rumah/tanah yang dihuni dan dikuasai oleh Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi kepada Terlawan/Pemohonaanmaning/Pemohon eksekusi ;Bahwa Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusisangat keberatan dan tidak akan menyerahkan rumah/tanah yangdihuni dan dikuasai oleh Pelawan/Termohon aanmaning
    Mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi seluruhnya ;2. Menyatakan Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusiadalah Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi yangberitikad baik ;3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukumPenetapan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 01/Pen.Pdt.G/2009/PNKsp No. 02/Pdt.G/2004/PNKsp tanggal 02 Maret 2009 ;4.
Register : 10-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-03-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 30 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : Ricky Camelien bin Darlys Diwakili Oleh : Ricky Camelien bin Darlys
Terbanding/Tergugat : Rani Fatmawati binti Abdul Kadir
141103
  • yang menurut Pelawan sebagai pihak tereksekusi(Sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2391/Pdt.G/2012/PA.JT,Pelawan dihukum untuk menyerahkan seperdua dari 1 (satu) unit Apartemen, yang terletak di Jakarta Selatan sebagai harta bersama suami istri), merasatidak pernah dipanggil untuk sidang aanmaning, meskipun akhirnya Pelawanmenemukan relaas panggilan aanmaning dua kali di bawah pintu Unit ,Apartemen untuk sidang annmaning tanggal 8 April 2016 dan tanggal 6 Mei2016, karena pada waktu
    Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JKTerbanding/Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat adanya faktabahwa Pelawan sejatinya mengetahui adanya proses eksekusi 1 (Satu) unitApartemen dengan menemukan dua relaas panggilan sidang aanmaning dalamproses eksekusi, seharusnya Pelawan sebagai pihak tereksekusi proaktifmenghadap Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmencari cara penyelesaian yang terbaik dalam pembagian harta bersamadalam hal ini 1 (Satu) unit Apartemen , sehingga Pelawan
    selanjutnya sita eksekusi dan pelelangan;Menimbang, bahwa sidang aanmaning adalah sidang insedentilpengadilan yang memberi teguran kepada pihak tereksekusi untukmelaksanakan pembagian harta bersama tersebut dalam tempo paling lama8 (delapan) hari dari hari sidang aanmaning tersebut.
    Apabila tereksekusitidak hadir pada hari sidang aanmaning maka aanmaning dipandang sahberlaku, selanjutnya pada hari ke sembilan sita eksekusi sudah dapatdilaksanakan, kemudian pelelangan dan pembagiannya.
    Jadi sidangaanmaning tidak terhenti dengan tidak hadirnya tereksekusi;Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan/Tereksekusisematamata karena Pelawan tidak mengetahui adanya sidang aanmaningsebab Pelawan tidak menerima langsung relaas panggilan sidang aanmaning,hal ini seharusnya Pelawan/Tereksekusi mengemukakan bukti bahwa dirinyabenar tidak menerima relaas panggilan untuk sidang aanmaning ketika sidangperlawanan berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, seperti denganmenunjukkan asli
Register : 28-11-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 20 Maret 2018 —
4738
  • Bahwa Penctapan Aanmaning tersebut juga tclah dilakukan Perlawananoleh PEMBANTAH yang telah piilus oleh Majclis Hakim Pengadilan AgamaCibinong dalam perkara No. 0985()/Pdt.
    Eko Prasetyo bin Sutrisno;Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah merupakan Bantahan yangkeliru karena Penetapan Aanmaning a quo telah selesai dilaksanakan, yaituterhitung 8 (delapan) hari sejak Termohon Eksekusi/Tn.
    Eko Prasetyo bin Sutrisno selakuTermohon Eksekusi pun tidak mampu membuktikan saat Aanmaning (teguranKetua Pengadilan) beberapa waktu yang lalu.
    /Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 27 Oktober 2015;Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Cibinongmengeluarkan penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn.tertanggal 09 Desember 2015, karena Sdr.
    Eko Prasetyo Bin Sutrisno, sebagaipihak yang diAanmanig (Termohon eksekusi), ternyata dalam tempo 8(delapan) hari tidak datang dan tidak melaksanakan isi Aanmaning tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakimberpendapat surat bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No.0003/Padt.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — FITRIANI Binti H. UMAR (alm) VS ANI
6818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penetapan Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm bertanggal 23 Maret 2015 yang sebelumnyadilakukan aanmaning (BA Aanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm,tanggal 17 Desember 2013 dan BA Aanmaning Nomor93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 09 Januari 2014) mengandung cacatformil, dengan alasan; Bahwa dasar dikeluarkannya Penetapan Sita Eksekusi Executoir Beslag)Nomor 93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm bertanggal 23 Maret 2015 tersebutHalaman 1 dari 14 hal.Put.
    Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 17Desember 2013 dan BA Aanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm,tanggal 09 Januari 2014) melanggar dan merampas hak milik pihak ketigakarena objek sengketa juga milik pihak ketiga:Halaman 2 dari 14 hal.Put.
    Putusan Nomor 1540K/Pdt/2011, tanggal 12 Oktober 2011 tidak bisa dijalankan (noneksekutonal) yang pada gilirannya Penetapan Sita Eksekusi (ExecutoirBeslag) Nomor 93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm bertanggal 23 Maret 2015 danbeberapa proses aanmaning (BA Aanmaning Nomor93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 17 Desember 2013 dan BAAanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 09 Januari 2014)merampas hak milik orang lain (pihak ketiga) dan melanggar prinsip partykontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang
    Nomor 1981 K/Pdt/20173.4.Bahwa akhirnya harus dinyatakan secara argumentum a contrario,Putusan Nomor 93/Pdt.G/2009/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2010 jo.Putusan Nomor 76/Pdt/2010/PT.Bjm., tanggal 13 Januari 2011 jo.Putusan Nomor 1540 K/Pdt/2011, tanggal 12 Oktober 2011 tidak bisadieksekusi (non eksekutorial) sehingga tidak wajar menurut hukumdilakukan Penetapan Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm, tanggal 23 Maret 2015 yang sebelumnya jugadilakukan aanmaning (BA Aanmaning Nomor
    Putusan Nomor 1540 K/Pdt/2011, tanggal 12 Oktober2011 harus dinyatakan batal demi hukum (venrechtswege nietig abinitio legally null and void), putusan tersebut semula tidak pernah ada(never existed), sehingga dengan serta merta harus dinyatakanPenetapan Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm, tanggal 23 Maret 2015 hal mana sebelumnyadilakukan aanmaning (BA Aanmaning Nomor93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 17 Desember 2013 dan BAAanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal O9
Register : 26-10-2016 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 762/Pdt.G.Plw/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Juni 2017 — BUDI ASTUTI Lawan PT BLESINDO INTI LAND
14394
  • BUDI ASTUTI, oleh JurusitaPengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu melalui SURATPANGGILAN TEGORAN (AANMANING) No.56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 November 2014 telahdipanggil secara resmi agar Ny.
    Putusan No. 762/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.resmi agar Ny.BUDI ASTUTI untuk dapat hadir pada tanggal 26November 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Dalam dalam Aanmaning tersebut seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") No. 209/2013tertanggal 2 Desember 2013 Jo.
    U3/ 8802/ Hk.02NX/2016 tertanggal 4 September 2016 perihal Permintaanbantuan panggilan tegoran (aanmaning) dalam perkaraNo. 56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel., telah dimintakan bantuanKetua Pengadilan Negeri Bogor untuk menegor dan mengundangPT ROLIKA CATERINDO agar dapathadir pada tanggal 12Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..Bahwa dalam Aanmaning tersebut seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN
    Putusan No. 762/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.untuk dapat hadir pada tanggal 12 Oktober 2016 di PengadilanNegeri Jakarta Selatan.Bahwa Aanmaning tersebut, seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") No. 209/2013tertanggal 2 Desember 2013 Jo. SERTIFIKAT HAKTANGGUNGAN NO.32/2014 Peringkat Pertama tertanggal13.
    Putusan No. 762/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.10.11.12.13.T10T= 11T12T13Foto Copy Penetapan No.56/Eks.HT/2014/PN.Jkt Seltertanggal 21 Agustus 2014.Foto Copy Permintaan bantuan Panggilan Tegoran(aanmaning) dalam perkara No.56 /Eks.HT /2014 /PN.Jkt.SelNomor W10.U3/3001/Hk.02.JS.043/XV/2014 tanggal 13November 2014.Foto Copy Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning)No.56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 12 November 2014Foto Copy Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning)No.56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Oktober 2016Foto
Putus : 17-11-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3419 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Nopember 2016 — Tn. NYOMAN SUPARNA VS Ny. MADE SUKANIS
14177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bekasitidak berwenang untuk melakukan tegoran/aanmaning maupun sitaterhadap harta gono gini yang diperoleh selama Perkawinan antaraPelawan dan Terlawan.
    Yang diajukan oleh Pelawan haruslahditolak karena terhadap teguran( aanmaning) sebagaimana disebutkanpada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 30/Eks/2013/PNBKS. tidak dapat diajukan perlawanan, terhadap teguran ( aanmaning) tidakada upaya hukum, karena teguran ( aanmaning) adalah merupakanperingatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan ( Tenuitvoerlegging van vonnisten) atau (execution of judgment) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (M.
    Nomor 3419 K/Pdt/2015(aanmaning) telah telaksana, hal ini sesuai dengan berita acara AamaningNomor 30/Eks.G/2013/PN.BKS Jo Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.Bks, tanggal28 Oktober 2013. Berita Acara aanmaning Nomor 30/EKS.G /2013/PN.BKSJo. Nomor 99/Pdt.G/PN.BKS, tanggal 20 November 2013 dan Berita Acaraaanmaning Nomor 30/EKS.G/2013/PN.BKS Jo Nomor 99/Pdt.G/2010/PNBKS, tanggal 16 Desember 2013, mana mungkin ditunda?
    Bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya gugatan tersebut setelahadanya aanmaning dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor99/Pdt.G/2010/PN.BKS tanggal 23 Juni 2010 tersebut, baru Pemohon Kasasidapatkan dari Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Januari2014;b.
    Aanmaning yang dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan NegeriBekasi Nomor 30/EKS.G/2013/PN.BKS Jo Nomor 99/Pdt.G/2010/PN BKS,telah diajukan perlawanan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember2014;Bahwa perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan masih dalam batas waktuyang ditentukan oleh undangundang vide Pasal 129 ayat 2 HIR, maupunsebagai mana disebutkan dalam berita acara aanmaning yaitu masih dalamtenggang waktu 8 (delapan) hari setelah dilakukan tegoran,;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Putus : 25-07-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Juli 2014 — PT BANK PAN INDONESIA, Tbk. VS PT JABATEX
277202 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Utang Yang Menjadi Objek aanmaning Belum Jatuh Tempo;16.17.18.Bahwa kembali mengacu kepada halaman 9 Paragraf pertamaaanmaning menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1.
    yang diterbitkanberdasarkan Permohonan menjadikan aanmaning tersebut keliru dantidak dapat dibenarkan.aanmaning Menguraikan Perihal Kelalaian Dari Debitur Secara Keliru;30.Bahwa halaman 9 Paragraf kedua aanmaning, menguraikan sebagaiberikut:Hal. 10 dari 33 Hal.
    tidak ditemukan suatu uraian yangmempertimbangkan perihal kondisi mana terhadap fasilitas kredit yangmana yang dikategorikan lalai oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerangdi dalam aanmaning;Bahwa aanmaning dalam menilai kelalaian Pembantah hanya didasaripada auraian Permohonan Eksekusi dari Terbantah selaku pemohoneksekusi yang hanya didukung dengan suratsurat Terbantah kepadaPembantah;Hal. 11 dari 33 Hal.
    aanmaning DidasariPermohonan Terbantah Yang Bertentangan Dengan Perjanjian Kredit;38.
    Bahwa terdapat halhal dalam aanmaning yang tidak jelas dimanasangat beralasan hukum ditarik kesimpulan didasari pada suatuPermohonan yang keliru sebagai berikut:Ketidakjelasan Uraian Utang;50.
Register : 07-11-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 684/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 8 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : TREESWATY LANNY SUSATYA
Terbanding/Tergugat I : Menteri Keuangan RI Cq PT Bank Utama
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Bukopin
Terbanding/Tergugat III : Efri Jhonly
Terbanding/Tergugat IV : Ny Aswety
Terbanding/Tergugat V : Efri Jhonly Co
Terbanding/Tergugat VI : Balai Lelang Mandiri Cq PT Balai Mandiri Perkasa
Terbanding/Tergugat VII : Dept Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara
Terbanding/Tergugat VIII : Nadimang
Terbanding/Tergugat IX : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Adm Jakarta Pusat
5957
  • SelanjutnyaHalaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI10.Pelawan diminta menandatangani kuasa aanmaning berupa kertas yangmasih kosong, belum ada tanda tangan siapapun.
    Demikian pula kehadiranPelawan pada Aanmaning tanggal 10 Januari 2017 setelah Pelawanmencabut kuasa kepada Bapak Jerry Rampen, SH hanya untukmenegaskan bahwa Pelawan belum menerima pemberitahuan isiPutusan Mahkamah Agung, bukan untuk menerima aanmaning;Bahwa berdasarkan foto copy relaas pemberitahuan yang diperolehBapak Alexander Tampi, SH (Advokat pada Rampen Law Office)tanggal 9 Januari 2017 dari Bapak Herry Jurusita Pengadilan NegeriJakarta Pusat, pemberitahuan disampaikan pada tangal 22 Maret
    ) Nomor : 28/2015.Eks. pemberitahuan aanmaning sebanyak3 kali yaitu:1) Pemberitahuan aanmaning tertanggal 30 Nopember 2016 yang tidakmencantumkan nama jurusita yang memberitahukan, hanya NIP nyaSaja, tidak terdapat penjelasan apapun dalam pemberitahuantersebut, bertemu dengan siapa selain keterangan tempat dan waktuaanmaning : Selasa, tanggal 20 Desember 2016 jam 10.00.
    Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor28/2015.Eks. bisa dan telah dilakukan pada 2 (dua) alamat yangberbeda yaitu:1) pada alamat kuasa hukum :Paitra Office Tower, Floor 17, Suite1709 Jin. Jend. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta Selatan(videBukti P11);2) pada alamat principal : Jalan Let.Jend. Suparpto No. 160 BlokANo. 10 Cempaka Baru, Jakarta Pusat (vide Bukti P4 dan 5);Sedangkan:B.
    Tidak ada pemberitahuan ke alamatPelawan selaku prinsipal memenuhi ketentuan Pasal 390 ayat (1)HIR setelah tidak bertemu dengan Kuasa Hukum Pelawan dannyatanyata sampai hari ini, Pelawan tidak pernah menerimapemberitahuan isi putusan tersebut.Kalau pemberitahuan aanmaning bisa dilakukan ke alamat KuasaHukumdan ke alamat Pelawan, mengapa terhadap pemberitahuan isiputusan Mahkamah Agung tidak dilakukan hal yang sama.
Register : 19-03-2009 — Putus : 10-12-2009 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.KSP
Tanggal 10 Desember 2009 —
9927
  • Parman No.2 KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 1960 sampai saat ini;bahwa, hak penghunian atas rumah berikut tanah pertapakannya tersebut diperolehPelawan/ Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi dari Ayah dan Ibu Pelawan/Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi, Almarhum Mohammad Rasyid danalmarhumah Sa'diah yang telah meninggal dunia masingmasing pada tahun 1985 dantahun 1999 di Kuala Simpang, tepatnya di rumah yang sekarang dihuni oleh Pelawan/Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi;bahwa
    Pdt.G/2009/ PNKsp yo. 02/Pdt.G/2004/ PNKsptanggal 2 Maret 2009, sedangkan yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Kuala Simpangmembuat Penetapan Aanmaning tersebut adalah berdasarkan permohonan Terlawan /Pemohon aanmaning/ Pemohon eksekusi pada tanggal 02 Maret 2009 ;bahwa, pada waktu Palawan/ Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi menghadapKetua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, maka Pelawan/ Termohon Aanmaning/Termohon ekseksekusi diminta Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang untukmemenuhi bunyi putusan
    No. 1871 K/ Pdt/ 2006 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam tempa 8 (delapan) hari Pelawan/Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi secara suka rela harus menyerahkan rumah/tanah yang dihuni dan dikuasai oleh Pelawan/ Termohon aanmaning/ Termohoneksekusi kepada Terlawan/ Pemohon aanmaning/ Pemohon eksekusi;bahwa, Pelawan/ Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi sangat keberatan dan tidakakan menyerahkan rumah/ tanah yang dihuni dan dikuasai oleh Pelawan/ Termohonaanmaning/ eksekusi kepada
    Terlawan / Pemohon aanmaning/ Pemohon eksekusidengan alasan juridis berikut ini:bahwa, yang menjadi dasar Terlawan/ Pemohon aanmaning/ Pemohon eksekusimengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang adalah putusanMahkamah Agung R.I.
    Terlawan/Pemohon aanmaning/ Pemohoneksekusi telah dibatalkan sepanjang tanah yang dikuasai oleh Penggugat cq.
Register : 16-12-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 697/PDT.PLW/2013/PN.MDN
Tanggal 14 Mei 2014 — IRWANSYAH ZULHAIMI, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PELAWAN EKSEKUSI; L A W A N 1. RISNAWATI HUTASUHUT, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWAN PEMOHON I ; 2. ALI RIDO HUTASUHUT, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN PEMOHON II; 3. RAINAL HUTASUHUT, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWAN PEMOHON III; 4. MARA HENDRA HUTASUHUT, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN PEMOHON IV; 5. BUSMAN SALIM, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI;
10122
  • Menyatakan bahwa rumah Pelawan akan ikut di eksekusi olehPengadilan Negeri Medan, sebagaimana termaktub dalam RisalahPanggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 23 September 2013 dan 02 Oktober 2013 yaituPutusan No. 697/Pdt.Plw/2013/PN.MdnTertanggal 14 Mei 2014Halaman 2 dari 21 HalamanAanmaning dan Aanmaning Il, terhadap Terlawan Eksekusi, yangdiajukan oleh Pemohon Eksekusi yaitu Terlawan Pemohon IIV ;Bahwa jJauh sebelumnya pelawan eksekusi telah mengadakan
    perjanjiansewa menyewa rumah toko (ruko) dengan Terlawan Eksekusi dimanaobjek tersebut terletak di Jalan Sutomo Ujung Nomor 189, KelurahanDurian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan nilai kontrakpertahun sebesar Rp.15.000.0000, (lima belas juta rupiah) selama 8(Delapan) tahun, sejak 2010 yang lalu;(iBahwa atas Surat Aanmaning dan Aanmaning tersebut diatas yangditujukan kepada Saudara Termohon Eksekusi yang bernama BUSMANHALIM yang beralamat di Jalan Sutomo Ujung Nomor 189, KelurahanDurian,
    Surat Aanmaning dan Aanmaning II dimanapenempatan salah satu sebagai Termohon Eksekusi adalah salah dankeliru, Karena tanah dan bangunan aquo telah disewakan kepada pelawaneksekusi;Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan diatas, dimana faktanya adalahobjek yang dimaksud yang merupakan milik dari Terlawan Eksekusisebagian maupun seluruhnya namun sudah disewa/kontrakkan, olehkarena itu Terlawan Pemohon IIV maupun dalam hal ini PengadilanNegeri Medan telah salah dan keliru dalam memasukkan objek tanpamemeriksa
    Bahwa dasar gugatan perlawanan Pelawan Eksekusi adalah kapasitasnyahanya sebagai penyewa/pengontrak atas 1 (satu) unit ruko 2,5 lantai di JalanSutomo Ujung No. 189, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur yangmenjadi objek MRisalah Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) No.48/Eks/2013/463/Padt.G/2011/PN.Mdn, Aanmaning tertanggal 23 September2013 dan Aanmaning II tertanggal 2 Oktober 2013 ;Bahwa jika mengacu pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.463/Pdt.G/2011/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam
    Mdntertanggal 30 April 2013;: Berupa Foto Copy Risalah Panggilan untukditegur ( Aanmaning ) No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Aanmaning tertanggal 23 September 2013;: Berupa Foto Copy Risalah Panggilan untukditegur ( Aanmaning ) No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn, AanmaningIl tertanggal 02 Oktober 2013;:Berupa Foto Sesuai Asli Penetapan No.48/Eks/ 2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdnditetapkan di Medan, tertanggal 4 Februari2014;Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi juga telah mengajukan suratbukti, sebagai
Upload : 10-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/PDT/2010
PT. MULTILICON INDRAJAYA TERMINAL; PT. TRANSTIOMA JAYA
9945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;"Menimbang bahwa dengan demikian Surat Penundaan Aanmaning tanggal 08 Maret2007 yang ditandatangani oleh Tommy Djaja, S.H., adalah tidak relevannya denganpanggilan teguran/aanmaning karena tidak didasari Surat Kuasa, jadi Tommy Djaja, S.H.,dalam memenuhi Surat Permohonan Penundaan Aanmaning tidak dalam kapasitassebagai kuasa dari PT. Multicon Indrajaya Terminal/Tergugat I/Termohon Eksekusi I/Pelawan;4.
    Bahwa telah terang dan jelas Judex Facti berpendapat Surat PermohonanPenundaan Aanmaning yang diajukan oleh Tommy Djaja adalah bukan selaku kuasahukum dari PT. Multicon Indrajaya Terminal/Tergugat I/ Termohon Eksekusi /Pelawan,dengan kata lain surat penundaan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak adakaitannya dengan relaas panggilan teguran/aanmaning, yang berarti PT.
    Multicon Indrajaya Terminal/Tergugat /Termohon Eksekusi I/Pelawan tidakmemenuhi panggilan teguran/aanmaning untuk menghadap di hadapan Ketua PN.Jakarta Utara,..."
    8 (delapan) hari tersebut terhitung dari peringatan/aanmaning;Sementara secara jelas dan nyata Judex Facti menyatakan bahwa PT.
    MulticonIndrajaya Terminal/Tergugat //Termohon Eksekusi I/Pelawan tidak memenuhipanggilan teguran/aanmaning untuk menghadap di hadapan Ketua PN.
Putus : 13-04-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 733/Pdt.BTH/2015/PN.Sby
Tanggal 13 April 2016 — H. SUDJAI Cs melawan AKHMAD DJUNAIDI, S.Sos
345
  • Sbytanggal 30 Maret 2015 terhadap keputusan lelang sesuai denganSurat Laporan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 921IX / KC / ADK / 03 / 2015 tanggal 03 Maret 2015 yangditerima oleh Para Pelawan YANG SAMAPAI SAAT INI PROSESPERSIDANGAN MASIH BERJALAN ;untuk selanjutnya pada tanggal 04 September 2015 Para Pelawanmendapat Surat Relaas Panggilan Aanmaning Nomor : 20 / EKS /2015 / PN. Sby jo Nomor : 624 / Pdt. G/ 2012 / PN.
    Sukomanunggal Kota Surabaya atas Keputusan Lelang No. 092 /2015 sesuai dengan Relaas Panggilan Aanmaning tanggal 04 September2015 sampai adanya keputusan yang tetap atas gugatan perdata NomorPerkara : 267 / Pdt.G / 2015/ PN. Sby tanggal 30 Maret 2015 ;5. Memerintahkan Kepada Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan.6.
    untuk mengosongkan tanah danbangunan Serifikat Hak Milik No.3058 dan telah dicatat dalam beritaacara Aanmaning yang disebutkan Aanmaning berdasarkan GroseAkta risalah lelang No.092/2015 teratnggal 18 Pebruari 2015,sehingga No.20/Eks/2015/PN.Sby jo No.624/Pdt.G/2012/PN.Sbyadalah kesalahan ketik dari Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya danhal tersebut tidak pernah dibantah oleh Pelawan dan atau kuasahukumnya pada saat diberi Aanmaning dan sudah dicatat dalamberita acra Aanmaning, shingga panggilannya
    Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan PenggugatRekonpensi kemudian menerbitkan Penetapan EksekusiNo.38/Eks/2015/PN.Sby, tertanggal 21 Mei 2015 dan kemudianmelakukan peneguran (Aanmaning) kepada penghuni Sertifikat hak MilikNo.3058 dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut ;5.
    Sukomanunggal Kota Surabaya atas Keputusan Lelang No. 092/ 2015 sesuai dengan Relaas Panggilan Aanmaning tanggal 04 September 2015sampai adanya keputusan yang tetap atas gugatan perdata Nomor Perkara :267 / Pdt. G / 2015 / PN. Sby tanggal 30 Maret 2015Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan Tertanggal 13 Januari2016, Terlawan mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3108 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Nopember 2014 — CV. DELIMA JAYA, DKK VS PT. Bank UOB Indonesia, DK
5338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3108 K/Pdt/201313.Bahwa baik sita eksekusi maupun teguran (aanmaning) sebagaimanatertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Padt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15Maret 2012 tentang Teguran (aanmaning) adalah tidak tepat dan tidakcermat mengingat para pihak in casu Para Pembantah dan Terbantah telahmemilih akibat huKum di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana
    Dengandemikian baik Para Pembantah maupun Terbantah hanya memilin segalaakibat hukum yang timbul dari Hak Tanggungan tersebut di PengadilanNegeri Cibinong dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili sita eksekusi dan teguran(aanmaning) terhadap hak Tanggungan Nomor Nomor 65/2007 tanggal 14November 2007, Nomor 64/2007 tanggal 14 Novemver 2007, Nomor63/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 66/2007 tanggal 14 November2007, sebagaimana tertuang dalam Penetapan
    Ketua Pengadilan NegeriBogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 dantertanggal 15 Maret 2012 tentang sita eksekusi dan Teguran (aanmaning);15.Bahwa disamping itu, Terbantah telah melakukan gugatan terhadap ParaPembantah di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsebagaimana register perkara Nomor 46/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst danatas perkara a quo telah diputus dalam pemeriksaan kasasi di MahkamahAgung Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 782 K/Pdt.Sus
    Nomor 2792/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 66/2007;Yang mana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BogorNomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 dan tanggal26 April 2012 tentang aanmaning dan sita eksekusi;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15Maret 2012 tentang Sita Eksekusi
    dan Teguran (aanmaning) tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan batal sita eksekusi dan teguran (aanmaning) sebagaimanatertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Padt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15Maret 2012 tentang Teguran (aanmaning);Menyatakan putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada banding dan kasasi;Menghukum Terbantah