Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN TUAL Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tul
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
FRANCISCUS SETITIT, S.Sos
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Tual Cq.Pokja Pekerjaan Konstruksi
2.Kepala Dinas kesehatan Kota Tual
3.PPK Pembangunan Puskesmas Ohoitahit Dunas Kesehatan Kota Tual
4.HARTONO HONGGANA alias Bos Hok
9940
  • .;: Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;: Jalan SoekarnoHatta No.01, Kelurahan Lodal El,Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;: NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H., M.H.;: Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;: Jalan SoekarnoHatta No.01, Kelurahan Lodal El,Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;Berdasarkan surat kuasa Nomor 181/1295, tanggal 9 Desember 2019;4. HARTONO HONGANDA Alias Bos HOK, Tempat Lahir di Ambon, Tanggal13 April 1964, beralamat di Jin.
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 44/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M,Si
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TUAL Diwakili Oleh : RINI ATBAR SH
6617
  • NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H., Staf BagianHukum dan HAM Setda Kota Tual:;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat pada Kantor Pemerintah KotaTual, Jalan Soekarno Hatta Nomor 01 Tual;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;halaman 1 dari 8 halaman. Putusan 44/B/2020/PTTUN Mks.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 44/Pen/2020/PTTUN Mks.
Register : 11-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 87/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 4 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9437
  • ., Jabatan Staf BagianHukum dan HAM Setda Kota Tual;8.NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H., M.H., JabatanStaf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kota Tual, beralamat di Jl.SoekarnoHatta No.01, Kota Tual, Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATI/TERBANDING ;;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca::1.
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Tul
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
FRANCISKUS SETITIT, S.Sos
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Maluku cq Gubernur Maluku cq Pemerintah Kota Tual cq Walikota Tual cq.Pokja Pekerjaan Konstruksi
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Maluku cq Gubernur Maluku cq Pemerintah Kota Tual cq Walikota Tual cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tual
3.Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Maluku cq Gubernur Maluku cq Pemerintah Kota Tual cq Walikota Tual cq PPK Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Tual Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan
4.Muhammad Rizal Analessy
24227
  • Hukum Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualMARLIAH, S.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualJANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualNUR AYNI YAMLEAN, S.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualNURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H., M.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 Tualberdasarkan surat kuasa Nomor. 180/1374, tanggal
Register : 19-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Tul
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
FRANCISKUS SETITIT, S.Sos
Tergugat:
1.I. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Maluku Cq Gubernur Maluku Cq Pemerintah Kota Tual Cq Walikota Tual Cq Cq Pokja Pekerjaan Konstruksi
2.II. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Maluku Cq Gubernur Maluku Cq Pemerintah Kota Tual Cq Walikota Tual Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual
3.III. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Maluku Cq Gubernur Maluku Cq Pemerintah Kota Tual Cq Walikota Tual Cq PPK Pembangunan Puskes Ohoitahit
4.HARTONO HONGGANA alias Bos Hok
18268
  • Hukum Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualMARLIAH, S.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualJANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualNUR AYNI YAMLEAN, S.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 TualNURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H., M.H.Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota TualJalan Soekarno Hatta Nomor 01 Tualberdasarkan surat kuasa Nomor: 180/58, tanggal
Register : 06-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
207173
  • Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
    Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT,S.H.;Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAMSetda Kota Tual pada KantorPemerintah Kota Tual;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Lolos Dismissal;.