Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-10-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2014 — JAMBI AGROWIJAYA;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4726
  • JAMBI AGROWIJAYA;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    JAMBI AGROWIJAYA, Perseroan Terbatas berbadanhukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 21tanggal 15 Nopember 1989, dengan perubahan terakhirberdasarkan Akta No.21 tanggal 19 April 2012, diwakili olehEDY SUKAMTO, Kewarganegaraan Indonesia, dalamjabatannya selaku Direktur, beralamat di Bakrie TowerLt.1819 Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. RasunaSaid Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta dan Kantor Jambi diJalan Kol.Pol. M. Thaher No.1A2A Tambak Sari, JambiSelatan.
    JAMBI AGROWIJAYA danKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, tertanggal 1 April 2014, danditerima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negarapada persidangan tanggal 2 April 2014; . Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan tertanggal 22 Mei 2014, yang diterima oleh MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padapersidangan tanggal 22 Mei 2014, Tentang PencabutanGugatan Tata Usaha Negara Nomor : 191/G/2013/PTUN.
Register : 30-04-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srl
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
184246
  • Jambi Agrowijaya, selanjutnya pada bukti surattersebut diberi tanda TI.1;2. Fotocopi dari fotocopi Surat Pemberian Ijin Peralihan Hak GunaUsaha No. 709/19.1/III/2018 tertanggal 05 Maret 2018 yang diterbitkanoleh Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandaTI.2;3.
    Mentawak Yang DilepaskanGunaPeruntukan Perkebunan PT.Jambi Agrowijaya, sebagai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan474/KPTSII/1994 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yangTerletak di Kelompok Hutan S. Air Hitam dan S. Mentawak, KabupatenDaerah tingkat Il Sarolangun Bangko, Propinsi Daerah Tingkat Jambiseluas 11.740 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Hektar, UntukUsaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.
    Jambi Agrowijaya yang tandatanganioleh Panitia Tata batas dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanantertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberitanda TII.5B;Menimbang, bahwa buktibukti Tergugat II tersebut telah dicocokandengan asli dan copynya serta bermaterai secukupnya;Menimbang, bahwa Tergugat Ill mengajukan bukti surat sebagaiberikut:1. Fotocopi dari fotocopi Surat Keputusan.
    AgroWijaya terletak di desa mentawak baru, pematang kabau, jernih danpangkal bulian (dahulu Kecamatan Pauh), Kabupaten Sarolangun (dahuluKabupaten Sarolangun Bangko) Provinsi Jambi, selanjutnya pada buktisurat tersebut diberi tanda TIII.1;2. Fotocopi dari fotocopi Surat Keputusan.
    Jambi Agrowijaya kepada PT.Primatama Kreasimas, terletak di Desa Mentawak Baru, Kec. Air Hitam(dahulu Kec. Pauh), Kab. Sarolangun (dahulu Kab. Sarolangun Bangko),Provinsi Jambi, selanjutnya pada bukti Surat tersebut diberi tanda TIII.3;4. Fotocopi dari fotocopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 07 DesaMentawak Baru atas nama pemegang Hak PT. Primatama Kreasimas,selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII.4;5.
Register : 22-06-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 102 / Pid.B / 2016 / PN Srl
Tanggal 9 Agustus 2016 — DEPISA Als Dev Bin MAT DANI Z, MARJOHAN Als JOHAN Bin TARMIZI dan SAIPUL MUSLIM Bin NAHIBAN
7545
  • Jambi AgroWijaya (JAW) tersebut kemudian buah sawit tersebut di naikkankedalam Bak Mobil dengan Menggunakan 2 (dua) Buah Tojok. Bahwa, terdakwa, terdakwa Saipul Muslim Als. Sai Bin Nahiban,terdakwa Marjohan Als. Johan dan Sdr. Dedi (DPO) tidak memilikikebun sawit di sekitar buah sawit yang diambil tersebut dan mengambilBuah sawit Milik PT. JAW tidak meminta izin terlebih dahulu.
    Jambi AgroWijaya (JAW) tersebut kemudian buah sawit tersebut di naikkankedalam Bak Mobil dengan Menggunakan 2 (dua) Buah Tojok. Bahwa, terdakwa berperan menaikkan tumpukan buah sawit yang adadi TPH dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwaDepisa Als. Dep Bin Mat Dani Z dan Sdr. Dedi (Dpo) berperanmenaikkan tumpukan buah sawit dari TPH (Tempat PenyimpananHasil) kedalam bak mobil Carry Pick Up warna hitam denganmenggunakan tojok dan terdakwa Marjohan Als.
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 28/Pid.B/2015/PN Srl
Tanggal 12 Mei 2015 — JHON HERMANSYAH Als JON Bin AHMAD.
4731
  • Jambi AgroWijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;e Bahwa pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT.
    Jambi AgroWijaya dan diantara Terdakwa, Rahman dan Suhai mencari dan memanen sendirisendiri buahsawit di areal tersebut dan dengan menggunakan dodos masingmasing, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
Register : 09-06-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mrh
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.JARKUNI
2.H. NEMAR
Tergugat:
PT BARITO PUTRA PLANTATION
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Prov Kalsel Cq Bupati Barito Kuala
10237
  • Hal tersebut dapat terlinat dari bukti P5, yang dalam point2 (a) telah nyata Pemerintah telah memberikan HGU dan Izin Usaha padatahun 1999 kepada PT Banjarmasin Agrowijaya Mandiri (PT BAM) di lokasiobjek sengketa, sebelum Tergugat menguasai objek sengketa.Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Mahdi dan saksiRahmadi yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa objeksengketa ditumbuhi oleh galam liar yang bukan ditanam sendiri sejak lama.Halaman 54 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN