1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( APIK VERIK SETIAWAN bin NUROSO ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( WINA TAMARA binti NANANG AGUNG.H ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun pernikahandilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : SUTADJI,dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama JOKO NUR CAHYO danRISKI AGUNG.H dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunal;.

Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanyamemeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenanganpengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturanyang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karena kewenanganmenguji peraturan dibawah undangundang terhadap undangundangadalah kewenangan Mahkamah Agung.h

CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku.Sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksa danmemutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajak untuk mengujisebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karena kewenangan menguji peraturan dibawah undangundang terhadapundangundang adalah kewenangan Mahkamah Agung.h

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksadan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajakuntuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap UndangUndang, karena kewenangan menguji peraturandibawah UndangUndang terhadap undangundang adalah kewenanganMahkamah Agung.h

Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanyamemeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenanganpengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturanyang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karena kewenanganmenguji peraturan dibawah undangundang terhadap undangundangadalah kewenangan Mahkamah Agung.h

CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanyamemeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenanganpengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturanyang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karenakewenangan menguji peraturan dibawah undangundang terhadapundangundang adalah kewenangan Mahkamah Agung.h

Putusan Nomor 612/B/PK/PJK/2015.kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksadan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajakuntuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggidan/atau terhadap undangundang, karena kewenangan menguji peraturandibawah undangundang terhadap undangundang adalah kewenanganMahkamah Agung.h.

Putusan Nomor 282/B/PK/PJK/2016undangundang terhadap undangundang adalah kewenanganMahkamah Agung.h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dantidak cermat dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya,sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan Putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patutuntuk dibatalkan.3.

,Ms.c, Ketua) Mahkamah Agung.H.,M.Hum. Hakimidang terbuka untukim Anggota Majelishgganti dengan tidako, S.H.,M.Scigganti,5.H.,M.Hum Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.a.n. Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara35Halaman 35 dari 33 halaman. Putusan Nomor 689/B/PK/PJK/2013

Pengadilan Pajak.4) Bahwa berdasarkan uraian hasil evaluasi tersebut diatas, makaputusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPK berupa Koreksi Peredaran Usaha atas PEB Nomor 092041 di dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52517/PP/M.XIB/15/2014, tidaksesuai dengan bukti dan fakta yang ada serta tidak sesuai denganketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diusulkanuntuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.H

Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanyamemeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak adakewenangan pengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturanterhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karena kewenanganmenguji peraturan dibawah undangundang terhadap undangundang adalah kewenangan Mahkamah Agung.h

Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanyamemeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak adakewenangan pengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturanterhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karena kewenanganmenguji peraturan dibawah undangundang terhadap undangundang adalah kewenangan Mahkamah Agung.h

terakhir denganHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1155 B/PK/PJK/2014Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanyamemeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenanganpengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturanyang lebih tinggi dan/atau terhadap undangundang, karenakewenangan menguji peraturan dibawah undangundang terhadapundangundang adalah kewenangan Mahkamah Agung.h

oleh karena Andi Hamzah telah menggadaikan tambak/ obyeksengketa poin 4.4 kepada YAMMANG selama 4 tahun dan sampaisekarang belum menebusnya seharusnya akan tetapi di tebus olehHariyanti, Maka seharusnya hasil gadai tersebut di jadilan obyeksengketa pula serta seharusnya YAMMANG dan HARIANTI,SE.dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena mereka semua tersebutberhak menguasai dan memiliki terhadap obyek sengketasebagaimana ketentuan hukum acara Perdata serta ketentuanhukum Yurisprudensi Mahkamah Agung.h

Keb,merupakan celana dalam yang digunakan oleh Saksi4 saatdilakukan penggerebekan oleh Saksi1.g. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna abuabuNopol KB 1656 El milik Peltu Ricson Ronatal Simanjuntak,merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi4saat mendatangi hotel Agung.h. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota AvanzaNopol KB 1656 El milik Peltu Ricson Ronatal Simanjuntak,merupakan kunci mobil yang Terdakwa dan Saksi4 gunakanmendatangi hotel Agung.i. 1 (Satu) lembar

Mengadvokasi kasus anggota ditingkat Mahkamah Agung.h. Dalam kondisi tertentu dan atas permintaan perangkat organisasidibawahnya, dapat mengadvokasi kasus anggota pada prosesbipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial.i. Menyusun kurikulum, silabus dan modul pendidikan dan pelatihansebagai standar nasional SP KEP SPSI serta melaksanakanpendidikan dan pelatihan training of trainer bagi perangkatorganisasi.j.