ALAM

PENETAPANNomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikutdibawah ini dalam perkara permohonan :ALAM : Lahir di Sinjai tanggal 12 Maret 1987, Jenis kelamin Lakilaki,Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jenna, Desa Polewali Kec.

Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 272/14/XV2008 tanggal 16 November2008 atas nama Alam dan RAHMAWATY SAYIU, diberi tanda P2;3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7307021203870003 tanggal 15Februari 2013 atas nama ALAM diberi tanda P3;4.

Foto copy Kartu Keluarga No :7307021807120003 tanggal 04092012 atasnama Kepala Keluarga ALAM, diberi tanda P4;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut diatas telah diteliti dengancara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberimaterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadapsuratsurat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat, Pemohon diPersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannyamasing

No,5 tahun1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsurunsur tindakpidananya adalah sebagai berikut :3)1 Unsur: Barang siapa ;2.

Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam serta pasal pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentangKitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta pasal pasal dari peraturan Perundangan yangberkaitan dengan perkara ini .1. Menyatakan bahwa terdakwa SUGIONO Bin PONIMAN tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana? Mengambil atau memiliki telur penyuatau sarang satwa yang dilindungi 2..

atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menangkap, melukai,Halaman 3 dari 11 halaman putusanNo.145/PID/2013/PT.BTNmembunuh, menyimpan, memiliki, .memelihara, mengangkut danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dimanakegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan danzona lain dari taman nasional, taman nasional, taman hutan raya dan tamanwisata alam

Tindakan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa saat mengambil troka(Susu bundar/ tutumpengan) di perairan Batu Hideung Cemara.eoneennen= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya joPasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan pemerintah No. 07 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUWHIPIDaNA

Hiandeuleum Kab.Pandeglang dengan titik koordinat E 105 26' 15.2" S. 06 45' 05.7" atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwayang dilindungi dalam keadaan mati, dimana kegiatan yang dilakukan tidaksesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional,taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

Menyatakan terdakwa JAMSA bin SABAN secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Menangkap, Membunuh,Menyimpan dan Mengangkut Satwa yang Dilindungi Dalam KeadaanHidup yang Tidak sesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dariTaman Nasional sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umummelanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan

Pasal 33 ayat( 3 ) jo.Pasal 40 ayat (2 )UndangUndang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya jo. Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf a dan ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo. Pasal 55 ayat ( 1) ke1 KUHPidana ; Subsidair : Pasal 21 ayat (2) huruf b jo. Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya jo.

No : PDM. 76/ K.Bahi/ 10/2010.Bahwa ia terdakwa ABIMELEK TANGMAU Alias MELEK dan IBATANGKO (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2010bertempat di hutan Lipeba, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut,Kabupaten Alor yang termasuk dalam wilayah kawasan Hutan Konservasi SumberDaya Alam Taman Wisata Tuti Adagae atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Kalabahi,telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kegiatan yangdapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam denganmenebang 4 (empat) pohon yang terdiri dari 3 (tiga) pohon jenis kayu merah dan 1(satu) pohon jenis pohon bunga terputar dikawasan Hutan Konservasi SumberDaya Alam Taman Wisata Tuti Adagae, yang mana perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat

Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadapkeutuhan kawasan alam.4.

Kemudian dijadikan balok sebanyak 17 (tujuh belas)batang dengan tujuan untuk membangun rumahnya.Menimbang bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja telahterpenuhiUnsur melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadapkeutuhan Kawasan Suaka AlamMenimbang bahwa yang dimaksud perubahan terhadap keutuhanKawasan Suaka Alam weliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luaskawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan

keterangan terdakwa telah menebang kayu tanpa izin di hutan Lipeba,Desa Ar Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor yang termasukdalam wilayah Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Taman WisataTuti Adegae berdasarkan Peta Tata Batas Hutan Taman Wisata Tuti Adegae yangtelah ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I.

Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUABahwa para terdakwa MISRAN bersama terdakwa II IMAM SUHADI danterdakwa III MASHUD!

Dimana dapatmengetahuinya melalui tanda batas yang menunjukkan bahwa suatu kawasanadalah kawasan hutan lindung, biasanya berbentuk papan bertulisan TamanNasional Bali Barat dan ada juga pal batas;Bahwa Pemerintah telah mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dansudah menetapkan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sebagai tempat dan upayauntuk pelestarian sumber daya alam melalui konservasi yang melibatkankerjasama antara masyarakat dan pemerintah berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor

Pasal 33 ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yangunsurunsurnya sebagai berikut:1. Barang siapa;2.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang tidak sesuai denganfungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya,dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 33 ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIDI LIMATIM ALAM;

./2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI LIMATIM ALAM, tempat tinggal di Dusun Puhti , RT 04RW 01, Puhti Karangjati, Ngawi, Jawa Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111722.99/2017/

Putusan Nomor 3171/B/PK/Pjk/2018Pajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan TidakDapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 Nomor 00091/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atasnama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.Puhti l, RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Lees1.3.1.4.Atau:Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S697/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangPengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar tentang PemberitahuanPermohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor00091/207/11/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama DidiLimatim Alam

, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.Puhti l, RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2011 Nomor 00091/207/11/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000,beralamat di Dsn.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIDI LIMATIM ALAM

./2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI LIMATIM ALAM, tempat tinggal di Dusun Puhti , RT 04RW 01, Puhti Karangjati, Ngawi, Jawa Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111715.99/2017/

Putusan Nomor 3167/B/PK/Pjk/2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan PermohonanTidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00075/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas namaDidi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.

7.1.7.2.7.3.7.4.Atau:Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S704/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangPengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar tentang PemberitahuanPermohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00075/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama Didi Limatim Alam

Puhti , RT 04 RW01, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2010 Nomor 00075/207/10/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000,beralamat di Dsn.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIDI LIMATIM ALAM

./2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI LIMATIM ALAM, tempat tinggal di Dusun Puhti , RT 04RW 01, Puhti Karangjati, Ngawi, Jawa Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111718.99/2017/

Putusan Nomor 3168/B/PK/Pjk/2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan PermohonanTidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor 00078/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015,atas nama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat diDsn.

Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;7.2.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS728/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang PengembalianPermohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yangTidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak DapatDiproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor 00078/207/10/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam

Puhti , RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;7.3.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor 00078/207/10/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000,beralamat di Dsn.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIDI LIMATIM ALAM;

./2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI LIMATIM ALAM, tempat tinggal di Dusun Puhti , RT 04RW 01, Puhti Karangjati, Ngawi, Jawa Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111719.99/2017/

Putusan Nomor 3169/B/PK/Pjk/2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan PermohonanTidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00079/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atasnama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.Puhti l, RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

7.1,7.2.7.3.14,Atau:Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S727/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangPengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak Yang Tidak Benar tentang PemberitahuanPermohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00079/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama DidiLimatim Alam

, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.Puhti l, RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor 00079/207/10/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000,beralamat di Dsn.

Alam Wilayah Kediri denganmenyebutkan jenis satwa yang akan ditangkarkan / dimiliki dalam proposalpengajuan, setelah disetujui surat ijin penangkaran bagi calon penangkar/pemilik maka petugas Konservasi Sumber Daya Alam mengecek lokasi tempatpenangkaran mengenai kelayakan penangkaran tersebut serta calon penangkarterlebih dahulu ijin lingkungan, Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa dalammemiliki maupun memelihara satwa yang dilindungi haruslah memperoleh ijindari yang berwenang namun hal tersebut

tidak dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ekosistem alam menjadi terganggudan mengakibatkan kepunahan satwa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 (2) jo Pasal 21 (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa HERMAN BUDIONO BUDI SANTOSO, pada waktudan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, karenakelalaiannya telah menyimpan, memiliki, memelihara satwa yangdilindungi

Alam Wilayah Kediri denganmenyebutkan jenis satwa yang akan ditangkarkan / dimiliki dalam proposalpengajuan, setelah disetujui surat ijin penangkaran bagi calonpenangkar/pemilik maka petugas Konservasi Sumber Daya Alam mengeceklokasi tempat penangkaran mengenai kelayakan penangkaran tersebut sertacalon penangkar terlebih dahulu ijin lingkungan, Terdakwa tidak mengetahuibahwa dalam memiliki maupun memelihara satwa yang dilindungi haruslahmemperoleh ijin dari yang berwenang sehingga hal tersebut tidak

Bahwa akibat perouatan Terdakwa ekosistem alam menjaditerganggu dan mengakibatkan kepunahan satwa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 (4) jo Pasal 21 (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKediri tanggal 30 Desember 2008 sebagai berikut :Hal.3 dari 10 hal. Put. No.1084 K/PID.SUS/2009.

Menyatakan Barang bukti berupa 4 (empat) ekor buaya muara dan 1(satu) ekor burung Kasuari dikembalikan kepada badan KonservasiSumber Daya Alam;. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkarasebesar Rp 3000.

Menyatakan Terdakwa ALAM BIN M.SALEH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah pertikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAM BIN M.SALEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;--------------------------------3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;----------------------4. Menyatakan barang bukti berupa :--------------------------- 1 (satu) eks sertifkat hak milik Nomor: 206 denga Nomor Seri 01-09-03-17-1-00206 atas nama pemilik Kp.Bale Atu. Dikembalikan kepada Kp. Bale Atu melalui Marwan Daudi;-----5.

ALAM BIN M.SALEH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAme Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini,dalam perkara Terdakwa: 7 77 r rrr rrrNama Lengkap : ALAM BIN M.SALEH.Tempat Lahir : Bale AtuUmur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 07 Oktober 1963.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Kp. Bale Atu Kec.

PEKR : PDM02/Oharda/RDL/02/2014,tanggal 04 Februari 2014 ; 773737 375555 r rrr rnSoe Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;soso Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatuyang terjadi di persidangan; 7777 377555555SS Se Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari JaksaPenuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar memutuskan: 777777777 7773555555575 5577771.Menyatakan Terdakwa ALAM BIN M.SALEH

atauorang lain dengan melawan hak menjual, menukar, ataumenjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalammemakai tanah pemerintah atau tanah pertikulir atausesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanahtempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu,sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhakatau turut berhak atas barang itu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidanasebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. ;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAM

Menyatakan Terdakwa ALAM BIN M.SALEH Tidak terbuktiSecara Sah dan menyakinkan besalah melakukan TindakPidana Sebagaimana yang diatur dan diancam melanggarPasal 385 Ayat (1) KUHP ;=3H Heese eee2. Menyatakan Terdakwa Alam Bin M.Saleh bebas,atau setidaktidaknya lepas dari segala Dakwaan Tuntutan Hukum (Onslag3. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;3

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIDI LIMATIM ALAM;

./2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI LIMATIM ALAM, tempat tinggal di Dusun Puhti , RT 04RW 01, Puhti Karangjati, Ngawi, Jawa Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111721.99/2017/

Putusan Nomor 31 70/B/PK/Pjk/2018Pajak Yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan TidakDapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00081/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atasnama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.Puhti l, RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali:1.2.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS725/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang PengembalianPermohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yangTidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak DapatDiproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00081/207/10/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam

Puhti , RT 04 RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00081/207/10/646/15 tanggal 26 Maret2015, atas nama Didi Limatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000,beralamat di Dsn.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIDI LIMATIM ALAM;

3451/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2389/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI LIMATIM ALAM

Putusan Nomor 3451/B/PK/Pjk/2019Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat KetetapanPajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak DapatDiproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00077/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama Didi Limatim Alam,NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.

.Atau:Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal PajakNomor: S705/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangPengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar tentang PemberitahuanPermohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00077/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama DidiLimatin Alam

, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.Puhti RT.04 RW.01, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2010 Nomor 00077/207/10/646/15 tanggal 26Maret 2015, atas nama Didi Limatin Alam, NPWP07.121.482.9646.000, beralamat di Dsn.

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menyatakan Terdakwa IDRA JAYA Als IT bin ASNUL, terbuktibersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak PidanaMemelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup sebagaimanadiatur dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) butir a UndangundangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.2. Menjatuhkan oleh karena itu Terdakwa IDRA JAYA Als IT binASNUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selamaterdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.;3.

;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) butir a Undangundang Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. ;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberiketerangan, bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telahdidengar dipersidangan sebagai berikut;1.

dalam keadaan hidup Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) JoPasal 21 Ayat (2) butir a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bahwa, Ahli memiliki Sertifikasi atas keahlian yaitu :a. Sertifikat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanantanggal 30 Oktober 2001;b.

Sertifikat dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamDirektorat Konservasi Keanekaragaman hayati tentang BimbinganTehknis Review of Significant Trade Cites Species Appendik II, tanggal1113 Juni 2014;Halaman 5 dari Halaman 15 Putusan Nomor.38/Pid.B/LH/2018/PN TubDan saksi pernah menjadi saksi Ahli dalam perkara tindak pidanaKehutanan sesuai dengan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam kasus satwa yangdilindungi pada tahun 2013.

Pasal 21 Ayat(2) butir a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukumlainnya yang bersangkutan;MENGADILI;1.

Pasal 21 Ayat (2) huruf a UURI No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.

ataumembunuh satwa dan menjauhi lokasi terjeratnya satwa tersebut sampaimenunggu instruksi dan langkah apa yang akan dilakukan oleh tim evakuasidari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banda Aceh.

Pasal 21 Ayat (2) huruf d UURI No. 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa menerangkan telah benarbenar mengerti dan tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Taing Lubis, M.M. binti Machmud Lubis, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli sekarang bertugas sebagai Pengendali Ekosistem Hutan;Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN TknBahwa Ahli sudah sering menjadi Ahli dalam perkara tindak pidanaKonsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terjadi diberbagai daerah di daerah Prov.

Aceh Tengah yang diketahui Ahliberdasarkan informasi dari pihak BKSDA Resor Konservasi Wilayah VITakengon dan juga pemberitahuan dari Polres Aceh Tengah pada saat Ahlidimintai keterangan;Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menurut UU RI No. 5 Tahun1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannyadilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaandengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya, sedangkan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

Menyatakan mereka Terdakwa Achmad Mufti Ali bersalah melakukan tindakpidana Memperniagakan satwa yang dikindungi dalam keadaan matisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Ayat (2) huruf b Jo.Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, senagaimana dalam surat dakwaantunggal;2.

Urut 11 dan 43 LampiranPeraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf b jo 40 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau ekspsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi Azmal Rahardian, dibawah sumpah pada pokoknya

Urut 11 dan 43 LampiranPeraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf bJo. 40 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmeperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/LH/2018/PN BywMenimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salahsatu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secarautuh;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (5) satwa adalah semua jenissumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasl

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 21 Ayat (2) huruf b Jo. pasal 40 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam HayatiDan Ekosistemnya dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.