amandement No. 1 , Amandement No. 2 dan Amandement No. 3.Seluruhnya dibawa oleh perwakilan Terlawan yaitu Driss Belkady untukdi tanda tangani oleh Pelawan dan Pelawan Il pada hari yang sama yaitudi bulan Desember 2014 dan amandement amandement tersebut tidak diperlinatkan secara keseluruhan kepada Pelawan!

Amandement No. 2: Di tanda tangani oleh Pelawan selaku Penjual. Akan tetapiamandement tersebut tidak di tanda tangani oleh Analyn AlcantaraDe Guzman mewakili Terlawan . Sementara Analyn Alcantara DeGuzman yang mewakili Terlawan hingga saat ini tidak pernahbertemu dan berkomunikasi dengan Para Pelawan. Amandement tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 24tentang Pelepasan Hak Dan Amandement sebagaimana di atur dalamKontrak No. AMAGCBLP612 tanggal 14 Maret 2013. Halaman 6 dari 19 hal.

Putusan Nomor 57/Pdt/2017/PT TJK.11 Amandement tersebut seolaholah di tanda tangani pada tanggal .....Maret 2014. Amandement tersebut menghilangkan Pasal 13 tentang KeadaanKahar sebagaimana di atur dalam Kontrak No. AMAGCBLP612tanggal 14 Maret 2013.(iii).

Analyn Alcantara De Guzman yang mewakili Terlawan Tidak PernahBertemu Dan Berkomunikasi dengan Para Pelawan apalagi untukduduk bersama Pelawan dan Pelawan Ill untuk mensepakati danmenanda tangani amandement a quo. Amandement tersebut hanya di tanda tangani oleh Sepihak yaitu pihakPenjual (Pelawan l)..Bahwa Amandement No. 1, Amandement No. 2 dan Amandement No. 3.di tanda tangani oleh Pelawanl dan Pelawan Ill pada hari yang sama yaitubulan Desember 2014, di Bandara Adi Sumarmo di Surakarta.

Menyatakan Amandement no. 1 tertanggal 7 Mei 2013, Amandement No.2 tertanggal Maret 2014 dan Amandement No. 3 tertanggal 22Desember 2014 cacat hukum oleh karenanya harus di batalkan.8. Menyatakan Surat Kuasa MenjualL Nomor : 03 dan 04 tanggal 7 Januari2015 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Toto Susmono Hadi, S.H. M.H.(Terlawan IV) cacat hukum oleh karenanya harus di batalkan.9.

Amandement to DUG Settlement Agreement tanggal 23 April 2002.

Amandement to DUG Settlement Agreement tanggal 23 April 2002.("Perjanjian Amandement") Supplemental Agreement tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh danantara DUG dan Bank Danamon ("Perjanjian Supplement").Hal 13 dari 27 hal. Putusan No. 657/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.14Sedangkan dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolute yang didasarkanatas Perjanjian Settlement khususnya dalam butir 6.2 adalah tidak berdasar.Bahwa Tergugat mengutip butir 6.2.

Amandement to DUG Settlement Agreement tanggal 23 April 2002.("Perjanjian Amandement). Supplemental Agreement tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh danantara DUG dan Bank Danamon ("Perjanjian Supplement").Maka tentunya yang berwenang adalah Arbitrase, akan tetapi gugatan Penggugatini adalah gugatan wanprestasi yang salah satu tuntutannya adalah PembatalanPerjanjianPerjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu : DUG Settlement Agreement tanggal 21 Desember 2000.

Amandement to DUG Settlement Agreement tanggal 23 April 2002.("Perjanjian Amandemen").

shall be valid,unless in writing and signed by or on behalf of the Parties.3.2 Upon the effectiveness of this Amandement, all term an conditions setforts in DUG Settlement Agreement shall remain in take and enforceable,unless otherwise as amended hevein;Terjemahannya :3.2.

bunga pinjaman.bahwa Pemohon Banding menyatakan pada Risalah Pembahasan dan padatingkat Keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan sepenuhnya suratperjanjian hutang tersebut dan amendmentnya mulai dari pertama sampaidengan amandemen ketiga dan biaya bunga tersebut terkait dengan biayauntuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengahasilan sebagaimanadimaksud Pasal 6 UndangUndang Pajak Penghasilan.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupaIntercompany Loan Agreement, first amandement

, second amandement, thirdamandement, bukti penyerahan dokumen saat pemeriksaan danbuktipenyerahan dokumen pada saat keberatan.bahwa berdasarkan bukti penyerahan dokumen saat pemeriksaan dan buktipenyerahan dokumen pada saat keberatan Majelis berpendapat PemohonBanding dapat menunjukkan bukti Intercompany Loan Agreement, firstamandement, second amandement, third amandement pada saat pemeriksaandan keberatan sehingga Majelis berkesimpulan biaya bunga tersebut terkaitdengan biaya untuk mendapatkan,

sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Maret 2010sebesar Rp43.097.813,00 yaitu: Bahwa berdasarkan dokumen short term loan agreement dantotal loan and Schedule of Payment yang diberikan baik padasaat pemeriksaan jumlah pinjaman yang diberikan oleh SaidBawazir Trading Corp adalah sebesar USD6.000.000,00,sehingga bunga yang dibayar terkait pinjaman tersebut adalahsebesar Rp457.042.470; Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembalibaru menyerahkan amandement

dibayar terkaitpinjaman adalah sebesar Rp302.323.458;Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat 4 UndangUndang KUP;Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yangtidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data daninformasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi,atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalampenyelesaian keberatannya;Bahwa oleh karena dokumen Amandement

Bahwa Amandement of Short Term Loan Agreement danTotal Loan and Schedule of Payment baru diserahkan olehTermohon PK pada saat keberatan, sehingga berdasarkanPasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP Amandement ofShort Term Loan Agreement dan Total Loan and Scheduleof Payment tidak dapat dipertimbangkan pada saatkeberatan;ii. Bahwa pengadilan pajak sebagai badan peradilan hukumtingkat lebih lanjut dari proses keberatan seharusnya jugaHalaman 14 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1439/B/PK/PJK/2016tidak mempertimbangkan Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment,karena maksud dari adanya ketentuan Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP adalah memberikan kepastian hukumatas surat ketetapan pajak/Surat Keputusan Keberatanyang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sehubungan dengan adanya koreksi;ili.

Putusan Nomor 1439/B/PK/PJK/2016terikat dengan perikatan hukum dan Amandement Short Term Agreementtanggal 29 Desember 2009, sehingga kewajiban membayar pajak atasmerupakan hak pemajakan dari Kerajaan Saudi Arabia, dan oleh karenanyakoreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UndangUndang KUP;b.

Putusan Nomor 1440/B/PK/PJK/20161.2.1.3,74.7.5.7.6.yang dibayar terkait pinjaman tersebut adalah sebesarRp457.042.470,00;Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) baru menyerahkan Amandement ofShrot Term Loan Agreement dan Total Loan and Schedule ofPayment dan sesuai dengan amandement tersebut nilai pinjamanadalah sebesar USD4.421.520,00, sehingga bunga yang dibayarterkait pinjaman adalah sebesar Rp302.323.458 ,00;Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

KUP,dinyatakan:Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidakdiberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yangpada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihakketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa oleh karena dokumen Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment tidak diberikanTermohon

Bahwa Amandement of Short Term Loan Agreement danTotal Loan and Schedule of Payment baru diserahkan olehHalaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1440/B/PK/PJK/2016Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada saat keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat(4) UndangUndang KUP Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment tidakdapat dipertimbangkan pada saat keberatan;7.6.2.

Bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan hukumtingkat lebin lanjut dari proses keberatan seharusnya jugatidak mempertimbangkan Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment, karenamaksud dari adanya ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP adalah memberikan kepastian hukum atassurat ketetapan pajak/Surat Keputusan Keberatan yangditerbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) sehubungan dengan adanya koreksi;7.6.3.

Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa PajakDesember 2010 sebesar Rp7.452.858,00 yaitu:Bahwa berdasarkan dokumen shrot term loan agreement dan totalloan and Schedule of Payment yang diberikan baik pada saatpemeriksaan jumlah pinjaman yang diberika oleh Said Bawazir TradingCorp adalah sebesar USD6.000.000,00, sehingga bunga yang dibayarterkait pinjaman tersebut adalah sebesar Rp457.042.470;Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) baru menyerahkan amandement

of shrot term loanagreement dan total loan and Schedule of Payment dan sesuaidengan amandement tersebut nilai pinjaman adalah sebesarUSD4.421.520,00, sehingga bunga yang dibayar terkait pinjamanadalah sebesar Rp302.323.458;Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP:Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidakdiberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang padasaat pemeriksaan belum diperoleh Wajib

Pajak dari pihak ketiga,pembukuan,catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksudtidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa oleh karena dokumen Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment tidak diberikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatpemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak mempertimbangkannya dalam penyelesaian keberatan yangdiajukan

Bahwa Amandement of Short Term Loan Agreement dan TotalLoan and Schedule of Payment baru diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) pada saatkeberatan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP Amandement of Short Term Loan Agreement danTotal Loan and Schedule of Payment tidak dapat dipertimbangkanpada saat keberatan;b.

Bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan hukum tingkatlebin lanjut dari proses keberatan seharusnya juga tidakmempertimbangkan Amandement of Short Term Loan Agreementdan Total Loan and Schedule of Payment, karena maksud dariadanya ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP adalahmemberikan kepastian hukum atas surat ketetapan pajak/SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sehubungan dengan adanyakoreksi;c.

;Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) baru menyerahkan Amandement of Shrot TermLoan Agreement dan Total Loan and Schedule of Payment dan sesuaidengan amandement tersebut nilai pinjaman adalah sebesarUSD4.421.520,00, sehingga bunga yang dibayar terkait pinjamanadalah sebesar Rp302.323.458,00.

;wa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, dinyatakan:Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidakdiberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang padasaat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksudtidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa oleh karena dokumen Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total

Bahwa Amandement of Short Term Loan Agreement dan TotalLoan and Schedule of Payment baru diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) pada saatkeberatan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUPHalaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1450/B/PK/PJK/2016.8.Amandement of Short Term Loan Agreement dan Total Loanand Schedule of Payment tidak dapat dipertimbangkan padasaat keberatan;7.6.2.

Bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan hukumtingkat lebih lanjut dari proses keberatan seharusnya juga tidakmempertimbangkan Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment, karenamaksud dari adanya ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPadalah memberikan kepastian hukum atas surat ketetapanpajak/Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sehubungan dengan adanya koreksi;7.6.3.

Putusan Nomor 1450/B/PK/PJK/2016.terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo bunga pinjaman yangdibayarkan kepada Said Bawazier Trading Coorporation Saudi Arabia terikatdengan perikatan hukum dan Amandement Short Term Agreement tanggal29 Desember 2009, sehingga kewajiban membayar pajak atas merupakanhak pemajakan dari Kerajaan Saudi Arabia dan oleh karenanya koreksiTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdipertahankan

B10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret1983 perihal Permohonan Persetujuan Atas Naskah Perjanjian Kerjasama PN Tambang Batubaradengan Mobil Oil/Nissho Iwai;1 (satu) lembar fotokopi Amandement to Contract No.

J2/JI.DU/12/83 Betwen PT TambangBatubara Bukit Asam (Persero) and PT Berau Coal (Hereinafter referred to as the Amandement)tanggal 7 Oktober 1997;Terlampir dalam berkas perkara;Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.27/Pid/2010/PT.KT.Smda, tanggal 5 April 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan

B10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983perihal Permohonan Persetujuan Atas Naskah Perjanjian Kerjasama PN TambangBatubara dengan Mobil Oil/Nissho Iwai;1 (satu) lembar fotokopi Amandement to Contract No. J2/JI.DU/12/83Betwen PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) and PT Berau Coal(Hereinafter referred to as the Amandement) tanggal 7 Oktober 1997;Terlampir dalam berkas;Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepadaNegara;Hal. 6 dari 13 hal. Put.

satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral No. 178 K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April2005 tentang Penciutan Dan Perluasan Wilayah PerjanjianKerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam TahapKegiatan Produksi PT Berau Coal;e 1 (satu) lembar fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia No.B10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983 perihal PermohonanPersetujuan Atas Naskah Perjanjian Kerjasama PN TambangBatubara dengan Mobil Oil/Nissho Iwai;e 1 (satu) lembar fotokopi Amandement

J2/JI.DU/12/83 Betwen PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)and PT Berau Coal (Hereinafter referred to as the Amandement)tanggal 7 Oktober 1997;Terlampir dalam berkas perkara;Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkatkasasi ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 oleh H. M.

DasarPengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final MasaPajak Juni 2010 sebesar Rp38.889.971,00 yaitu : Bahwa berdasarkan dokumen short term loan agreement dan totalloan and Schedule of Payment yang diberikan baik pada saatpemeriksaan jumlah pinjaman yang diberika oleh Said BawazirTrading Corp adalah sebesar USD6.000.000,00, sehingga bungayang dibayar terkait pinjaman tersebut adalah sebesarRp457.042.470; Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) baru menyerahkan amandement

ofshrot term loan agreement dan total loan and Schedule ofPayment dan sesuai dengan amandement tersebut nilai pinjamanadalah sebesar USD4.421.520,00, sehingga bunga yang dibayarterkait pinjaman adalah sebesar Rp302.323.458; Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat 4 UU KUPWayjib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidakdiberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yangpada saat pemeriksaan belum diperoleh Wayib Pajak

dari pihakketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindimaksud tidak ~=dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya Bahwa oleh karena dokumen Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment tidakdiberikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1085 /B/PK/PJK/2015Banding) pada saat pemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal26A ayat(4) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) tidak mempertimbangkannya

agreement dan fotal loan and Scheduleof Payment yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), diperoleh cukup bukti bahwa koreksiyang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sudah tepat;Bahwa atas pendapat majelis yang membatalkan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) ataspengurang penghasilan bruto dari pos biaya bunga pinjamansebesar Rp(154.719.012,00), Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:a. bahwa Amandement

of Short Term Loan Agreement danTotal Loan and Schedule of Payment baru diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada saat keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat(4) UUKUP,Amandement of Short Term Loan Agreement danTotal Loan and Schedule of Payment tidak dapatdipertimbangkan pada saat keberatan;b. bahwa pengadilan pajak sebagai badan peradilan hukumtingkat lebih lanjut dari proses keberatan seharusnya jugatidak mempertimbangkan Amandement of Short Term LoanAgreement

., M.kn.Notaris di Bandar Lampung (Terlawan III) cacat hukum oleh karenanyaharus di batalkan;Menyatakan Amandement Nomor 1 tertanggal 7 Mei 2013,Amandement Nomor 2 tertanggal Maret 2014 dan AmandementNomor 3 tertanggal 22 Desember 2014 cacat hukum oleh karenanyaharus dibatalkan;Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 03 dan 04 tanggal 7 Januari2015 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Toto Susmono Hadi, S.H. M.H.

Tjktanggal 30 November 2015 cacat formal sehingga harus dibatalkan;Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 1tanggal 14 Maret 2013 yang di buat di hadapan ADIB SUJARWADI,S.H., Notaris di Surakarta cacat hukum oleh karenanya harusdibatalkan:Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2013 tanggal15 Maret 2013 yang di buat di hadapan Rahma Diyanti, S.H., M.kn.Notaris/PPAT di Bandar Lampung cacat hukum oleh karenanya harusdibatalkan:Menyatakan Amandement Nomor 1. tertanggal 7 Mei

2013,Amandement Nomor 2 tertanggal Maret 2014 dan AmandementNomor 3 tertanggal 22 Desember 2014 cacat hukum oleh karenanyaharus dibatalkan;Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 03 dan 04 tanggal 7 Januari2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Toto Susmono Hadi, S.H.

P 12.B)Fotocopy Amandement No to the Purchase Contract dated May 26th 2011tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer technologies Sdn Bhd(Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikutlampiranya , bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P 13.A)Fotocopy terjemahan Amandement No to the Purchase Contract dated May26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer technologies SdnBhd (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikutlampiranya, bukti

mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeteraisecukupnya (bukti P 13.B)Fotocopy Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra(Penggugat) berikut lampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (buktiP 14.A)Fotocopy terjemahan Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract datedMay 26th 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT SandhipalaArthaputra (Penggugat) berikut lampiranya, bukti mana telah

sesuai denganaslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P 14.B)2930313233343536a7Fotocopy Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th201lantara Muehlbauer technologies (Tergugat II) dengan PT SandhipalaArthaputra (Penggugat) berikut lampiranya , bukti mana telah bermeteraisecukupnya (bukti P 15.A)Fotocopy terjemahan Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract datedMay 26th 2011 antara Muehlbauer Technologies Sdn Bhd (Tergugat II) denganPT Sandhipala Arthaputra (Penggugat

No to the Purchase Contract dated 26 mei 2011 yangdibuat oleh penggugat dengan tergugat II pada tanggal 13 September 2011( Amandement 1 atas kontrak pembelian mesin tergugat II) beserta lampiranya ,bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II 5)Fotocopy Terjemahan Amandement No to the Purchase Contract dated 26 mei2011 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 13 September111213141516172011 (Amandement atas kontrak pembelian mesin Tergugat II) beserta lampiranya,bukti mana

Hal manadapat dilihat dalam pasal 2 Amandement No Tergugat I dan pasal 2 Amandement No1. Tergugat II yang menyatakan pembeli memberikan kontrak/dokumen kepadapenjual sebagai berikut : Kontrak antara pembeli dan semua anggota konsosrsium lainya yang bekerjasamasama secara menetap berdasarakan proyek E KTP (KTP Nasional) Kontrak antara konsorsium tersebut dan pemerintah Indonesia mengenaiproyekberikut : EKTP.

Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) baru menyerahkan Amandement of Shrot TermLoan Agreement dan Total Loan and Schedule of Payment dan sesuaidengan amandement tersebut nilai pinjaman adalah sebesarUSD4.421.520,00, sehingga bunga yang dibayar terkait pinjamanadalah sebesar Rp302.323.458,00.7.3.

Bahwa oleh karena dokumen Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment tidak diberikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatpemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakHalaman 11 dari 15 halaman.

Bahwa Amandement of Short Term Loan Agreement dan TotalLoan and Schedule of Payment baru diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) pada saatkeberatan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUPAmandement of Short Term Loan Agreement dan Total Loanand Schedule of Payment tidak dapat dipertimbangkan padasaat keberatan.7.6.2.

Bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan hukumtingkat lebih lanjut dari proses keberatan seharusnya juga tidakmempertimbangkan Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Payment, karenamaksud dari adanya ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPadalah memberikan kepastian hukum atas surat ketetapanpajak/Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sehubungan dengan adanya koreksi.7.6.3.

Amandement 2, pada tanggai 1 Maret 2012 ~ sebesarRp.12.979.749.618, (dua belas milyar Sembilan ratus tujuh puluhSembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratusdelapan belas rupiah);ll. Amandement 3, pada tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.3.700.000.000,(tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);Vv. Amandement 4, pada tanggai 8 Juni 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah);V.

Era Bangun Jaya PrposalNo.1201/EBJ/X1.2010, tertanggal 13 Desember 2010 ;asli, Letter of Acceptance (LOA) Ref.PPTBL/PLVERA/L001, dated 14" December 2010 ;: Foto copy, Amandement to Letter of Acceptance (LOA) for CivilWorks of 2x30 MW Coal fired Power Plant Project, TanjungRabalong, Indonesia Ref. No.

PPTBL/PLISITE/EBJ/L0020,tertanggal 1 Maret 2012 ;: Foto copy Amandement to Letter of Acceptance (LOA) for CivilWorks of 2x80 MW Coal Fired Power Plant Project, TanjungTabalong, Indonesia, tanggal 25 Juli 2012 ;Foto copy, Subcontract Agreement No.

PLIERA/SUBCON/ONSHORE006, tertanggal 14 Desember 2010 ;: Foto copy, Perjanjian Sub Kontrak (Perjanjian Sub Kontrak No.PLLERA/SUBCON/ ONSHORE006, yang diterjemhakan olehPenerjemah Resmi dan Tersumpah Anang Fachrudin ;sesuai asli, Amandement No.1 to SubcontractAgreement No. PLFHERA/SUBCON/ ONSHORE006,BetweenPT. PLI and PT.

EBJ for Civil Works, dated : December 2010 ;Amandement 2 to SubContract for Adjustment ofIndirect Cost and Price Escalation in View of Increased Volumeof Work, Ref No.PPTBL/PLVERA/006, tertanggal 8 Juni 2012 ;: Foto copy sesuai aslinya, Letter of Award (LOA) Supply ofConcrete for establishing of New Batching Plant for Concrete for3x18 MW Coal fired Stem Power Plant of PT.

Eadyra 181 antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa pada tanggal 4 September 2017, terjadi Amandement KontrakKerjasama Pemasangan Side Board BG.

Eadyra 181 tanggal 24 Juli 2017 ;Bahwa perubahan dalam Amandement Kontrak Kerjasama tersebut antaralain Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Pekerjaan, yang menyebutkan bahwa: Semula : pihak Kedua selaku kontraktor yang akan memasang dindingsideboard tongkang EA 181 sesuai dengan ukuran, jumlah, berat, danspesifikasi yang tertuang dalam penawaran kepada pihak Pertama(termasuk pemasangan pintu kiri dan kanan sideboard dengan kerangkapintu dari HBeam) ; Berubah menjadi : pihak Kedua selaku Kontraktor akan

Bahwa perubahan lain dalam Amandement Kontrak Kerjasama yaitu Pasal 4tentang Upah Kerja dan Sistem Pembayaran, yang menyebutkan bahwa: Semula : Jasa/ Upah kerja yang akan dibayarkan oleh pihak Pertamakepada pihak Kedua untuk pekerjaan pemasangan sideboard TongkangEadyra 181 adalah sebesar Rp. 950.000.000, Lumpsum ;Berubah menjadi Rp. 1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluhjuta rupiah) lumpsum, termasuk blasting serta pengecatan sideboarddan lambung tongkang serta pemasangan reeling Pintu sideboard

Eadyra 181 dimanaTergugat sebagai Pihak Pertama selaku Owner/Pemilik Tongkang danPenggugat sebagai Pihak Kedua selaku Kontraktor ;Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat butir 7 danseterusnya karena dalil tersebut tidak benar dengan fakta yang sesungguhnyaBahwa, pada Amandement Kontrak Kerja Sama yaitu Pasal 4 tentang UpahKerja dan Sistem Pembayaran menyebutkan : Semula : Jasa/Upah kerja untuk pekerjaan yang akan dibayarkan olehPihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk pekerjaan pemasangansideboard

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Pokok-Pokok Perjanjian Charter Pesawat (Head of Aircraft Charter Agreement) No.031/K/PRESDIR/PAS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen (Amandement) N0.1 tanggal 16 September 2016 dan Amandemen (Amandement

Menyatakan PokokPokok Perjanjian Charter Pesawat (Head of Aircraft CharterAgreement) No.031/K/PRESDIR/PAS/2016 tanggal 18 Agustus 2016sebagaimana telah diubah dengan Amandemen (Amandement) NO.1 tanggal 16September 2016 dan Amandemen (Amandement) No.2 tanggal 14 Oktober2016 adalah sah dan mengikat;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi)terhadap Penggugat;5.

Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/20153.5.3.3.5.4.3.03.5.6.amandement tersebut Nilai Pinjaman adalah sebesarUSD4.421.520,00, sehingga bunga yang dibayar terkaitpinjaman adalah sebesar Rp 302.323.458;Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat 4 UndangUndangKUP diatur Wajid Pajak yang mengungkapkanpembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saatpemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saatpemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihakketiga,

pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalampenyelesaian keberatannya;Bahwa oleh karena dokumen Amandement of Short TermLoan Agreement dan Total Loan and Schedule ofPayment tidak diberikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan,maka sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakmempertimbangkannya dalam penyelesaian keberatanyang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali

Agreement dan totalLoan and Schedule of Payment yang diperoleh dariTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), diperoleh cukup bukti bahwa koreksi yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sudah tepat;Bahwa atas pendapat majelis yang membatalkan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) ataspengurang penghasilan bruto dari pos biaya bungapinjaman sebesar Rp (154.719.012,00), PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatsebagai berikut:a) Bahwa Amandement

Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2015(semula Pemohon Banding) pada saat keberatan,sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP Amandement of Short Term LoanAgreement dan Total Loan and Schedule of Paymenttidak dapat dipertimbangkan pada saat keberatan;b) Bahwa pengadilan pajak sebagai badan peradilanhukum tingkat lebih lanjut dari proses keberatanseharusnya juga tidak mempertimbangkanAmandement of Short Term Loan Agreement dan TotalLoan and Schedule of Payment, karena maksud dariadanya ketentuan

Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH AwalSiklus Ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 OK (18 Maret2011);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 OK (18 Maret 2011);Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 OK (8 Agustus 2011);.

C 905608 (1 Februari 2012)2 Berita Acara Tahun 2011Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH AwalSiklus Ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 OK (18 Maret2011)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 OK (18 Maret 2011)Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 OK (8 Agustus 2011)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus KeenamPematang

Green PlanetIndonesia (RICKS Y PREMATURI selaku Direktur ).17.1 (satu) bundel Amandement No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198)tanggal 25 Februari 2011, yg ditanda tangani antara (Budianto Renyut(GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia(RICKSY PREMATURI selaku Direktur).18.1 (satu) bundel Kontrak JasaJasa No.

Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur ).20.1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861OK (C124277)Maret 2010;21.1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861OK (C 124277)tanggal 31 Maret 2011;22.1 (satu) bundel Kontrak JasaJasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1September 2011 yaitu JasaJasa untuk Operasional, Pemeliharaan danPengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditanda tangani antaraPT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH(General Manager SLS) dengan PT.

Bukti TIII2b: Terjemahan Tersumpah Novation and Amendment Agreement(Perjanjian Novasi dan Amandement) tanggal 31 Januari 2002;5.Bukti TIIM3a: Amandment No.1 To Contract of Work Joint Venture Agreementtertanggal 27 Februari 2004;6.Bukti TII03b: = Terjemahan Tersumpah Amandement No.1 To Contract of WorkJoint Venture Agreement (Amandement No.1 atas Perjanjian JointVenture Kontrak Karya) tertanggal 27 Februari 2004 ;7.

sahamlainnya hendak menjual sahamnya dan hak Penggugat ini telah dilanggar;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Penggugat,eksepsi mengenai kompetensi absolut serta bukti surat para Tergugat dan Penggugattersebut ternyata berawal dari adanya hubungan hukum yaitu berupa adanya perjanjiankerja sama yang timbul berdasarkan New Contrak of Work Joint Venture Agreementtanggal 30 Juni 1994 (bukti T IIII. la, bukti TI II. 1b dan bukti P 2, P 5), sebagaimanadiubah dengan Novation and Amandement

Agreement tanggal 31 Januari 2002 (bukti T IIII 2a, bukti T I WI 2b dan bukti P3 , bukti P 3) dan Amandement No.

ayat (1) Undangundang tersebut menentukan bahwaadanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukanpenyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undangundangtersebut menentukan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 9.7.1 New Contract of Work Join VentureAgreement tertanggal 30 Juni 1994 dan pasal 6.4 Novation and Amandement

Tahun 2007, berhak mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai keputusan RUPS luar biasa;Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa apapun yang menjadi alasan/dalilPenggugat karena jika terjadi sengketa para pihak, maka sesuai Pasal 9.7.1 New Contract of31Work Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 (bukti T I III. la, bukti T I II.1b dan bukti P 2, P 5), sebagaimana diubah dengan Novation and Amandement

Daerah Penugasan Kanwil DPE Sulut dan KUD MomontangLanot (4 wilayah KP yang menjadi wilayah Kontrak Karya PertambanganPTABM tahun 1997).3 Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 pihakTERGUGAT (AvocetMining PLC) ikut bergabung sebagai pihak dan menggantikan posisi NIL dalamperjanjian joint venture melalui Novation and Amandement Agreement antaraNIL Avocet Mining PLC dan PENGGUGAT Yang kemudian diikuti perubahanamandemen tanggal 27 Februari 2004 terhadap Perjanjian Joint Venture tanggal30 Juni

Mongondow Mining untuk selanjutnya disebut PTNM M7).Sehingga untuk selanjutnya Kontrak Karya tahun 1997 disebut sebagai KontrakKarya PTABM.5 Bahwa Kontrak Karya PTABM tahun 1997 adalah Kontrak Karya Generasi VIyang memiliki sifat Lex Specialis dan diperuntukkan untukHal 3 dari 33 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel10perusahaanperusahaan swasta nasional Indonesia, Pemegang KuasaPertambangan yang telah menunjukkan keberhasilannya di dalam melakukaneksplorasi mineral di Indonesia.6 Bahwa dalam Amandement

to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana PENGGUGATmempunyai First Right of Refusal yang dinyatakan: Sebelum salah satu Pihak ( Plhak yang mengalihkan ) menggunakan haknyauntuk mengalihkan,, Pihak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertuliskepada pihak lainnya, penawaran akan berlaku untuk jangka waktu 45 harl setelahpihak lainnya menerima tentang tawaran tersebutBahwa oleh karena itu berdasarkan Amandement tersebut TERGUGAT wajibuntuk menawarkan

antaraNIL, Tergugat dan Penggugat, yang diikuti dengan perubahan amandemen dan dalamAmandement to contract of work joint venture agreement dimana Penggugatmempunyai First Right or Refusal yang dinyatakan sebelum salah satu pihak ( pihakyang mengalihkan ) menggunakan haknya untuk mengalihkan, pihak yang mengalihkanharus menawarkan secara tertulis kepada pihak lainnya, penawaran akan berlaku untukjangka waktu 45 hari setelah pihak lainnya menerima tentang tawaran tersebut , olehkarena itu berdasarkan amandement

bukti Penggugat dan Tergugat , maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Hal 29 dari 33 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel30Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasarhubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari perjanjian Jointventure tanggal 30 Juni 1994 antara Penggugat dengan Newmont Indonesia Limited( NIL ), kemudian pada tahun 2002 Tergugat menggantikan posisi NIL dalam perjanjianjoint venture tersebut dan dibuat Novation and Amandement

Bahwa perjanjian ini telah di amandement sebanyak enam kali,sebagai berikut :a. Amandement pertama tertanggal 03 Agustus 2018 ( Bukti P2)b. Amandement kedua tertanggal 10 Oktober 2018 (Bukti P3)c. Amandement ketiga tertanggal 02 Januari 2019 (Bukti P4)d. Amandement keempat tertanggal 22 Mei 2019 (Bukti P5)e. Amandement kelima tertanggal 29 Agustus 2019 (Bukti P6)f. Amandement keenam tertanggal 04 Oktober 2019 (BuktiP7);Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 654/PDT/2021/PT DKI3.

Hal ini di cantumkan dalam pasal 3 ayat5 pada amandement ketiga 3 Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara PerhimpunanPenghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT.Marico Gria(Penggugat) Ref. No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18,tertanggal 02 Januari 2019, yang berbuny/! ;5.7.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugatmengadakan Amandement keenam Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara PerhimpunanPenghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT.Marico Gria(Penggugat) Ref. No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18,Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 654/PDT/2021/PT DKItertanggal 02 April 2018. Yang pada pokoknya mengubah jangka waktupelaksanaan pekerjaan hingga tanggal 31 Oktober 2019.13.

No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATRHalaman 11 dari 64 Putusan Nomor 654/PDT/2021/PT DKI/Legal/III/18, tertanggal 02 April 2018, berikut amandement 1 hinggaamandement enam.3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan pembayarannomor 067/FIN/DF/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 dan suratpernyataan pembayaran nomor 082/ FIN/DF/X/2019 tertanggal 17Oktober 2019.4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ wanprestasikepada Penggugat.5.