1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BAHRUDIN bin AMUNG ) dengan Pemohon II (NURJANAH binti ANIS ) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua enam puluh satu ribu rupiah);

Memberi izin kepada Pemohon (AMUNG Bin UDIN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon NINA Binti EMAN) didepan sidang Pemgadilan Agama Tasikmalaya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tukiran bin Mitro Sudarmo) terhadap Penggugat (Farida alias Faridah binti Amung);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395000,00(tigaratus sembilan puluh limaribu rupiah);

Menetapkan perkawian antara almarhumEdi Kusdi Bin Dai dengan almarhumahDinah Binti Amungyang dilaksanakan tanggal 19 Januari 1980di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah syah;

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri bin Amungtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Yufi Yuandithra bin Amung ) terhadap Penggugat ( Ina Siktin Juniandri binti Asep Suciana ) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN DJAENUDDIN Bin AMUNGterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana orang tua, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 35