Sebagai Hakim Berkewajiban Untuk Menerapkan AsasAsas PerundangUndangan Dalam Hal Menghadapi Fakta AdanyaKonflik Antar Norma Hukum = (Antinomi Hukum) DalamPemeriksaan Suatu Perkara.

Apalagi Antinomi Hukum TersebutTerkait Dengan Permasalahan Pokok Perkara/Materi/SubstansiBukan Masalah Formalitas Atau Kewenangan Mengadili.17.Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A1, A2 dan A3 diatas, pada dasarnya telah terjadi adaya pertentangan ataukonflik antar norma hukum atau Antinomi Hukum antara isiketentuan Pasal 27 A ayat (1) UU KUP yang kedudukanhukumnya secara hirarki perundangundangan lebih tinggi (/exsuperiori) dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (5) PP No.74/ 2011yang kedudukan hukumnya

Konstruksi Hukum Antinomi Hukum (Konflik Asasasas PenyelesaianAntar Norma Hukum) Konflik:e Lex posterior derogatelegi priorie Lex specialis derogatelegi generalie Lex superior derogatelegi inferioriLangkahlangkah:e Disavowal(Pengingkaran)e Reinterpretation(Penafsiran Kembali)e /nvalidation(Pembatalan)e Remedy (Pembetulan) Norma hukum yang kabur Penemuan hukum bebas(vage norm) Catatan :Pengingkaran (disavowal) adalah metode untuk mengatasiterjadinya antinomi/konflik antar norma hukum yang dilakukandengan

Dalam melakukan kualifikasi ini, seorang Hakim bebas menggunakanmetode hukum penemuan hukum dan sumber penemuan hukum untukmenafsirkan atau menjelaskan peraturan hukum yang salingbertentangan (antinomi) tersebut dengan menerapkan asasasasperundangundangan yang berlaku.

Bahwa penerapan salah satu dari tiga asas perundangundangantersebut di atas dalam hal adanya antinomi hukum atau konflik antarnorma hukum yang berlaku TIDAK DAPAT DIARTIKAN bahwaketentuan yang dikesampingkan (waive) secara mutatismutandismenjadi tidak berlaku atau batal demi hukum sebagaimana putusanJudicial review.8.

S331/WPJ.19/KP.0208/2012 yang isinya menolak pemberian imbalan bunga dimana surat tersebutmenggunakan Pasal 43 Ayat (5) PP.74 Tahun 2011, sebagai dasar untuk menolak pemberianimbalan bunga, sementara menurut Penggugat, Pasal 43 Ayat (5) PP.74 Tahun 2011 tersebutbertentangan dengan Pasal 27A Undangundang KUP yang mempunyai kedudukan yanglebih tinggi, dalam hal ini, telah terjadi Antinomi (konflik antar norma hukum) antara Pasal43 Ayat (5) PP.74 Tahun 2011 dengan Pasal 27A Undangundang KUP yang secara

hukummempunyai kedudukan yang lebih tinggi,bahwa isi hukum, pengujian Antinomi (konflik antar norma hukum) antara Pasal 43 Ayat (5)PP.74 Tahun 2011 dengan Pasal 27A Undangundang KUP adalah merupakan pemeriksaanyang berkaitan dengan segi keabsahan (Rechtmatigheid) dari surat penolakan pemberianimbalan bunga yang menjadi objek sengketa Gugatan, sehingga tidak ada alasan untukmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk melakukan halini,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum,

jika terdapat Antinomi (konflik antar normahukum), Majelis Hakim berwenang untuk melakukan pengujian dan melakukanpenyelesaian konflik dengan menggunakan asasasas penyelesaian konflik sebagai berikut:e Asas Lex posterior derogate legi priori,e Asas Lex specialis derogate legi generali,e Asas Lex superior derogate legi inferiori.bahwa mengingat bahwa Pasal 27A Undangundang KUP mempunyai kedudukan yang lebihtinggi dari Pasal 43 Ayat (5) PP.74 Tahun 2011, maka dalam hal terjadi konflik antar normahukum

permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) han kena sejakpermohonan diajukan ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Pengadilan adalahPengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa mencermati Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim dihadapkanpada persoalan ada terdapatnya Antinomi

FiktifNegatif sedangkan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan mengandung maksud Apabila dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahantidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, makapermohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum yang dalam doktrinHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah KeputusanTata Usaha Negara Fiktif Positif,Menimbang, bahwa menghadapi ada terdapatnya Antinomi

perundangundangan yang lamaHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN.Mks asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang berarti Peraturan Perundangundangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundangundanganyang umum ; asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang berarti Peraturan Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturanperundangundangan yang lebih tinggi;Menimbang, bahwa dalam mempergunakan asas preferensi hukum dalammemecahkan persoalan Antinomi

hukum atau konflik antar norma hukum Hakimdapat memilin secara alternatif terhadap asas preferensi hukum tersebut yangdipandang paling tepat untuk memecahkan permasalahan Antinomi hukum ataukonflik antar norma hukum dalam perkara yang dihadapi:Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk memecahkan Antinomihukum atau konflik antar norma hukum antara Pasal 3 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

S.Riyadi, Advokat/ Pengacara pada Antinomi Law Office beralamatdi Metro Indah Mall ( dahulu MTC) Blok J.No. 35 Lt.2. JalanSoekarno Hatta Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai,PEMBANDING semulaPENGGUGAT ; LAWANPRANANTO (Dahulu SOEN LIN Alias SWEN LIEN) dahulu tinggal bersamasamadengan Penggugat beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No.72 Ds.Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan KabupatenBanyumas, beralamat di LP Sukamiskin Jl.

.; Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan CalonAdvokat pada Antinomi Law Office, beralamat di JalanWira AngunAngun, No. 21 Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 01 September 2015 dan tertanggal 11 Januari 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT!PEMBANDING ; eee Avr aMELAWAN ~ 1. BUPATI KABUPATEN GARUT, berkedudukan divin PembangunanNo. 185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; 1. DR.H.

., dankawankawan, Para Advokat pada Antinomi Law Office,beralamat di Jalan Wira AngunAngun Nomor 21, KotaBandung dan Jalan Sapta Marga Blok N Nomor 2, RT 01 RW04, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;Pemohon Kasasi:Lawan.:1.

., dan kawankawan, ParaAdvokatpada Kantor Hukum Antinomi Law Office, beralamat di JalanWira AngunAngun, Nomor 21, Kota Bandung,berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2017;Pemohon Kasasi;LawanNy.RITA HAYAT, bertempat tinggal di Perumahan Rafles,Blok Clauser, Nomor 173, Desa Pandak, KecamatanBaturaden, Kabupaten Banyumas, dalam hal inimemberikuasa kepada M. Syamsudin, S.H., M.Hum., dan kawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum M. Syamsudin, S.H., M.Hum.

., dan kawankawan, Advokatpada Antinomi Law Office, beralamat di Jalan Wira Angunangun, Nomor 21, Kota Bandung & Jalan Sapta Marga BlokN Nomor 2 RT. 1 RW. 4, Kelurahan Campaka, KecamatanAndir, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Oktober 2018:Pemohon Kasasi semula Terbantah I/PembandingII/Terbanding;Lawan:TJHIN HOI KHIONG, bertempat tinggal di Jalan KarendengBarat RT. 10 RW. 5 Kelurahan Karendeng, KecamatanTambora, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanyakepada Tuti Widaningsih

Bahwa gugatan perkara a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknyagugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telahmenciptakan antinomi Konsep pertentangan " dimana disatu sisigugatan yang sama dengan subjek hukum yang sama dan objek yangsama pula telah mengajukan gugatan rekonpensi dalam perkara yangdiproses di Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara Nomor:637/Pdt.G/2019/PAKis, dan saat ini perkara tersebut masih dalam acaraKonklusi / Kesimpulan, dengan demikian Penggugat sengajamenciptakan

Antinomi untuk melegalkan perkara a quo agar dapatkualifikasi tergolong dalam kewenangan pengadilan mana yang berhakuntuk memutus perkara a quo;Tentang Pokok Perkara:.

., M.H. dan kawankawan, ParaAdvokat pada Antinomi Law Office, beralamat di Jalan WiraAngunAngun, Nomor 21, Kota Bandung, dan di Jalan SaptaMarga, Blok N, Nomor 2, RT 01, RW 04, Kelurahan Campaka,Kecamatan Andir, Kota Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Maret 2019;Pemohon Kasasi:Lawan:1.

. , masingek sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultanpoe ANTINOMI Law Office, beralamat di Metro Indahon MTC) Blok J No. 35 Lt. 2, Jl. Soekarno Hatta, KotaSiew berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktoberx 2013, Surat Kuasa tersebut terdaftar di Kepaniteraan PengadilanGarut tanggal 9 Oktober 2013 dengan Nomor86/SK/PDT/2013/PN.Grt., sebagai para Pembanding, semulasebagai para Penggugat ; 2n0nn enerLawan:PT. Bank Mandiri (Persero) Cq. PT.

dengan persoalan apabila terdapat pertentanganantara norma hukum dalam undangundang dengan penyelesaian konflik norma denganasas preferensi hukum, yang meliputi asas lex superior, asas lex specialis dan asas lexposterior, melalui metode pengingkaran (diavowal), Reinterpretasi, Pembatalan(invalidation) dan Pemulihan (remedy).Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (vide supra) asas preferensi hukum dapatditerapkan apabila ada terdapat persoalan konflik antar norma hukum atau dikenaldengan istilah antinomi

hukum.Bahwa antara UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdmmnistasiPemerintahan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurutMajelis Hakim tidak ada terdapat konflik antar norma hukum (antinomi hukum)sehingga asas preferensi tidak dapat diterapkan

terhadap UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kaliHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor : 012/P/FP/2016/PTUNSMGdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah karena memang tidak ada konflik norma hukum (antinomi hukum), untukjelasnya

Para Advokat pada Antinomi LawOffice yang beralamat kantor di Metro Indah Mall (d.h.

Bahwa gugatan perkara a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknyagugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat telahmenciptakan antinomi Konsep pertentangan dimana disatu sisigugatan yang sama dengan subjek hukum yang sama dan objek yangsama pula telah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan AgamaKisaran dengan register perkara Nomor : 1151/Pdt.G/2018/PAKis,tanggal 18 Oktober 2018 dan saat ini perkara tersebut masih dalamacara jawab menjawab, dengan demikian Para Penggugat sengajamenciptakan

Antinomi untuk melegalkan perkara a quo agar dapatkualifikasi tergolong dalam kewenangan pengadilan mana yang berhakuntuk memutus perkara a quo;Tentang Pokok Perkara :1.Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentangeksepsi diatas secara mutatismutandis merupakan bahagian yang takterpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawabanmengenai pokok perkara berikut ini;.

Aktualisasi hukum yaitu agar kaidah hukum tetap aktual danmampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahanmasyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapatpendapattersebut Majelis Hakim berpendapat penafsiran sebagai suatu kesimpulandalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atauistilah yang kurang jelas, sehingga orang lain dapat memahaminya ataumengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, normayang kabur (vege normen),antinomi hukum (konflik norma

UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA,SH, Para Advokat, berkantor pada Kantor Antinomi Law Officeberalamat di Metro Indah Mall (dh. MTC) Blok J No. 35 Lt. 2 Jl.SoekarnoHatta, Kota Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Desember 2010, Pemohon Kasasi dahuluPenggugat/ Pembanding;melawan:DARMAMULIA, bertempat tinggal di Jl.

Adanya dua antinomi norma hukum ini dapat menimbulkanbenturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadili antara Peradilan Umumdengan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa perbuatanmelawan hukum oleh aparatur tata usaha negara (penguasa) ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan koflik hukum(titik singgung kewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikaji denganmenelaah dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak di dalamlapangan hukum privat

., Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak AtasTanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional,CV. Utomo Bandung, Cetakan pertama, 2006, h. 113). Rasionya, yaitu:semua lembaga yang menerbitkan keputusan atau putusan dapatmembatalkan keputusan atau putusannya, jika dinilai keputusan atauputusannya bertentangan dengan hukum dan/atau sebabsebab lain yangbertentangan kepatutan ;Dalam perkara a quo, yang dapat dibatalkan, yaitu sertipikat hak atastanah.

., Advokat dari Kantor Hukum Antinomi,beralamat di Metro Indah Mall (d.h.MTC) Blok J Nomor35 Lt.2, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20Desember 2013, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Ciamis tanggal 16 Januari 2014dibawah Register Nomor 13/SK/2014/PN Cms.,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2. H.

,M.H., Advokat dari Kantor Hukum Antinomi, beralamatdi Metro Indah Mall (d.h.MTC) Blok J Nomor 35 Lt.2,Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCiamis tanggal 16 Januari 2014 dibawah RegisterNomor 13/SK/2014/PN Cms., selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;3. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukandi Jakarta Cq.

UJANG KUSWARA, beralamat di Dusun Limus Nunggal SelatanRT.002/RW.004, Desa Maleber, Kecamatan Ciamis,Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasakepada Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., S.Maruli Situmeang, S.H., M.H., dan Musa Darwin Pane,S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Antinomi,beralamat di Metro Indah Mall (d.h.MTC) Blok J Nomor35 Lt.2, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri

,M.H., dan Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Advokat dariKantor Hukum Antinomi, beralamat di Metro Indah Mall(d.h.MTC) Blok J Nomor 35 Lt.2, Jalan Soekarno Hatta,Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Desember 2013, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 16Januari 2014 dibawah Register Nomor 13/SK/2014/PNCms., selanjutnya disebut sebagai Tergugat V1;7. TURIAH selaku ahli waris PONIMIN, beralamat di Kp.

,Advokat dari Kantor Hukum Antinomi, yang beralamat di Metro Indah Mall(d.h.MTC) Blok J Nomor 35 Lt.2, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, untukmewakili Pemberi Kuasa dalam mempertahankan kepentingannya dalampersidangan perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Cms., yang berlangsung diPengadilan Negeri Ciamis;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secaracermat dan teliti terkait substansi dan materi dari surat kuasa tersebut, Majelisberpendapat telah ternyata bahwa Sdr.

perkara a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknyagugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah menciptakanantinomi Konsep pertentangan " dimana disatu sisi gugatan yang samadengan subjek hukum yang sama dan objek yang sama pula telah mengajukangugatan rekonpensi dalam perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kisarandengan register perkara Nomor: 637/Pdt.G/2019/PAKis, dan saat ini perkaratersebut masih dalam acara Konklusi / Kesimpulan, dengan demikianPenggugat sengaja menciptakan Antinomi