Ditemukan 14 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2356 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2351 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2354 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2352 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2350 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2353 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2357 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2358 C/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARTHABUMI SENTRA INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 21-11-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg Tanggal 13 Februari 2024 — ARTHABUMI SINARINDO
33 — 0
33 — 0
ARTHABUMI SINARINDO
Register : 25-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 — PT. ARTHA BUMI MINING VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH., II. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;
554 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
554 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ide Anak Agung Gde Agung, (d/h JalanLingkar Mega Kuningan) Kavling E 12 Jakarta 12950, yangdiwakili oleh Amir, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya HardiWijaya, kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT ArthaBumi Mining, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;1.LawanGUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempatkedudukan di Jalan Dr.
Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/407/DSESDMGST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang PenciutanAtas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining BerdasarkanKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT ArthaBumi Mining (Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa);3.
Putusan Nomor 98 PK/TUN/2019Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining BerdasarkanKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT ArthaBumi Mining (Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa), tidak sahdan tidak mengikat secara hukum;4.
Mewajibkan dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (dahuluTergugat/Termohon Kasasi) untuk mencabut Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/407/DSESDMGST/2016, tertanggal11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT ArthaBumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.002/DESDM/IVIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining (Keputusan Tata UsahaNegara
Register : 13-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — PT. ARTHA BUMI MINING VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH., II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA;
214 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
ArthaBumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin. Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining(KTUN objek sengketa);5. Menghukum Termohon Kasasi (d.h. Tergugat/Terbanding) danTermohon Kasasi II Intervensi (d.h.
Register : 29-06-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2016/PTUN.PL Tanggal 21 Desember 2016 — -PT. Artha Bumi Mining vs 1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
239 — 147
239 — 147
ArthaBumi Mining, yang dibuat dihadapan R. Johanes Sarwono,S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Plaza Mutiaralantai 18, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, (d/hJalan Lingkar Mega Kuningan) Kav. E 12 No. 12 Jakarta12950, dalam hal ini diwakili oleh Amir,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur UtamaPT.
Bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syaratsyarat suatu KTUNsebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014 diatas, dengan penjelasan sebagai berikut: Halaman 8 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPLMerupakan Penetapan Tertulis;Obyek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu berupaKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.540/407 / DISESDMG.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT ArthaBumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2016/PTUN.PL Tanggal 20 Desember 2016 — -PT. Daya Sumber Mining Indonesia vs I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
255 — 440
255 — 440
ARTHABUMI MININGLuas : 10.160 HaTumpang TindihHis 22200 Ha PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI4 Luas : 1.333HaPT. HENGJAYA NICKEL UTAM: Tumpang TingihLuas :1.775 Luas : 1.208 HaTumpang TindihLuas : 621 Ha BUSS8/12/2016 Bahwa jika melihat titik koordinat posisi Wilayah Izin Usaha Pertambanganantara PT. Bintang Delapan Wahana dengan PT.