SYAM RESFIADI, selaku orang yang mengaku dirinya sebagai Ketua Umum ASPHURINDO beralamat di Jl. Casablanca No. 45 Lantai 3 Tebet Selatan, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. H. AGUS SOFYAN selaku orang yang mengaku dirinya sebagai Sekretaris Jenderal ASPHURINDO beralamat di Jl. Casablanca No. 45 Lantai 3 Tebet Selatan, Jakarta Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Bahwa kemudian PARA TERGUGAT pada tanggal 16 Maret ;menerbitkan Surat Keputusan memberhentikan PARA PENGGUsebagai anggota ASPHURINDO secara tidak hormat, berdasarkan :No.25/DPP/ASPHURINDO/III/2017 dan Surat30/DPP/ASPHURINDO/III/2017 dari keanggotaan ASPHURINDO;. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT menerbitkan Surat KeputNomor 25/DPP/Asphurindo/III/2017 dan 30/DPP/Asphurindo/III/tersebut diatas merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak sedengan kewenangannya;.

.TAHUN 2017 tentang Persetujuan Perubahan B:Hukum ASPHURINDO;Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dengan menerbitkan SKeputusan Nomor 25/DPP/Asphurindo/III/2017 dan Nc30/DPP/Asphurindo/III/2017 tersebut diatas adalah tindpenyalahgunaan wewenang;Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dengan menerbitkanKeputusan Nomor 25/DPP/Asphurindo/III/201730/DPP/Asphurindo/III/2017 tersebut diatas dengan mengatasnam.Pengurus ASPHURINDO adalah merupakan tindakan PERBUAMELAWAN HUKUM/PMH (onrechtmatige daad);13.

kepada LCsurat permohonan tersebut, maka Logo ASPHURINDO yang terdadalah Logo ASPHURINDO versi?

AHUO143.AH.08 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017, sehingga dengan :permohonan tersebut, maka seolaholah Logo ASPHURINDO terdaftar adalah Logo ASPHURINDO versi?

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat KeputPemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASPHURINDO25/DPP/Asphurindo/III/2017 dan Surat Keputusan Pemberhentian SekAnggota Tetap ASPHURINDO No. 30/DPP/Asphurindo/III/2017, semu:tanggal 16 Maret 2017;3.

,CM,CLA
Tergugat:
1.ASPHURINDO
2.KHAERUNNISA

PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.

Nomor: 25/DPP/Asphurindo/Il/) 2017, tanggal16 Maret 2017, Penggugat telah memberhentikan Haji Hafidz Taftazani danHaji Ali Makki sebagai Anggota Tetap Assosiasi Penyelenggara Haji Umrohdan InBound Indonesia (Asphurindo) sejak tanggal 16 Maret 2017;14.Bahwa selanjutnya melalui Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai AnggotaTetap ASPHURINDO Nomor: 29/DPP/Asphurindo/IlV2017, tanggal 16 Maret2017, Penggugat melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telahmemberhentikan Haji Magnatis Chaidir sebagai Anggota

Tetap AssosiasiPenyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia (Asphurindo) sejaktanggal 16 Maret 2017;15.Bahwa Penggugat melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah pulamemberhentikan Haji Ahmad Yani, LC, MLIS dan Haji Supratman AbdulRahman sebagai Anggota Tetap Assosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia (Asphurindo) sejak tanggal 16 Maret 2017 melalui SuratKeputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASPHURINDO Nomor:30/DPP/Asphurindo/III/2017, tanggal 16 Maret 2017;16.Bahwa

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilanyang amar putusan mencakup membatalkan atau menyatakan sah suatuKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan lembaga yang menilai suatukeabsahan penyelenggaraan Munas ASPHURINDO karena untukmenyatakan sah atau tidak keabsahan Munas ASPHURINDO diselesaikanmelalui Internal ASPHURINDO.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat dari DPP ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara HajiUmrah dan Inbound Indonesia) Nomor: 035/DPP/ASPHURINDO/IIV2017, tanggal 30 Maret 2017, Perihal: PemberitahuanHalaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUNJKT16.17.18.19.20.21.22.23.24.P16P17P18P19P20P21P22P23P24Pemblokiran Specimen, yang ditujukan kepada Kepala CabangBSM Jatinegara (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari DPP ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara HajiUmrah dan Inbound Indonesia) Nomor: 24/DPP/ASPHURINDO

sengketa internalantara dua kepengurusan ASPHURINDO yang mengklaim sebagai PengurusASPHURINDO yang sah, antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi yangmasingmasing didasarkan atas Akta Perkumpulan Penyelenggara Haji UmrohDan InBound Indonesia (Asphurindo) Nomor 51, tanggal 13 Februari 2017 yangdibuat dihadapan H.

Magnatis Chaidir, agama Islam, pekerjaan Ketua Umum Asphurindo(Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Haji dan Umrohdan In Bound Indonesia), tempat kediaman di Gedung AdiYudha Jalan Bekasi Timur IV, Nomor 3, KelurahanJatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. IkhsanAbdullah, S.H., M.H., H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.,Yusriza Abdullah Pratama, S.H., M.H., Raihani Keumala,S.H., Deny Adi Pratama, S.H., dan Nafisa Ayudina, S.H.

sebagai Ketua Umum Asphurindo yang berwenang untuk mewakiliAsphurindo, sehingga hal ini menjadi sebab adanya perselisihan antaraPengurus Asphurindo dibawah Pembanding atas dasar Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0000143.AH.01.08 Tahun 2017tanggal 10 Maret 2017 dan Pengurus Asphurindo dibawah Syam Resfiadi atasdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0002733.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 ternyata masihsama sama berlaku;Menimbang, bahwa pandangan

JKT tanggal 24 Januari 2018(tanda P. 6) selanjutnya terbit putusan Mahkamah Agung RI Nomor350K/TUN/2018 tanggal 26 Juli 2016 (tanda P.7) yang amarnyasebagaimana telah disebutkan di atas, alat bukti di atas, tidak memberikanstatus hukum bahwa dualisme kepengurusan ditubuh Badan HukumAsphurindo menjadi berakhir dan Pembanding adalah satusatunyapengurus yang sah dari Asphurindo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka buktibukti yang diajukanoleh Pembanding ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat

dijadikan dasaruntuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah satusatunya Ketua Umum Asphurindo yang sah dan berwenang untuk mewakiliAsphurindo.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang mengatakan bahwaPenggugat adalah Ketua Umum Asphurindo yang sah dan berwenang mewakiliAsphurindo dinyatakan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pada Asphurindo terdapat dualismekepengurusan yang masih bersengketa dan dari sisi ini, maka mestinya dalamsengketa perkara a quo Pembanding menempatkan Syam Resfiadi sebagaiHim. 6 dari 9 him. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PTA.JKpihak Tergugat, namun faktanya Syam Resfiadi tidak dijadikan pihak olehPembanding.

Rekening: 707.238.7605 (IDR) atas nama ASPHURINDO(PENGGUGAT); Hal. 6 dari 48 halaman(2) No.

sehingga berhak untuk mengajukan permohonanpencairan dana di dalam kedua Rekening Giro atas nama ASPHURINDO(PENGGUGAT).37.

Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembukaan blokir /pengaktifan kembali Rekening Giro milik PENGGUGAT yaitu RekeningGiro No: 707.238.7605 (IDR) atas nama ASPHURINDO (PENGGUGAT)dan Rekening No: 707.238.7858 (USD) atasnama ASPHURINDO(PENGGUGAT);. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pencairan dana padaRekening Giro No: 707.238.7605 (IDR) atas nama ASPHURINDO(PENGGUGAT) dan Rekening No: 707.238.7858 (USD) atasnamaASPHURINDO (PENGGUGAT);.

Syam Resfiadi menyampaikan kepada TERGUGATmelalui Surat No.10/DPP/ASPHURINDO /II/2017 tanggal 2Februari 2017 bahwa sehubungan telah terpilinnya kKepengurusanbaru ASPHURINDO masa bakti 20172020, maka segala sesuatuyang berkaitan dengan proses perbankan akan dilakukan olehpengurus ASPHURINDO yang baru yaitu kepengurusan SyamResfiadi sebagai Ketua Umum.

Bahwa pengurus lama ASPHURINDO H. Syam Resfiadi dan H. Agussufyan telah mendirikan usaha sama yang diberi nama SAPUHI.

PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DANIN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

PUTUSANNomor 350 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DANINBOUND INDONESIA (ASPHURINDO), beralamat diJalan Casablanca Nomor 45 Lantai 3, Tebet Selatan,Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Syam Resfiadi dan H.

AgusSofyan masingmasing selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal ASPHURINDO, berdasarkan Akta Pendirian danAnggaran Dasar Nomor 51 tanggal 13 Februari 2017;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa: R. N. PutraAnugrah, S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada PutraAnugrah & Partners Law Office, beralamat kantor di JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari2018;Pemohon Kasasi;Lawanl. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.

MAGNATIS CHAIDIR, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kebon Nanas Selatan 2,Jalan M Nomor 24, RT.009 RW.008, KelurahanCipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, JakartaTimur, pekerjaan Ketua Umum Asphurindo;2. SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Blok F,Gang VIII, RT.015 RW.007, Kelurahan SemperBarat, Kecamatan Ciilincing, Jakarta Utara,Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 350 K/TUN/2018pekerjaan Sekretaris Jenderal Asphurindo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULANPENYELENGGARA HAJI UMROH DAN INBOUND INDONESIA(ASPHURINDO);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Pemohon banding Laode Ismail sebagai kuasa dari Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO);

MENGADILI SENDIRI

• Memperbaiki amar putusan Pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 368/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Mei 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Pembanding/Tergugat I : ASPHURINDO
Terbanding/Penggugat : SOEGIH SATIVA PERMANA.S.Sy., M.H.,CM,CLA
Turut Terbanding/Tergugat II : KHAERUNNISA

PUTUSANNomor 543/PDT/2020/ PT DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraantara:ASOSIASI PENYELENGGARAAN HAJI UMROH dan IN BOUNDINDONESIA dikenal dan di singkat ASPHURINDO, Beralamat di GedungAdhi Yudha, Jalan Bekasi Timur IV No. 3, JatinegaraJakarta Timur PropinsiDKI Jakarta 13410, yang dalam hal ini telah di wakili secara sah oleh H.Magnatis

Chaidir (yang bertindak selaku Ketua Umum ASPHURINDO),yang beralamat di Kebon Nanas Selatan 2, Jalan MI No 24 Rt Rw 009/008,Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur,Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.123A/DPPAsphurindo/XI/2019, tertanggal 03 September 2019 dan Surat TugasNo.123/DPPAsphurindo/IX/2019, tertanggal 03 September 2019. dalam halini telah memberikan Kuasa Kepada LAODE ISMAIL, Jabatan KepalaSekretariat Asphurindo, dalam hal ini telan memilih domisili

Bahwa Tergugat II merupakan anggota Asosiasi Penyelenggara Haji Umrahdan In Bound Indonesia ASPHURINDO dan juga menjabat selaku direkturutama PT. Shwara Vedya Wisata sekaligus yang mengenalkan Penggugatkepada Tergugat ;4. Bahwa pada sekitar hari kamis tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat di undangoleh Sdr.

Laode Ismail selaku sekretariat DPP ASPHURINDO yangisinya telah terjadi rapat Pimpinan DPD ASPHURINDO yang intinya adalahMenolak melakukan pembayaran termin ke3 dan atas dasar masukan dariTergugat II;Bahwa baru pada sekitar awal juni tahun 2018 Penggugat menerima Suratyang ditandatangani oleh Tergugat perihal Penghentian sepihak KerjasamaBantuan Hukum sebagaimana bukti P15 dimana salah satunya adalahadanya masukan dari Tergugat II selaku Dirut P.T Shwara Tour berkaitandengan posita pada poin 15;Halaman

(denganbanyak gelar) terlebih lagi Legal Standing TERGUGAT dalam surat gugatantidak jelas, apakah ASPHURINDO atau H. MAGNATIS CHAIDIR yang digugatsebab PENGGUGAT hanya bersikap a priori telah memastikan dalam suratgugatan halaman 1 (satu) di bagian identitas, dengan kalimat : ..."yang dalamhal ini telah diwakili secara sah oleh H.

Pembanding/Penggugat : PERKUMPULAN PENYELENGARA HAJI UMROH DAN IN BOUND INDONESIA ASPHURINDO. Diwakili oleh H. SYAM RESFIADI
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : M.MAGNATIS CHAIDIR.DKK.

berlangsung sekarangini.22.Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI No. 217/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juli 2017, yangpada intinya menyatakan sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehpihak baik Para Penggugat maupun para Tergugat maka Majelismenilai bahwa perkara yang sedang diperiksa pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan adalah menyangkut tentang masalahTata Usaha Negara karena menyangkut tentang pembatalanSurat Keputusan Nomor 25/DPP/Asphurindo

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umrah(ASPHURINDO) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU 0000143.AH.01.08 Tahun 2017yang menurut hemat Majelis bukan wewenang dari PengadilanNegeri untuk melakukannya, terlepas mana terlebih dahulu yangdidaftarkan, hal ini untuk menjaga adanya kepastian hukum parapihak yang bersengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasansehingga harus dikabulkan dengan deimikian

ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Haji Umrahdan Inbound Indonesia), dan ;d.

Swara Fidia Wisata Tour,bernaung.Bahwa, keseluruhan anggota ASPHURINDO berjumlah empat puluhdelapan PPIU.eeree Bahwa, sebagian anggota tersebut belum mempunyai izin, akantetapi mereka bergerak dibidang Inbound atau perjalanan wisata danbukan perjalanan ibadah.Halaman 94 dari 144 halaman, Putusan Nomor : 175/G/2019/PTUNJKT.

jika hal semacam itu terus berlanjut, maka yang dirugikanadalah PPIU yang posisinya sangat tertekan, karena disatu sisi PPIUharus patuh pada aturan, sementara PPIU terkendala oleh sistim, tapidisisi lainnya PPIU juga harus memberangkatkan calon JemaahUmrahnya, pada posisi tersebut PPIU lebih memilin untukmemberangkatkan calon Jemaah Umrahnya, jadi PPIU lebih memilihberhadapan dengan pemerintah dari pada berhadapan denganmasyarakat yang akan mejalankan ibadah.Bahwa, dari empat puluh delapan anggota ASPHURINDO

sesuatu terkait perjalanan lbadah Umrahdalam sebuah paket penyelenggaraan Ibadah Umrah, lalu pakettersebutlah yang ditawarkan kepada masyarakat, jadi dalam hal iniPPIU) mengeluarkan dana talangan terlebih dahulu, dan tidakmenunggu pencairan dana sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) tersebut.Bahwa, SIPATUH atau LRPU lebih efektif jika dibandingkan denganobjek sengketa berikut berbagai ketentuan di dalamnya maupunaplikasinya yang berupa SISKOPATUH.Bahwa, seluruh PPIU yang bernaung di bawah ASPHURINDO

lainnya, yaitu pihak dariperusahaan asuransi dan perbankan syariah yang masingmasing hadirsecara bebas tanpa ditentukan atau ditunjuk oleh Kementerian Agama,serta perwakilan dari Perkumpulan Permusyawaratan Antar SyarikatTravel Umrah dan Haji Indonesia atau PATUHI, yang merupakangabungan dari asosiasi PPIU, yaitu Himpunan Penyelenggara Haji danUmrah atau HIMPUH, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan UmrahRepublik Indonesia atau AMPHURI, Asosiasi Penyelenggara Haji Umrahdan Inbound Indonesia atau ASPHURINDO

dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI No.217/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juli 2017,Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSyang pada intinya menyatakan sebagai berikut:"Menimbang bahwaberdasarkan buktibukti yang diajukan oleh pihak baikParaPenggugat maupun para Tergugat maka Majelis menilaibahwa perkara yangsedang diperiksa pada Pengadilan NegeriiJakarta Selatan adalah menyangkuttentang masalah Tata UsahaNegara karena menyangkut tentang pembatalanSurat KeputusanNomor 25/DPP/Asphurindo

/Ill/2017 tertanggal 16 Maret 2017danNomor 30/DPP/Asphurindoo/Ill/2017 tertanggal 16 Maret 2017danpernyataan sahnya akta notaris Akta Noraris Masdar Lira, SHtanggal 10 Maret 2017tentang Perubahan Badan Hukum Pend.Perkumpulan Penyelenggara Haji Umrah(ASPHURINDO) danSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesiaNomor AHU 0000143.AH.01.08 Tahun 2017 yangmenurut hemat Majelis bukanwewenang dari Pengadilan Negeriuntuk melakukannya, terlepas mana terlebihdahulu yangdidaftarkan, hal ini untuk menjaga

JKT.SEL tanggal 5 Juli 2017,yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:"Menimbang bahwa berdasarkan buktiobukti yang diajukan olehpihak baik Para Penggugat maupun para Tergugat maka Majelismenilai bahwa perkara yang sedang diperiksa pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan adalah menyangkut tentang masalah TataUsaha Negara karena menyangkut tentang pembatalan SuratKeputusan Nomor 25/DPP/Asphurindo/lll/2017 tertanggal 16 Maret2017 dan Nomor 30/DPP/Asphurindoo/Ill/2017 tertanggal 16 Maret2017 dan pernyataan

sahnya akta notaris Akta Noraris Masdar Lira,SH tanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Pend.Perkumpulan Penyelenggara Haji Umrah (ASPHURINDO) dan SuratHalaman 78 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia NomorAHU 0000143.AH.01.08 Tahun 2017 yang menurut hemat Majelisbukan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk melakukannya,terlepas mana terlebin dahulu yang didaftarkan, hal ini untukmenjaga adanya kepastian hukum para pihak yang bersengketa

berlangsung sekarang ini.10.Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI No. 217/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juli 2017,yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "Menimbangbahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh pihak baik ParaPenggugat maupun para Tergugat maka Majelis menilai bahwaperkara yang sedang diperiksa pada Pengadilan Negerii JakartaSelatan adalah menyangkut tentang masalah Tata Usaha Negarakarena menyangkut tentang pembatalan Surat Keputusan Nomor25/DPP/Asphurindo

/IIl/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan Nomor30/DPP/Asphurindoo/ll/2017 tertanggal 16 Maret 2017 danpernyataan sahnya akta notaris Akta Noraris Masdar Lira, SHtanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Pend.Perkumpulan Penyelenggara Haji Umrah (ASPHURINDO) danSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor AHU 0000143.AH.01.08 Tahun 2017 yang menurut hematMajelis bukan wewenang dari Pengadilan Negeri untukmelakukannya, terlepas mana terlebih dahulu yang didaftarkan,hal ini untuk

JKT.SEL tanggal 5 Juli 2017,yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:"Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehpihak baik Para Penggugat maupun para Tergugat maka Majelismenilai bahwa perkara yang sedang diperiksa pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan adalah menyangkut tentang masalah TataUsaha Negara karena menyangkut tentang pembatalan SuratKeputusan Nomor 25/DPP/Asphurindo/IIl/2017 tertanggal 16 Maret2017 dan Nomor 30/DPP/Asphurindoo/IIl/2017 tertanggal 16 Maret2017 dan pernyataan

sahnya akta notaris Akta Noraris Masdar Lira,SH tanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Pend.Perkumpulan Penyelenggara Haji Umrah (ASPHURINDO) danSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor AHU 0000143.AH.01.08 Tahun 2017 yang menurut hematMajelis bukan wewenang dari Pengadilan Negeri untukmelakukannya, terlepas mana terlebin dahulu yang didaftarkan, halini untuk menjaga adanya kepastian hukum para pihak yangbersengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

59, Pasal 60 ayat (1), (2), Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal63 ayat (1), (2), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 PP Nomor79 Tahun 2012 dan Pasal 11 ayat (7), Pasal 13 huruf f, Pasal 26 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 37 ayat (1) PMA Nomor 8 Tahun 2018, secara konkrit danfaktual maupun potensial telah menimbulkan ketidakadilan danketidakpastian hukum bagi penyelenggara Umrah di Indonesia, khususnyapenyelenggara yang berhimpun pada Asosiasi Perkumpulan HIMPUH,Perkumpulan AMPHURI, Perkumpulan ASPHURINDO

dengan Pemerintah danpemangku kepentingan terkait lainnya baik di dalam maupundiluar negeri untuk mempenuangkan hakhak dan kepentingananggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.e Ketentuan Pasal 10 yang berbunyi:Ayat (2) Bekerya sama dengan pihak lain dalam membelakepentingan anggota PERKUMPULAN HIMPUNANPENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI disingkat HIMPUH,PERKUMPULAN MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DANUMRAH REPUBLIK INDONESIA dsingkat "AMPHURI,PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI DAN INBOUNDINDONESIA disingkat "ASPHURINDO