Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-06-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN SELONG Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sel
Tanggal 5 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.MOHAMMAD FAJARUDIN, SH
2.Asshiddique Panggita Bima, S.H.
Terdakwa:
YUDI APRIANDI AlIAS YUDI Bin RABUDIN
32
  • Penuntut Umum:
    1.MOHAMMAD FAJARUDIN, SH
    2.Asshiddique Panggita Bima, S.H.
    Terdakwa:
    YUDI APRIANDI AlIAS YUDI Bin RABUDIN
Register : 21-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SELONG Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sel
Tanggal 2 Mei 2024 —
2.Asshiddique Panggita Bima, S.H.
Terdakwa:
SAHIRUDDIN ALS SAHIR BIN SAID
2812

  • 2.Asshiddique Panggita Bima, S.H.
    Terdakwa:
    SAHIRUDDIN ALS SAHIR BIN SAID
Register : 19-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN SELONG Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sel
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
Asshiddique Panggita Bima, S.H.
Terdakwa:
1.MOH. HENDRIAWAN Als HEN Bin HUBAIDI
2.M. IKHTIAR ZUNAINI RAHMAN Alias ROHMAN Bin MOHAMMAD TARMIZI
330
  • Penuntut Umum:
    Asshiddique Panggita Bima, S.H.
    Terdakwa:
    1.MOH. HENDRIAWAN Als HEN Bin HUBAIDI
    2.M. IKHTIAR ZUNAINI RAHMAN Alias ROHMAN Bin MOHAMMAD TARMIZI
Register : 18-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2020 — Pemohon:
1.FIKCHE DAHLIA, S.E.
2.ENGGAR PRATIWI
Termohon:
PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI
15957
  • ., dan Asshiddique PanggitaBimA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum padaDu Advocates At Law, beralamat di NagamasBuilding Lt.2, R.203 Pusat Niaga DutamasFatmawati Blok A1 No. 1416 JI. RS.
    Takke bertindak dalamkedudukannya sebagai Direktur Utama, dan memberikan kuasa kepadaSukamto Bangun Lubis, S.H., Benedictus Michael Sinaga, S.H., BriyanMartanto, S.H., dan Asshiddique Panggita BimA, S.H., Advokat & KonsultanHukum pada Du Advocates At Law, beralamat di Nagamas Building Lt.2, R.203Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A1 No. 1416 Jl. RS.
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
7658
  • Jimly Asshiddique, negara sebagaiorganisasi kekuasaan umum dapat membuat 3 (tiga) macamkeputusan yang mengikat secara hukum bagi subjeksubjekhukum yang terkait dengan keputusankeputusan itu, yaitukeputusankeputusan yang bersifat umum dan abstrakbiasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yangbersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusanyang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking)ataupun keputusan yang berupa vonnis' hakim yang lazimnyadisebut dengan istilah putusan
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
360101
  • Jimly Asshiddique, negara sebagai organisasikekuasaan umum dapat membuat 3 (tiga) macam keputusanyang mengikat secara hukum bagi subjeksubjek hukum yangterkait dengan keputusankeputusan itu, yaitu keputusanHalaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Selkeputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya bersifatmengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dankonkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisipenetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan