Ditemukan 89 data
106 — 27
SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE >< JIMLY ASSHIDDIQIE,Cs
JIMLY ASSHIDDIQIE dalam jabatan sebagai Ketua PanitiaSeleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Nasional Hak AzasiManusi Periode 20122017 sebagai Tergugat ;2. MAKARIM WIBISONO, ANUGERAH PAKERTI, IKRAR NUSABAKTI, ABDUL MUTI, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, ATINURBAITI, masingmasing dalam jabatan Anggota PanitiaSeleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Nasional Hak AsasiManusia Periode tahun 2012 s/d 2017 sebagai Tergugat II s/dTergugat VII 5 222222 2 on nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn3.
74 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE VS JIMLY ASSHIDDIQIE, DKK
JIMLY ASSHIDDIQIE, selaku Ketua Panitia SeleksiPemilinan Calon Anggota Komisi Nasional Hak AsasiManusia periode 20122017;2. MAKARIM WIBISONO, selaku Anggota Panitia SeleksiPemilinan Calon Anggota Komisi Nasional Hak AsasiManusia periode 20122017;3. ANUGERAH PAKERTI, selaku Anggota Panitia SeleksiPemilinan Calon Anggota Komisi Nasional Hak AsasiManusia periode 20122017;4. IKRAR NUSA BAKTI, selaku Anggota Panitia SeleksiPemilinan Calon Anggota Komisi Nasional Hak AsasiManusia periode 20122017;5.
56 — 3
Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon : suami istri H.NUHAINI,SP dan LULUK HANIAH terhadap seorang anak bernama : SYAIFULLOH ASSHIDDIQIE, dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 3 Nopember 2004, anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama : M.Munir dan Siti Nurhayati ;3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
MUNIR dan SITI NURHAYATI, lahir padatanggal :03 Nopember 2004 bernama : SY AIFULLOH ASSHIDDIQIE ;Bahwa para pemohon telah rnengasuh/merawat anak tersebut semenjak anak tersebutberusia 4 (empat) bulan dan para pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebutselayaknya anak kandung pemohon dan semenjak anak tersebut diambil/diasuh olehPara Pemohon sampai dengan sekarang seluruh kebutuhan hidup baik jasmani maupunrohani ditanggung oleh para pemohon ;Bahwa setelah tahun ke 7 (tujuh) pernikahan kami,
BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI, berkenan menerirnapermohonan pemohon, memeriksa dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan para pemohon ;Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon: H.NUHAINI, SP dan LULUK HANT'AH terhadap seorang anak lakilaki bernama :SYAIFULLOH ASSHIDDIQIE, lahir pada tgl : 03 Nopember 2004, anak dari suamiisteri bernama : M.
(diberi tanda P.5) ;6 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.121403/1/2011/04 tanggal 30 Desember 2011tentang kelahiran anak bernama SYAIFULLOH ASSHIDDIQIE dilahirkan diBanyuwangi tanggal 3 Nopember 2004, anak ke 4 lakilaki dari suamiisteri :M.MUNIR dan SITI NURHAYATI (diberi tanda P.6) ;SURAT KEMATIAN No.472/47/429.507.14/2012 tanggal 02 Juli 2012 dari KepalaDesa Pengatigan tentang kematian seorang lakilaki bernama M.MUNIR pada tanggal02 Desember 2011 (diberi tanda P.7) ;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon
sampaisekarang tetap tinggal bersama para Pemohon dan diperlakukan sebagai anakkandungnya sendiri ;Bahwa orangtua anak tersebut anaknya banyak, SYAIFULLOH ASSHIDDIQIE adalahanaknya yang ke 4 dan sudah diserahkan kepada para Pemohon untuk dijadikan anakangkat ;Bahwa ayah kandung anak tersebut (M.Munir) sudah meninggal dunia pada tahun 2011karena sakit ;Bahwa sesuai adat setempat, pengangkatan anak tersebut oleh para Pemohon telahdilakukan upacara selamatan dengan mengundang tetangga sekitar dan saksi
M ALFIN J A
37 — 7
ALFIN J.A diganti menjadi MUHAMMAD ALFIN JIMLY ASSHIDDIQIE
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 3578-LT-17072020-0008, tanggal 17-07-2020 dari semula tercatat atas nama M. ALFIN J.A diganti menjadi MUHAMMAD ALFIN JIMLY ASSHIDDIQIE
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;
Alfin J.A diganti menjadiMuhammad Alfin Jimly Asshiddiqie.. Bahwanama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelarPendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliranagama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, danAgama (SARA) maupun adat, tetapi merupakan nama biasa yang seharihari dipergunakan oleh masyarakat umum.
Foto copy ljazah Sarjana Komputer Universitas Pembangunan NasionalVeteran Jawa Timur atas nama Muhammad Alfin Jimly Asshiddiqie,tertanggal 22 Februari 2020, bukti P3 ;. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Alfin J. A, tertanggal 17 Juli2020, bukti P4 ;. Foto copy ljazanh Sekolah Menengah Pertama ITP Tarjun, KabupatenKotabaru atas nama Muhammad Alfin Jimly Asshiddigie, tertanggal 4 Juni2011, bukti P5 ;.
Foto copy ljazah Sekolah Menengah Atas Luqman Al Hakim Surabaya, atasnama Muhammad Alfin Jimly Asshiddiqie, tertanggal 20 Mei 2014, bukti P6;. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578040101085511, tertulis M. Alfin J. A,tertanggal 28102014, bukti P7 ;. Foto copy Layanan Informasi Keuangan atas nama M. Alfin J. A, tertanggal7 September 2020, bukti P8 ;. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian A.n. M. Alfin J.
A diganti menjadi MUHAMMAD ALFIN JINLY ASSHIDDIQIE ;Halaman 5 Penetapan No. 1335/Pdt.P/2020/PN. Sby.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkandengan bukti suratsurat dan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dan 2(dua) orang saksi yang masingmasing bernama 1.
A diganti menjadi MUHAMMADALFIN JINLY ASSHIDDIQIE, tidak bertentangan dengan peraturan perundanganyang berlaku, sehingga dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi amarpenetapan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, pasalpasal dalam peraturan perundangan yangberlaku dan yang bersangkutan;MENETAPKANMengabulkan Permohonan Pemohon.2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaasal M.
AHMAD YANI
30 — 3
AL.619.0073286 dari M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE menjadi M ADJIE RA;
- Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon dari M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE menjadi M ADJIE RA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, supaya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Terbanding/Pembanding/Tergugat : JIMLY ASSHIDDIQIE
Terbanding/Tergugat : MAKARIM WIBISONO
Terbanding/Tergugat : ANGERAH PAERTI
Terbanding/Tergugat : IKRAR NUSA BAKTI
Terbanding/Tergugat : ABDUL MU'TI
80 — 4
Pembanding/Terbanding/Penggugat : SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE
Terbanding/Pembanding/Tergugat : JIMLY ASSHIDDIQIE
Terbanding/Tergugat : MAKARIM WIBISONO
Terbanding/Tergugat : ANGERAH PAERTI
Terbanding/Tergugat : IKRAR NUSA BAKTI
Terbanding/Tergugat : ABDUL MU'TI
5 — 0
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan anak bernama:Zaid Lintang Asshiddiqie, umur 4 tahun;Nisma Safeea Azahra, umur 1 tahun adalah anak Pemohon I (Yuvan Budiman bin M.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ASRARI ZIKRAN ASNAWI bin ASNAWI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : REWI RAHMI MUIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : REWI RAHMI MUIN, SH
45 — 73
., Para Advokat danAsisten Advokat Kantor Hukum ASSHIDDIQIE, PANGARIBUAN &PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Gedung LMPP Lantai 2, Jl.Wahid Hasyim No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10310,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2019, untukselanjutnya disebut PEMBANDING semuaTERGUGAT J;Melawan:PT.
130 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1968 K/Pdt/2018kawankawan, Para Advokat pada Asshiddiqie,Pangaribuan & Partners Law Firm, beralamat diGedung LMPP, Lantai 2, Jalan Wahid Hasyim, Nomor10, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Oktober 2017;lll.14. CHUFRAN HAMAL, S.H., pekerjaan Pensiunan Notaris(dahulu Notaris di Jakarta Pusat), bertempat tinggal diJalan Puri Indah, Blok D 9/16, RT.12 RW.04, KelurahanKembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, JakartaBarat;2.
284 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. (Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia, halaman 57), negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechsstaat) bukanNegara Kekuasaan (Machtsstaat).
Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yangbersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiapNegara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem hukum nasional berhubungandengan konsep Indonesia yang diidealkan dan dicitacitakan oleh the founding fatheradalah sebagai negara hukum (Rechtsstaat/the rule of law).
Apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukumyaitu sebagai negara hukum (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia, 2004, halaman 296305)OBJEK PERMOHONAN melanggar negara hukum, rule of law dan prinsip dueprocess of lawBahwa dalam negara hukum yang demokratis, pelarangan terhadap sesuatuoleh Pemerintah, Instansi maupun Pejabat Negara lainnya, pemberhentian secara tidakhormat pegawai negeri, harus menghormati prinsip due process of Law dimana hanyainstitusi pengadilanlah
11 — 5
wanitawanita garislurus ke atas dari ibu;Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan belummumayyiz, dan Penggugat sebagai ibu kandung, masih hidup dan segarbugar tanpa kurang suatu apapun, maka sudah tepat dan layak apabilaPenggugat dalam kapasitasnya sebagai ibu kandung ditetapkan menjadipemegang dan pelaksana hadhanah terhadap anak Penggugat danTergugat;Prinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrin hukum,antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal Prof HASBI ASSHIDDIQIE
32 — 28
strong>
- Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ahmad Hasanudin bin Sanikun) terhadap Penggugat (Asriah binti Mardi Sukismo);
- Menetapkan anak yang bernama;
- Ulya Wakhdatul Qolbi Hasanudin, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2003;
- Athaya Fauza Asshiddiqie
123 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, SH., bahwa ketentuan pasal tersebutmengandung arti, jika ada peraturan yang dibentuk tidak atas dasar perintahperaturan yang lebih tinggi, maka dapat ditafsirkan bahwa peraturan yangdemikian itu; (i) tidak diakui keberadaannya dan (ii) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Perihal UndangUndang, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta 2006, halaman 218219) (P11);Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.B.
24 — 4
Tabungan TUNAS Bank BPD Nomor rekening 005.231.050942 (Rini Hardjanti QQ Muhammad Hasbi Asshiddiqie)
- Melolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
- Membebankan kepada PemohonKonvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.666.000;-
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI
Terbanding/Terdakwa I : A. AFDAWALI ALIAS AWAL BIN A. ALIMUDDIN
Terbanding/Terdakwa II : FATAHUDDIN ALIAS POPO BIN COLLI
20 — 9
Selain itu Prof Jimly Asshiddiqie (2004: 278279) mengatakan bahwamemasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehinggatunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generalis. Namun, Jimlymengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jikamaterinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalahperaturan.6.
69 — 42
rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.(2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan o/ehgubernur selambatlambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP.(3) Besaran UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari UMP.Berdasarkan hal tersebut diatas dalam menerbitkan Objek sengketa Pemerintah ProvinsiJawa Barat telah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan pada peraturan yangberlaku. menurut buku "Perihal UndangUndang" karangan Jimly Asshiddiqie
dapat diartikan secaraluas dan sempit dalam pengertian istilah "keputusan" yang luas, di dalamnya terkandungjuga pengertian "peraturan/regels", "keputusan/beschikkings" dan "tetapan/vonnis".Sedangkan, dalam istilah "keputusan" dalam arti yang sempit, berarti adalah suatu hasilkegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (beschikkings), mengenaiperbedaan antara keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling) disebutkan dalambuku Hukum Acara Pengujian Undangundang karangan Jimly Asshiddiqie
17 — 2
Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3.Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ahkepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4.Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Ahmad Bintang Asshiddiqie, laki-laki, umur 3 tahun dan Azzahira
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Jimly Asshiddiqie, S.H, selaku Ketua merangkap Anggota didampingi36oleh Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H.,Dr. Harjono, SH, MCL., Soedarsono, S.H., Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.,dan Maruarar Siahaan, SH, masingmasing sebagai anggota dan dibantu olehTeuku Umar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh KuasaPemohon, pemerintah dan Pihak Terkait.KETUAttdProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.ANGGOTAANGGOTA,ttd ttdProf. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S.
525 — 560
Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Putih HitamPengadlilan Khusus terbitan Komisi Yudisial Tahun 2013 (Buku Bunga RampaiKY 2013), yang menyebut lembagalembaga yang bersifat mengadill tetapi tidakdisebut sebagai pengadilan itu sebagai bentuk Quasi Pengadilan atau SemiPengadilan. Lebih lanjut Prof.
Jimly Asshiddiqie mengatakan, lembagalembagatersebut selain bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsifungsi yangbersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi.Beberapa di antaranya berbentuk komisikomisi negara, ada juga yangmenggunakan istilah badan ataupun dewan.
Terbanding/Terdakwa : ANITA ALIAS NITA BINTI MUH. ALIB
28 — 17
Prof Jimly Asshiddiqie (2004: 278279)mengatakan bahwa memasukkan peraturan MA sebagaiperaturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lexspecialis derogat legi generalis. Namun, Jimly mengkritik bentuksurat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinyaberisi. peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalahperaturan..