Ditemukan 14 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 215/Pdt.P/2015/PN Jbg
Tanggal 12 Januari 2016 — TIRA SWISTINA
221
  • M E N E T A P K A N : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.13723 / IST / 2006 tertanggal 29 Desember 2006 yaitu dari nama LAZZUARDI ASI DIKI dibetulkan menjadi LAZZUARDI ASSHIDIQIE; Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No.13723 / IST / 2006 tertanggal 29 Desember 2006 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
    tertanggal 18Desember 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombangpada tanggal 21 Desember 2015 di bawah register perkara nomor : 215/ Pdt.P /2015 /PN.JBG telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :e Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.13723 / IST / 2006tertanggal 29 Desember 2006 terdapat kesalahan penulisan nama, yaituLAZZUARDI ASI DIKI anak Kedua dari suami isteri Purnomo Sidik dan TiraSwistina, yang benar adalah LAZZUARDI ASSHIDIQIE
    Menimbang, bahwa selain surat surat bukti di atas, Pemohon juga telahmengajukan Saksi saksi sebagai berikut :SAKSI I, TAUFIK AL MUDImemberikan keterangan di bawah sumpahyang padapokoknya sebagai berikut :e BahwaSaksiadalahtetanggadariPemohon;BahwaPemohontelahmenikahdenganPurnomoSidikdandaripernikahantersebutPemohontelahdikaruniaidua oranganakyaituAnisaSeptaniadanLazuardiAsshidiqie;e Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran anakPemohon yaitu seharusnya tertulis Lazzuardi Asshidiqie
    di PengadilanNegeri Jombang;Menimbang, bahwa bukti P2 dan P.3menerangkanbahwaPemohontelahmenikahdenganPurnomoSidik;Menimbang, bahwabukti P.4 menerangkanbahwaAnakbernama LAZZUARDI ASIDIKI lahirdari orang tuabernamaPURNOMO SIDIK danTIRA SWISTINApadatanggal 12Juni 2006;Menimbang, bahwa SaksiTaufik AlMudidanSaksiAtiMontiahmenerangkanbahwaPemohon memiliki anak bernamaLazzuardiAsshidiqie yang telah terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahirananak Pemohon yaitu seharusnya tertulis Lazzuardi Asshidiqie
    2006, namun dalam Akta Kelahirannya,nama anak Pemohon tersebut tertulis Lazzuardi Asi Diki;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa PermohonanPemohon tidak bertentangan dengan Undang undang dan Permohonan ini ditujukanuntuk kebaikan dari anak Pemohon tersebut sehingga terhadap Pemohon diberikan iinuntuk membetulkan nama anak Pemohon tersebut yaitu dalam Akta kelahiran Nomor13723 / IST / 2000 tertanggal 29 Desember 2006 tertulis nama LAZZUARDI ASI DIKIdibetulkan menjadi LAZZUARDI ASSHIDIQIE
    UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN: 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohonyang tercatat dalam Akta Kelahiran No.13723 / IST / 2006 tertanggal 29Desember 2006 yaitu dari nama LAZZUARDI ASI DIKI dibetulkan menjadiLAZZUARDI ASSHIDIQIE
Register : 14-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Krs
Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon:
AHMADI
2910
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil AHMADI yang tercatat dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga di ganti nama menjadi AHMAD DARWIS MING ASSHIDIQIE;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tersebut kepada Kantor
    dengan namaAHMADI, Tempat/Tanggal lahir : Probolinggo, 17071993 NIK.3513061707930004, No Kartu Keluarga. 3513061506200001Halaman 1 dari 5 dari Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Krs5.Bahwa sebagai Warga Negara Repubik Indonesia yang baik, dan untukpembaruan dengan masyarakat Warga Indonesia yang lain khususnyadilingkungan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana yang dianjurkanoleh pemerintah, Pemohon bermaksud mengganti nama kecil Pemohonyang semula bernama AHMADI, diganti menjadi AHMAD DARWISMING ASSHIDIQIE
    ,sehingga nama Pemohon menjadi AHMAD DARWISMING ASSHIDIQIE ,Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohontersebut adalah agar Identik dengan nama AGAMA yang di anutnya yaituISLAM.Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dariPengadilan Negeri Kraksaan Terlebih dahulu.
    SlametBahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang menghadap ke Pengadilan iniuntuk mengajukan permohonan penetapan bahwa yang namanya AHMADIdiganti menjadi AHMAD DARWIS MING ASSHIDIQIE adalah satu orangyang sama;Bahwa nama Pemohon tertulis AHMADI, menjadi AHMAD DARWIS MINGASSHIDIQIE ;Bahwa Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk kepentinganPemohon baik saat sekarang maupun untuk kepentingan Pemohon;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon
    AsriBahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Anak saksi;Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang menghadap ke Pengadilan iniuntuk mengajukan permohonan penetapan bahwa yang namanya AHMADIdiganti menjadi AHMAD DARWIS MING ASSHIDIQIE adalah satu orangyang sama;Bahwa nama Pemohon tertulis AHMADI, menjadi AHMAD DARWIS MINGASSHIDIQIE ;Bahwa Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk kepentinganPemohon baik saat sekarang maupun untuk kepentingan Pemohon;Halaman 3 dari 5 dari Permohonan Nomor 35
    Bahwa Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama untukPemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir atas nama AHMADI diganti menjadiAHMAD DARWIS MING ASSHIDIQIE;2. Bahwa alasan Permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama kecilPemohon;3.
Register : 07-12-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PA SLEMAN Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Smn
Tanggal 21 Desember 2023 — Pemohon melawan Termohon
620
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan anak yang bernama Bagas Ramadhan Afifi Asshidiqie Iswanto, lahir di Yogyakarta, tanggal 16-09-2008, berada di bawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
    3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk keperluan Jual Beli tanah dengan sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 1386 dengan luas 381 meter persegi dengan nomor surat ukur 6.930 tertanggal 01-08
Register : 14-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Krs
Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon:
AHMADI
43
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil AHMADI yang tercatat dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga di ganti nama menjadi AHMAD DARWIS MING ASSHIDIQIE;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tersebut kepada Kantor
Register : 13-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PA AMUNTAI Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Amt
Tanggal 25 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
439
  • Noor Asshidiqie bin H. Muhammad Noor Rahmadani;

    3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Register : 26-10-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 235/Pid.B/2017/PN Amt
Tanggal 5 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.ANITA MAIMUNAH
2.DEWI INDRASARI, SH
Terdakwa:
SALIHIN Alias IHIN Bin ALIHAN
356

Dirampas untuk dimusnahkan

  • 1(satu) lembar kwitansi dari TOKO MAS/POLIS ASSHIDIQIE-SALWA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUTRI MUNAZAT

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Register : 23-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
H. ANDI SANA, S.Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI LUWU
266120
  • hanyamenjerumuskan PPK dengan mengunakan ayat (4b) saja, jugabertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 d.SKB atau sebuah putusan tidak bisa bisa diberlakukan surut,pemberlakuan hukum secara surut (retroaktif) merupakanpenyimpangan dari prinsip utama hukum pidana (/egalitas)sebagaimana tercamtum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkankekuatan ketentuan perudangundangan pidana yang telah ada;Menurut Prof Jimly Asshidiqie
Putus : 04-08-2011 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 548/Pid. B/2010/PN.JMB
Tanggal 4 Agustus 2011 — HARIYONO, S.Pd
4230
  • JIMMY ASSHIDIQIE berpendapat bahwa konsep melawan hukummateriil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dankecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan adalah merupakan suatuukuran yang tidak pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaranhukum materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara korupsi karena dapat mengakibatkanketidak pastian hukum, sehingga dalam perkara korupsi haruslah diterapkan sifat
Putus : 08-02-2010 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 561 / Pid. B / 2009 / PN.JMB
Tanggal 8 Februari 2010 — HERNAWAN
4973
  • JIMMY ASSHIDIQIE berpendapat bahwa konsepmelawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran93kepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatunorma keadilan adalah merupakan suatu ukuran yang tidak pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa ajaran hukum materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara korupsi karenadapat mengakibatkan ketidak pastian hukum, sehingga dalam perkara korupsiharuslah diterapkan sifat
    JIMMY ASSHIDIQIE berpendapat bahwa konsepmelawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatunorma keadilan adalah merupakan suatu ukuran yang tidak pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa ajaran melawan hukum materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara korupsi105karena dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum, sehingga dalam perkara korupsiharuslah diterapkan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2015 — 1. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., MSi; 2. H. JAWAWI, SP., SHUT., MP; KOMISI PEMILIHAN UMUM RI.
20177
  • JIMLY ASSHIDIQIE, SH yangdalam Putusan DKPP aquo ( Bukti T1 ) telah memberikan pendapat yangberbeda (dissenting opinion) yang pada pokoknya menyatakan bahwasanksi yang diberikan kepada teradu paling tinggi adalah pemberhentiantetap, tetapi tidak dikaitkan dengan perubahan status Pasangan Calon,apalagi keputusan tentang Pasangan Calon tersebut telah ditetapkan olehHal 71 dari 83 hal. Put.
Putus : 10-06-2010 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 17/Pid.B/2010/PN.JMB
Tanggal 10 Juni 2010 — Drs. HOLIDIN, M.Hum
385
  • JIMMY ASSHIDIQIE berpendapat bahwa konsepmelawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran93kepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatunorma keadilan adalah merupakan suatu ukuran yang tidak pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa ajaran hukum materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara korupsi karenadapat mengakibatkan ketidak pastian hukum, sehingga dalam perkara korupsiharuslah diterapkan sifat
    JIMMY ASSHIDIQIE berpendapat bahwa konsepmelawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatunorma keadilan adalah merupakan suatu ukuran yang tidak pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa ajaran melawan hukum materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara korupsi105karena dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum, sehingga dalam perkara korupsiharuslah diterapkan
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2013 — THOYIB BAHRI, SH >< PRESIDEN RI, Dk
17638
  • Jimly Asshidiqie, SH. HukumAcara Pengujian undangUndang, Hal. 12, Penerbit sinar Grafika ;oto copy sesuai aslinya, Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap,SH. Sinar Grafika, Jakarta : Juni 2005, Cetakan Kedua Hal. 51 s/d.54 ;oto copy sesuai aslinya, Buku Penerapan Asas Peradilan Sederhana,cepat dan biaya ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Dr.Mohamad Saleh, SH.MH., Graha Cendekia Cetakan 1, Januari 2011 Hal.5657 ;Foto copy sesuai aslinya, Buku Hukum Acara Perdata, M.
Putus : 12-04-2012 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 608/Pid. B/2010/PN.JMB
Tanggal 12 April 2012 — : H. LUKMAN OESIN, SH
347
  • JIMMY ASSHIDIQIE berpendapat bahwa konsep melawanhukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian57dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan adalah merupakansuatu ukuran yang tidak past ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaranhukum materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara korupsi karena dapat mengakibatkanketidak pastian hukum, sehingga dalam perkara korupsi haruslah diterapkan sifat
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
4721325
  • Terdakwa meminta saksisebagai salah satu anggota tim penasehat hukum dalam menghadapiperkara gugatan di Mahkamah Konstitusi, atas permintaan tersebut saksimenyatakan kesiapannya menjadi salah tim penasehat hokum ;Bahwa yang menjadi tim penasehat hukum yaitu berasal dari KantorRUDY ALFONSO Dkk, Kantor ARTERIA DAHLAN Dkk dan saksisendiri dari kantor MAP ;Bahwa saksi pernah berdinas di MK, ketika saksi selesai menempuh doctordi Universitas Indonesia saksi diminta oleh ketua MK saat itu dijabat olehJIMLY ASSHIDIQIE