MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sebagai hukum Almarhumah TATI RACHMIATI binti RADEN ACHMAD ATMASASMITA telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Juli 2017;
3. Menetapkan sebagai hukum::
   1. NOEGROHO DJAJOESMAN Bin HENDRA DJAJOESMAN (selaku suami/Pemohon I);
   2. INDRAWATI RAHMADANI Binti NOEGROHO DJAJOESMAN

(anak perempuan/ Pemohon II);

Dengan dijatuhinyapidana kepada pelaku tindak pidana maka dapat memberikan rasakeadilan dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakatoleh karena tertib hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa dengan pemidanaanmaka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya,temannya maupun keluarganya. (Romli Atmasasmita, 1995, KapitaSelekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm8384.).

((Romli Atmasasmita,1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju,Bandung, hlm 8384.)Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Bkt, tanggal 28 Agustus2019 yang dimintakan banding tersebut serta suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

KUSWARI ATMASASMITA selaku) Kepala Suku DinasPendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Kotamadya JakartaPusat pada tanggal 3 Maret 2008, padahal H. KUSWARIATMASASMITA sudah pensiun sejak Tahun 2004:d. Tanda tangan H. KUSWARI ATMASASMITA yang selama inidikenal di lingkungan Suku Dinas sebagai Kepala Suku DinasPendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Kotamadya JakartaPusat tidak sama dengan tanda tangan H. KUSWARIHal. 6 dari 55 hal. Put.

Kuswari Atmasasmita, padahal H. KuswariAtmasasmita telah pensiun sejak 3 Maret 2003:e. Tandatangan H. Kuswari Atmasasmita yang selama ini dikenal dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan TinggiPemerintah Kota Jakarta Pusat, tidak sama dengan tanda tangan H.Kuswari Atmasasmita pada STTB SMP Arena Siswa atas namaMulyadi Jayabaya;f.

Pengambilan Dana Nasabah tanpa jijin bisa di ketegorikankejahatan perbankan ,Romli Atmasasmita menyatakan Tindak PidanaPerbankan sering kali mengandung elemenelemen kecurangan (deceit),penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan(concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggarankepercayaan (breach of trust), akalakalan (Subterfuge), ataupenggelakan peraturan (ilegal circumvention) sehingga sangatmerugikan masyarakat secara luas. 14 Berdasarkan pernyataan initindakan fraud ini

Penyembunyian fakta,yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uangnasabah kepada rekeningnya 13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.14 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, JakartaTimur: Prenada Media, 2003, him, xili.9.

Dr.Romli Atmasasmita, SH.LL.M, mengatakan kepada John Sarodja Salehbahwa orang dari PT.BI tersebut yang selanjutnya akan mengoperasikanSISMINBAKUM dan untuk itu John Sarodja Saleh diminta untukbekerjasama dengan Terdakwa karena sebelumnya pada bulan Februari2000, Prof. Dr.

Dr.Romli Atmasasmita, SH.LL.M orang yang telah dibayar oleh Notaris melaluiRekening Nomor : 0004192274 pada Bank Danamon atas nama PT.

Romli Atmasasmita, SH.LL.M selakuDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Surat No : C.UM.06.10.05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum antaralain :1.

Romli Atmasasmita , SH.LL.Mselaku Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan SuratNo : CUM.06.10.05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakumantara lain :1.

Dr.Romli Atmasasmita, SH.LL.M orang yang telah dibayar oleh Notaris melaluirekening Nomor : 0004192274 pada Bank Danamon atas nama PT.

Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT KAMADJAJA LOGISTICS, yang diwakili oleh Direktur,Stephanus Ivan Kamadjaja dan Stephanie Ivy Kamadjaja,berkedudukan di Jalan Kebon Bawang IV, Nomor 2A, JakartaUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Radhie NoviadiYusuf, S.H, M.H, dan kawankawan, Para Advokat pada KantorAdvokat Radhie Misbach Atmasasmita

(Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta HukumPidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, him 8384.)Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding tertanggal 7 Oktober 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBukittinggi tanggal 7 Oktober 2019 dan telah diberitahukan/diserahkan kepadaHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUSLH/2019/PT PDGPenuntutUmum pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa tidak benar dan keliru

Romli Atmasasmita, Info Hukum) sementaraTerdakwa Kardius Marlina selaku Direktur PT.

Dr.Romli Atmasasmita, Info Hukum) sementara Terdakwa KardiusMarlina selaku Direktur PT.

Romli Atmasasmita, Info Hukum)."(Putusan PN.Mdn, hal. 46, alinea ke 2)."

ROMLI ATMASASMITA, SH., yang memahami betulsejarah dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis dan pemben tu kanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang KPK,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuatdalam putusan perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, halaman 189190 (Bukti P3) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ketika kami merumuskan Pasal 39 ayat (8) UndangUndang KPKpada waktu itu ada perdebatan sebenarnya di DPR ada yangmenghendaki

(Sentencing and Criminal Justice (2005:72 ) Andrew Ashworrth);Bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telahmemberikan paduan kepada Hakim di Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi jika dalam proses penangkapan barang bukti yang didapatnarkotika jenis bukan tanaman minimal beratnya 1 gram maka Terdakwaharus diposisikan sebagai korban dan treatmentnya adalah direhabilitasi;Criminal Justice System yang disampaikan Romli Atmasasmita Gurubesar Universitas Padjadjaran Bandung, Hakim dalam

Menurut Moeljatno, sebagaimanadikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya REKONSTRUKSI ASAS TIADAPIDANA TANPA KESALAHAN: GEEN STRAF ZONDER SCHULD (hal. 141), asasini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidakmelakukan perbuatan Pidana.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutipoleh Romli Atmasasmita dalam bukunya REKONSTRUKSI ASAS TIADA PIDANATANPA KESALAHAN: GEEN STRAF ZONDER SCHULD (hal. 141), asas ini berartiorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukanperbuatan Pidana. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat mengenai barangbukti 1 (Satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ, 1(satu) buah Kunci mobil truck dan 1 (Satu) lembar STNK Nomor 0020241. B.

ROMLI ATMASASMITA dengan tegas menyatakan ketentuan pasal 3ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dariUU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU nomor. 20 tahun 2001,sedangkan ketentuan pasal 2 UU Nomor. 31 tahun 1999diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU nomor.31 tahun 1999 Jo UU nomor. 20 tahun 2001. senada denganhal itu) Andi Hamzah Menegaskan Addresat Pasal 3 sebagaiberikut

Romli Atmasasmita, serta AndiHamzah, maka terdakwa yang menjabat sebagai Anngota DPRDPropinsi Sultra, dalam pasal 2 ayat (1) pada unsursetiap orang tidak dapat diterapkan kepadanya, karenaobjek perbuatan berda diluar kewenangan / kekuasaannyadan kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair yaitumelanggar pasal 2 ayat (1) tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsurdakwaan PRIMAIR yaitu)~ unsur setiap orang tidak dapatdibuktikan, maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan PRIMAIR

Menurut Romli Atmasasmita,pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatukewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterimapelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidanamenurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatuperbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Radhie Misbach Atmasasmita,beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai 3, JalanKuningan Mulia, Kavling 9C, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016;2. UTAMI DIAN SURYANDARI, bertempat tinggal di Jalan, RT/RW 001/001, KelurahanPunggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, JawaHasanudin Nomor 121Tengah, dalam hal ini memberi kKuasa kepada Arsy NuurM.Y.

bergradasi, makasesuai dengan tertib hukum acara pidana atau process orde yang berlaku,pertamatama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaianhukum atas Dakwaan kesatu tersebut, apabila tidak terbukti barulah akandipertimbangkan dakwaan kedua;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur dari pasalyang didakwakan, terlebin dahulu akan dikemukakan kajian teori hukum yangberkaitan dengan pasalpasal yang didakwakan, sebagaimana diuraikan dibawahini :Menimbang bahwa Menurut Romli Atmasasmita

No. 1336 K/Pid.Sus/2017mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan akan melemahkankepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.Menurut Muladi, bahwa terhadap delikdelik berkarakter, utamanya yangberpotensi mengancam sendisendi kehidupan negara, maka hukum pidanaharus tampil sebagai premium remedium.Menurut Romli Atmasasmita, penggunaan hukum pidana sebagaipremium remedium hanya diterapkan pada delikdelik tertentu yangmemerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah

Romli Atmasasmita dalam tulisannya yang berjudulPerbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa sejak pergantian atauperubahan UU Pemberantasan Korupsi sejak tahun 1960 sampai dengan UUNomor 20 Tahun 2001 selalu memuat ketentuan yang menetapkan seorangpegawai negeri atau mereka yang menduduki jabatan publik tertentu sebagaisubjek hukum tindak pidana korupsi.

Romli Atmasasmita berpendapatbahwa ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawainegeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimanadiaturdalam Pasal 1 angka3.Bahwa Andi Hamzah juga menegaskan bahwa sasaran utama (addresat)dari Pasal 3 sebagai berikut: "..... dengan katakata "menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan... yang menunjukkan bahwa subjek

Romli Atmasasmita, SH, LLMKetua Tim Perancang UndangUndang Tindak Pidana Korupsi);Judex Facti tingkat pertama masih berpendapat bahwa keuangan negarayang dipisahkan pada BUMN berbentuk PT Persero sebagai kekayaan negara,pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan karena sudah ada ketentuanperundangundangan terbaru, pendapat Mahkamah Agung R.I. ataupun pendapatpakar hukum yang pada pokoknya sepakat bahwa kekayaan negara yang telahdipisahkan pada BUMN berbentuk PT.

Romli Atmasasmita, S.H., berpendapatbahwa rumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 lebih tepat diterapbkan terhadap Terdakwayang berstatus sebagai pegawai BUMN, ketimbang dengan menggunakanrumusan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 tahun 2001.

Dr.Romli Atmasasmita, S.H., LLM., seorang pakar hukum pidana internasional(ketua tim perancang UndangUndang Tipikor) menyatakan bahwa asas LexSpecialis Sistematis merujuk pada hukum pidana administratif atau UndangUndang administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (AdministrativePenal Law). Asas tersebut, menurut beliau, hanya berlaku pada UndangUndang Pajak, UndangUndang Jasa Perbankan, UndangUndang PasarModal, dan UndangUndang administratif lainnya yang diperkuat dengansanksi pidana.

tidak fair; Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus,/2017/PH.Trg.Bahwa kami penasehat hukum terdakwa yang ditunjukan berdasarkan penetapanpengadilan, dengan iktikad baik memberikan bantuan hukum kepada terdakwa untukmendapatkan keadilan didepan Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo; KEADILAN MERUPAKAN PRASYARAT BAGI SUATU ATURAN AGAR BISA DISEBUT HUKUMDAN HUKUM YANG TIDAK MEMENUHI CITA RASA KEADILAN BUKANLAH HUKUM(Dr.Shidarta,SH.M.Hum, FILSAFAT HUKUM.Hlm.226)Menurut Prof.Romli Atmasasmita

Soemadipradja dan Romli Atmasasmita dalambuku Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, sebagai berikut:Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalamperaturan perundangundangan Indonesia, pertama kalinyatermuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunanKUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voorNederlandsch Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri;2.6.

Kejaksaan; 3.Pengadilan; dan 4.Lembaga Pemasyarakatan.Fakta bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dariSistem Peradilan Pidana maka UndangUndang Nomor 12Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas merupakanperaturan yang bersifat hukum pidana;Bahwa menurut Romli Atmasasmita, pelaksanaan hukuman diLembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistemperadilan pidana.