NAJAMUDIN YUSUF
Tergugat:
1.PHILIPUS ATURURI
2.ALIMIN ATURURI Alias KONORI ATURURI

ALBERT ROMBE, S.ELawanABRAHAM OCTAVIANUS ATURURIDanPEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Perdata- LAMBERT ATURURI,SE- PAMANSORI KAYAIMelawan- Pemerintah RI, Cq.Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Provinsi Papua,Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen- Direktur / Pimpinan Poltekes Kabupaten Kepulauan Yapen

Untuk Kerugian Materiil , Maka Bupati Kabupaten Kepulauan Yapensecara Hukum Wajib Membayar sisa Utangnya Sebesar Rp.623.500.000,(Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus RibuRupiah) Kepada Masyarakat Adat Pemilik Tanah, KeluargaLambert Atururi,SE dan Keluarga Pamansori Kayai, Am.Pd SecaraTunai;25.1.2.

mewakili keluarga Atururi.

dan Lambert Atururi ;Bahwa Kesepakatan Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) per metertersebut terjadi dari Edaran Bupati Philip Wona pada masa itu masihmenjabat sebagai Bupati Kabupaten kepulauan Yapen sekitar Tahun 2002Halaman 21Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/ PN Sru, tentang tanahtanah yang bekas peninggalan Belanda sedangkan untuktanahtanah adat sampai saat ini tidak ada Edaran Pemerintah Daerahyang mengatur tentang harga tanah, sedangkan Tanah milik PenggugatLambert Atururi ini adalah tanah baru

dan saudara YosafatAtururi datang ke kantor DPRD dan bertemu dengan pihak DPRD lalumembicarakan tentang lokasi tanah untuk dibangun Politeknik Kesehatankemudian saudara Yosafat Atururi setuju menjual tanahnya untukdibangun Politeknik Kesehatan setelah itu kami pihak DPRD mengatakankepada saudara Yosafat Atururi tentang pertemuan ini kepada Plh.

Nurlely Sahdan (Saksi4) yang berprofesi kontraktor,dan pada bulan Februari 2012 Terdakwa bertemu denganSaksi4 di rumah Gubernur Abraham Atururi dalam rangkameminta ijin pembangunan 50 (lima puluh) tower telkomseldiwilayah Papua Barat.

Lantung dan disana dikenalkandengan Terdakwa yang mengaku teman dekat GubernurAbraham Atururi dan mempunyai proyek pembangunanmenara Telkomsel senilai Rp. 1.500.000.000, (Satu milyarlima ratus juta rupiah).Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Saksi berkeinginanmendapatkan proyek tersebut harus menyerahkan uangmuka Rp. 55.000.0000, (lima puluh lima juta rupiah) kepadaTerdakwa.

Nurlely Sahdan (Saksi4) yang berprofesikontraktor, dan pada bulan Februari 2012 Terdakwa bertemudengan Saksi4 di rumah Gubernur Abraham Atururi dalamrangka meminta ijin pembangunan 50 (lima puluh) towertelkomsel diwilayah Papua Barat.

Bahwa benar Saksi1 menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.0000, (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwakarena yakin dengan penyampaian Terdakwa dekat denganGubernur Papua Barat bapak Abraham Atururi, dan saat ituTerdakwa menjanjikan jika proyek tidak ada/batal makaTerdakwa akan mengembalikan uang Saksi1.9.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat keluarga Nenepat;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Padat Karya KPR;Bahwa, tanah adat/Dusun Tinamauga tersebut adalah tanah/Dusun dariMoyang Penggugat sejak dahulu;Bahwa, berdasarkan surat keputusan Pemerintah Daerah Tingkat IlYapen Waropen (sekarang Kepulauan Yapen) tertanggal 12 Maret 1987 yangpada intinya adalah bahwa Tanah Adat/Dusun Tinamauga adalah benarbenarhak waris turun temurun dari Penggugat sampai sekarang;Bahwa, anak almarhum Bapak Keren atururi

sebagai Pengurus hak warisdi Tanah /Dusun Tianmauga terdiri dari:e Lenorei Atururi (Almarhum);e Brigjen (Mar) Purnawirawan Abraham O Atururi (Gubenur IrianJaya Barat sekarang);e Anjela Atururi (Wiraswasta);e Mesak Atururi (Wiraswasta);e Pelipus Atururi (PNS);e Atus Hans Atururi (PNS)/Penggugat;e = Kartini Atururi;Bahwa, sesuai dengan surat Tergugat , tertanggal 4 Maret 1989 kepadasaudara Abraham O Atururi, Mayor Marinir (saudara Penggugat ) yang padaintinya secara iklas mengembalikan semua hak atas

tanah keluarga Atururi;Bahwa, Tanah Adat/Dusun Tinamauga pada saat ini telah dikuasai olehTergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl,Tergugat IV,dan secara melawan hukumpula Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, telah menjual bahkanmembakar tanaman sagu yang ada di atas tanah bersertifikat milik Penggugat,sehingga Penggugat berpendapat Tergugat , Tergugat Il,lergugatIll,Tergugat IV telah beriktikad buruk untuk menguasai tanah/DusunTinamauga milik Penggugat;Bahwa selanjutnya saudara Tergugat

kepadaTergugat V dan untuk itu orang tua Penggugat almarhum Kenan Atururi telahmembuat Pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II YapenWaropen (sekarang kepulauan Yapen) Wilayah Kecamatan Yapen Selatanuntuk diselesaikan;Bahwa, selanjutnya merujuk kepada Pengaduan almarhum Kenan Atururi(orang tua Penggugat) penyelesaian masalah penjualan tanah dari saudaraTergugat yang bernama Bernat Nenepat kepada Tergugat V, Pemerintahwilayah Kecamatan Yapen Selatan, beserta Lurah Serui Kota dan Anotorei

yang sebelumnya terjual kepada Tergugat Vsebagai pihak pembeli, atas nama Bernat Nenepat sesuai suratpelepasan hak atas tanah adat Nomor 026/ST/4/1986 dan menyerahkankembali kepada sdr almarhum Kenen Atururi (orang tua Penggugat)sebagai pihak yang dinyatakan pemilik sah;b. Berdasarkan diktum pertama maka surat pernyataan pelepasan hak atastanah adat dengan Regristrasi 026/STCYS/4/1986, tanggal pengeluaran21 April 1986 dinyatakan tidak berlaku dan dicoret dari nomor registrasiHal. 3 dari 12 Hal.

LAMBERT ATURURI, S.E. dan 2. PAMANSORI KAYAI, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

LAMBERT ATURURI, SE., dk VS PEMERINTAH RI., cq. MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq., BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dk.

LAMBERT ATURURI, S.E.;2. PAMANSORI KAYAI;Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pertanian WainakawiniAnutaurei, Serui, dalam hal ini memberi kuasa kepada JimmyMonim, S.H. dan kawan, Para Advokat pada KantorAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jimmy Monim, S.H.

Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk Kasasi Bpk.Lambert Atururi, S.E. dan Pamansori Kayai tersebut;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 25 Januari2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sru,3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 7 Juni2017, Nomor 25/PTD/2017/PT. JAP;4. Mengambil alin perkara ini beserta seluruh berkas perkaranya danMengadili sendiri:Halaman 4 dari 8 hal. Put.

besaran harga pelepasan tanahmilik Pemohon Kasasi yang berlaku adalah harga yang disepakati antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tanggal 21 November 2011yaitu seharga Rp25.000.000,00 per meter, harga mana telah dibayarlunas oleh Termohon Kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LAMBERT ATURURI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: $1).LAMBERT ATURURI, S.E. dan 2. PAMANSORI KAYAI, tersebut:Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/20172.

., MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : Abraham Octavianus Atururi Diwakili Oleh : Demianus Waney, SH., MH dan Rekan

PEMERINTAH PROPINSI PAPUA BARAT; Beralamat di Jalan Brigjen Marinir(Purn) Abraham O Atururi Arfai, Manokwari Papua Barat,Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DemianusWaney,SH.,MH Advokat dan Penasihat Hukum pada KantorAdvokat Demianus Waney,SH.

ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI; Beralamat di Karya ABRI SanggengManokwari, Papua Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasakepada Demianus Waney,SH.,MH Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Advokat Demianus Waney.SH.

;Sedangkan di dalam gugatan ditulis nama : ABRAHAMOCTAVIANUS ATURURI, Ini penulisan nama yang salah besar,nama beliau yang benar sebagaimana tercantum (ABRAHAMOCTAVIANUS ATURURI) di atas, sebab apa arti sebuah nama,apalagi beliau adalah seorang mantan pejabat Negara sebagaiGubernur Papua Barat tetapi juga sebagai Pejuang/ PendiriPemerintah Provinsi Irian Jaya Barat sekarang Provinsi PapuaBarat;Dan pada jadwal persidangan tertanggal 15 Januari 2019 yanglalu, Sesuai hukum acara (mekanisme) persidangan

Atururi yang saat itusedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2012sampai dengan 2017;Ditanggapi/ dijawab demikian :1.

Atururi selama menempati rumah milikPENGGUGAT dan tidak direspon atau ditanggapi secara baik olehTergugat maupun Turut Tergugat;Halaman 15 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT JAP2.Posita angka 6 : Bahwa besarnya pembayaran yang diajukanPENGGUGAT kepada tergugat atas kenikmatan yang diperolehTERGUGAT adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun selama 5 (lima) tahun terhitung sejak periode tahun 20122017;3.

Bahwa Penggugat sempat berdiskusi dengan Brigjen AnumertaAbraham Octavianus Atururi (aim.) tentang logo lambang daerah yanghendak dibuat dan dilukis oleh Penggugat, Brigjen Anumerta Atururisempat menyodorkan sebuah bingkai berbentuk bulat lonjongmenyerupai simbol dari pasukan marinir Amerika Serikat kepadaPengguQ@at; 20202222 nn nnn nnn n nnn ne nn en nenBahwa Penggugat menyampaikan kepada Brigjen Anumerta AbrahamOctavianus Atururi jika setiap pembuatan gambar lambang/logo daerahdalam Negara Kesatuan

Atururi) meninggal dunia, bapak Sekda Provinsi Papua Barat (Drs.Nataniel D. Mandacan, M.Si) dan Asistensi Setda Provinsi Papua Barat(Drs. Musa Kamudi, M.Si) yang disaksikan oleh Kuasa Hukum PemerintahProvinsi Papua Barat (Demianus Waney, S.H., M.H/Advokat) datang untukmenemui Bapak A.O.

Atururi menjadi dasarpenyelesaian masalah Logo/ Lambang Provinsi Papua Barat makanya bapakSekda Provinsi Papua Barat beberapa kali melakukan pertemuan denganpara pejabat untuk membahas adanya penyelesaian masalah logo tersebutkarena pesanan dari bapak A.O. Atururi dan bapak Sekda Papua Barat telahpula melaporkan kepada bapak Gubernur Papua Barat (Yth.

Atururi. Jadi bukan Penggugat yang menggambarlogo tersebut.

Atururi. Jadi bukan Penggugat yang menggambarPutusan Sela Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Mnk halaman 31 dari 44 hal.logo tersebut.

MARTHEN LUTHERRUMADAS, MSGi. terdakwa telah mencoba menghubungi melalui telepon saksiABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI yang saat itu diingatnya masih menjabatsebagai Gubernur Papua Barat, tetapi tidak bisa oleh karena handphone dari saksiABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI tidak aktif.

Terdakwa telah mencoba menghubungi melalui telepon saksiABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI yang saat itu diingatnya masihmenjabat sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi tidak bisa oleh karenahandphone dari saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI tidak aktif.Setelah itu Terdakwa ROY LETLORA, SP, MM menghubungi RAHIMINKATJONG (almarhum) yang saat itu juga diingat masih menjabatsebagai Wakil Gubernur Papua Barat namun diperoleh jawaban bahwadirinya dan saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI sudah menjadirakyat biasa karena

Terdakwa telah mencobamenghubungi melalui telepon saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI yangsaat itu diingatnya masih menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi tidakbisa oleh karena handphone dari saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURItidak aktif.

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATPAPUA BARAT Melalui Mekanisme Pengangkatan,beralamat berkedudukan di Kantor Kesatuan BangsaPropinsi Papua Barat Jalan Brigjen Marinir (purn)Abraham O Atururi, Arfai, Kabupaten Manokwari,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;3.

Atururi ArfaiManokwari, Kode Pos 98315 dalam hal ini semula diwakilioleh kuasanya Sdr. COSMAS REFRA, S.H., M.H. dkk. yang beralamat di BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Jalan Brigjen Marinir (Purn)Abraham O.

Atururi Arfai Manokwari, Kode Pos 98315 Manokwari, PapuaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor.181/81/Rokum/ 2020tertanggal 18 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sorong di bawah Nomor 149/SKU.HK/ 6/2020/PN Son pada tanggal23 Juni 2020, kemudian berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum SetdaPropinsi Papua Barat Nomor 094/173/Rokum 2020 tertanggal 10 November2020, Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor.181/81/Rokum/ 2020 tertanggal18 Juni 2020 tersebut dicabut dialinkuasakan

ditanyakan kembali maksud disposisi itu kepada terdakwa ROY LETLORA, SP,MM.Bahwa selanjutnya jawaban dari terdakwa ROY LETLORA, SP, MM, selaku Pgs.Pemimpin Cabang dan sesuai dengan kewenangannya yang disampaikan kepada saksiJAYADI SUWEDI, pemindahbukuan sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi PapuaBarat Nomor : 900/30/SETDAPB/2012, tanggal 13 Januari 2012, agar tetap dilakukankarena terdakwa ROY LETLORA, SP, MM mengaku telah melakukan verifikasi kepadaGubernur Papua Barat saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI

MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSGi. terdakwatelah mencoba menghubungi melalui telepon saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURIyang saat itu diingatnya masih menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi tidakbisa oleh karena handphone dari saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI tidak aktif.Selanjutnya terdakwa ROY LETLORA, SP, MM menghubungi RAHIMIN KATJUNG(almarhum)yang saat itu juga diingat terdakwa masih menjabat sebagai Wakil GubernurPapua Barat namun diperoleh jawaban bahwa dirinya dan saksi ABRAHAMOCTAVIANUS ATURURI

MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi.Bahwa selain itu tindakan terdakwa ROY LETLORA, SP, MM tersebut telahmengabaikan keberadaan pejabat careteker Gubernur yakni TANTRI BALI LAMOsetelah pengunduran diri saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI selaku GubernurPapua Barat dan RAHIMIN KATJUNG (almarhum) selaku Wakil Gubernur Papua Baratkarena akan mengikuti Pemilinan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Papua Barat periode berikutnya dan Pejabat Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD)/Bendahara

Selanjutnya terdakwa ROY LETLORA, SP, MM menghubungi RAHIMINKATJUNG (almarhum) yang saat itu juga diingat terdakwa masih menjabat sebagaiWakil Gubernur Papua Barat namun diperoleh jawaban bahwa dirinya dan saksiABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI sudah menjadi rakyat biasa karena sudah tidakmenjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat lagi dan menurutketerangan terdakwa ia disarankan menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi PapuaBarat saksi Ir.

Surat Permintaan Membayar (SPM) ; dansebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf k, dinyatakan bahwa PejabatPenatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD berwenang melakukanpembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekeningkas umum daerah.Bahwa dalam proses verifikasi yang dilakukan terdakwa ROY LETLORA, SP, MMsecara nyatanyata telah mengabaikan keberadaan pejabat careteker Gubernur yakniTANTRI BALI LAMO yang menjabat karena pengunduran diri saksi ABRAHAMOCTAVIANUS ATURURI

ditanyakan kembali maksud disposisi itu kepada terdakwa ROY LETLORA, SP,MM.Bahwa selanjutnya jawaban dari terdakwa ROY LETLORA, SP, MM, selaku Pgs.Pemimpin Cabang dan sesuai dengan kewenangannya yang disampaikan kepada saksiJAYADI SUWEDI, pemindahbukuan sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi PapuaBarat Nomor : 900/30/SETDAPB/2012, tanggal 13 Januari 2012, agar tetap dilakukankarena terdakwa ROY LETLORA, SP, MM mengaku telah melakukan verifikasi kepadaGubernur Papua Barat saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI

MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi. terdakwatelah mencoba menghubungi melalui telepon saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURIyang saat itu diingatnya masih menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi tidakbisa oleh karena handphone dari saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI tidak aktif.Selanjutnya terdakwa ROY LETLORA, SP, MM menghubungi RAHIMIN KATJUNG(almarhum)yang saat itu juga diingat terdakwa masih menjabat sebagai Wakil GubernurPapua Barat namun diperoleh jawaban bahwa dirinya dan saksi ABRAHAMOCTAVIANUS ATURURI

MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi.Bahwa selain itu tindakan terdakwa ROY LETLORA, SP, MM tersebut telahmengabaikan keberadaan pejabat careteker Gubernur yakni TANTRI BALI LAMOsetelah pengunduran diri saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI selaku GubernurPapua Barat dan RAHIMIN KATJUNG (almarhum) selaku Wakil Gubernur Papua Baratkarena akan mengikuti Pemilinan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Papua Barat periode berikutnya dan Pejabat Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD)/Bendahara

MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi. terdakwatelah mencoba menghubungi melalui telepon saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURIyang saat itu diingatnya masih menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi tidakbisa oleh karena handphone dari saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI tidak aktif.Selanjutnya terdakwa ROY LETLORA, SP, MM menghubungi RAHIMIN KATJUNG(almarhum) yang saat itu juga diingat terdakwa masih menjabat sebagai Wakil GubernurPapua Barat namun diperoleh jawaban bahwa dirinya dan saksi ABRAHAM16OCTAVIANUS

ATURURI sudah menjadi rakyat biasa karena sudah tidak menjabatsebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat lagi dan menurutketerangan terdakwa ia disarankan menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi PapuaBarat saksi Ir.

Abraham O Atururi Belakang Kantor AgamaArfai, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat;Agama > Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa Muhammad Bahtar Soleman Alias Rais ditahan dalam tahanan rutanoleh:1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14Desember 2020;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8Maret 2021;4.

Abraham O Atururi Belakang Kantor AgamaArfai, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa Risal Lahamoju Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14Desember 2020;2.

Handphone Samsung Note + 10 yang masih didalam dos dan perhiasanperhiasan emas berlian dan bukan emas di dalamkotak lalu mengisi perhiasan emas berlian dan bukan emas ke dalam tasnoken selanjutnya Terdakwa RISAL LAHAMOJU Alias ICAL keluar darirumah menemui Terdakwa MUHAMMAD BAHTAR alias RAIS yang bertugasmemantau dan berjagajaga diluar rumah jikalau ada orang atau pemilikrumah yang datang lalu kedua Terdakwa dengan mengendarai SepedaMotor menuju ke rumah Saksi DEDY SURYADI Alias DEDI di JalanAbraham Atururi

ATURURI Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt (PelaksanaTugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat2.

ATURURI danSdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalahSdr.ALBERT ROMBE:;40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL 189842sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM oO. ATURURI danSdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalahSdr.ALBERT ROMBE:;41. Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189843sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM oO. ATURURI danSdr.MARTHEN L.

ATURURI danSdrMARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalahSdr.ALBERTROMBE;2. Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM oO. ATURURI danSdr ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalahSdr.ALBERT ROMBE:;3: Tanggal O08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848sejumlan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM oO. ATURURI danSdr. ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalahSdr.ALBERT ROMBE:;4.

ATURURI danSdr ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalahSdr.ALBERT ROMBE;5: Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlahRp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ditandatangani olehSdr.ABARAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBEPenerima Dana/Uang adalah Sdr.

ATURURI dan Sadr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sadr.ALBERT ROMBE > 43. Tanggal 20 Desember 2012 Cek Nomor : CL189845 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan SdrMARTHEN L.

Atururi, Arfai, Distrik Manokwari Selatan,Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 194/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 20 Oktober 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatausaha negara ini;2.

SAPARI ; Umur : 28 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 1Agustus 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : KristenProtestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : SwapenRT.006/RW.012 Kecamatan Manokwari Barat, KabupatenManokwari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:KENAN EFREND ATURURI ; Umur : 34 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Nabire,19 Maret 1983, Jenis Kelamin : LakiLaki, Agama : KristenProtestan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat :Swapen RT.006/RW.012 Kecamatan Manokwari Barat,Kabupaten

Marthen Luther Rumadas, MSGi.Terdakwa telah mencoba menghubungi melalui telepon saksi AbrahamOctavianus Atururi yang saat itu diingatnya masih menjabat sebagai GubernurPapua Barat, tetapi tidak bisa oleh karena handphone dari saksi AbrahamOctavianus Atururi tidak aktif.

Selanjutnya Terdakwa Roy Letlora, SP, MMmenghubungi Rahimin Katjung (almarhum) yang saat itu juga diingat Terdakwamasih menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat namun diperolehjawaban bahwa dirinya dan saksi Abraham Octavianus Atururi sudah menjadirakyat biasa karena sudah tidak menjabat sebagai Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Papua Barat lagi dan menurut pengakuan Terdakwa iadisarankan menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat saksi Ir.Marthen Luther Rumadas, Msi;Bahwa selain itu

tindakan Terdakwa Roy Letlora, SP, MM tersebut telahmengabaikan keberadaan pejabat careteker Gubernur yakni Tantri Bali Lamosetelah pengunduran diri saksi Abraham Octavianus Atururi selaku GubernurPapua Barat dan Rahimin Katjung (almarhum) selaku Wakil Gubernur PapuaBarat karena akan mengikuti Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan WakilHal. 7 dari 51 hal.

Marthen Luther Rumadas, Msi.Terdakwa telah mencoba menghubungi melalui telepon saksi AbrahamOctavianus Atururi yang saat itu diingatnya masih menjabat sebagai GubernurPapua Barat, tetapi tidak bisa oleh karena handphone dari saksi AbrahamOctavianus Atururi tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa Roy Letlora, SP, MMmenghubungi Rahimin Katjung (almarhum) yang saat itu juga diingat Terdakwamasih menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat namun diperolehHal. 15 dari 51 hal. Put.

Nomor 2727 K/PID.SUS/2016jawaban bahwa dirinya dan saksi Abraham Octavianus Atururi sudah menjadirakyat biasa karena sudah tidak menjabat sebagai Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Papua Barat lagi dan menurut keterangan Terdakwa iadisarankan menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat saksi Ir.Marthen Luther Rumadas, Msi;Bahwa dari hasil verifikasi atas surat Sekretaris Daerah Provinsi PapuaBarat Nomor 900/30/SETDAPB/2012, tanggal 13 Januari 2012 kepada Ir.Marthen Luther Rumadas, MSi selanjutnya

., Advokat dan PengacaraPada Kantor Hukum dan Advokat YAN CHRISTIANWARINUSSY, S.H dan Rekan, berlamat di Jalan H.Soedarjwo Tjondronegoro, S.H Nomor 001 SwafenManokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanPemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Papua Barat,beralamat di Jalan Brigadir Jenderal (Brigjen) Purnawirawan AbrahamOctavianus Atururi, Base camp Arfay Manokwari, dalam hal ini memberikankuasa kepada DEMIANUS WANEY, S.H

,M.H &Partners, beralamat di Kompkles Swafen Permai Nomor 17 KabupatenManokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2019,Selanjutnya disebut TERGUGAT I;Brigadir Jenderal (Brigjen) Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi,Pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia/mantan GubernurPapua Barat; beralamat di Valeria, Wosi Taman Ria Manokwari, Papua Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEMIANUS WANEY, S.H.

Abraham O Atururi, RT01/RW01 Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Abraham O Atururi, RT02/RW01 Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 17. Tn. ANANIAS PAA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL Beralamat di JL. Abraham O Atururi, RT02/RW01 Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Abraham O Atururi, RTO1/RW0O1 Kelurahan Suprau, DistrikMaladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernamaMUHAMMAD SANI KELSABA, S.H., dan LA ODE GHONDOHI, SH., MH.

Abraham O Atururi, RTO02/RW01 KelurahanSuprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.17.Tn. ANANIAS PAA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Beralamat di JL Beralamat di JL. Abraham O Atururi, RT02/RWO1Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi PapuaBarat.Dalam hal ini keduanya juga diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernamaMUHAMMAD SANI KELSABA, S.H., dan LA ODE GHONDOHI, SH., MH.