MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA;;

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA;;

SINAR AUSTRAL

P UT US ANNo. 973 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkaraYUNU NUGRAHA Kepala Divisi PT Sinar Austral,bertempat tinggal di Jalan Samoja Dalam No.287/121, RT 10 RWOY, Kelurahan Samoja, KecamatanBatununggal, Kota Bandung ;dalam hal ini memberi kuasa kepada, HAMAM, SH.,dan RODJAI S.

YunuNugraha, oleh Management PT Sinar Austral yang beralamatJl. Cibaligo No 48 Cimahi dengan alasan sudah usiapensiun/tua, dan selanjutnya Sdr. Yunu Nugraha disebutsebagai Penggugat ;Adapun pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja iniHal. 1 dari 16 hal. Put. No. 973K/Pdt.Sus/2010dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2009 jam 11.00 wib, yangmenyatakan Sdr.

Yunu Nugraha denganJabatan Kepala Divisi PT Sinar Austral, tahun 2007 Rp5.000.000,00 tahun 2008 RpHal. 2 dari 16 hal. Put.

YunuNugraha sebagai Pekerja PT Sinar Austral hanyamenerima upah tetap sebesar Rp 1.784.602,00/ bulan danupah tidak tetap (dipengaruhi kehadiran) Rp4.095.778,00/bulan adalah tidak benar/keliru ;Negosiasi upah saat awal masuk kerja bulan April tahun2007 disepakati secara lisan langsung dengan pemilikperusahaan Bapak. Yosepkhan di rumahnya JI.

Mengabulkan gugatan Penggugat agar Hakim Ketua Sidangmenjatuhkanputusan agar pihak pengusaha PT Sinar Austral/Tergugatmewajibkan memberikan hak uang pesangon dll kepadaPenggugat (Sdr. Yunu Nugraha) sebagai berikutHal. 5 dari 16 hal. Put.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

PUTUSANNomor 1901/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4437/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA AUSTRAL

Mitra Austral Sejahtera, NPWP:01.071.714.8058.000, alamat: JI. Untung Suropati No.2, Pontianak Selatan,Kalimantan Barat, dengan alamat korespondensi di: The Plaza Office Tower,Lt.36, Jl. M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MenurutPemohon Banding perbedaan nama a quo karena terjadinya perubahannama yakni dari Austral Enterprises Berhad sekarang berganti namaHalaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1057/B/PK/PJK/2016menjadi Sime Darby Austral Holding Berhad yang berkedudukam diMalaysia.

Enterprises Berhad(sekarang berganti nama menjadi Sime Darby Austral Holdings Berhad)terutang PPh Pasal 26 pada saat pembayaran bunga pinjaman.

Bahwa atas dasar tersebutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menggunakan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (Tax Treaty) Indonesia Malaysia sebagai penentuan saatterutangnya PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman dari Austral EnterprisesBerhad (sekarang berganti nama menjadi Sime Darby Austral HoldingsBerhad). Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak meminta AustralHalaman 12 dari 17 halaman.

Mitra Austral Sejahtera, NPWP: 01.071.714.8058.000, beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 2, Pontianak SelatanKalimantan Barat dengan alamat korespondensi di: The Plaza OfficeTower Lt.36, Jl. M.H.

Putusan Nomor 1057/B/PK/PJK/2016atas nama Sime Darby Austral Holdings Berhard For The Year ofAssessment 2002 yang ditunjukkan dalam persidangan hanya berlaku satutahun sejak diterbitkan.

PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1724/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, beralamat di JalanUntung Suropati Nomor 2, Pontianak Selatan, KalimantanBarat, dengan alamat korespondensi di The Plaza OfficeTower, Lt.36, Jalan M.H.

Putusan Pengadilan Pajak, NomorPut52239/PP/M.1IIA/16/2014, tanggal 29 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1973/WPJ.07/2012, tanggal 15Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februarisampai dengan Desember 2001 Nomor 00122/207/01/058/11, tanggal 15September 2011, atas nama PT Mitra Austral

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1724/B/PK/Pjk/2019 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Enterprises Berhad(sekarang berganti nama menjadi Sime Darby Austral Holdings Berhad)terutang PPh Pasal 26 pada saat pembayaran bunga pinjaman.

Bahwa atas dasar tersebutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menggunakan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (Tax Treaty) Indonesia Malaysia sebagai penentuan saatterutangnya PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman dari Austral EnterprisesHalaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/PJK/2016Berhad (sekarang berganti nama menjadi Sime Darby Austral HoldingsBerhad).

Putusan Nomor 1059/B/PK/PJK/2016Nama Austral Enterprises Berhad menjadi Sime Darby Austral HoldingsBerhad.4.

Mitra Austral Sejahtera, NPWP: 01.071.714.8058.000, beralamat diJalan Untung Suropati Nomor 2, Pontianak Selatan Kalimantan Baratdengan alamat korespondensi di: The Plaza Office Tower Lt.36, Jl.

Putusan Nomor 1059/B/PK/PJK/2016atas nama Sime Darby Austral Holdings Berhard For The Year ofAssessment 2002 yang ditunjukan dalam persidangan hanya berlaku satutahun sejak diterbitkan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, alamat: JI. UntungSuropati No.2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dalam halini diwakili oleh Nata Singh Gurdev Singh, selaku PresidenDirektur PT. Mitra Austral Sejahtera;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

Mitra Austral Sejahtera, NPWP: 01.071.714.8058.000, alamat: JI. Untung Suropati No.2, Pontianak Selatan, KalimantanBarat, dengan alamat korespondensi di: The Plaza Office Tower, Lt.36, JI. M.H.Thamrin, Kav. 2830, Jakarta Pusat, 10350.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

Mitra Austral Sejahtera, NPWP: 01.071.714.8058.000,beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 2, Pontianak SelatanKalimantan Barat d/a The Plaza Office Tower Lt.36 JI.M.H ThamrinKav.2830 Jakarta Pusat 10350 ; merupakan putusan yang secaranyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan PengadilanPajak dalam perkara ini nyata nyata telah melanggar aturan hukumyang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.0000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. . M.

PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs T MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, tersebut;

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, beralamat di Jalan Untung SuropatiNomor 2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan alamatkorespondensi di The Plaza Office Tower, Lantai 36, Jalan M.H. ThamrinKav. 2830, Jakarta Pusat 10350, diwakili olen Nata Singh Gurdev Singhselaku Presiden Direktur:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.

Mitra Austral Sejahtera, NPWP: 01.071.714.8058.000, alamat: JI.Untung Suropati No.2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan alamatkorespondensi di: The Plaza Office Tower, Lt.36, JI. M.H.

Februari sampai dengan Desember 2004(bukti PK7) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terdapat koreksi Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Masa Pajak Februari sampai dengan Desember2004 sebesar Rp. 7.903.666.205, yang dilakukan ekualisasidengan SPT PPh Badan.Berdasarkan Pasal 28 ayat (10) UU KUP diatur banhwa Wajib Pajakorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakanpembukuan.Bahwa pembukuan PT Mitra Austral

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkaradalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009

MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, olehH. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA;

PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1517/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, beralamat di JalanUntung Suropati Nomor 2, Pontianak Selatan, KalimantanBarat, beralamat korespondensi di The Plaza Office Tower,Lantai 36, Jalan M.H.

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA