MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI., II. YAYASAN KAWALUYAAN;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yakni RADEN MEDIA AZASI tempat dan tanggal lahir Pamekasan 10-03-1966, dengan orang yang bernama MEDIA ASASI HASIN, tanggal lahir 10-03-1966 merupakan satu orang yang sama, yakni identitas pemohon yang benar adalah dengan nama RADEN MEDIA AZASI;
3. Menyatakan penetapan ini khusus digunakan sehubungan dengan keperluan

Pemohon dalam rangka pengurusan paspor atas nama RADEN MEDIA AZASI untuk di terbitkan paspor baru akibat paspor yang sebelumnya terdapat kekeliruan identitas;

Pemohon:
RADEN MEDIA AZASI

BANK YUDHA BHAKTI VS AZASI HASAN, SE., MM.

Sertifikat Hak Milik No. 2113 atas nama AZASI HASAN,SE., MM., Gambar Situasi Nomor 2914/1997 tanggal 20 Maret 1997, Lt.353 M2;2. 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan terdiri dari:a. Sertifikat Hak Milik No. 2099 atas nama AZASI HASAN, SE., MM.,Gambar Situasi Nomor 2065/1986 tanggal 7 Agustus 1986, terletak diJalan Cakrawijaya V Kav. DISKUM TNI AD Blok R Kav. No. 3,Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,Lt. 253 M?;b.

Sertifikat Hak Milik No. 2122 atas nama AZASI HASAN, SE., MM.

Sertifikat Hak Milik No. 2099 atas nama AZASI HASAN, SE., MM.,Gambar Situasi Nomor 2065/1986 tanggal 7 Agustus 1986,terletak di JI. Cakrawijaya V Kav. DISKUM TNI AD Blok R Kav. No.3, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Pulogadung, JakartaTimur, Lt. 253 M?;b. Sertifikat Hak Milik No. 2122 atas nama AZASI HASAN, SE., MM.,Surat Ukur Nomor 57/2000 tanggal 12 Juni 2000, terletak di Jl.Cakrawijaya V Blok R No. 1 dan 2, Kelurahan Cipinang Muara,Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Lt. 147 M2;4.

DEWA AYU SEKARSARI dan AZASI HASAN,SE., MM.,/Pembantah selaku Komisaris Perseroan sekaligusbersamasama sebagai suami isteri dan sebagai penjamin kredittersebut;Bahwa dengan demikian Pembantah tidak berhak bertindak sendiridalam kapasitas sebagai Pembantah di depan pengadilan ini(Persona Stendi in Judicio), kecuali bersamasama dengan Ny.DEWA AYU SEKARSARI yang harus dilibatkan dan turut sebagaiPembantah, dalam perkara ini dengan /egal standing sebagai berikut:Sebagai debitur/ PT.

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. VS PARTAI BERKARYA;

., ; MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

., vs MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Jalan Aren II No. 9 RT.03/RW.09,Rawamangun, Jakarta Timur ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Penggugat Pembanding ;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.

AZASI HASAN vs PT BANK YUDHA BHAKTI

AZASI HASAN, selakuDirektur dan Komisaris PT. Azhari Karyautama Mandiri, beralamatdi Jalan Cakawijaya V Komplek Diskum AD Blok R. Kav. Nomor 3,Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada: Surya Wedia Ranasti, S.H.

Azasi Hasan dan Ny.

Nomor 3, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, JakartaTimur, berdasarkan SHM Nomor 2099/Cipinang Muara a/n Azasi Hasan;b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cakrawijaya V BlokR Kav. Nomor 1 dan Nomor 2, Kelurahan Cipinang Muara, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan SHM Nomor 2122/CipinangMuara a/n Azasi Hasan;c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cakrawijaya V BlokR Kav.

Nomor 1 dan Nomor 2, Kelurahan Cipinang Muara, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan SHM Nomor 2123/CipinangMuara a/n Azasi Hasan;5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum lelang tanggal 18 September2007 atas asset milik Pembantah yang dijadikan jaminan dalam APHTNomor 171/2004, APHT 105/2005, APHT 469/2004 dan APHT 106/2005yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV,terhadap:a.

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cakrawijaya V Blok R Kav.Nomor 3, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, JakartaTimur, (SHM Nomor 2099/Cipinang Muara a/n Azasi Hasan);b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cakrawijaya V Blok R Kav.Nomor 1 dan Nomor 2, Kelurahan Cipinang Muara, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur, (GHM Nomor 2122/Cipinang Muara a/n AzasiHasan);c.

Menteri Kehakimandan Hak Azasi Manusia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Jalan Putri Hijau No. 4 Medan

MINNARNO HADIWIBOWO ; DIREKTUR JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN HAK AZASI MANUSIA RI ; SUTION WIDJAYA

Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

EDMUNDUS FOFID, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan pensiunan, beralamat di Mojoroto III/28 Kota Kediri ;Dalam sengketa ini secara bersamasama memberi kuasa kepadaAGUSTINUS JEHANDU, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Raya Wonoasri No.55, Kecamatan Grogol,Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember2009,Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding / Para PenggugatMelawanI MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Soeprawoto, DKK;Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

,warga negara Indonesia, pekerjaanAdvokat , beralamat di Jalan RayaWonosari No.55, Kecamatan Grogol, KabupatenKediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 10 Januari 2009, selanjutnya disebutsebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R.

Anggaran dasar hasil kongres' tersebut kemudiandibuat menjadi Akta No.66 Notaris Benedictus Bosu,S.H., pada tanggal 14 April 2007, dinyatakan telahditerima Departeman Hukum dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia dan dicatat dalam DaftarYayasan, dengan surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, tanggal 09 Juli 2007,No.C Ht.01.09 357 i53.

Akta No.66 dinyatakan sah menurut hukum, karenapembuatannya telah dilakukan melalui kongresperubahan anggaran dasar dan akta No.66 tersebuttelah diterima dan dicatat alam Daftar Yayasan olehDeparteman Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia ; Berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas, makaPara Tergugat Il Intervensi memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapatmemberikan putusan sebagai berikut : 1.

SUMBAYAK
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERJUANGAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERPADU INDONESIA ; MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor 13 Pesing Koneng, Jakarta Barat,Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat /Pembanding ;melawanMENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RasunaSaid Kav. 67 Jakarta Selatan, Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbandingdimuka

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia nomor M.02HT.01.10 Tahun 2003 yang ditetapkanpada tanggal 30 Oktober 2003 yang pada pokoknya menolak untukmengesahkan sebagai badan hukum Partai Penggugat yaitu. PartaiPerjuangan Bhineka Terpadu Indonesia ( Bukti P.1) ;Hal. 1 dari12 hal. Put. No. 328 K/TUN/2005Bahwa dasar dari gugatan ini adalah terbitnya KeputusanTergugat/Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Rl.

Keputusan Menteri Kehakiman dan hak AzasiManusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKehakiman dan Hak Azasi Manusia ;MEMUTUSKAN :MenetapkanPertama : Menolak untuk mengesahkan sebagai Badan Hukumpartai politik sebagaimana termaktub dalamLampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan HAMini ;Kedua : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapbkan dan berlaku surutsejak tanggal 4 Oktober 2003 ;Ditetapbkan : di Jakarta ;Pada tanggal 30 oktober

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jakarta, JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6 7, Kuningan Jakarta Selatan.2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat DIRJEN AHUKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHUAH.01.08707., tanggal O9 Desember 2010 Perihal: YayasanPembina Universitas lbnu Chaldun yang mencatatkan YAYASANPEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) ;3.

,berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan UmumKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I No.

Maka oleh karenanya Pengguat tidak mempunyai LegalStanding dalam perkara a quo untuk mengajukan gugatan terhadapDIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIANHUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI yang berdasarkan dengan SuratDirektur Jenderal AHU No.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHUAH.01.08707, tanggal 9 Desember 2010,perihal pencatatan Yayasan Pembina Universitas lonu Chaldun dalam DaftarYayasan ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyar Azasi Rauf als Ayyar als Ade bin Rauf Lapandu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan

Terdakwa:
Ahyar Azasi Rauf Alias Ayyar Alias Ade Bin Rauf Lapandu

Nama lengkap : Ahyar Azasi Rauf als Ayyar als Ade bin RaufLapandu2. Tempat lahir : Sorowako3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 April 19974. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Wekapu No. 5, Desa Nikkel, Kecamatan NuhaKabupaten Luwu Timur7. Agama : Islam8. Pekerjaan : MahasiswaTerdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;2.

Menyatakan terdakwa bernama AHYAR AZASI RAUF ALISAYYAR ALIAS ADE BIN RAUF LAPANDU bersalah melakukantindak pidana "menguasai narkotika golongan jenis shabu melebihi 5(lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAR AZASI RAUFALIS AYYAR ALIAS ADE BIN RAUF LAPANDU dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwaditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesarRp. 800.000.000, Subsider 4 (empat) bulan kurungan;3.

bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperolehkesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhanadalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN MIlPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKeduaBahwa Terdakwa AHYAR AZASI

Menyatakan Terdakwa Ahyar Azasi Rauf als Ayyar als Ade bin RaufLapandu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dengan berat melebihi 5gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun;3.

PARTAI PEMERSATU BANGSA (PPB) ; DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; H. SUNARTO MUNTACO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT

ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; 1.MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIAberkedudukan JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6 7, Kuningan,Jakarta Selatan 12940, yang dalam sengketa ini memberikankuasa kepada :1. Dr.

Bahwa, kemudian Penggugat juga melakukan permohonantentang adanya perubahan pengurus dan pengawas APBMI,sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana SuratKeputusan Nomor : AHU11.AH.01.08. Tahun 2014 tanggal 24Januari 2014 tentang persetujuan perubahan pengurus danpengawas;.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 Bahwa, sekalipunnama yang dipesan telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat(1) huruf e UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentangOrmas, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadiatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum danHak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014, danberdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 tersebut,sebenarnya Tergugat berhak

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU0003016.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPerusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timurdisingkat APBMI WILAYAH JATIM;4.

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohoann Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Rudi Azasi, SE, bin Azwar, B.Sc) untuk menjatuhan talak satu (raji) terhadap Termohon (Baiq Nafizahara binti H.

Lalu Musayyab) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama: NAOMI HADIZI AZASI Bin Rudi Azasi, SE, laki-laki yang lahir di Mataram tanggal 24 Juli 2015 kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dan kepada Termohon diberikan hak untuk berkomonikasi kepada NAOMI HADIZI AZASI Bin Rudi Azasi, SE;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 ( Empat ratus enam belas

Menetapkan Hak Asuh Anak bernama: ANAK PEMOHON DANTERMOHON, lakilaki yang lahir di Mataram tanggal 24 Juli 2015 kepadaPemohon sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dankepada Termohon diberikan hak untuk berkomonikasi kepada NAOMIHADIZI AZASI Bin Rudi Azasi, SE;Hlm. 12 dari 14 him./Put.No.466/Pdt.G/2020/PA.Mtr .5.

Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (BADAN HUKUM);1.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia,2.Perkumpulan Balai Sahabat

Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUNJKTNanas VII No.619, Pondok Tjandra Indah, Waru,Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 Juni 2010 selanjutnya disebutPENGGUGAT,LAWAN : DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMENHUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, berkedudukan diJakarta, Jalan Rasuna Said Kav 6 7, Kuningan,dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:1. SJAFRUDDIN, SH.MHum. ;2. LULUK RATNANINGTYAS, SH.MHum. ;3. Drs SUPARNO, SH.MH. ;4. NUR ALI, SH.M.H. ;5. ABRIANA KUSUMA DEWI, SH.;6.