Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-06-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA MARABAHAN Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Tanggal 21 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
156
  • Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :Nama : Yeni Eka Irviani binti Bainani;Tanggal Lahir : 14tahun 6 bulan;Agama : Islam;Pekerjaan : Tidak bekerja;Tempat tinggal di : Desa Tinggiran Luar Il RT.012 KecamatanTamban Kabupaten Barito Kuala;dengan calon suaminya :Nama > Sait bin Sarbani;Tanggal Lahir : 20 tahun 5 bulan;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Penetapan No. 0039/Pdt.P/2016/PA/Mrb Him. 1 dari 9Tempat tinggal di : Desa Tinggiran Luar II RT.013 KecamatanTamban Kabupaten Barito Kuala
    Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohonbernama (Yeni Eka Irviani binti Bainani) untuk menikah dengan calonisterinya bernama (Sait bin Sarbani);3.
Register : 27-10-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 06-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0780/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 13 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
182
  • 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

    2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (BAINANI bin BASUNI) terhadap Penggugat (NORLATIFAH binti BAHRUNI);

    4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar

    Register : 08-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
    Putusan PA CURUP Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Crp
    Tanggal 28 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
    2711
    • Bainani binti M. Syaib (Ibu Kandung).
    • Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
    Putus : 25-08-2014 — Upload : 26-03-2015
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2009
    Tanggal 25 Agustus 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
    5621 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Bainani Ismailmelawan PUPN. Putusan Mahkamah Agung tersebut intinya memuat bahwa PUPNberwenang menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi apabilaPernyataan Bersama (PB) tidak dibuat.