ReTrade Capital Indonesia yang ditujukan kepadaBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diaturdalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 56/BAPPEPTI/KP/9/2005Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah denganperaturan Kepala BAPPEPTI Nomor : 74/BAPPEPTI/per/12//2009 sesuaisurat pemberitahuan dari BAPPEPTI Nomor : 675/BAPPETI.3/SD/12/2010 tertanggal 03 Desember 2010 ;e Bahwa sebelumnya baik Terdakwa 1. maupun Terdakwa 2. tidak pernahmemberitahukan kepada saksi Drs.

ReTrade Capital Indonesia yang ditujukan kepadaBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diaturdalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 56/BAPPEPTI/KP/9/2005Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah denganperaturan Kepala BAPPEPTI Nomor : 74/BAPPEPTI/per/12//2009 sesuaisurat pemberitahuan dari BAPPEPTI Nomor : 675/BAPPETI.3/SD/12/2010 tertanggal 03 Desember 2010 ; Bahwa sebelumnya baik Terdakwa 1. maupun Terdakwa 2. tidak pernahmemberitahukan kepada saksi Drs.

No. 55/Bappepti/KP/1/2005 tertanggal 27 Januari 2005 Tentang Sistem PerdaganganAlternatif ......... sehingga perbuatan Turut Tergugat/Bappepti tersebutadalah melawan hukum, begitu juga dengan akibat dari keputusantersebut yang dilakukan yang menyebabkan kerugian bagi ParaPenggugat dan Petitum Poin 6 Halam 25 Surat Gugat Para Penggugatyang menuntut menyatakan bahwa Perdagangan Indeks atau IndeksSaham oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat II yang mendasarkankepada Surat Keputusan Bappepti No. 55

/Bapppeti/KP/I2005 tertanggal27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif maka gugatanPara Penggugat tersebut adalah berintikan pada adanya kerugianakibat terbitnya Surat Keputusan Bappepti tersebut sehinggamengingat Bappepti adalah Badan Negara yang dibentuk oleh UndangUndang dus merupakan Badan Tata Usaha Negara sehingga SuratKeputusan Bappepti yang oleh Para Penggugat terbitnya dianggapmerugikan kepentingan Para Penggugat tersebut merupakan SuatuKeputusan Tata Usaha Negara maka sesuai

Putusan MARI tanggal 10 Juli1971 No. 332 K/Sip/1971) ;Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan PengakuanPara Penggugat tersebut pada halaman 18 dan 19 dalam Poin 26 SuratGugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian ParaPenggugat tersebut adalah akibat dikeluarkannya Surat KeputusanBAPPEPTI No. 55/Bappepti/KP//2005 tertanggal 27 Januari 2005Tentang Sistem Perdagangan Alternatif ......... sehingga perbuatanTurut Tergugat/Bappepti tersebut adalah melawan hukum, begitu jugadengan

Penggugat ditolaksecara keseluruhan karena tidak terbukti atau tidak beralasan hukum dalilPara Penggugat tersebut yang menyatakan kerugian yang ada pada ParaPenggugat adalah akibat terbitnya Surat Keputusan Bappepti sebagaimanatersebut pada Butir 26 ini adalah akibat dikeluarkannya Surat Keputusan BAPPEPTI No. 55/Bappepti/KP//2005 tertanggal 27 Januari 2005 Tentang Sistembahwa kerugian Para Penggugat tersebut Perdagangan Alternatif ...... sehingga perbuatan Turut Tergugat/Bappeptitersebut adalah

dan Tergugat I/l yang mendasarkan kepadaSurat Keputusan Bappepti No. 55/Bapppeti/KP/I2005 tertanggal 27Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif adalahperbuatan melawan hukum namun tidak jelas perdaganganindeks mana dan perbuatan Tergugat I, tergugat Il dan Tergugatlll mana yang dimaksud Para Penggugat sebagai perbuatanmelawan hukum ; 51.3 7. memerintahkan Turut Tergugat, agar membekukan kegiatanoperasional perusahaan Tergugat I, Tergugat /!

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19ATAUApril 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal O01 Juni 2004 dengan SusunanDirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto danjuga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidangUsaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10,tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa(SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 denganSusunan Dirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan SuyudiHendarsin

Dea U Trade Futures yang bergerakdi bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10 tanggal 19 April 2004 dan surat jijin dari Bappepti No.495/Bappepti/S X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan SuratPersetujuan Anggota Bursa (SPAB) No. APAB 073/BBJ/06/04 tanggal01 Juni 2004 dengan Susunan Direksi: PLH Direktur Utama adalah saksiIwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama saksi Bolly Adji Prabanto(kedua Terdakwa dalam berkas terpisah); Bahwa oleh karena PT.

Nation Ambrosse Reserve belum memperolehijin untuk melakukan perdagangan komoditi berjangka dari Bappepti,maka dalam operasionalnya melakukan kerja sama dengan PT. Dea UTrade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagaipenampung dana nasabah dari Rekening Terpisah (SegregatedAccount) PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam RekeningNo.: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT.Nation Ambrosse Reserve; Bahwa untuk penampung dana dari nasabah PT.

Dea U Trade Futures yang bergerak di bidangusaha pialang berjangka komoditi sesuai akta pendirian No. 10 tanggal 19April 2004 dan surat ijin dari Bappepti No.495/Bappepti/SV/X/2004 tanggal11 Oktober 2004 dan surat persetujuan anggota Bursa (SPAB) No.APAB073/BBJ/06/04 tanggal 01 Juni 2004 dengan susunan direksi: PLHDirektur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan KomisarisUtama saksi Bolly Adji Prabanto; Bahwa oleh karena PT.

Nation Ambrosse Reserve belum memperoeh ijinuntuk melakukan perdagangan komoditi berjangka dari Bappepti, makadalam operasionalnya melakukan kerja sama dengan PT. Dea U TradeFutures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung danaHal. 10 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009nasabah dari rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U TradeFutures yang ditempatkan dalam rekening No: 075.302.1989 BCACabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT.

Dea U Trade Futures yang bergerak di bidangusaha pialang berjangka komoditi sesuai akta pendirian No.10 tanggal 19April 2004 dn surat ijin dari Bappepti No.495/Bappepti/SV X/2004 tanggal11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.APAB073/BBJ/06/04 tanggal 01 Juni 2004 dengan susunan direksi: PLHDirektur Utama adalah saksi lIrwan Suyudi Hendarsin dan KomisarisUtama saksi Bolly Adji Prabanto ;Bahwa oleh karena PT.

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19ATAUApril 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapiHal 3 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011ATAUberdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30,tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris HestyaniHassan,SH.,.Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti

Setyo Wibowo , selakupemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapiberdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30,tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris HestyaniHassan,SH.,.Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti

,Mkn, Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal O01 Juni 2004 dengan SusunanDirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto danjuga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidangUsaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10,tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa(SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 denganSusunan Dirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan SuyudiHendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19ATAUApril 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal O01 Juni 2004 dengan SusunanDirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto danjuga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidangUsaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10,tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa(SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 denganSusunan Dirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan SuyudiHendarsin

Rifan Financindo Berjangka
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Kementerian Perdagangan RI
2.PT. Bursa Berjangka Jakarta ( PT.BBJ )

Reg.042/BAKTIARB/03.2018 (Perkara 042) dalampemanggilan dan pertemuan klarifikasi oleh BAPPEPTI pun, Nasabahnomor akun 35212981 adalah Yunita mengakuberalamat di GreenLake City Claster Amerika, West Coast 7/68, Jakarta Barat;Bahwa dalam lampiran perjanjian yang merupakan kesatuan yang tidakbisa dipisahkan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komiditi No. 64/BAPPEBTI tanggal 9 Januari 2009 juga terdapatSURAT PERNYATAAN yang ditanda tangani oleh Nasabah yangmenyatakan antara

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)yang mana telah menjelaskan secara gamblang dalam hal terjadipengaduan nasabah maka proses pengaduan harus sesuai denganprosedur sesuai dengan Peraturan Kepala Bappepti Nomor125/BAPEPTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan PengaduanNasabah yang mana ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi bukancuma Surat Permohonan Perlindungan Hukum (P12) yang dilakukanTERGUGAT dan hanya memakai Kuasa yang tidak jelas mewakili siapa,bagaimana mungkin dapat diproses atau dijalankan

Yunitamaupun lampiranlanmpirannya, bagaimana TERGUGAT bisa percaya,sebagaimana dalam Pasal 7, Peraturan Kepala Bappepti Nomor125/BAPEPTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan PengaduanNasabah:a. Pengaduan oleh Nasabah atau Kuasanya kepada Pialang Berjangkadilakukan secara tertulis;b. Pengaduan secara tertulis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajibdilengkapi paling sedikit dokumen sebagai berikut:c. Kronologis atau uraian Pengaduan;d. Foto copy identitas Nasabah;e.

BBJ juga telah menjelaskandimana prosedur pengaduan Nasabah harus secara jelas sesuai denganPeraturan Kepala Bappepti Nomor 125/BAPEPTI/PER/11/2015 tentangHalaman 30 dari 89 Putusan Nomor 55/Padt.G/2019/PN Bdg20.Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah dan bukan asal asalan, begitujuga dari pihak BAPPEBTI yang juga menjelaskan yang sama serta secaralengkap menjeleaskan dimana Dokumen Perjanjian Pemberian AmanatUntuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatifyang telah ditandatangani

dan/atau BursaBerjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimanadimaksud pada huruf a. tidak tercapaiPeraturan yang mengatur tentang penanganan pengaduan Nasabahtersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Bappepti Nomor125/Bappebti/Per/11/2015 tentang Pedoman Penanganan PengaduanNasabahBerdasarkan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dapatmenyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan Nasabah secaramusyawarah untuk mencapai mufakatBukti penerimaan pengaduan dimaksud

No. 55/Bapppeti/KP/12005 tertanggal 27Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif maka gugatan ParaPenggugat tersebut adalah berintikan pada adanya kerugian akibat terbitnyaSurat Keputusan Bappepti tersebut sehingga mengingat Bappepti adalah BadanNegara yang dibentuk oleh UndangUndang dus merupakan Badan Tata UsahaNegara sehingga Surat Keputusan Bappepti yang oleh Para Penggugatterbitnya dianggap merugikan kepentingan Para Pen ggugat tersebut merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara maka

No. 477 K/Pdt/2012casu Surat Keputusan Bappepti No. 55/Bapppeti/KP/12005 tertanggal 27 Januan2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif tersebut merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa, sesuai dengan uraian tersebut di atas adalah jelas kewenanganmengadili perkara ini merupakan Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negarakarenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakansebagai tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara inidan selanjutnya

quad non maka mengingatpetitum Poin 7 halaman 25 Surat Gugatan Para Penggugat yang menyatakan "7. memerintahkan Turut Tergugat, agar membekukan kegiatan operasionalperusahaan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill" tetap Pengadilan NegeriJakarta tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut oleh karenauntuk sampai pada akibat hukum yang dituju oleh Para Penggugat yaitubekunya kegiatan operasional Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illdiperlukan terlebih dahulu pembatalan Surat Keputusan Bappepti

Putusan MARI tanggal 10 Juli 1971 No. 332K/Sip/1971);Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan Pengakuan ParaPenggugat tersebut pada halaman 18 dan 19 dalam Poin 26 Surat GugatanPara Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian Para Penggugattersebut adalah akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bappebti No.55/Bappepti/KP/I/2005 tertanggal 27 Januari 2005 Tentang SistemPerdagangan Alternatif .......... sehingga perbuatan Turut Tergugat/Bappepti tersebut adalah melawan hukum, begitu juga

Surat Keputusan Bappebti (vide:halaman 18 dan 19 dalam Poin 26 surat gugatan Para Penggugat danpetitum poin 6 halam 25 surat gugat Para Penggugat) maka gugatanPara Penggugat tersebut selain merupakan kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan Para Penggugatdihubungkan petitum pembekuan operasional Tergugat I, tergugat Ildan Tergugat Ill (vide: Petitum Poin 7 Halaman 25 surat gugat ParaPenggugat) adalah berdasarkan pada rechtsgrond yang salah dankeliru mengingat surat Keputusan Bappepti

ReTrade Capital Indonesia yang ditujukan kepada BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalamPeraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 56/BAPPEPTI/KP/9/2005 Tentang IzinUsaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan peraturan KepalaBAPPEPTI Nomor : 74/BAPPEPTI/per/12//2009 sesuai surat pemberitahuandari BAPPEPTI Nomor : 675/BAPPETI.3/SD/12/2010 tertanggal 03 Desember2010.Bahwa sebelumnya baik Terdakwa 1. maupun Terdakwa 2. tidak pernahmemberitahukan kepada saksi Drs.

ReTrade CapitalIndonesia yang ditujukan kepada Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaHal 11 dari 57 Hal Putusan No.360/Pid.B/2013/PN.Jkt.SelKomoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 56/BAPPEPTI/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Kepala BAPPEPTI Nomor : 74/BAPPEPTI/per/12//2009sesuai surat pemberitahuan dari BAPPEPTI Nomor : 675/BAPPETI.3/SD/12/2010tertanggal 03 Desember 2010.Bahwa sebelumnya baik Terdakwa 1. maupun Terdakwa

kasasi, dimana memori kasasi, sehingga permohonanpernyataan kasasi beserta memori kasasi ini layaknya diterimaMahkamah Agung Republik Indonesia;Putusan Pengadilan Tinggi (Judex Facti) yang dimohonkan kasasididasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak saksama(onvoldoende gemotiveerd) serta bertentangan dengan fakta hukummaupun bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku:Menimbang, bahwa Tergugat melakukan kegiatan pialang, pialangberjangka tanopa memperoleh izin dari BAPPEPTI

Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014pialang berjangka sebagai berikut: Pasal 31 (3) menyatakanPelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh orang perorang yang telah memperoleh ijin wakil pialang berjangkadari BAPPEPTI, Pasal 52 (1) menyatakan Pialang Berjangka dilarangmelakukan transaksi kontrak untuk rekening nasabah, kecuali telahmenerima perintah tertulis setiap kali transaksi dari nasabah ataukuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili nasabah yangbersangkutan;Bahwa

Penyidik PPNS Bappepti, No.SP.Han/08/III/2012/Ditreskrimsus, sejak tanggal 10Maret 2012 s/d 29 Maret 2012 j nnn nnn nnn nnn enn enn enn enn nn nnn ene6. Perpanjangan Penuntut Umum, B889/0.4.4/Euh.1/03/2012, sejak tanggal 30Maret 2012 s/d 8 Mei 2012 nne nnn nn nnn enn nnn nn nnn nn nnn nner nen7. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, No.SP.Han/8.d/V/2012/Ditreskrimsus,tanggal 02 Mei 2012 ; +n nn enn n nnn nnn nnn nnn8. Penuntut Umum (tingkat penuntutan), tanggal 02 Mei 2012, No.

,MM.) yang mengatakan :Hal.9 dari 15 hal.Put.No.721 K/Pdt/2005Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidangbursa Komoditi yang jelasjelas harus mendapat izin dari BAPPEPTI danharus tunduk kepada Undangundang No. 32 Tahun 1997, quod non didalam perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugattidak ada menyebutkan perjanjian bursa komoditi akan tetapi cara kerja dariTerbanding merupakan cara kerja yang masuk dalam ruanglingkupTransaksi Bursa Komoditi/Pedagang Berjangka

Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanyaperbuatan yang bertentangan dengan undangundang saja, tetapiberbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain ataubetentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat,betentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhatihati sebagaimanapatutnya.Bahwa perbuatan Termohon Kasasi jelasjelas merupakan perbuatanmelawan hukum karena menjalankan kegiatan usahanya dengan tidakmemiliki izin dari BAPPEPTI

Izin Pialang 338/BAPPEPTVSVIV/2004 sertaterdaftar sebagai pelaku pasar yang disahkan oleh Badan PengawasPerdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) yang berada di bawahnaungan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 31 UndangUndang No. 32 Tahun 1997 tentangPerdagangan Berjangka Komoditi (Bukti P1);Bahwa pada tanggal 16 September 2007 bertempat di tempatkediaman Tergugat dan Tergugat Il di Jalan Kutisari Indah Utara VII/8,Surabaya, telah terjadi suatu pertemuan keluarga

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndangNo. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yangdimaksud dengan Kontrak Berjangka adalah: "suatu bentuk Kontrak Standaruntuk membeli dan menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat danwaktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapbkan dan termasukdalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah opsi atas Kontrak Berjangka";Bahwa Kontrak Berjangka menurut' penafsiran dari BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI

TergugatIl sebesar Rp 2.900.000.000, (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)sehubungan dengan pemberian amanat oleh Tergugat dan Tergugat Ilkepada Penggugat untuk melakukan transaksi kontrak berjangka (BuktiP15);Bahwa selain melaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah JawaTimur, Tergugat dan Tergugat Il juga telah melaporkan Penggugat kepadaBursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan laporan yang sama (bukti P16);Bahwa seharusnya jika terjadi perselisihan perdata, penyelesaiannyamasih menjadi kewenangan BAPPEPTI

untuk menanganinya, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 66 UndangUndang No. 32 Tahun 1997 tentangPerdagangan Berjangka Komoditi, yang dapat dikutip sebagai berikut:Ayat( 1):"Bappepti dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang didugabaik secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau terlibat dalampelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya";Ayat(2):"Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),Bappebti berwenang .............

(korban) sebagai kepala BAPPEPTI melindungisalah satu perusahaan pialang yaitu PT. Graha Finesa, apalagi dalamperkataan tersebut muncul perkataan BANDIT yang konotasinya negatifdan mengarah kepada suatu bentuk kejahatan, dan PT.

Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT tidak menyetorkandananya pada rekening TERGUGAT.10.Setelan PENGGUGAT menempatkan dananya pada rekening terpisah pada11TERGUGAT yang disetujui oleh BAPPEPTI selaku pemegang otoritas, MAKAPENGGUGAT dapat melakukan transaksi jual beli pada pasar bursa, dimanapada transaksi perdagangan ini mekanismenya sama dengan transaksi dibursa saham, nilai barang yang diperdagangkan bisa berubahubah, bisaharga tersebut menjadi naik dan turun.

Yang benar adalah PENGGUGAT sebagainasabah menyetorkan dananya pada rekening terpisah TERGUGAT yangtelah disetujui oleh BAPPEPTI dan habisnya uang PENGGUGAT yangdisetorkan pertama bukan habis ditransaksikan oleh TERGUGAT sebagaiperusahaan pialang. Karena TERGUGAT dilarang menggunakan uangnasabah seperti PENGGUGAT, untuk melakukan transaksi.

Atau ingin menjabarkan perbuatanTERGUGAT yang mana yang dianggap melanggar peraturan BAPPEPTI ?

No. 2180 K/Pdt/2015Futures tentu harus pialang yang seudah memperoleh ijin dari Bappeptidalam perkara ini pemegang rekening tersebut tidak dapatmenunjukkan klaim masingmasing nasabah juga seharusnya selalumelaporkan posisi dana nasabah dan kontrak nasabah setiap bulanserta posisi modal bersih perusahaan disesuaikan setiap 3 bulankepada Bappepti hal ini tidak dapat juga dibuktikan oleh Pelawan;Bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas terlihat kelalaian dariJudex facti tingkat pertama yang tidak

,MH, sebagaimana yang termuatdalam putusan halaman 24 yang menerangkan bahwa dari data yangada di Bappepti untuk rekening terpisah atas nama PT. First StateFutures di PT. Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor rekening :0107005599 dan di PT. Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening :033.01.10469.002;Bahwa dari bukti surat Plw1, Plw2 dan Plw11 serta keterangan saksiahli tersebut diatas telah terbukti bahwa rekening atas nama PT. FirstState Futures di PT.

84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakartaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatanperdagangan berjangka tanpa memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksuddalam 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) Pasal 34 ayat (1) atauPasal 39 ayat (1), khususnya dalam Pasal 31 ayat (1) yaitu kegiatan usahasebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangkayang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh ijin usaha pialangberjangka dari Bappepti

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Perniagaan Bappepti Nomor:466/Bappebti.3/SD/07/2015 tanggal 27 Juli 2015, Kantor Cabang PT.Midtou Aryacom Futures (PT. MAF) di APL Tower Jakartadinyatakan dicabut;2. Bahwa dalam surat Bappepti sebagaimana tersebut pada angka 1,disebutkan juga bahwa pencabutan Kantor Cabang PT. MAF tidakmenghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT.

3) KUHAP Pengadilan NegeriYogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatanperdagangan berjangka tanpa memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1),khususnya dalam Pasal 31 ayat (1) yaitu kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanyadapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telahmemperoleh ijin usaha pialang berjangka dari Bappepti