BARAMARTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2880/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinyatelah memutus dalam perkara:PD BARAMARTA, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad YaniKm.39, Nomor 1, RT 005 RW 002, Martapura, KalimantanSelatan, yang diwakili oleh Teguh Imanullah, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini di wakili oleh kuasa R.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PD BARAMARTA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2880/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

BARAMARTA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3746/PJ/2018, 20 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPD BARAMARTA

Nomor 1928/B/PK/Pjk/2019diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telahterdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan PengadilanPajak a quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukumberikut ini karena in casu (a) Bahwa Surat Kontra Memori PeninjauanKembali Nomor 543/DDTCLIT/X/2018, tertanggal 5 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Sdr.R.Herjuno Wahyu Adji dan Fakri sebagaipenerima kuasa dari Direktur Utama PD Baramarta

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD BARAMARTA;

BARAMARTA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3747/PJ/2018, tanggal 20 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPD BARAMARTA

2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111288.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00194/KEB/WP4J.29/2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2013 Nomor 00005/206/13/732/15 tanggal 29 September 2015, atasnama PD Baramarta

BARAMARTA

BARAMARTA

Baramarta dengan PT. Dasa Eka JasatamaNo. 002/PD.BMT/V/2002 tanggal 21 Mei 2002, PemeriksaHal. 1 dari 16 hal. Put. No. 188/B/PK/PJK/2007menyimpulkan bahwa PD. Baramarta hanya menerima imbalandalam bentuk bagi hasil dari PT. Dasa Eka Jasatama, sehinggaatas penjualan ekspor bukan merupakan omzet PD. Baramarta,tetapi omzet PT. Dasa Eka Jasatama;b.

Baramarta mengajukanbanding dengan alasan :1.Telah dilakukan perubahan kedudukan PD. Baramarta menjadi PihakPertama dan PT. Dasa Eka Jasatama menjadi Pihak Kedua;Yang berlaku mulai 1 Januari 2004 adalah Perjanjian KerjasamaAddendum ke3;Mulai tanggal 1 Januari 2004, Perjanjian Kerjasama yang dilakukanPD. Baramarta dengan PT.

Baramarta) dan PihakKedua (PT. Dasa Eka Jasatama);PD. Baramarta akan menerima bagi hasil yang dihitung dari laba kotor(Penjualan kurang biaya Produksi) atas hasil penjualan dengankomposisi 16,75% untuk PD. Baramarta dan 83,25% untuk PT. DasaEka Jasatama;Pembukuan pengusahaan batubara diselenggarakan oleh PD.Baramarta :1. Semua Pembukuan dan buktibukti transaksi (Biaya Produksi danDokumen Penjualan) diselenggarakan oleh PD. Baramarta;2.

Baramarta) danPihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama);Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 188/B/PK/PJK/20076. Pasal 17 ayat (2) :PD. Baramarta akan menerima bagi hasil yang dihitung dari labakotor (Penjualan kurang biaya produksi) atas hasil penjualandengan komposisi 16,75% untuk PD. Baramarta dan 83,25% untukPT.

Baramarta) dan Pihak Kedua (PT.

BARAMARTA

BARAMARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

BARAMARTA beralamat di JI. Jend.

Putusan Nomor 176B/PK/Pjk/2018Tahun Pajak 2009 Nomor: 00008/206/09/732/11 tanggal 29 Desember 2011,atas nama: PD Baramarta, NPWP: 01.719.411.9.732.000, beralamat di: JI.Jend.

BARAMARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.HumKetua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. danDr. H.

BARAMARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 169/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PD BARAMARTA, beralamat di Jalan Jend.

Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PD BARAMARTA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73985/PP/M.IIB/12/2016, tanggal 31 Agustus 2016;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PD BARAMARTA;1.

BARAMARTA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD BARAMARTA

396/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3748/PJ/2018, tanggal 20 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPD BARAMARTA

Putusan Nomor 396/B/PK/Pjk/202000005/206/12/732/16 tanggal 29 September 2015, atas nama PD Baramarta,NPWP 01.719.411.9732.000, beralamat di JI. Jend. Anmad Yani Km.39No.1, RT.5, RW.2, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, KabupatenBanjar, Kalimantan Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut.

IRFANIE, S.E. vs DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA, di wakili oleh Direksi/Direktur Drs.H.Sofyan

;6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah dibebastugaskan maupundiberhentikan sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Baramarta, makaseharusnya Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar memberikan halhak yang seharusnya diperoleh Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat(Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar) tidak memberikan hakhakPenggugat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapatdikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;7 Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai

Baramarta Nomor 01 Tahun 2011Tentang Peraturan Perusahaan PD.

Baramarta ataukah Bupati Banjar ?

Baramarta dan MengangkatPenggugat sebagai Direktur yang baru pada PD.

BARAMARTA nomor: 139/152/OPS-PD.BM tanggal 25 April 2018 Perihal: Himbauan Penghentian Penambangan Tanpa Izin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan dan Penambang tanpa izin (PETI) & manualan diwilayah PKP2B PD BARAMARTA;

BARAMARTA nomor: 779/009/OPS-PD.BM tanggal 14 Januari 2019 Perihal : Penghentian kegiatan penambangan kepada pemilik lahan jembatan dan penambang tanpa izin;

BARAMARTA nomor: 139/017/OPS-PD.BM tanggal 21 Januari 2019 Perihal : Penghentian kegiatan penambangan kepada pemilik lahan sekitar jembatan dan penambang tanpa izin;

BARAMARTA SK 26/Menhut-II/2011 ukuran A3;

BARAMARTA nomor: 139/152/OPSPD.BM, tanggal 25 April 2018 Perihal : Himbauan PenghentianPenambangan Tanpa Izin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan danPenambang tanpa izin (PETI) & manualan diwilayah PKP2B PDBARAMARTA; 1 (satu) lembar salinan surat PD. BARAMARTA nomor: 139/177/OPSPD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporan penambangan tanpa izin diarea PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara; 1 (satu) lembar salinan surat PD.

BARAMARTA nomor: 139/152/OPSPD.BM tanggal 25 April 2018 Perihal : Himbauan Penghentian Penambangan TanpaIzin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan dan Penambang tanpa izin (PETI) &manualan diwilayah PKP2B PD BARAMARTA, 1 (satu) Iembar salinan surat PD.BARAMARTA nomor: 139/177/OPSPD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporanpenambangan tanpa izin di area PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineraldan Batubara, 1 (satu) lembar salinan surat PD.

BARAMARTA nomor:139/152/OPSPD.BM tanggal 25 April 2018 Perihal : Himbauan PenghentianPenambangan Tanpa Izin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan dan Penambangtanpa izin (PETI) & manualan diwilayah PKP2B PD BARAMARTA, 1 (satu) lembarsalinan surat PD.

BARAMARTA nomor: 139/152/OPSPD.BM tanggal 25 April 2018 Perihal: Himbauan PenghentianPenambangan Tanpa Izin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan danPenambang tanpa izin (PETI) & manualan diwilayah PKP2B PDBARAMARTA; 1 (satu) lembar salinan surat PD. BARAMARTA nomor: 139/177/OPSPD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporan penambangan tanpa izin diarea PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara; 1 (Satu) lembar salinan surat PD.

BARAMARTA nomor: 779/009/OPSPD.BM tanggal 14 Januari 2019 Perihal : Penghentian kegiatanpenambangan kepada pemilik lahan jembatan dan penambang tanpa izin; 1 (satu) lembar salinan surat PD. BARAMARTA nomor: 779/045/OPSPD.BM tanggal 28 Pebruari 2017 Perihal: Teguran kepada kegiatan PETI; 1 (satu) lembar salinan surat PD.

) pembayaran tahun 2018;

RUMIYO MADERISUNU Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tahun 2017;

RUMIYO MADERISUNU Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tahun 2020;

BARAMARTA di Desa Rantau Nangka,Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMartapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan yang merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaskud dalam Pasal 136 ayat (2),perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

BARAMARTA untuk pengerjaan tambang batubara di DesaRantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar sedangmelakukan penambangan dan ketika melakukan kegiatan penambangantibatiba datang Terdakwa dan Terdakwa Il bersamasama dengan Sadr.SUPIAN SURI Als UPI (melarikan diri) dan Sdr. H. BAHRUDIN Als H.UDIN (melarikan diri) datang ke lokasi tambang dan menghentikankegiatan penambangan PT. PRIMA MULTI TRADA yang saat dikerjakanoleh PT.

Baramarta, yang untuk kepentingan operasionalPD. Baramarta tersebut membuat suatu kontrak kerja dengan PT.Prima Multi Trada (sub kontrak PD. Baramarta) yang untukselanjutnya PT. Prima Multi Trada tersebut membuat kontrak kerjalebih lanjut dengan PT.

Baramarta, yang untukkepentingan operasional PD. Baramarta tersebut membuat suatukontrak kerja dengan PT. Prima Multi Trada (sub kontrak PD.Baramarta) yang untuk selanjutnya PT. Prima Multi Trada tersebutmembuat kontrak kerja lebih lanjut dengan PT. Madani TalatahNusantara (sub kontrak PT.

Baramarta merupakan pihak pemegangkonsesi PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubaraatau sekarang dikenal dengan IUP (Ilzin Usaha Pertambangan) pada lokasitambang dimaksud yang notabene tidak memiliki persoalan hak atas tanahdengan pemegang hak. untuk selanjutnya dengan kekuasaannya tersebuttelah membuat suatu kontrak kerja dengan pihak PT. Prima Multi Trada (subkontrak PD. Baramarta) yang untuk selanjutnya PT.

Penggugat:
PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA
Tergugat:
1.DIRJEN BEA DAN CUKAI
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN

Tim.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telan membaca gugatan padaperkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 406/Pdt.G/2020/PN.Jkt, Tim.antara:PERUSAHAAN DAERAH (PD) BARAMARTA, dengan Pendirian dan StatusPendirian Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Banjar Nomor 19 tahun 1998 Tentang PendirianPerusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat IIBanjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Banjar Nomor

24 Tahun 2000 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il BanjarNomor 19 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan DaerahBaramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang dalam halini diwakili oleh TEGUH IMANULLAH, S.E., Warga NegaraIndonesia, Jabatan Direktur Utama, berdasarkan KeputusanBupati Banjar Nomor 635 Tahun 2016 tentang PemberhentianDirektur Utama dan Direktur Umum serta PengangkatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Baramarta KabupatenBanjar, bertempat kedudukan di

., dan telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan tanggal 2 Maret dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH (PD) BARAMARTA yangdalam hal ini diwakili oleh TEGUH IMANULLAH, S.E.berdasarkan Keputusan Bupati Banjar No. 635 Tahun2016 Tentang Pemberhentian Direktur Utama danDirektur Umum serta Pengangkatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjaryang berkedudukan di Martapura Kalimantan SelatanJalan Jenderal A.

Yani KM 39 No.1 RT.5 RW.2Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura KabupatenBanjar Kalimantan Selatan;Warga Negara Indonesia, yang bertempattinggal diJalan Pinus Rahayu Blok No.58 RT.019 SungaiParing, Martapura, Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan, Pekerjaan Direktur PD Baramarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:01/SKK/PTUN/SNS/2020 tertanggal 22 Januari 2020dan Nomor 02/SKK/PTUN/SNS/2020 tertanggal 18Juni 2020 memberikan kuasa kepada :Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 19/G/TF/2020/PTUNJKTaL

) pembayaran tahun 2018;

RUMIYO MADERISUNU Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tahun 2017;

RUMIYO MADERISUNU Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tahun 2020;

.153.509.063.678,00;setujubahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 153.509.063.678,00 tersebut berasal daririncian sebagai berikut :Peredaran Usaha menurut TerbandingPeredaran Usaha menurut Pemohon BandingKoreksi Peredaran UsahaRp. 883.369.445.864,00Rp. 729.860.382.186,00Rp. 153.509.063.678,00;bahwa koreksi Terbanding dikarenakan menurut Terbanding selama tahun 2008 PemohonBanding telah melakukan penjualan/ekspor batubara sebesar 1.454.490 MT, batubara yangdiyual tersebut berasal dari pembelian dari PD Baramarta

ada royalty yang dibayar ke Pemerintah Daerah;bahwa bebanbeban retribusi yang dimaksud adalah retribusi pemeliharaan jalan, yaitu jalandari tempat produksi menuju pelabuhan, yang seharusnya adalah termasuk kelompok bebanpenjualan tetapi Pemohon Banding salah mengklasifikasikan sehingga dicatat dalam AkunRoyalty Pemerintah Daerah pada kelompok HPP;bahwa beban penjualan (retribusi pemeliharaan jalan) adalah merupakan beban PemohonBanding, dan tidak termasuk dalam Pasal 10 perjanjian dengan pihak PD Baramarta

proses keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumenpendukung yang memadai (seperti voucher, faktur bukti pembayaran dan lainlain) terkaitdengan pengeluaran biaya Royalti Pemerintah Pusat, sehingga Tim Peneliti tidak dapatmelakukan trasir dari pencatatan G/L ke Support Document;bahwa setelah Pemohon Banding meneliti kembali beban dalam akun tersebut, walaupunbeban tersebut dalam kenyataan adalah ditanggung oleh Pemohon Banding, tetapi denganmempertimbangkan Pasal 10 perjanjian dengan PD Baramarta

PA.Mtp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Martapura yang memeriksa danmengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaranya:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan Madrasah Aliah, pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal di ; Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANTERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Karyawan PD Baramarta

Setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah orangtuaPenggugat di Desa Sungai Raya Kecamatan simpangempat selama i bulan, kemudian~ pindah danbertempat tinggal di rumah sewaan di Banjarbaruselama 3 tahun dan terakhir bertempat kediamandi rumah sendiri di Komplek Baramarta di Desasungai Sipai Kecamatan Martapura Kota sampaiterjadi pisah .