BAROID INDONESIA;;

BAROID INDONESIA;

BAROID INDONESIA;;

PT BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA;;

BAROID INDONESIA;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAROID INDONESIA;

BAROID INDONESIA;;

BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA, beralamat di Taman Tekno BSDSektor XI D, Nomor 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan,Banten, 15314:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put108378.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018, yang telahberkekuatan

Baroid Indonesia,NPWP 01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI DNo.1 Setu, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto (Rugi) (USD 5,969,631.00,00)Pajak Penghasilan terutang USD 0,00Kredit Pajak USD 2,073,894.00Pajak Penghasilan yang Lebih Dibayar USD 2,073,894.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01101/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00012/406/13/081/15tanggal 18 Mei 2015 , atas nama: PT Baroid Indonesia, NPWP01.000.225.1081.000, beralamat Taman Tekno BSD Sektor XI DNo. 1 Setu, Setu Tangerang Selatan, Banten 15314, atas sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAROID INDONESIA

PUTUSANNomor 2446/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4508/PJ/201 9, tanggal 15 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BAROID

Putusan Nomor 2446/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/14/081/16 tanggal 26Mei 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI, Blok DNomor 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan 15314, sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Penghasilan Netto US$ 2,443,079.00Kompensasi Kerugian US$ 2,443,079.00Penghasilan Kena Pajak US$ 0.00Jumlah PPh terutang US$ 0.00Kredit Pajak US$ 1,812,380.81Jumlah PPh yang lebih

bayar US$ 1,812,380.81Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019 tersebut telahdibetulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP'1118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 25 Juli2019 yang diajukan Pemohon Banding atas nama PT Baroid

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01413/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Agustus 2017tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor: 00003/206/14/081/16 tanggal 26Mei 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Baroid Indonesia,NPWP 01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSDSektor XI, Blok D No. 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan 15314,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00003/206/14/081/16 tanggal 26 Mei 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI,Blok D No. 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan 15314, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

BAROID INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

BAROID INDONESIA, dalam halini diwakili oleh : ANDIKA KAMAL,Direktur P.T.

Baroid Indonesia Tahun 2003 denganperbandingan Tahun 2002 (bukti PK16) maupunLaporan Auditor Independent KPNG (SiddhartaSiddharta & Widjaja) atas Laporan KeuanganP.T. Baroid Indonesia Tahun 2004 denganperbandingan Tahun 2003 (bukti PK18) dandiakui Majelis Hakim dalam pertimbangan atasputusan a quo, auditor melakukan auditadjustment, karena adanya subsequent eventuntuk melakukan penyesuaian dalamHal. 16 dari 23 hal. Put.

Baroid Indonesia Tahun 2004dengan perbandingan Tahun 2003 (bagian 2 atentang basis for preparation of financialstatements atau bagian dasar untiukpenyajian laporan keuangan) disebutkan bahwaThe financial statemenst ... are prepared onthe accrual basis ...

Baroid Indonesia, danoleh karena tidak digunakan prinsip cashbasis, maka bukanlah suatu hal yang mutlakuntuk harus menunggu saat realisasiperhitungan klaim Total E&P Indonesiasebesar US.$. 1,148,944.73 dengan invoiceyang ditagihkan P.T. Baroid Indonesia.

Baroid Indonesia tersebut harus ditolak ;Hal. 20 dari 23 hal. Put.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA HALLBURTON; EDISON TAMBA TUA HUTAHEAN

BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA, tempat kedudukan Cilandak Comercial EstateBuilding 106M, Jl.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan26454/PP/M.1/16/2010, Tanggal 11 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP303/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 18 Maret 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan November 2006 Nomor : 00105/207/06/052/08tanggal 28 Maret 2008, atas nama PT Baroid

Baroid Indonesia, telah memenuhiketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggatelah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yangditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakc Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding diPengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis HakimPengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut,melakukan pemeriksaan

Rangka Impor Tidak Dipungut Atas ImporBarang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts)Minyak dan Gas Bumi;Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P19/BC/2005 Perubahan Ketigaatas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep07/BC/2003tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor,2111 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalampersidangan untuk melengkapi argumennya menyampaikan datadatapendukung berupa :Salinan kontrak antara PT Baroid

yang perihal RIB/ML BOP yang diberikan fasilitas kepabeanan;Surat Dirjen Migas Nomor: 3357/39.06/DMB/2001 tanggal 14 Agustus 2001tentang Penandasan RIB/ML;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;Bill of Lading importasi barang yang menyebutkan nama PT BaroidIndonesia;Invoice importasi (Packing List) importasi barang yang menyebutkan namaPT Baroid Indonesia;PEB reekspor yang juga merujuk ke nomor invoice importasi dan PIBimportasi terkait;Korespondensi persetujuan Ditjen Bea dan Cukai sehubungan reekspor

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAROID INDONESIA

PT BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA, beralamat di Jl. Cilandak KKO, CilandakCommercial Estate Building 106 M, Cilandak Timur, JakartaSelatan.Hal. 1 dari 24 hal. Put.

Baroid Indonesia, NPWP : 01.000.225.1052.000, alamat : Jl.Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate Building 106 M, Cilandak Timur,Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari Sampai dengan November 2005 menjadi sebagai berikut :Hal. 10 dari 24 hal. Put.

Baroid Indonesia, NPWP : 01.000.225.1052.000,dengan perhitungan PPN Masa Pajak Januari s.d. November 2005 menjadisebagaimana tersebut di atas ;Hal. 21 dari 24 hal. Put.

BAROID INDONESIA

BAROID INDONESIA, berkedudukan di Jalan Cilandak KKO, CilandakCommercial Estate Building 106M, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 44959/PP/M.1/15/2013 tanggal 20 Mei 2013

Dalam kontrak tersebut telah disebutkan spesifikasipekerjaanpekerjaan yang harus Pemohon Banding lakukan.Bahwa substansi dari Intercompany Technical Assistance Feesebagaimana dibuat dalam agreement antara Pemohon Bandingdengan HESI adalah:"Under an agreement between PT Baroid Indonesia (the Company) andHalliburton Energy Services Inc (HES Inc.) entered into January 2002, theCompany has the right to patented and nonpatented technology, software,technical and non technical trade secret and knowhow,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BAROID INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT BAROID INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Baroid Indonesia dengan PUK SP KEP PT. Halliburton Indonesia,PT. Halliburton Logging Services Indonesia, PT. Halliburton IndonesiaDrilling Systems Indonesia dan PT.

Baroid Indonesia;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Penggugat mengeluarkan ketentuanmengenai Cementing, Production Enhancement and Boots & CootsOperating Day Rate Pay Structure Indonesia atau struktur pembayaran tarifharian operasi (Operating Day Rate atau disingkat ODR) Indonesia untukdivisi Cementing, Production Enhancement dan Boots & Coots yangmengatur mengenai pemberlakuan pemberian Operating Day Rate (biayaharian operasi), Field Bonus (Bonus Lapangan) serta Overtime (Lembur);Bahwa dalam ketentuan