., namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... / ..., sehingga hal tersebut menyebabkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secarahukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuaidengan maksud Pasal 9 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkanketerangan

., namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... / ..., sehingga hal tersebut menyebabkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secarahukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuaidengan maksud Pasal 9 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkanketerangan

berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangmenyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Pemohon Il telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2000 diDesa Muara Pias RT. 02, Kecamatan, Long Kali, Kabupaten Paser, namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangmenyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Pemohon Il telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal ... di .... namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... /

., namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... / ..., sehingga hal tersebut menyebabkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secarahukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuaidengan maksud Pasal 9 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkanketerangan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangmenyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Pemohon Il telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal ... di .... namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... /

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangmenyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Pemohon Il telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal ... di .... namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... /

., namunPemohon II / masih terikat pernikahan dengan perempuan / lakilaki lain dan barusah atau resmi bercerai sejak ... / ..., sehingga hal tersebut menyebabkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secarahukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuaidengan maksud Pasal 9 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkanketerangan

TgtSALINANdilaksanakan, Pemohon II masih terikat perkawinan secara sah dengan oranglain bernama Katiman bin Misiran dan belum resmi bercerai, perceraian barusah setalah Akta Cerai Pemohon II terbit pada tanggal 8 Januari 2018;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya,yang pada pokoknya tetap dengan dalildalil permohonannya dan mohonpenetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian

Memberi izin kepada Pemohon (AHMAD RONI IBROHIM BIN BARUSAH) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (ANIS NURUL FAUJIAH,S.PD BINTI NANA SUMARNA) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 ( Tiga jutarupiah);
4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu jutarupiah);
5.

Husin bin Barusah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rositah binti Sa'alsah) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

3.

SAKSI II; Bahwa Mahar perikahan Pemohon dan Termohon seperangkat alatsholat;Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon dengan Pemohonadalah paman Termohon yang bernama WALI; Bahwa paman Termohon menggantikan Ayah Termohon karena ayahkandung Termohon telah meninggal dunia, sedangkan saudara lakilakiTermohon tidak ada; Bahwa pada saat menikah Pemohon mengucapkan ijab kabul denganbahasa Indonesia, namun Pemohon mengulanginya 4 ( empat ) kali barusah

Sumatera Barat dantelah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat padatanggal 28 Agustus 2009 (bukti P);17.Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 132 ayat (2) huruf h UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa apabila AnggotaPartai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui Pengadilan maka pemberhentiannya barusah

No. 1876 K/Pdt/20122222Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa apabila Anggota PartaiPolitik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui Pengadilan maka pemberhentiannya barusah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;.

Pasal 39 s.d. 44 KompilasiHukum Islam, sehingga Permohonan lItsbat Nikah Para Pemohon dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa status Pemohon sebagai Duda Cerai Hidup barusah menurut hukum sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan Akta Ceralyang dikeluarkan Pengadilan Agama Arga Makmur, padahal akad nikahPemohon dan Pemohon II terjadi pada tanggal 5 Mei 2017, sehingga statusPemohon masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yang bernamaMuryati binti Mingin;Menimbang, bahwa dalam

Pasal 39 s.d. 44 KompilasiHukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa status Pemohon sebagai Duda Cerai Hidup barusah menurut hukum sejak tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Akta Cerai yangdikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sampit, padahal akad nikah Pemohon dan Pemohon Il terjadi pada tanggal 4 September 2015, sehingga statusPemohon masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yang bernamaMariyana binti Dayak;Menimbang, bahwa

Tentang Penggabungan tuntutan selaku Ahli Waris denganPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa dicermati adanya tuntutan Penggugat pada petitumgugatannya pada pada halaman 5 butir 3 Menyatakan SuratKeterangan Ahli Waris Nomor : 470/05/SKAW/2004 tanggal 21 Juni2004 yang diteribitkan oleh kelurahan Titirante, Kecamatan Medan Barusah dan berkekuatan hukum, tidaklah dapat ditetapbkan dalam perkaraa quo ini dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Medan danbukan wewenang peradilan umum dalam persoalan Ahli waris

;Bagaimana mungkin lokasi penebangan yang status kawasanhutannya masih bersifat premature apalagi untuk menuntutTerdakwa berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 JoUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan danperubahannya yang secara jelas mengatur jika kawasan hutan barusah menurut hukum bila dikukuhkan oleh pemerintah melaluitahapan awal yang salah satunya penunjukan kawasan hutansampai dengan penetapan kawasan hutan pun bilamana PenuntutUmum mendasarkan jika lokasi penebangan adalah

sama sekali tidak mempunyai daya lakusecara yuridis yurisdiction of power.Eksepsi dan jawaban itu sama sekali tidak mengikat secara yuridis nonbaidingbagi PENGGUGAT/ PEMBANDING.Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA** Gugatan, eksepsi, jawaban, replik, duplik, konsklusi, memori banding,kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, pledoidan lain lainnya yang ditandatangani oleh Para Pihak atau Kuasanyaapabila dalam materi itu ada kesalahan dan kekeliruan wajib diparaf barusah

Putusan No.756/Padt.G/2013/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR dinyatakan bahwaTergugat wajib mengajukan Gugatan melawan bersama sama dengan jawabannya baikdengan surat maupun dengan lisan;Menimbang, bahwa praktek peradilan cenderung mensyaratkan adanyakoneksitas antara Gugatan Rekonvensi dengan Gugatan Konvensi,seolah olah koneksitasmerupakan syarat materiil Gugatan Rekonvensi, karenanya suatu Gugatan Rekonvensi barusah untuk diakumulasi dengan Gugatan Konvensi jika terpenuhi

Bahwa perjanjian lisensi sebagaimana Pasal 83Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, barusah berlaku mengikat, berakibat hukum terhadap pihak ketiga ataumemiliki legal status and power (status hukum dan kewenangan)di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila telah tercatat dalamdaftar umum perjanjian lisensi oleh Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, sedangkan dalam perkara iniperjanjian lisensi yang dipegang/dibawa Penggugat terbukti tidakpernah tercatat dalam daftar