kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112848.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WP4J.06/2017, tanggal 2Maret 2017, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2013 adalahsebagai berikut: Ditambah/Semula MenjadiUraian (Rp) Dikurangi (Rp)p p(Rp)PPN Lebih Bayar

413.226.076,00dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112848.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WP4.J.06/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar

STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 612.726.076,00d.Jumlah perhitungan PPN Kurang / (413.226.076,00)(Lebih) Bayar3. Kelebihan Pajak yang sudah 0 ,00dikompensasikan ke Masa PajakHalaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3461/B/PK/Pjk/2018 berikutnya 4. PPN yang kurang (lebih) dibayar (413.226.076,00)5. Sanksi Administrasi:b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,006.

Putusan Nomor 3461/B/PK/Pjk/2018Maret 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00005/407/13/073/16, tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.332.729.1073.000, sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp413.226.076,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan

STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 612.726.076,00d.Jumlah perhitungan PPN Kurang / (413.226.076,00)(Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah 0 ,00dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPPN yang kurang (lebih) dibayar (413.226.076,00)Sanksi Administrasi:b.

Putusan Nomor 335/B/PK/Pjk/2020Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Juli 2013 Nomor 00066/207/13/051/16,tanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115011.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding

Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00573/KEB/WPJ.19/2017,tanggal 23 Mei 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor 00066/207/13/051/16, tanggal 24 Maret 2016, atas namaPT Semen Tonasa, NPWP 01.000.474.5051.000, beralamat di Tonasa,Pangkajene Kepulauan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep, SulawesiSelatan, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa sesudah

2020Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00573/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 23 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkanc.1. SKPPKPd. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3.134.391 .90903.134.391.909(1.170.677.491)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 1.170.677.491b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan) 0c.

Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00558/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2014 Nomor 00071/207/14/055/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama PTEagle Industry Indonesia, NPWP 01.069.354.7055.000, beralamat di EJIPIndustrial Park Plot 8G, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat17550

Rp. 3.132.856.444 00PPN Kurang/(Lebih) Bayar ................00c cc ccceeceeeeeeeees Rp. (1.169.142.026,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya ........... cc cecccccceeeeeeeeeeeaeeeee Rp. 1.170.677.491,00Jumlah PPN yang kurang dibayar.........0........:.:c ee Rp. 1.535.465,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP........000.. ee Rp. 1.535.465,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar....................

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00558/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 April2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2014 Nomor 00071/207/14/055/16 tanggal 25 Januari2016, atas nama PTI Eagle Industry Indonesia, NPWP01.069.354.7055.000, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8G,Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00558/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00075/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00002/407/12/073/15 tanggal 8 Desember 2015, dengan perincian menurut PemohonBanding menjadi sebagai berikut: .

Semula Ditambah/ Dikurangi MenjadiUraian(Rp) (Rp) (Rp)PPN Lebih Bayar (292.832.354,00) 0,00 (294.642.316,00)Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah Pajak yang lebih dibayar (294.642.316,00) 0,00 (294.642.316,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112835.16/2012/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 88.300.000,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 458. 230.766,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri ocb.5. Lainlain 458.330.766,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (370.030.766,00)d.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,0050.707.192.000,00 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 88.300.000,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 458.330.766,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 458.330.766,00d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (370.030.766,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 ,00PPN yang kurang (lebih) dibayar (370.030.766,00)Sanksi Administrasi :b.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00087/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00012/407/13/073/16 tanggal 20 Januari 2016, dengan perincianmenurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut: Semula Ditambah/ Dikurangi MenjadiUraian(Rp) (Rp) (Rp)PPN Lebih Bayar 1.127.777.789,00 0,00 1.127.777.789,00Sanksi Bunga 0,000,00 0,00Sanksi Kenaikan 0,000,00

1.127.777.789,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112850.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00087/KEB/WPJ.06/ 2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri esb.5. Lainlain1.127.777.789,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.127.777.789,00)d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004. PPN yang kurang (lebih) dibayar (1.127.777.789,00)5. Sanksi Administrasi :b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,006.

STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar0,000,001.127.777.789,000,000,000,001.127.777.789,00(1.127.777.789,00) Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0 ,00 PPN yang kurang (lebih) dibayar(1.127.777.789,00) 5. Sanksi Administrasi :b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,006.

2003perlakuannya sama dengan Undangundang No. 17 Tahun 1997, sehinggapokok sengketa materi tidak dibahas lebih lanjut apabila tidak membayar30% dari utang pajak:Bapak Ketua Mahkamah Agung jangan melihat dari segi formal Pasal 36ayat (4) Undangundang No. 14 Tahun 2002, tetapi harusmempertimbangkan kebenaran materi dari Pemohon Peninjauan Kembalidan melihat kebohongan dari Terbanding (Direktur Jenderal Pajak)dengan menghitung dua kali atas penjualan barang sehingga menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pajak Pertambahan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2000 yang tidak ada dasarnya :Segi Material :bahwa yang menjadi pokok perkara dalam banding ini adalahditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000No. : 00061/207/00/004/02 tanggal 21 Maret 2002 sebesarRp.1.243.955.915,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali ;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembalialas Keputusan Terbanding

dengan alasan sebagai berikut :bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding atasKeputusan Terbanding No. : KEP 220/WPJ.04/2003 tanggal 13 Mei 2003mengenal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 No.00061/207/00/004/02 tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. .243.955.915,00 dengan alasan sebagai berikut Peredaran usaha....Peredaran usahaPeredaran usaha menurut Terbanding Rp. 26.475.769.333,00Menurut Pemohon Rp. 19.228.175.267.00Koreksi

17.224.591.637,00Penjualan Dalam Negeri Rp. 6.509.578.682.00Jumlah peredaran usaha Rp. 23.734.170.319,00:Penjualan dalam negeri Rp. 6.509.578.682,00 dirinei menjadi :Yang telah dibayar Rp. 2.003.583.630,00Penjualan dalam Negeri Rp. 4.505.995.052.00Jumiah Rp. 6.509.578.682,00Pajak terutang dan belum dibayar adalah :10% X 4.505.995,052,00 = 450.599,505,00 ;pemohon Peninjauan Kembali juga telah memenuhi kewajiban kepadanegara, namun pihak Direktur Jenderal Pajak beranggapan kami masihmempunyal.....10mempunyai kekurangan bayar

Putusan Nomor 3428/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00110/207/10/054/14 tanggal 22 Desember2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 997.472.650b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 29.355.628.829c

Jumlah seluruh penyerahan 30.353.101.479d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang 0Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehanyang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidakdipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar 99.747.265a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 99.747.265b

Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 99.747.265b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah 99.747.265c Diperhitungkan SKPPKP 0d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 99.747.265e Jumlah penghitungan PPN kurang bayar 03 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 04 PPN yang kurang dibayar 05 Sanksi administrasi (Pasal 13 (2) UU KUP) 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0bahwa dengan

Putusan Nomor 3428/B/PK/Pjk/2018tanggal 15 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00110/207/10/054/14 tanggal 22 Desember 2014 Masa PajakDesember 2010 atas nama PT Clipan Finance Indonesia Tbk, NPWP01.308.352.2054.000, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjen S.Parman Kavling 12, Jakarta Barat11480;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

99.747.265a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 99.747.265b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 99.747.265b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah 99.747.265c Diperhitungkan SKPPKP 0d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 99.747.265e Jumlah penghitungan PPN kurang bayar 03 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 04 PPN yang kurang dibayar 05 Sanksi administrasi

Bahwa apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar harus diterbitkan dalam waktupaling lambat 1 (satu) bulan setelah jangkawaktu tersebut berakhir ;Bahwa berdasarkan ketentuan Undangundangtersebut diatas dan Yurisprudensi Putusan Majelispertimbangan Pajak No.1600/MPP/1992 tanggal 21Desember 1992, maka atas permohonan

Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah tetapmengenal Masalah formal penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1997 No.00235/201/97/022/01 tanggal 30 Maret 2001 dengan alasan melampaui jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pengiriman SPT.Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar sehinggaSurat Ketetapan Kurang Bayar tersebut harusdibatalkan karena cacat hukum, mengingatbahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang

Lebih Bayar ;Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapatbahwa jangka waktu 12 (dua belas) bulanpenerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 harus dihitung sejaktanggal penyampaian SPT. Pajak PenghasilanPasal 21 Lebih Bayar dan bukan sejak tanggalpenyampaian SPT.

Pajak Penghasilan BadanLebih Bayar ;Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapatbahwa alasan banding Pemohon Banding terhadapjangka waktu penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23dengan mengacu pada SPT.

Bahwa atas hasil closing pemeriksaanyang dilakukan oleh Kantor PelayananPajak Jakarta Tanah Abang menghasilkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKP.KB) Pajak Penghasilan Pasal 21dengan Nomor. 00235/201/97/022/01 tertanggal 30 Maret 2001 dan dengan jumlahyang harus dibayar adalah sebesarRp.26.569.236, ;Bahwa didalam Undangundang No.6 Tahun 15853sebagaimana yang telah dirubah dengan Undangundang No.9 Tahun 1994 tidak mengenal adanyaPengenaan Pajak Berganda dengan pengenaan

Pengadilan Pajak NomorPut88953/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00114/KEB/WPJ.24/2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

putusanseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 09 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88953/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00114/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar

(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012Nomor 00025/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT CahayaSakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001, beralamat di Jalan PBSudirman Nomor 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp eRe"Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 117.840.216,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 117.840.216,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN

yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 110/B/PK/Pjk/2019sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 117.840.216,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini

5.817.382.455 2.8495Biaya Usaha (16.430.154.834) (16.430.154.834)Penghasilan neto (7.763.195.304) (10.612.772.379) 2.8495teens helo dalam negen 15.545.143.243 15.545.143.243+/+ koreksi fiskal positif 6.648.423.104 6.648.423.104/ koreksi fiskal negatif (179.274.880) (179.274.880)Jumlah Penghasilan Neto 414.251.096.163 111.401.519.088 2.8495Kompensasi Kerugian (14.251.096.163) (11.401.519.088) (2.849.5Penghasilan Kena Pajak 0 0Pajak Terutang 0 0Kredit Pajak (417.663.611) (417.663.611)Jumlah (lebih)/kurang Bayar

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP999/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 02 Oktober 2072, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 NomorHalaman 3 dari 7 halaman.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP999/WPJ.22/BD.06/2012, tanggal 02 Oktober2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Putusan Nomor 73/B/PK/Pjk/2019kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00092/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00058/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa November 2011 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Bahwa Pemohon Banding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk dapat

putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88939/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00092/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar

Sudirman Nomor 100, Jururejo, Ngawi, JawaTimur, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.447.285.958,00Pajak Keluaran Yang Hrs Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 144.728.595,00Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 144.728.595,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN Yang Masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00092/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Putusan Nomor 73/B/PK/Pjk/2019R 1.447.285.9580p 0RpDasar Pengenaan PajakPajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiriyang Pang 144.728.595,00RpPajak yang dapat diperhitungkanJer Yang cee P 9 144.728.595,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00RpPPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar 6.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104647.15/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00001/206/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atas namaPT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.17.436.8114.000,jenis usaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

dan benar sertamenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00025/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar

Nilai Barang dan Jasa untuk MasaApril 2013 yang seharusnya adalah:Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas, Pemohon Banding mohon dan sesuai dengan prinsip keadilan dapatlahkiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehinggakoreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp 587.352.771 dapat dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding terhadap SKDJP Nomor KEP00638/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar

Putusan Nomor 75/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105902.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00638/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April2013 Nomor 00015/407/13/081/15 tanggal

PPN Kurang/Lebih Bayar(6.351.355.656) b. Sanksi Bunga 0c. Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0d.

Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/ Lebihn Bayar (6.351.355.656) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 6 Juli 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00638/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00015/407/13/081/15 tanggal 9 Februari2015, atas nama PT BJ Services Indonesia, NPWP:01.060.144.1081.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3