Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 173/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2019 — LEMBAGA PENDIDIKAN BELARINA PRIVAT vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
10137
  • LEMBAGA PENDIDIKAN BELARINA PRIVAT vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
    PUTUSANNomor : 173/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telahmenjatunkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaA Cf asLEMBAGA PENDIDIKAN BELARINA PRIVAT, berkedudukan di Jalan Ir.Sutami Gg. Cimanuk 2 RT.002 RW. 002 Kelurahan Pucangsawit,Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah;Dalam perkara ini diwakili oleh penguruspengurus :1.
Register : 04-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 10/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat:
Lembaga Pendidikan Belarina Privat
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
19791
  • Penggugat:
    Lembaga Pendidikan Belarina Privat
    Tergugat:
    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
    SMGberwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan Kepada Yth.PUTRA RIFANDI sebagai subjek hukumnya selaku Ketua Lembaga Pendidikan Belarina Privat.Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidakditujukan kepada umum, tetapi secara tegas menyatakan Menunjuk :PUTRA RIFANDI sebagai pihak Pemohon atau pihak yang mengajukanpermohonan proses perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikannonformal Lembaga Pendidikan Belarina Privat.
    SMGBahwa akibatnya Lembaga Pendidikan Belarina Privat menjadi tidakberkepastian hukum dan berdampak negatif, sehingga menimbulkankerugian, keresahan baik bagi internal Lembaga Pendidikan BelarinaPrivat sendiri (Pengelola lembaga, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan)maupun dampak negatif bagi masyarakat luas yang sangatmembutuhkan keberadaan Lembaga Pendidikan Belarina Privat sebagaitempat kegiatan belajar mengajar yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Solo dan sekitarnya.1.
    Bahwa Perpanjangan Izin Operasional/Penyelenggaraan PendidikanNonformal yang dimohonkan Lembaga Pendidikan Belarina Privatmutlak sangat diperlukan baik dari sisi yuridis, administratif, ekonomi,maupun dari sisi sosial kKemasyarakatan, utamanya bagi masyarakatluas sebagai pengguna layanan pendidikan yang selama ini telahmempercayakan kepada Lembaga Pendidikan Belarina Privat.Lembaga Pendidikan Belarina Privat sebagai bentuk partisipasimasyarakat sekaligus partner pemerintah dalam hal penyediaansarana
    SMG10.Akta Lembaga Pendidikan Belarina Privat Nomor : 04 tanggal 15 Agustus 2016;Anggaran Rumah Tangga Belarina Privat; Surat Putra Rifandi, S.Si sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Belarina Privatkepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Surakarta Nomor : 006/B/LL/BP/XI/2018 tanggal 11Desember 2018 Perihal : Keberatan atas Surat DPMPTSP Nomor 420/2470yang tembusannya disampaikan kepada Walikota Surakarta;Tanda terima Nomor : 006/B/LL/BP/XII/2018 tanggal 17 Desember
    2018 Nomor :421.2/354/PD/2019 tanggal 8 Februari 2019 Hal : Ralat Surat;Surat Keterangan Nomor : 205/HIPKISL/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018;Aplikasi Verifikasi Data Kursus dan Pelatihan Online Belarina Privat; Foto Tempat Usaha Bimbel Belarina Privat;Peta Lokasi dan Denah Ruang Belarina Privat; Permohonan Penggugat tanggal 16 November 2018 beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula menerima pra bukti tertulis yangdiajukan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Maret 2019