Ditemukan 4463028 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembebasan yang tidak murni Berdasarkan wewenangnya Menarik sesuatu barang yang disita berdasarkan undang-undang Eksekusi hak tanggungan dan fiducia berdasarkan prinsip syariah Sengketa tanah Surat keputusan tidak berdasarkan putusan pengadilan Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan novum Alasan pk berdasarkan atas kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya. Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c Surat keputusan dalam bentuk penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-03-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658K/PID/2006
Tanggal 26 Maret 2007 — Heri Yogi bin Mulyoto; Jkasa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp. 876.000, (delapan ratus tujuhn puluh enam riburupiah) ; Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bandingsebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada paraPengugat/para Terbanding, pada tanggal 28 Juni 2007 kemudian terhadapnyaoleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2007, diajukan
    kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No: 1948/Pid.B/2012/PN-Jkt Pst
Tanggal 2 Juli 2013 — terdakwa: SANTOSA WIDJAJA
141 — 26
  • Menyatakan terdakwa: SANTOSA WIDJAJA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana: dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang Undang ;------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;---------------------------------------------------------------------------------------------3.
    PUTUSANNo: 1948/Pid.B/2012/PNJkt PstDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa: 220m nn nnn n nn ne nnn ne nen ence ncnNama lengkap : SANTOSA WIDJAJATempat lahir : TenggarongUmur/tanggal lahir : 67 tahun/ 26 April 1945Jenis kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Permata Hijau B2326 RT 1/012, Kelurahan
    Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Telah membaca segala surat surat dalam perkara 5 Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa/ Telah memeriksa bukti bukti; Telah memeriksa barang bukti ; Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhirnya dalamperkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan: 1.Menyatakan Terdakwa SANTOSA WIDJAJA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik suatu barang yangdisita berdasarkan
    manana nna nn nanan Bahwa saksi bekerja di PT Indosat bagian Site Akuisisi;Bahwa benar PT Indosat telah melakukan kontrak sewa di ApartemenChrysant tanggal 1 Agustus 2008 dengan masa sewa berlaku mulaitanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 JuliBahwa yang disewa PT Indosat adalah Space diatas rooftop dipasangShelter 3x4 meter untuk memasangBahwa sewa pertahun adalah sebesar Rp 52.500.000, (lima puluh duajuta lima ratus ribuBahwa PT Indosat memasang Antena tersebut adalah melalui jasa pihakketiga yang ditunjuk berdasarkan
    ~ karena untuk memenuhi administrasiBahwa terdakwa membenarkan tandatangannya dalam perjanjiandengan Sun Edy, Richard Wilson Beh, Marakarma, Acah Suarsa,Yumiarti dan Oen Hauw, tetapi pembelian oleh yang 9 orang itu sebelumsita eksekusi dan tentang hal itu terdakwa tidak minta ijin kepada PTHutama Karya karena hanya untuk pengesahan pembeli lama denganpembeli baru 5Bahwa tentang disebut dalam dakwaan terdakwa telah menjual 1 unitApartemen Chrysant Tower lantai 6 nomor 19 kepada Richard WilsonBeh berdasarkan
    MT Haryono Jakartapada tanggal 17 September19.Bukti T19 : bukti penyerahan dokumen asli 1 sertifikat HGB No. 1766/Gunung Sahari Utara dan 1 set IMB a/n PT Jaya Nur Sukses diterimapada tanggal 2 September 2008 oleh kuasa hukum PT Hutama Karya(Hasudungan Manurung, SH) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: DU/HA.1945/SK/504 tertanggal 6 AgustusMenimbang, bahwa dari seluruh pemeriksaan dipersidangan dengan adanyaketerangan saksi saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa maupunbarang bukti, oleh
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia Berdasarkan Prinsip Syariah
Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia berdasarkan Prinsip Syariah
PERDATA UMUM/B.8/SEMA 4 2016
961 — 0
  • Pelaksanaan ekseksui hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

  • Pelaksanaan ekseksui hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54K/TUN/2008
Tanggal 8 Mei 2008 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; vs. Ir. A. WIDIGYA D. TJANDRA ; Ir. AIDA HALIM ; Dkk
106 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp. 876.000, (delapan ratus tujun puluh enam riburupiah) ; Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bandingsebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada paraPengugat/para Terbanding, pada tanggal 28 Juni 2007 kemudian terhadapnyaoleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2007, diajukan
    kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 PK/Pdt/2020
Tanggal 12 Mei 2020 — HARIJANTO KARJADI lawan PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (dahulu bernama PT BANK PDFCI, Tbk), DKK
238 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 273 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:HARIJANTO KARJADI, bertempat tinggal di Jalan TBSimatupang, Kav. 20, RT 003, RW 001 Kelurahan CilandakBarat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada M.
    ., Advokatpada kantor hukum Yusuf Syamsuddin & Associates, beralamatdi Jalan Widura, Nomor 10, Kelurahan Dangin Puri Kauh,Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:Lawan:1. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (dahulu bernamaPT BANK PDFCI, Tbk), berkedudukan di Jakarta, GedungMenara Bank Danamon, Jalan H.R.
    ., dan kawankawan, Para Advokat darikantor hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai26 dan 28, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jalan JenderalSudirman, Kav. 5253, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 November 2019;Halaman 1 dari 14 hal. Put.
    Elen Machdalena,S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Klampis Megah, D8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19oktober 2019:DJAJADI LIONO, bertempat tinggal di Jalan UndaanWetan, Nomor 56, Surabaya;TAN HWA ING, bertempat tinggal di Jalan Avia, Nomor1184, RT 09, RW 01, Kelurahan/Desa Lembah Putro,Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;Halaman 2 dari 14 hal. Put.
    Nomor 273 PK/Pdt/2020kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Oktober 2019:14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 29-06-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 04-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2022
Tanggal 23 Nopember 2022 — ISKANDAR., DKK VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI., II. PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI;;
118 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
434 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 2113/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4062/P J/2019, tanggal 23 September 2019;Pemohon
    Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, beralamat diKawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten 42447, yangdiwakili oleh Kazuto Okazaki, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali
    Putusan Nomor 2113 B/PK/Pjk/2020Kembali (semula Tergugat) Nomor 02140/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5September 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah menempatkan prinsip kehatihatianberdasarkan konsep dasar Macthing Cost Againts Revenue sertapemenuhan prinsip kehatihatian, sehingga Penggugat sekarangTermohon
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4132/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4132/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
    ,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU961/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA,beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1,Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00455/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00217/107/15/058/17 tanggal 20 Juni 2017Masa Pajak Maret 2015 atas nama PT Landmark ConcurrentSolusi Indonesia, NPWP 01.070.689.3058.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00455/NKEB/WPJ.07/2018,tanggal 20 Februari 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaHalaman 4 dari 8 halaman.
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c yangtelah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta, dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan ataudibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena telah didukung dengan buktibukti (P29 s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 04-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/TUN/2022
Tanggal 23 Nopember 2022 — H. ARSYAD, DKK vs ZAANU ASMAL, DKK, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU;;
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-03-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CEMERLANG ENERGI PERKASA
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 618/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3410/PJ./2018, tanggal 6 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali
    ;LawanPT CEMERLANG ENERGI PERKASA, beralamat di JalanRaya Lubuk GaungBasilam Baru, Lubuk Gaung SungaiSembilan, Kota Dumai, yang diwakili oleh Bestardian PrawiroTheng, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00626/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal 11 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: PT Cemerlang Energi Perkasa, NPWP:02.596.945.2212.001, beralamat: di Jalan Raya Lubuk GaungBasilam Baru Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
    Putusan Nomor 618/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00626/NKEB/WPJ.02/2017tanggal 11 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2595/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SURYA ESA PERKASA, Tbk
179 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 2595/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4820/P J/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon
    Satrio Nomor 35 Karet Kuningan, Setiabudi JakartaSelatan, DKI Jakarta, 12940, yang diwakili oleh Isenta,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008546.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 8 Agustus
    Bahwa dengan memperhatikan alasanalasan dan penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP02242/NKEB/WPVJ.07/2018, tanggal 12September 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Tagihan PajakNomor 00020/107/14/054/17, tanggal 16 Januari 2017, Masa PajakNovember 2014 sebesar Rp686.375.526,00 dapat dikabulkan seluruhnyasehingga
    Putusan Nomor 2595/B/PK/Pjk/2020Keputusan Tergugat Nomor KEP02242/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 12September 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP 02.545.677.3054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupagugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian MajelisHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-09-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 04-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/TUN/2022
Tanggal 23 Nopember 2022 — 1. PROF. DR. PHILIP PRIASMORO., 2. MARGARETHA HENDRA WIRAWAN vs KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;;
76 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 23 Januari 2019 — GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, S.E.;
356 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 3215 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaan: GERSON OKTOFIANUS KAYBLEGUR, S.E.
    Menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E., terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untukmenimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompokmasyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatudiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) juncto
    memory card dan sim card;Dirampas untuk negara;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000.00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor40/Pid.Sus/2018/PN Klb tanggal 31 Juli 2018, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan
    , tanggal 25 September 2018, yang amarselengkapnya sebagai berikut; Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor40/Pid.Sus/2018/PN Klb, tanggal 31 Juli 2018 dengan perbaikan sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan
    ,terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa hakmenyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian berdasarkan agama sebagaimana dalam dakwaan alternatifkesatu, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan padapertimbangan dan penerapan hukum yang benar;Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018 Bahwa namun demikian putusan judex facti Pengadilan Tinggi yangmemperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan judex facti PengadilanNegeri kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3523 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT SILKARGO INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-05-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 04-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2022
Tanggal 10 Nopember 2022 — SITI NURJANAH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., II. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;
225 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5541 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA,
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5489 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 28 Nopember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJA vs PT SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA
6 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5544 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5552 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5610 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ASTINAPUTERA EKAPERKASA
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap