Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berisikan bermainan berlainan berzina berdinan beriringan berisilan
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Blk
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.I MADE PASEK BUDIWAN SH MH
2.M.SYAMSURIZAL ABADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN
106 — 45
  • Kepala BAINTELKAM, POLRI;Sebelum diterbitkan Persetujuan Impor Bahan Peledak industri (Komersial)oleh Kemendag, ditetapkan alokasi kuota impor Bahan Peledak (Handak)tahunan termasuk Ammonium Nitrate bagi masingmasing Badan UsahaBahan Peledak (BU WHandak) pada rapat yang dilaksanakan olehKemenhan;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018tentang Pelayanan Berizinan
    tentang Pengawasan,Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, dan PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan danPengembangan Industri Bahan Peledak, Ammonium Nitrate termasuk jenisBahan Peledak;Bahwa Ammonium Nitrate dengan HS Code 3102.30000 diatur tata niagaimpornya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018tentang Pelayanan Berizinan
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Blk
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.I MADE PASEK BUDIWAN SH MH
2.M.SYAMSURIZAL ABADI, SH
Terdakwa:
JUMADI
114 — 46
  • Kepala BAINTELKAM, POLRI;Sebelum diterbitkan Persetujuan Impor Bahan Peledak industri (Komersial)oleh Kemendag, ditetapkan alokasi kuota impor Bahan Peledak (Handak)tahunan termasuk Ammonium Nitrate bagi masingmasing Badan UsahaBahan Peledak (BU Handak) pada rapat yang dilaksanakan olehKemenhan;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018tentang Pelayanan Berizinan
    tentang Pengawasan,Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, dan PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan danPengembangan Industri Bahan Peledak, Ammonium Nitrate termasuk jenisBahan Peledak;Bahwa Ammonium Nitrate dengan HS Code 3102.30000 diatur tata niagaimpornya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018tentang Pelayanan Berizinan
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Njk
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
1.BOMA WIRA GUMILAR, S.H.,M.H.
2.RATRIEKA YULIANA, SH
Terdakwa:
ABDUL ROKIM Alias KIMPUL Bin JAIDI
25 — 5
    1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROKIM Alias KIMPUL Bin JAIDIsecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki berizinan usaha sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL ROKIM Alias KIMPUL Bin JAIDIberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 33/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
PT. TRI INVESTAMA diwakili oleh MUJIB MOOSA MODAK
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
440 — 248
  • Oleh karena sesuaidengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telahditegaskan bahwa Bupati / walikota memberikan kewenangankepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten / Kota untuk dan atasnama bupati/walikota dalam mengambil langkahlangkahpercepatan dan penyelesaian hambatan berizinan berusaha didaerah kabupaten / kota.