NNAMCHI BENNET H NNAMDI(Terdakwa) yang din'nya tidak dapat menujukkan dokumen perjalanan danizin tinggal miliknya, kemudian dirinya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saatdiperiksa yang bersangkutan pada system eoffice NNAMCHI BENNET HNNAMDI masuk dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan selama 14(empat belas) hari, terdakwa masuk wilayah Indonesia pada tanggal 18Oktober 2016 dan izin tinggalnya tidak pernah diperpanjang yang telah habismasa berlakukanya

dari 10 Putusan No. 1972/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggalnya kemudiandirinya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Jakarta Barat gunapeeriksaan lebih lanjut ;Bahwa pada saat diperiksa yang bersangkutan pada system eofficeNNAMCHI BENNETH NNAMDI masuk dengan menggunakan Izin TinggalKunjungan selama 14 (empat belas) hari terdakwa masuk Wilayah ndonesiapada tanggal 18 Okober 2016 dan Izin tinggalnya tidak pernah di perpanjangyang telah habis masa berlakukanya

bernama NNAMCHI BENNETH NNAMDI (Terdakwa) yang dirinyatidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggalnya kemudiandirinya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Jakarta Barat gunapeeriksaan lebih lanjut ;Bahwa pada saat diperiksa yang bersangkutan pada system eofficeNNAMCHI BENNETH NNAMDI masuk dengan menggunakan Izin TinggalKunjungan selama 14 (empat belas) hari terdakwa masuk Wilayah ndonesiapada tanggal 18 Okober 2016 dan Izin tinggalnya tidak pernah di perpanjangyang telah habis masa berlakukanya

dipersidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa sehat jasmani dan rohani; Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa terdakwa dan Nigeria transit di Qatar masuk ke Indonesia sekitarbulan Oktober 2016 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ; Bahwa terdakwa menggunakan visa kunjungan social budaya index 211yang berlaku selama 1 (Satu) bulan tujuan untuk bisnis pakaian ; Bahwa izm tinggal terdakwa habis masa berlakukanya

Kepala Instansi Pelaksanamenerbitkan dan menandatangani KK;Menimbang, bahwa KK dan KTP adalah dokumen yang ada masa berlakukanya,selain itu juga data yang ada dalam KK dan KTP dapat dirubah jika ada perubahan, misalnyaperubahan tempat tinggal, tambah atau kurang anggota keluarga dan perubahan statusperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa perubahan KKdan KTP tidak disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri karena hal tersebutmerupakan kewenangan dari Instansi

dicermatiapakah akta permohonan a quo diajukan oleh pihak yang masih mempunyai legalstanding, walaupun permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan(Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tersebut;Menimbang, bahwa akta permohonan banding a quo dibuat dan ditanda tanganioleh salah seorang kuasa hukum bernama Abdur Rahman,S.H.menggunakan TandaPengenal Sementara Advokat (TPSA) yang berfungsi sebagai pengganti KPTA sudahhabis masa berlakukanya

dicermati apakah akta permohonan a quodiajukan oleh pihak yang masih mempunyai legal standing, walaupunpermohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan(Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut;Menimbang, bahwa akta permohonan banding a quo dibuat dan ditandatangani oleh salah seorang kuasa hukum nama Abdur Rahman,S.H.menggunakan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) yang berpungsisebagai pengganti KPTA sudah habis masa berlakukanya

Salaeh Dg Ngirate Bin Sulaiman dengan Pemohon tidakpernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA),Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, karena perkawinannyaberlansung sebelum berlakukanya UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah diPengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukumtetang sahnya pernikahan Alm Muh.

Kecamatan dan Terdakwameminta imbalan uang Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap suratsebagai biaya administrasi dan salah satunya surat yang dikeluarkan oleh TerdakwaSUWANDI adalah Surat keterangan No. 593/17/TS/TM/1999 tanggal 03 September1999 atas nama MIJEM, yang mana surat keterangan tanah yang dikeluarkanSUWANDI (berkas terpisah) tersebut masih merupakan areal tanah HGU ( hak gunausaha) PTPN II Tanjung Morawa dengan Sertifikat No. 96 / Bangun Sari tanggal 20Juni 2003 yang masa berlakukanya

Sibarani samasama menerangkan bahwa salahsatu surat yang dikeluarkan oleh saksi Suwandi dengan Terdakwa tersebut adalah Suratketerangan No. 593/17/TS/TM/1999 tanggal 03 September 1999 atas nama MIJEM,yang mana surat keterangan tanah yang dikeluarkan Terdakwa tersebut masihmerupakan areal tanah HGU (hak guna usaha) PTPN II Tanjung Morawa denganSertifikat No. 96/Bangun Sari tanggal 20 Juni 2003 yang masa berlakukanya sampaidengan tanggal 08 Juni 2028;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama

Sibarani samasama menerangkan bahwa suratyang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah Surat keterangan No. 593/17/TS/TM/1999tanggal 03 September 1999 atas nama MIJEM, yang mana surat keterangan tanah yangdikeluarkan saksi Suwandi diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku CamatKecamatan Tanjung Morawa, padahal tanah tersebut masih merupakan areal tanahHGU (hak guna usaha) PTPN II Tanjung Morawa dengan Sertifikat No. 96/Bangun Saritanggal 20 Juni 2003 yang masa berlakukanya sampai dengan tanggal 08

Sampai dengan sekarang; Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon Il;Halaman 7 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Cms.Menimbang, Pasal 7 Ayat 2 KHI menyebutkan bahwa dalam halperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama, lalu Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) menyebutkanbahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatasmengenai halhal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakukanya

JUFRI : benar saksi menjelaskan penerbitan surat ijin usaha merupakan bagian darisystem yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dalam halpendistribusian BBM yang mana didalamnya terdapat keterangan tentangjumlah BBM yang tujuan pengiriman alat angkut yang digunakan serta batas batas berlakukanya ijin ; benar yang dimaksud harga industri adalah kebijakan Pemerintah berupapemberlakuan harga normal sesuai dengan asumsi Pemerintah denganmempertimbangkan kebutuhan untuk menunjang kegiatann usaha

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkanKutipan Akta Perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakukan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai PedomanPelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum KamarPerdata point c dengan berlakukanya

diperiksa secara seksama berdasarkanketerangan saksisaksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan faktabahwa perbedaan tanggal dan tahun lahir pemohon didalam Paspor dnegan KTP,Kartu kelauraga dan Akta Kelahiran pemohon terjadi pada saat pengurusan padaKartu keluarga KTP pemohon pada saat di Tasifeto Barat dan suratsurat tersbeutdigunakan pada saat pembuatan Paspor milik pemohon, dan perbedaan ini barupemohon sadari pada saat akan mengurus perpanjangan paspor milik pemohon yangtelah habis masa berlakukanya

berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas tandatangan pada form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban ataskonfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikanpreferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA, sehinggadiberlakukan tarif yang berlaku umum.Menurut Pemohon Banding bahwa form E dengan nomor referensi: E133205014270023 tanggal 26 Maret2013 adalah Form E asli dari China yang dikirim dan diterima dari Chinakepada Pemohon Banding.bahwa akibat tidak berlakukanya

Paling tidakmenyebut jenis masalah perkaranya;Menimbang bahwa sebelum berlakukanya Surat Edaran MahkamahAgung tersebut, telah ada surat edaran yang sama yaitu Surat Edaran MahkamahAgung, tertanggal 23 Januari 1971 Nomor : 1 tahun 1971 , dimana dalam suratedaran tersebut diperingatkan agar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidakdiperkenankan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan surat kuasa kepadasalah satu pihak yang berperkara;Menimbang ,bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2013yang

tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelumberlakunya UndangUndang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menuruthalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyatapernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon Il adalahperkawinan yang dilakukan sebelum berlakukanya

pernikahan para Pemohon berdasar ceritera para Pemohon (sakside auditu) dan majelis hakim yakin sejak tahun 1992 Pemohon dan Pemohon II sudahdikenal sebagai suami istri dan tidak ada yang mempermasalahkan tentang kesahanpernikahan mereka;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tahun 1974sedang menurut ketentuan Kompilasi Huku Islam menyatakan itsbat nikah diPengadilan Agama hanya bisa dilakukan diantaranya sebagai diatur pada Pasal 7 ayat(3) huruf (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakukanya

Grosse akta hak eigendom yang diterbtikan berdasarkan Over schrijvingsOrdonnantie (staatsblad 183427) sejak berlakukanya UU PA sampaitanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atauc. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan PeraturanSwapraja yang bersangkutan; atauHalaman 15 dari Halaman Putusan Nomor :25/G/2014/PTUNPLG.

Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961; atauSurat keterangan riwayat tanah yan pernah dibuat oleh kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan; atau.

Berdasarkan laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakukan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai PedomanPelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum KamarHalaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN WkbPerdata point c dengan berlakukanya

Bahwa pada saat mengendarai kendaraan mobil Toyota Innovawarna hitam Nopol DB 2288 AK milik saksi Hasbil, Terdakwa dalamkeadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol serta di lengkapidengan foto copy suratsurat kendaraan karena surat kendaraan yangasli dikirim ke Manado oleh saksi Hasbil untuk pengurusan pembayaranpajak serta balik nama kendaraan tersebut sedangkan Terdakwasendirii membawa SIM A namun sudah habis masa berlakukanya sejak21 Agustus 2014.15.

Bahwa benar pada saat mengendarai kendaraan mobil ToyotaInnova warna hitam Nopol DB 2288 AK milik saksi Hasbil, Terdakwadalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol serta dilengakapi dengan foto copy suratsurat kendaraan karena suratkendaraan yang asli dikirim ke Manado oleh saksi Hasbil untukpengurusan pembayaran pajak serta balik nama kendaraan tersebutsedangkan Terdakwa sendirii membawa SIM A namun sudah habismasa berlakukanya sejak 21 Agustus 2014.18.

Bahwa benar pada saat mengendarai kendaraan mobil ToyotaInnova warna hitam Nopol DB 2288 AK milik saksi Hasbil, Terdakwadalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol sertadilengkapi dengan foto copy suratsurat kendaraan karena suratkendaraan yang asli dikirim ke Manado oleh saksi Hasbil untukpengurusan pembayaran pajak serta balik nama kendaraan tersebutsedangkan Terdakwa sendiri membawa SIM A namun sudah habismasa berlakukanya sejak 21 Agustus 2014.11.

tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelumberlakunya UndangUndang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menuruthalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyatapernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon Il adalahperkawinan yang dilakukan sebelum berlakukanya

Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dpsmelakukan tindakan yang menurut perkiraan dapat merugikan atau menyulitkan pihaklainnya.a) Kesepakatan Perdamian ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan baik sebagianatau seluruhnya tanpa meminta persetujuan masingmasing pihak terlebih dahuludan bila salah satu pihak melanggar dan melakukan pembatalan sepihak makapihak tersebut setuju dan sepakat untuk membayar ganti kerugian dan bersediadituntut secara hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut.b) Bahwa dengan berlakukanya

Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakukanya hokumpidana berkaitan denganmasalah waktu, yaitu. kapantindak pidana itudilakukan.Sedang Pasal 28 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidanadengan masalah tempat danorang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepadasiapakah undangundang hokum pidana Indonesia berlaku.