Bahwa waktu kerja yang di berlakukan di PT. Indofarma Global MedicaCabang Medan yaitu masuk kerja mulai Pukul 09.00 Wib sampai jam20.00 Wib bahkan terkadang sampai jam 22.00 Wib;7. Bahwa sistem kerja yang di berlakukan di PT. Indofarma GlobalMedica Cabang Medan tidak sesuai degan ketentuan undang undangketenagakerjaan yaitu pasal 77 ayat ayat (2) a,o UndangUndang No.13Tahun 2003;8.

Nomor : 1499/Pdt.G/2014/PA Mr. beserta semua surat surat yang berkaitan dengan berkasperkara tersebut ;Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara pada tanggal 23 Juni2014 yang isinya bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan sudah hiduprukun kembali dengan Tergugat;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkunganPengadilan Agama, untuk ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalampasal 271 R.V dapat di berlakukan

Karena para pekerja tersebut menjalankan pekerjaan pokok produksiyang dilakukan secara terusmenerus;c Berlakukan upah Sektoral Kelompok 1, sesuai SK Gubernur Banten 2012;Hal. 5 dari 40 hal.Put.Nomor 630 K/Pdt.SusPHI/20131011d Berlakukan upah berskala berdasarkan masa kerja, jabatan dan prestasi sesuaidengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 92;e Berlakukan cuti haid bagi semua pekerja perempuan sesuai UndangUndangNomor 13/2003 Pasal 81;f Berikan waktu untuk ibadah sholat Jumat bagi pekerja

Maka, padatanggal 24, 25 dan 26 April 2012, Para Pengurus SBN PT.Intan Pertiwi Industri 17orang dan 2 orang anggota tersebut melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes atasperlakuan sewenangwenang pihak perusahaan, dengan tuntutan sebagai berikut:1 Hentikan Pemberangusan Serikat Buruh Nusantara di PT.Intan Pertiwi Industri;2 Hentikan PHK;3 Berlakukan pengangkatan pekerja PK WT dan harian lepas menjadi pekerja tetap,karena telah melanggar UndangUndang Nomor 13/2003, maupun Kepmen100/2004.

Yang artinya para pekerja tersebut telah dinyatakan sebagai pekerjatetap menurut ketentuan tersebut;4 Berlakukan hakhak Normatif bagi semua pekerja;Bahwa, pada tanggal 24 April 2012, terjadi pertemuan bipartit dengan pihakperusahaan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr.Agus Gunawan dan Sdr.Restu. Padapertemuan bipartit tersebut tetap tidak ada kesepakatan.

/2003, maupun Kepmen 100/2004;5 Berlakukan hakhak normatif bagi semua pekerja;Surat pemberitahuan mogok kerja tersebut diterima oleh security perusahaan danditandatangani serta distample di atas foto copy risalah perundingan yang menjadilampiran surat pemberitahuan mogok kerja dimaksud;Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, dilaksanakan Mogok Kerja Hari Pertama, dansebagai Anggota Serikat maka Para Penggugat turut serta dalam mogok kerja.

Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat Konvensi yang diberijudul dengan "Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja" akan tetapi isi materiperselisihan kepentingan yang awalnya diajukan oleh 108 orang karyawan untukdilakukan mediasi oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yang isituntutannya menyangkut:= Hentikan pemberangusan serikat buruh;= Hentikan PHK;= Berlakukan PengangkatanPengangkatan PKWT menjadi karyawan tetap;= Berlakukan hakhak normatif bagi semua pekerja;Kemudian dari 108

Nomor : 2552/Pdt.G/2013/PA Mr. beserta semua surat surat yang berkaitan dengan berkasperkara tersebut ;Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara pada tanggal 7 Januari2014 yang isinya bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan sudah hiduprukun kembali dengan Termohon;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkunganPengadilan Agama, untuk ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalampasal 271 R.V dapat di berlakukan

Putusan MK Nomor : 81 /PUUIX/2011 tanggal 4 Januari 2012 barudiputuskan pada tanggal 4 Januari 2011, sementara Proses Seleksi,Ketentuan dan Persyaratan Calon sudah mulai berjalan dan berlaku sertamengikat bagi Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Desember 2011,sehingga Putusan MK tersebut tidak bisa di berlakukan serta merta dan tidakbisa diberlakukan surut ke belakang, karena hal ini tidak bisa dipakai sebagaipedoman tingkah laku yang akan merusak integritas peraturan yang ditujukanpada waktu

yang akan datang, apalagi di Indonesia menganut azas NonRetroactive yang artinya bahwa hukum tidak bisa di berlakukan surut kebelakang, sehingga Keputusan Tergugat menjadi Cacat hukum dan harusdibatalkan. 222222222 anon nnn nnn nn nn nn3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONY LIONGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang didalam Negeri yang tidak ber SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONY LIONGIANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara

permohonan untuk mencabutperkaranya yang diajukan sebelum perkaranya di putus adalah tidakbertentangan dengan perinsip keadilan dan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawabmenjawab, oleh karena itu pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuanTergugatMenimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan ketentuan tentang pencabutan perkaradilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Rv pasal 271272 dapatdi berlakukan

melakukanpencurian ; Bahwa Terdakwa sendiri mengawasi kondisi lingkungan sekitarsedangkan Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang mengambilsepeda motor; Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy dapat di kuasai di sepakatikalau 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut di simpan di rumah Terdakwa ; Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian hasil dari sepeda motortersebut ; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Scoopy warna putih No.Pol.S 3284 SG untuk di miliki dan dapatdi berlakukan

eksekutor atau yang mengambilsepeda motor; Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy dapat di kuasai di sepakatikalau 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di simpan di rumah Terdakwa danoleh Terdakwa di gunakan untuk kegiatannya seharihari karena Terdakwaltidak mempunyai sepeda motor ; Bahwa Terdakwa II belum mendapatkan bagian hasil dari sepeda motortersebut ; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Scoopy warna putih No.Pol.S 3284 SG untuk di miliki dan dapatdi berlakukan

Il berperan sebagai eksekutor atau yangmengambil sepeda motor, setelah sepeda motor Honda Scoopy dapat dikuasai di sepakati kalau 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut di simpan dirumah Terdakwa dan oleh Terdakwa di gunakan untuk kegiatannyaseharihari Karena Terdakwal tidak mempunyai sepeda motor,Terdakwa II belum mendapatkan bagian hasil dari sepeda motortersebut, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Scoopy warna putin No.Pol.S 3284 SG untuk di miliki dandapat di berlakukan

S 3284 SG untuk dimiliki dan dapat di berlakukan seperti milik sendiri sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang yang dapat diperguanakan untuk memenuhikebutuahan hidup seharhari, pada waktu melakukan pencurian tersebutsedang sepi karena hampir tengah malam dan kondisinya terang karenaada lampu pencahayaan di sekitar lokasi, Terdakwa dan Terdakwa Iltidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HondaScoopy warna putih No.Pol.S 3284 milik saksi ENI MAKMURIATULMASJIDAH, perbuatan Terdakwa

Nomor 11/G/2012/PTUNPLG TANGGAL 26 Juli 2012, karena dalam pertimbanganhukum putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUNPLG TANGGAL 26Juli 2012, telah bertentangan dengan asas hukum dimana dalam pertimbanganhukum putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUNPLG TANGGAL 26Juli 2012, telah mengakui keberlakuan PP 32 Tahun 1979, sedangkan padabagian lain ada PP lain yang mengatur hal yang sama yaitu PP 53 Tahun 2010,dengan adanya peraturan hukum yang sama maka sudah seharusnya terhadapPemohon Kasasi di berlakukan

Yang sebenarnya hal tersebut tidak boleh terjadi karenaada aturan hukum jika ada aturan yang baru maka terhadap PemohonKasasi seharusnya di berlakukan aturan hukum yang paling menguntungkanbagi Pemohon Kasasi, dengan tidak di berlakukannnya aturan hukum yangpaling menguntungkan terhadap Pemohon Kasasi sudah selayaknyaputusan Nomor 151/B/2012/PT.TUNMEDAN.

jelasadanya perbedaan perlakuan antara Pemohon Kasasi dengan orang lainyang telah atau sedang menjalani pidana Penjara yang diancam denganancaman pidana diatas empat tahun, jika terhadap Pemohon Kasasidiberlakukan dengan ancaman hukum empat tahun penjara sudahdiberhentikan sebagai PNS dilingkungan Pemda Muara Enim, makaterhadap orang lain tidak diberlakukan aturan PP 32 Tahun 1979, yangbahkan ancaman hukumannya jauh diatas empat tahun, akan tetapi di voniskurang dari empat tahun terhadapnya tidak di berlakukan

pada sidang ke 2 pada saat keduabelah pihak datang menghadap di persidangan, kemudian didamaikan, dan Penggugat mengatakan mencabut perkaranyadalam sidang / melalui surat tanggal 11 Pebruri 2009 danpencabutan tersebut ternyata disetujui oleh pihak Tergugatdalam sidang tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yangberlaku secara khusus mengatur ketentuan tentangpencabutan perkara dalam lingkungan Pengadilan Agama,untuk ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalam pasal271 R.V dapat di berlakukan

KodamCempaka Putih Jakarta Pusat yang telah selesai melaksanakan kegiatan arisan danhendak kembali ke Jakarta, pada saat melintas di Jalan Raya Puncak Bogor saat itudi berlakukan jalur satu arah (one Way0 dari arah puncak menuju Gadog.& Bahwa pada saat melintas di jalan Raya Puncak Gadog ada sepeda motorHonda Vario warna hitam Nopol D 5690 MW yang dikendarai oleh Dri. Rohani(Saksi1) yang berboncengan dengan ibunya (Sdri.

Bahwa rombongan warga tersebut selesai melaksanakan kegiatan arisanwarga berniat kembali ke Jakarta dari Villa Ariesta Cipayung saat melintas di jalurutama jalan Raya Puncak Bogor di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arahpuncak menuju Gadog dan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudikanbergerak dari arah Puncak menuju Gadog.4. Bahwa setibanya di JI. Raya PuncakGadog tepatnya di depan Alfa Mart PasirMuncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab.

Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusatrombongan warga tersebut selesai melaksanakan kegiatan arisan warga di VillaAriesta Cipayung dan akan kembali ke Jakarta, saat melintas di jalur utama jalanRaya Puncak Bogor di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arah puncakmenuju Gadog dan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudikanbergerak dari arah Puncak menuju Gadog.4. Bahwa benar sesampainya di Jl. Raya PuncakGadog tepatnya di depan AlfaMart Pasir Muncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds.

Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusatrombongan warga tersebut selesai melaksanakan kegiatan arisan warga di VillaAriesta Cipayung dan akan kembali ke Jakarta, saat melintas di jalur utama jalanRaya Puncak Bogor di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arah puncakmenuju Gadog dan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudikanbergerak dari arah Puncak menuju Gadog.3. Bahwa benar sesampainya di Jl. Raya PuncakGadog tepatnya di depan AlfaMart Pasir Muncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds.

menyatakan mencabut permohonannyakarena ingin rukun lagi dengan Termohon seperti sedia kala;Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Termohon jugamenyetujuinya ;Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara ini, maka pemeriksaanperkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkunganPengadilan Agama, untuk ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalam pasal271 R.V dapat di berlakukan

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak berperkara, dan selanjutnya dalam persidangan Penggugatmenyatakan mencabut perkara yang diajukannya ;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkunganPengadilan Agama, untuk ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalampasal 271 R.V dapat di berlakukan

permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukanpermohonan pencabutan perkaranya, dan permohonan untuk mencabutperkaranya yang diajukan sebelum perkaranya di putus adalah tidakbertentangan dengan perinsip keadilan dan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan ketentuan tentang pencabutan perkaradilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Rv pasal 271272 dapatdi berlakukan

berita acara persidangan perkara ini;Pertimbangan HukumMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya danpencabutan tersebut sebelum permohonan dibacakan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 271 dan272 Rv. yang di berlakukan

alasan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksadan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:DALAM GUGATAN BALIK1.Mengabulkan Gugatan Pembagian harta gono gini/ Harta pernikahan yang dilakukanoleh Tergugat Cerai senilai Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);42.Memutuskan clan memerintahkan Penggugat untuk membagi atau membayar pembagianharta gonogin/Harta pernikahan senilai Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) sebelum putusan Perceraian di berlakukan

Memutuskan dan memerintahkan Penggugat untuk membagi atau membayar pembagianharta gonogin/Harta pernikahan senilai Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) sebelum putusan Perceraian di berlakukan;DALAM GUGATAN/POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat cerai.2. Memutuskan dengan Cerai pernikahan antara Penggugat dengan tergugat sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor: 528/4/111/1996 tanggal 04 Maret 1996 tercatat di KUAKee.

Ketidak adilan yang di berlakukan oleh Termohon terhadap keluargaPemohon, dalamhal ini pilih kasih;10. Termohon sering menelpon orang tua Pemohon melalui viatelepon ketika terjadi perkelahian dengan katakata yang kasar sepertimenyuruh orang tua Pemohon untuk menghapus nomor telepon Termohondan jangan menghubungi Termohon lagi.11. Kehidupan Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejakXXX.12. Pada tanggal XXX Termohon mengusir Pemohon dari rumah.13.

bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 191/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 28 Agustus 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 41/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 26 April 2018:Mengadili Sendiri:Dalam Penundaan (Schorsing):Mengabulkan permohonan penundaan (schorsing) dan memerintahkanTermohon Kasasi untuk menunda berlakukan

Mengikat terhadap dan dapat di berlakukan secara tegasterhadap PARA PIHAK;3. Merupakan kesepakatan perdamaian sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 1851 kitab Undangundang hukum perdataRepublik Indonesia (Selanjutnya disebut KUHPerdata);4. Berdasarkan pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatanhukum yang sama dengan putusan akhir suatu pengadilan;Bahwa Perjanjian perdamaian ini:1.

Jugadisampaikanpermohonan berundingmengenai pelaksanaankesepakatan:Tetapkan status permanent untuk karyawan yang telah percobaan;Jam kerja 8 jam berlakukan per 26 Februari 2012;Lembur;Jamsostek;Berlakukan UMP;14Bahwa pada tanggal 27Februari 2012 Direkturd'Batoe melakukanpemanggilan terhadapketua SPM d'Batoe Sdr.Agus Sarwono untukmenyampaikankeinginan managementmenjawab tuntutanpekerja, dituangkanmelalui Berita Acarayang berisi tentang:Karyawan masa kerja 3 tahun diangkat menjadi karyawan permanen