Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dalam daftar yang kini masih berlakudan sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Karenanya gugatanPenggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak;Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlakudan atau perundangundangan yang berlaku karena suatu tuntutan akibatadanya perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur unsur daripasal 1365 KUHPerdata (BW), dimana salah satu unsurnya adalah harusada kerugian yang ditimbulkan.

Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugattersebut tidak sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata dan atau sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum atau bertentangan dengan hukum.Oleh karena itu, secara hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebutpatut dinyatakan ditolak;Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlakudan atau perundangundangan yang berlaku karena obyek tidak jelas atauobscuur Libel dan tidak lengkap, terbukti menuntut tindakan lelang (point3 di petitum)

Oleh karena itu, gugatan Penggugatyang demikian tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidakdapat diterima (pasal 8 RV dan Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 16Desember 1970 No. 492 K /Sip/ 1970);4 Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlakudan atau perundangundangan yang berlaku karena tuntutan Penggugat agartindakan lelang atau pra lelang dibatalkan (petitum Penggugat point 3)adalah tidak tepat diajukan ke PN Kota Kediri.

atau perundangundangan yang berlaku karena tidak berdasarkanhukum, tidak beralasan hukum, tidak jelas dan tidak tegas.Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlakudan atau perundangundangan yang berlaku karena suatu tuntutan akibatadanya perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur unsur daripasal 1365 KUHPerdata (BW), dimana salah satu unsurnya adalah harusada kerugian yang ditimbulkan.

Bila diperhatikan dengan seksama gugatanPenggugat baik di posita maupun di petitumnya terbukti tidak ada kerugianyang dialami Penggugat.Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlakudan atau perundangundangan yang berlaku karena obyek tidak jelas atauobscuur Libel dan tidak lengkap ;Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlakudan atau perundangundangan yang berlaku karena tuntutan Penggugat agartindakan lelang atau pra lelang dibatalkan (petitum Penggugat

., dalam buku register perkara;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan berhubungan dengan perkara ini.MENETEPKAN1.

diperintahkankepada panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutanperkaraNomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Bm., dalam buku register perkara;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan

Olehkarenanya pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta yang tidak mendasarkan pada ketentuan perundangundangantersebut membuktikan Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlakudan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartapada

Sedemikian pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Yogyakarta yang tidak mendasarkan pada fakta persidangantersebut membuktikan Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlakudan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartapada frasa

Sedemikian pertimbanganhukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidakmendasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata tersebut membuktikan JudexFacti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakudan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;10.

bersungguhsungguh dengan permohonannyadan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, maka Majelis Hakim sepakatmenyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan

Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara dan oleh karena itu sepakat bahwa permohonanPemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telahdiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan

SKMHT No.02 tanggal O06 022014 yang dibuat dihadapan (INyomanUdiana, SH) selaku Notaris dinyatakan batal, tidak tidak berlakudan tidak memiliki kKekuataan hukum. APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 yang dibuat oleh (NiWayanStarningsih, SH) selaku PPAT dinyatakan batal, tidak tidak berlakudan tidak memiliki Kekuataan hukum.

Gusti Ngurah Manik Aksara(suami penggugat) selakupemilik dinyatakan cacat hukum atau setidak tidaknya dinyatakan tidak berlakudan atau tidak memiliki kekuatan hukum.8. Menyatakan lelang berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1449/2014dinyatakan tidak sah atau setidaktidaknya dinyatakan tidak memiliki kKekuatanhukum.9.

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar hukum(onrechtmatige daad) dan peraturan perundangundangan yang berlakudan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum;3. Menyatakan batal demi hukum dan serta tidak mengikat AktaPerdamaian tertanggal 27 Oktober 2017 antara Penggugat dengan paraTergugat yang dibuat dihadapn Notaris H. Yan. Vinanda, S.H., sebagaiHalaman 2 dari 8 hal.Put.

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar hukum(onrechtmatige daad) dan peraturan perundangundangan yang berlakudan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum;3. Menyatakan batal dan serta tidak mengikat Akta Perdamaian tertanggal27 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuatdihadapn Notaris H. Yan. Vinanda, S.H., sebagai Turut Tergugat dandengan dengan sendirinya Akta Perdamaian tersebut dianggap tidakpernah ada;4.

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar hukum(onrechtmatige daad) dan peraturan perundangundangan yang berlakudan sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum;3. Menyatakan batal serta tidak mengikat Akta Perdamaian tertanggal 27Oktober 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuatdihadapan Notaris H. Yan Vinanda, S.H., sebagai Turut Tergugat dandengan sendirinya Akta Perdamaian tersebut dianggap tidak pernahada;4.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlakuDan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sediladilnyaBahwa guna pemeriksaan perkara ini Peggugat dn Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidanganterhadap panggilan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernahhadir da tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasa ternyataketidakhadiran Penggugat

;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlakudan dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;2.

bersungguhsungguh denganpermohonannya dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, maka MajelisHakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan

berkaitan dengan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGA HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai diatas;Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yangtelah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aqila Aulia syahirah, yangdikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai, yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlakudan selanjutnya diberi kode (P.4)5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aqil akdhan Syaputra,yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai, yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlakudan selanjutnya diberi kode (P.5)6.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zio Akhdan Syaputra,yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai, yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlakudan selanjutnya diberi kode (P.6)7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zio Aulia Syahirah yangdikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai, yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlakudan selanjutnya diberi kode (P.7)Hal. 4 dari 14 Hal.

27 Januari 2012 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasii /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :KEBERATAN PERTAMA ;Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlakudan

Garuda Indonesia, maka isi PKB periode20042006 dapat diberlakukan sampai ada PKB yang baru PemohonKasasi/Tergugat berpendapat Judex Facti telah melanggar hukum yang berlakudan tidak memberikan pertimbangan yang layak, karena tidak ada kondisikekosongan hukum dalam hukum ketenagakerjaan, karena masih ada UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial yang seharusnya menjadi dasardalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara

a quo dan tidakmendasarkan pada PKB yang sudah tidak berlaku lagi ;KEBERATAN KEDUA;Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlakudan kurang memberikan pertimbangan yang layak (onvoldoende gemotiveerda),karena selain mendasarkan putusan a quo pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB)antara PT.

, apalagi pemeriksaan mengandaikan PemohonKasasi/Tergugat telah membawa barang tanpa dilengkapi dokumen, yangdijadikan pertimbangan Judex Facti dalam mengambil putusan aquo sehinggalayaknya Berita Acara Pemeriksaan harus dilakukan dengan sifat Pro Justitiayang mempertimbangan hukum acara yang berlaku dan hakhak asasi Terperiksa,karena hasilnya berdampak pada hak Pemohon Kasasi/Tergugat untukmendapatkan pekerjaan ;KEBERATAN KETIGA;Judex Facti telah saiah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlakudan

Penggugat untukmempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/Tergugat ;Bahwa pendalaman dan pemeriksaan yang diiakukan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam perkara a quo yang berujung padapembertan Anjuran dilakukan karena wewenang yang diberikan Undangundangsebagai instansi yang membina urusan ketenagakerjaan, sehingga tidak layakapabila diabaikan sama sekali dalam pertimbangan hukuma quo ;KEBERATAN KEEMPAT ;Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlakudan

DANPENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KONTROL DANOTOMASI (2), berkedudukan di Jalan Umbansari Nomor 1Rumbai, Pekanbaru;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan yang berlakudan

Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateril sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan yang berlakudan kesalahan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;6.

adalah talak satu bain sughraTergugat atas Penggugat ;Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0987/Pdt.G/2018/PA.JmbMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat ;Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan

doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankankepada Penggugat

;Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

benar adalah Nama Yang Benar yang sekarang berdomisili dantercatat sebagai penduduk Desa Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama tersebut majelis hakimberpendapat, bahwa pembetulan nama tidak menjadikan pernikahan antaraPemohon dan Pemohon Il tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, olehkarena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlakudan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN5.

Pasal 115Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di persidangan telah berdamaidan akan membina kembali kehidupan rumah tangganya, dan Pemohondipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaanpokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebutdapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harusdikabulkan, Sesuai dengan Pasal 271272 Rv;Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan

dengan perkara ini:Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini :MENETAPKAN1.

Pemohon tidak terpenuhirukun dan syarat dalam pernikahan, maka oleh karenanya permohonan ParaPemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalahtermasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat akan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan

Pemohon tidak terpenuhirukun dan syarat dalam pernikahan, maka oleh karenanya permohonan ParaPemohon harus dinyatakan ditolak;:Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalahtermasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat akan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan

Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakandengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukansebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakimberpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukanpersetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakudan

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkaraini harus dituangkan dalam produk penetapan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan

Menyatakan Perjanjian Perdamaian Nomor 218/Leg/IX/2008 danPerjanjian Kerjasama Nomor 219/Leg/IX/2008 keduanya tertanggal 8September 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Ernie, S.H. sah berlakudan mengikat Penggugat maupun Tergugat:3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janjiwanprestasi kepada Penggugat;Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/20194.

Menyatakan Perjanjian Perdamaian Nomor 218/Leg/IX/2008 danPerjanjian Kerjasama Nomor 219/Peg/IX/2008, keduanya tertanggal 8September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Ernie, SH. sah dan berlakudan mengikat Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semulaTergugat;3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah ingkar janji/wanprestasikepada Pembanding semula Penggugat;4.

Nomor 1916 K/Pdt/2019Perjanjian Kerjasama Nomor 219/Leg/IX/2008 keduanya tertanggal 8September 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Ernie, S.H. sah berlakudan mengikat Penggugat maupun Tergugat:Menyatakan Tergugat telah ingkar janjiwanprestasi kepada Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan terhadap asset Para Tergugat:a.Sebidang tanah dan bangunan Kantor Tergugat terletak di JIn.

NAMA BENAR anakkandung dari BAPAK KANDUNG yang lahir di Kedri pada tanggal 17 Juni 1958;Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama tersebut majelis hakimberpendapat, bahwa pembetulan nama tidak menjadikan pernikahan antaraPemohon dengan suami Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telahsesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlakudan

perkara ini;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.