GUNAWAN ARITONANG vs BUPATI BINTAN;

ADRI S.T VS BUPATI BINTAN;

., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Nusantara KM. 23 RT/RW: 002/010, Kelurahan KijangKota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, ProvinsiKepulauan Riau, pekerjaan Dahulu Pegawai Negeri Sipil(PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BINTAN, tempat kedudukan di Jalan RayaTanjungpinang Tanjung Uban KM. 42, Bandar Seri Bentan,Bintan Buyu, Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, ProvinsiKepulauan Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurhayati, S.H., M.H.

Dalam Permohonan Penundaan;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor598/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana YangHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 598/XII/2018 Tanggal 21Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Adri, S.T;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 598/XII/2018 Tanggal 21Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Adri, S.T;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat,martabat daan hakhak Penggugat sebagai PNS seperti semulasebelum terbitnya obyek segketa;5.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 598/XII/2018 Tanggal 21Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Adri, S.T.;3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BINTAN BERSATU APPAREL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BINTAN BERSATU APPAREL

BINTAN BERSATU APPAREL;

PUTUSANNomor 110/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3472/PJ/2017, tanggal 7 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BINTAN

SD 61, TelukSasah, Bintan, (alamat korespondensi : Persekutuan SuryaniSuyanto & Associates, Equity Tower It.25, Jalan JenderalSudirman Kav.5253, SCBD, Jakarta Selatan);Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84586

Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP277/WPJ.02/2015 tanggal 12Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00009/206/06/217/13tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT Bintan Bersatu Apparel, NPWP01.080.770.9217.000, beralamat di Bintan Industrial Estate Lobam, JalanAsoka Lot.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP277/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00009/206/06/217/13tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT Bintan Bersatu Apparel,NPWP 01.080.770.9217.000, beralamat di Bintan Industrial EstateLobam, Jalan Asoka Lot.

SD 61, Teluk Sasah, Bintan, atassengketa a guo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 110/B/PK/Pjk/20213.3.

BINTAN BERSATU APPAREL;

2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3471/PJ/2017, tanggal 6 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BINTAN

SD 61, TelukSasah, Bintan, (alamat korespondensi Persekutuan SuryaniSuyanto & Associates, Equity Tower Lantai 25, JalanJenderal Sudirman Nomor 5253, SCBD, Jakarta Selatan);Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84587

SD 61, Teluk Sasah, Bintan,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP278/WPJ.02/2015, tanggal 12 Maret 2015, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00023/206/07/21 7/13,tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT Bintan BersatuApparel, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.080.770.9217.000, beralamat di Bintan Industrial Estate Lobam, JalanAsoka Lot.

SD 61, Teluk Sasah, Bintan terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

KARTIONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, SUHERMAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, yangberkedudukan di Jalan Tata Bumi No. 23 Toapaya Bintan, dalamhal ini diwakili kuasanya, bernama:1. Wasrial, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. Suyudi Erwan, BA., Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;3. Januar, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;4.

., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan, berdasarkan Surat KhususNo. 01/SKSKP/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014;ll.

Putusan Nomor 142 K/TUN/201510.11.12.13.95/SK/VIII/1978 dan sudah di registrasi di Kantor Camat Bintan Timurdengan Nomor Registrasi : 62/BT/IX/1978;Bahwa dengan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas pada tanggal 20Januari 1995 pihak Kepolisian Sektor Bintan Timur menyita surat tanah milikPenggugat, hal ini mengindikasikan ada pesanan pihak tertentu, dan patutdiduga telah bersengkokol dengan Tergugat dan atau Pemilik Sertipikat;Bahwa setelah surat tanah di sita pada tanggal 27 Februari 1995 pakUsman

Timur untuk mengembalikan surattanah yang telah di sita tersebut, akan tetapi dengan berbagai alasan pihakKapolsek tidak mau memberikan surat tersebut;Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1996 Penggugat telah melaporkan kembalitentang penyerobotan lahan milik Penggugat Kepada pihak KepolisianSektor Bintan Timur dengan surat laporan No. 45/K/VIII/1996/ Serse,Namun sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjut dari pihak yangberwajib;Bahwa Penggugat sampai sekarang masih tetap membayar PBB lahantersebut,

oleh pegawai BPN yangbernama pak Wawan untuk mengecek lokasi, sepulang dari pengecekanlokasi dan setibanya kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ternyataHalaman 5 dari 29 halaman.

BINTAN BERSATU APPAREL;

Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3470/PJ/2017, tanggal 6 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BINTAN BERSATU APPAREL, beralamat di BintanIndustrial Estate Lobam, Jalan Asoka Lot. SD 61, Teluk Sasah,Bintan, (alamat korespondensi : Persekutuan Suryani Suyanto& Associates, Equity Tower lantai 25, Jalan Jend.

Bersatu Apparel, NPWP 01.080.770.9217.000, beralamat di Bintan Industrial Estate Lobam, Jalan Asoka Lot.

SD 61,Teluk Sasah, Bintan, sehingga perhitungan PPh Tahun 2008 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp 4.610.539.594,Kompensasi Kerugian Rp 4.610.539.594,Penghasilan Neto Rp 0,Pajak Terhutang Rp 0,Kredit Pajak Rp 0,PPh yang kurang dibayar Rp 0,Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp 0,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2017, kemudianterhadapnya oleh

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP279/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanTahun Pajak 2008 Nomor 00030/206/08/217/13 tanggal 24 Desember2013 atas nama PT Bintan Bersatu Apparel, NPWP 01.080.770.9217.000, beralamat di Bintan Industrial Estate Lobam, Jalan AsokaLot.

SD 61, Teluk Sasah, Bintan, atas sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 1/B/PK/Pjk/20213.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BINTAN BERSATU APPAREL

BINTAN METALINDO SUKSES vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN., II. CITRA DEWI LIZAR;;

BINTAN HARAHAP;

BINTAN HARAHAP, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Karya Gang Adil Nomor 27, KelurahanKarang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yudhi Herianto Zebua,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Law Office YH & Partners,beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Februari 2021;Termohon Peninjauan Kembali I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

, atas nama Bintan Harahap;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 963/Helvetia Timur, tanggal 5 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal15 Januari 1998 Nomor: 239/Helvetia Timur 1998, luas 165 m?, atasnama Bintan Harahap;4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masingmasing sebagai berikut;Eksepsi Tergugat:1. Kewenangan Absolut;2.

, atas nama Bintan Harahap;2. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali semula TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 963/Helvetia Timur, tanggal 5 Agustus 1998, Surat UkurHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2021tanggal 15 Januari 1998 Nomor 239/Helvetia Timur 1998, luas 165 m?,atas nama Bintan Harahap;3.

BINTAN HARAHAP;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN., III. GIOK HWA, DKK;;

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN BINTAN., VI. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN BINTAN;;

BINTAN ASTATI

BINTAN ASTATITempat lahir : JakartaUmur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 10 Mei 1968Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaAlamat : Jl. Rukem I/8 Rt.009/Rw.009,Kal. Rawamangun, Kec.Pulogadung, Jakarta ;Kost: Jl. Sri Gading V No. 49,Kalurahan Mangkubumen, Kec.Banjarsari, SurakartaAgama : IslamPekerjaan : Karyawati (Kepala PersonaliaToko Ginza)Pendidikan : SarjanaTerdakwa berada dalam tahanan1. Penyidik : sejak tanggal 15 Agustus 2003 s/d 03September 20032.

BINTAN ASTATI, bersalahmelakukan tindak pidana : PENIPUAN , sebagaimana diaturdalam pasal 378 jo. 64 (1) dalam surat dakwaan Primair =;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Ny. BINTAN ASTATI,dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintahterdakwa tetap ditahan ;3.

Bintan Astatisetidaknya lebih dari 1 (satu) kali secara berturut turutsebagai perbuatan yang diteruskan pada waktu waktu tersebutdibawah ini setidak tidaknya didalam bulan Juli Agustus2003 atau setidaknya masih termasuk ditahun 2003 bertempatdibelakang Toko Ginza Surakarta atau ditempat lainsetidaknya masih termasuk didaerah hukum Pengadilan NegeriSurakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai namapalsu) atau) martabat palsu, dengan tipu

Bintan Astatisetidak tidaknya lebih dari 1 (satu) kali secara berturutturut sebagai perbuatan yang diteruskan pada waktu = dantempat dalam dakwaan Primair dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan , dilakukan dengancara cara sebagai berikut Bahwa bermula perkenalan saksi korban Bima Setyawandengan terdakwa lewat teman korban yaitu saksi DwiNopiatun yang sebagai teman terdakwa

BINTAN ASTATI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ' melakukantindak pidana : PENIPUAN SECARA BERLANJUT ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukumanpenjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ; Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ; Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; Memerintahkan agar barang bukti berupa 4 (empat lembar ) kwitansi pembayaran handphonemasing masing kwitansi tanggal 11 Agustus 2003,tanggal

BINTAN KASTARA UTAMA

BINTAN KASTARA UTAMA $: berkedudukan di Jl. Indunsuri No. 2 TanjungUban Bintan Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Tn.EDINUR selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaEdy Hartono, S.H., dan Yohanes Hariyanto, S.H., Advokat /Pengacara yang berkantor pada EDY HARTONO & WARODATLAW FIRM, berkedudukan di Jalan Gadjah Mada, Komplek TibanCenter Blok C No. 04 Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal29 April 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LAWAN :PT.

No. 8 Cawang, Jakarta 13340, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I;ALILA VILLA : berkedudukan di Kawasan PariwisataLagoi Bay Bintan Site B4B5 Kec.

Teluk Sebong Kabupaten Bintan,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;Telah membaca gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tanjungpinang pada tanggal 2 Desember 2015 dibawah Register Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN Tpg;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugatdatang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadirHalaman dari 4 Penetapan Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN

TRIZNO TARMOEZI VS PT BINTAN HOTELS/BANYAN TREE BINTAN

Pemohon:
MATHANA BINTAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Bintan Sihombing sebagai wali dari Edward Gultom lahir di Sidikalang pada tanggal 9 Mei 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh eanam ribu rupiah) ;

Pemohon:
BINTAN SIHOMBING

PENETAPANNomor 49/Pdt.P/2019/PN NabDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkaraperkara perdata,dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :BINTAN SIHOMBING ; Tempat tanggal lahir : Sigurunggurung, 9 Juli 1968,Jenis Kelamin: Lakilaki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Komp.

Bintan Sihombing sampai saat ini bertempat tinggal di Komp. PerumPemda Blok H No. 091, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, ProvinsiPapua, (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).A. Edward Gultom sejak tanggal 15012018 ikut Bintan Sihombingberalamat di Komp. Perum Pemda Blok H No. 091, Kecamatan Nabire,Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, telah ditunjuk sebagai wali tersebutselama di Nabire.5.

Menyatakan pemohon Bintan Sihombing sebagai wali dari EdwardGultom lahir di Sidi Kalang pada tanggal 09051999, untuk kelengkapanpendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire. dan3.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, NIK :9104070907680001 atas nama Bintan Sihombing, Tertanggal 20 September2016 yang di beri tanda bukti P.1 ;2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Papua, Kabupaten Nabire, NIK :9104015206680002 atas nama Murni Gultom Tertanggal 18 Desember 2013yang di beri tanda bukti P.2 ;3.

Menetapkan Pemohon yang bernama Bintan Sihombing sebagai wali dariEdward Gultom lahir di Sidikalang pada tanggal 9 Mei 1999, untukkelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.186.000,00 (seratus delapan puluh eanam ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2019 olehRIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.