Sarolangun Nomor : 800/1035/BKP2D Tanggal 20 September 2011 Perihal Usulan Nama Hasil Inventarisasi Data Tenaga Honorer Kategori II

Sarolangun Nomor 813/719/BKP2D Tanggal 28 Maret 2013 Perihal Pengumumaman Kategori II

Sebagai Kasubag Keuangan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

Bahwa Penggugat adalah seorang PNS telah mendapatkan surat izinbercerai dari Bupati Indragiri Hulu No. 800/BKP2D/XII/2018/13 tertanggal31 Desember 2018;Hal 2 dari 10 put. No.69/Pdt.G/2019/PA.Rqt9.

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patutdengan surat panggilan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 11 Februari2019 dan tanggal 11 Maret 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugattersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatlanSurat Izin bercerai dari Bupati Indragiri Hulu No. 800/BKP2D

/XII/2018/13tertanggal 31 Desember 2018 surat izin bercerai dari Bupati Indragiri HuluNo. 800/BKP2D/XII/2018/13 tertanggal 31 Desember 2018 ;Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan caramemberi nasihat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukunHal 3 dari 10 put.

mempunyaikekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b juncto Kompilasi Hukum Islam diIndonesia pasal 153 ayat (2) hurufb;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil , yaknidengan Surat Izin bercerai dari Bupati Indragiri Hulu No.800/BKP2D

Bahwa Penggugat seorang PNS telah mendapatkan surat izin berceraidari atasan No. 800/BKP2D/XI/2018/12 tanggal 26 Nopember 2018;8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membinarumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaikbagi Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Rengat Cq.

tanggal 03 Desember 2018 dan07 Desember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan;Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapitidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa sehubungan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor 800/BKP2D

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidakmengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyatabahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan asli Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 800/BKP2D/XI/2018/12, tertanggal 26November 2018 yang diterbitkan oleh

Bahwa Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapatizin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yangkeluarkan oleh Atas Nama Bupati Sarolangun Sekretaris DaerahPemerintahan Kabupaten Sarolangun Nomor : /BKP2D/2015, tanggal 26mei 2015;7.

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi danpatut dengan surat panggilan nomor /Pdt.G/2016/PA.Srl bertanggal 16September 2016 serta bertanggal 10 Oktober 2016 dan Tergugat tidakmengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;Bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukanperceraian, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan,sesuai dengan suratnya Nomor: /BKP2D

/Pdt.G/2016/PA.Srl.Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipiluntuk melakukan perceraian, Penggugat telah mendapat izin dari atas yangbersangkutan, sesuai dengan suratnya Nomor: /BKP2D/2015 yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 26 Mei 2015,dengan demikian maksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telahterpenuhi

Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara dan telahmendapatkan izin perceraian sesuai dengan Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 800/BKP2D/I/2021/03,yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 05Januari 2021;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua PengadilanAgama Rengat Cq.

ataukuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannyaserta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilanterhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor:800/BKP2D

Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugattersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengansurat Nomor: 800/BKP2D/I/2021/03, tanggal O5 Januari 2021, makapemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Rgqt.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir

Bahwa Pemohon sudah mendapatka Izin resmi perceraian dari BupatiIndragiri Hulu, dengan Nomor :800/BKP2D/XII/2017/18;Hal 2 dari 14 hal, Putusan No.0145 /Pdt.G/2018/PA.Rgt8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikanoleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;9.

bukti relaas panggilan Nomor :0145 /Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 14 Pebruari 2018 dan 23 Pebruari 2018,Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidakdisebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan suratKeputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor: 800/BKP2D

66 ayat (2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif PengadilanAgama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenangsesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor:800/BKP2D

Bahwa pada tanggal 16 Oktober2014 pemohon di Panggil ke kantor BKP2D berdasarkan surat Nomor : /BKP2D/2014 untuk diminta keterangan atas permohon izin perceraianyang pemohon ajukan. Bahwa pada bulan Desember 2014 Pemohonbaru mendapatkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk MengajukanGugatan Perceraian berdasarkan Surat Nomor : /BKP2D/2014.

Izin cerai Pemda No 800/BKP2D/XI/2018/10Tanggal 06 November 2018;. Bahwa saat berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikanoleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membinarumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaikbagi Penggugat dan Tergugat;Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor ......

SUBSIDAIR:Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo Et Bono);Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggilPenggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilanpanggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadirsecara in person;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor:800/BKP2D

1989 dan Pasal26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yangdimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat danTergugat hadir di persidangan secara in person;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengansurat Nomor: 800/BKP2D

Bahwa Penggugat sudah diizinkan oleh bupati untuk bercerai dengansurat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/BKP2D/XII/2018tanggal 31 Desember 2018;9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membinarumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaikbagi Penggugat dan Tergugat;Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor ....... /Pdt.G/2019/PA. Rat.Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Rengat Cq.

patut untuk hadir dipersidangan;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkanalasan yang dibenarkan oleh undangundang;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor:800/BKP2D

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkanalasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengansurat Nomor: 800/BKP2D

Bahwa Penggugat adalah seorang PNS surat izin dari bupati untuk berceralNomor 800/BKP2D/I/2020/03 tanggal 27 Januari 2020;9.

Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upayaperdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesual dengansurat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor:800/BKP2D

atau kuasanya yang sah serta tidakada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnyaTergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1);Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu,Nomor: 800/BKP2D

Bahwa Penggugat seorang PNS telah mendapatkan izin bercerai dariatasan dengan Nomor : KPTS:800/BKP2D/III/2019/03 tanggal 01 Maret2019;9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membinarumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaikbagi Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Rengat Cq.

163/Pdt.G/2019/PA.RgtSUBSIDAIR:Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo Et Bono);Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir inperson di persidangan. dan telahmemberikan keterangan secukupnya di persidangan;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan suratKeputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor: 800/BKP2D

No. 163/Pdt.G/2019/PA.RgtMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara inimenjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu,Nomor: 800/BKP2D/III/2019/03, tertanggal 1 Maret 2019, Tentang PemberianIzin Perceraian, maka Majelis

Bahwa Penggugat sudah mendapat izin perceraian dari Bupati Setempatdengan No: 800/BKP2D/X/2017/11, tertanggal 04 september 2017;8. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernahdidamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 0686/Pdt.G/2017/PA.Rgt9.

panggilan Nomor: 0686/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 19 September 2017dan tanggal 28 September 2017, Tergugat tidak juga mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atauhalangan yang sah menurut hukum;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan suratKeputusan Bupati, Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor: 800/BKP2D

Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Rengat;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati, Kabupaten Indragiri Hulu,Nomor: 800/BKP2D

inperson, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilanyang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasanyang dibenarkan undangundang;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/BKP2D

Pasal 26 ayat(1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, danberdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilantersebut resmi dan patut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai NegeriSipil yang bertugas pada Kantor Camat Rengat Barat, Kabupaten IndragiriHulu, maka Penggugat telah memperoleh izin dari atasan Penggugat yaituBupati Indragiri Hulu nomor 800/BKP2D/IV/2019/07 tanggal 8 April 2019,dengan demikian Penggugat telah memenuhi Pasal 3

Bahwa Penggugat addalah pegawai negeri Sipil dan sudah mendapat izinperceraian dari atasan dengan nomor : 800/BKP2D/IX/2021/13, tertanggal13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu;8.

RatBahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetapberusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukunmembina rumah tangga, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dengan Surat IzinNomor 800/BKP2D/X/2021/13, tertanggal 138 September 2021, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;Bahwa pada persidangan selanjutnya untuk pemeriksaan pokokperkara, berdasarkan kesepakatan

Tergugat dan Penggugat tidak ada menjalin komunikasi lagi:Tergugat menjawab sebagai berikut :bahwa Tergugat tetap menyapa Anakanak dan Penggugat tetapiPenggugat Tidak mau balik menyapa dan komunikasi apalagibercekerama .Bahwa pada point 6 Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalahpegawai negeri Sipil dan sudah mendapat izin perceraian dari atasandengan nomor 800/BKP2D/ IX/2021/ 13,tertanggal 13 September 2021yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu;Tergugat menjawab sebagai berikut :bahwa Tergugat

angka ke 7, dapatPenggugat jelaskan sebagaimana yang telah diatur dalam PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, Penggugat meyakini hal ini sudah sesuai dengan standaroperasional prosedur (SOP) instansi Pemerintah Kabupaten IndragiriHulu dan Tergugat juga sudah pernah dipanggil untuk memberikanketerangan kepada Instansi terkait seperti BKP2D

Fotocopi Surat Keputusan Pemberian izin Cerai dari atasan dengan Nomor: 800/BKP2D/1X/2021/13 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan olehBupati Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh MajelisHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kKemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan parafKetua Majelis;Fotocopi Salinan Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2021/PN.Rgt tanggal 13 Juli2021 dari Pengadilan Negeri Rengat.

Bahwa Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapatizin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yangdikeluarkan oleh Atas Nama Bupati Sarolangun, Sekretaris DaerahSarolangun Nomor: 800/06/IPK/BKP2D/2017 tanggal 15 Mei 2017;7. Bahwa keluarga kedua bela pihak telah berusaha mendamaikan antarapemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;8.

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subside :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohontelah datang menghadap ke muka sidang;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam surat pemberian izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Pernyataan MengizinkanUntuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 800/06/IPK/BKP2D

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipiltelah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimanatertuang dalam surat pernyataan mengizinkan untuk melakukan gugatanperceraian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Mengizinkan UntukMengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 800/06/IPK/BKP2D

Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri Sipil dan sudah mendapat izinperceraian dari atasan dengan nomor:800/BKP2D/I/2021/01, tertanggal 05Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu;9.

pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Halalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.RgtBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyerahkan asliSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/BKP2D

Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara dan telahmendapatkan izin perceraian sesuai dengan Keputusan BadanKepegawaian, Pendidikan, dan Pelatinan Daerah Kabupaten Indragiri HuluNomor: 800/BKP2D/IV/2021/07, yang ditandatangani oleh Bupati KabupatenIndragiri Hulu, tertanggal 14 April 2021;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Pemohon sampaikan di atas,maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama RengatCq.

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yangseadiladilnya.Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggilPemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadapPemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadirdi persidangan secara in person;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor:800/BKP2D

356/Pdt.G/2021/PA.Rgqt.Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebut telah disampaikan secararesmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) danayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon DalamKonvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara in person dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dengansurat Nomor: 800/BKP2D

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan izin untukmelakukan perceraian dari atasan langsung dengan Keputusan BupatiIndragiri Hulu nomor 800/BKP2D/V/2017/08 tanggal 15 Mei 2017;8. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernahdinasehati oleh pihak keluarga namun tidak ada hasilnya.9.

Nomor. 0960/Pdt.G/2017/PA.RgtMenimbang, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasanlangsung dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu) = =nomor800/BKP2D/V/2017/08 tanggal 15 Mei 2017.

Bahwa Pengguat sebagai Pegawai Negeri Sipil bias memenuhi kebutuhananakanak hingga dewasa;10.Bahwa Pengguat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat izinperceraian dari atasan dengan nomor : 800/BKP2D/I/2021/01 tertanggal 5Januari 2021;11.Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namuntidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi olehPenggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cendrungmemilih

Bahwa Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapatizin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yangdikeluarkan oleh Atas Nama Bupati Sarolangun, Sekretaris DaerahSarolangun Nomor: 800/832/Adm/BKP2D/2016 tanggal 10 Oktober 2016;.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsider:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap sendirisendiri (in person) di persidangan;Bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukanperceraian, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan,sesual dengan suratnya Nomor: 800/832/Adm/BKP2D/2016 yang dikeluarkanoleh

Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipiluntuk melakukan perceraian, Penggugat telah mendapat izin dari atas yangbersangkutan, Sesuai dengan suratnya Nomor: 800/832/Adm/BKP2D