MUHAMMAD SHOLEH, S.H vs KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Sholeh & Partners alamat diJalan Ngayel Jaya Indah B Nomor 29 (samping Gedung WanitaKalibokor), Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 Juni 2020;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID19d/a BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,tempat kedudukan di Graha BNPB, Jalan Pramuka Kavling 38,Jakarta Timur 13120;Selanjutnya memberi kuasa kepada Zahermann Muabezi,Jabatan Kepala

Meskipun Ketua Pelaksana Gugus Tugas PercepatanPenanganan Covid19 (GTPPC) dijabat oleh Kepala BNPBnamun Kepala BNPB selaku Ketua GTPPC tidak dapat sertamerta menetapkan SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 sebagaiperaturan perundangundangan;SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturankebijakan (Beleidsregel) yang membayangi UndangUndangatau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan (policy).

penanggulangan bencana pada saat tanggapdarurat meliputi:a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,kerusakan, kerugian, dan sumber daya;b. penentuan status keadaan darurat bencana;c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;d. pemenuhan kebutuhan dasar;e. perlindungan terhadap kelompok rentan; danf. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggapdarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan olehKepala BNPB

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 A Permenhub41/2020, Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus TugasPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)berdasarkan kewenangan Atributif yang dimiliki berdasarkan UU24/2007 mempersyaratkan pelaksanaan surat keterangan sehatyang dimaksud adalah surat keterangan uji test PCR dengan hasilnegatif atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil nonreaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatansebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BNPB

Fotokopi Lembar Disposisi Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB). (Bukti T3);4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/Hum/2016 tanggal 24Januari 2017. (Bukti T4);5. Fotokopi Keterangan Ahli Tertulis Prof. Dr. dr. Med Akmal Taher Sp.U(K)Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 SkriningPenumpang Angkutan Umum Sebagai Salah Satu Upaya PencegahanPenularan Penyakit Covid19.

MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;

Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Enginering;11. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);12. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020

) BNPB dan PT MIE Nomor: Kontrak-149/ MIE-EX08023-SUMSEL/ PPK-DSP/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);15. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-164/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus dua

Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020 berikut Adendumnya;26. 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran dari BNPB ke PT. Multisystem Infra Engineering terkait Kontrak Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg.

Rek. 038201000236564 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;29. 1 (satu) bendel rincian penerimaan dan penggunaan uang dari BNPB;30. 1 (satu) bendel rincian penggunaan dana untuk proyek karhutla BNPB;31. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

32. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,00 (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);33. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,00 (dua puluh satu miliar

Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Enginering;
11.1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
12.1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB

Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: Kontrak-149/ MIE-EX08023-SUMSEL/ PPK-DSP/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);
15.1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-164/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,00 (dua belas miliar tiga ratus

Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020 berikut Adendumnya;
26.1 (satu) bendel Bukti Pembayaran dari BNPB ke PT. Multisystem Infra Engineering terkait Kontrak Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg.

Rek. 038201000236564 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
29.1 (satu) bendel rincian penerimaan dan penggunaan uang dari BNPB;
30.1 (satu) bendel rincian penggunaan dana untuk proyek karhutla BNPB;
31.1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam

ratus rupiah);
32.1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,00 (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
33.1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,00

prosedur / mekanisme penarikan dana bantuan sosial berpola hibahdari BNPB pusat kepada BPBD Kab.

Pasca Bencanatahap kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)sebesar Rp6.062.370.500, (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratustujuh puluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBDKab.

dua juta tiga ratustujuh puluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusatkepada BPBD Kab.

(satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabatpembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasanlangsung pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember2011;3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari2012 perihal perimtaan

surat keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, bendaharapengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuansosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;11.3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10Januari 2012 perihal perimtaan dana bantuan

bahwa Bupati Simeulue bersedia menerimasepenuhnya pemindahtanganan/hibah seluruh barang milik Negara hasilkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakanoleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan denganNomor SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana BantuanSosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Tahun Anggaran

tanggal 16 Desember2011 Nomor 324/2011;4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.220/BNPB/XII/2011tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untukKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2011tanggal 20 Desember 2011;1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.221/BNPB/XII/2011tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendaharapengeluaran pembantu dan atasan

MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember2011 Nomor 324/2011;4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.220/BNPB/XII/2011tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untukKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2011tanggal 20 Desember 2011;1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.221/BNPB/XII/2011tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendaharapengeluaran

(BNPB) Nomor SK.220/BNPB/XII/2011tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untukKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2011tanggal 20 Desember 2011;1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.221/BNPB/XII/2011tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendaharapengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuansosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA

provinsi aceh kepada deputi rehabdan rekon BNPB Cq.

MOKHTAR IDRIS untukberangkat ke BNPB Pusat di Jakarta untuk mengecek ajuan proposaltersebut dan apakah betul mereka mengenal terdakwa. Sehinggaakhirnya pada bulan Januari 2018 saksi Drs.

DARUS, yang mana uang tersebut akan digunakanuntuk memperlancar anggaran proyek yang diajukan ke BNPB Pusat:Bahwa benar saksi korban VIANNEY DARUS pernah bertemu dengansaksi Drs.

DARUS meminta saksi Drs.MOKHTAR IDRIS untuk berangkat ke BNPB Pusat di Jakarta untukhalaman 21 dari 30 Putusan No.208/Pid.B/2021/PN Ptkmengecek ajuan proposal tersebut dan apakah betul pihak BNPB Pusatmengenal terdakwa; Bahwa benar pada akhirnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Drs.MOKHTAR IDRIS berangkat ke BNPB Pusat di Jakarta dan didapati hasilbahwa ajuan proposal tersebut tidak ada diantar dan masuk ke BNPBPusat dan juga mereka tidak mengenal terdakwa; Bahwa benar di Persidangan Terdakwa menyatakan

DARUS meminta saksi Drs.MOKHTAR IDRIS untuk berangkat ke BNPB Pusat di Jakarta untukmengecek ajuan proposal tersebut dan apakah betul pihak BNPB Pusatmengenal terdakwa;Menimbang, bahwa pada akhirnya sekitar bulan Januari 2018saksi Drs.

MOKHTAR IDRIS berangkat ke BNPB Pusat di Jakarta dandidapati hasil bahwa ajuan proposal tersebut tidak ada diantar dan masuk keBNPB Pusat dan juga mereka tidak mengenal terdakwa;Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakanuang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah Terdakwaserahkan ke BNPB Pusat di Jakarta melalui sdr.

);Bahwa prosedur/mekanisme penarikan dana bantuan sosial berpola hibahdari BNPB pusat kepada BPBD Kab.

: SK.220/BNPB/XII/2011 tentang PenetapanAlokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabiitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk KabupatenSimeulue sebesar Rp12.245.821.000, (dua belas milyar dua ratus empatpuluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkansurat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat PembuatKomitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran

nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) nomor : 360/4592/2010 tanggal 29Oktober 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonsrtuksipasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;7.3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor: 361/1766/2010 tanggal 09April 2010 perihal laporan penanggulangan pasca gempa Simeuluetanggal 07 April 2010;8.6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara badannasionalpenanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah

KabupatenSimeulue pemerintah Aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibahkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011Nomor : 324/2011;9.4 (empat) lembar surat keputusan kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untukkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal20 Desember 2011;10. 1 (satu) eksemplar

nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) nomor : 360/4592/2010 tanggal 29Oktober 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonsrtuksipasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;7. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor: 361/1766/2010 tanggal 09April 2010 perihal laporan penanggulangan pasca gempa Simeuluetanggal 07 April 2010.8. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara badannasionalpenanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah

(BNPB) dengan pemerintah kabupaten simeulue pemerintah acehtentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 #NomorMOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011antara lain dinyatakan sebagai berikut :e Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan);1.

prosedur / mekanisme penarikan dana bantuan sosial berpola hibahdari BNPB pusat kepada BPBD Kab.

Pasca Bencanatahap kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)sebesar Rp6.062.370.500, (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratustujuh puluh ribu lima ratus rupiah); Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBDKab.

dua juta tiga ratustujuh puluh ribu lima ratus rupiah); Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBDKab.

) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Acehtentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana tahun = anggaran 2011 #NomorMOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011;. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang penetapan alokasidana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011

Bencana(BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapbkan Pejabat PembuatKomitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan AtasanLangsung Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatanRehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengansusunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut :1) Nama/ NIP : Ir.

: SK.220/BNPB/XII/2011 tentang PenetapanAlokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabiitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk KabupatenSimeulue sebesar Rp12.245.821.000, (dua belas milyar dua ratus empatpuluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkansurat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapbkan Pejabat PembuatKomitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran

berpola hibahkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011Nomor : 324/2011;Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor : 02/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT.BNA9. 4 (empat) lembar surat keputusan kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untukkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal20 Desember 2011;10.1 (satu) eksemplar

surat keputusan kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendaharapengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuansosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;11.3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala badannasional penanggulangan bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10Januari 2012 perihal perimtaan dana bantuan

hibahkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011Nomor : 324/2011;4 (empat) lembar surat keputusan kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untukkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal20 Desember 2011;10.1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala badan nasionalpenanggulangan bencana (BNPB) Nomor

/hibah selurun Barang Milik Negara HasilKegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana yangdilaksanakan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh BNPB;Lampiran 1.

PenanggulanganBencana (BNPB) Nomor : SK. 220/BNPB/XII/2011, tanggal 20Desember 2011, Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan SosialHal. 4 dari 22 hal.

KomitmenDeputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB);BA Pembayaran Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah KegiatanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 Tahap IlNon BLM (tidak ada cap/stempel Badan Kesbangpol Dan PBD KotaSawahlunto belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenDeputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB);Hal. 11 dari 22 hal.

Bencana (BNPB) NomorUnd.100/BNPB/DIII/RR.01/12/2011, tanggal 01 Desember 2011,perihal Undangan (beserta lampiran);Photo Copy Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan RekonstruksiBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) NomorUnd.011/DIII/BNPB/II/2012, tanggal 16 Februari 2012, perihalPertemuan BPP Prov/Kab/Kota (beserta Lampiran);Scan Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B041/BNPB/DIII/RR/03/2012, tanggal 07 Maret 2012, perihal PenyampaianLaporan

Bulanan;Photo copy Surat Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B.1232/BNPB/X/2011, tanggal 08 Desember 2011, perihal LPJ BPP, Berita AcaraPemeriksaan/Penutupan Kas dan Register Pemeriksaan/PenutupanKas Posisi Per 31 Desember 2011;1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor :360/17/PPKRR/BKPPBD/SWL2012 tertanggal 11 Juni 2012tentang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana KotaHal. 14 dari 22 hal.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar kartu peserta atas nama AHMAD AKROM dengan nomor peserta 1578 Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Pusat ;- 1 (satu) lembar surat pengumuman kelulusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Pusat, atas nama AHMAD AKROM tanggal 18 Desember 2013 ;- 1 (satu) lembar Surat Peryataan tentang penyerahan uang membayar administrasi pendaftaran CPNS tahun 2013 dan apabila tidak

(inspekturutama) di kantor BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) bisamemasukan bekrja di BNPB (badan nasional penanggulangan bencana)lewat jalur dalam dengan membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah).Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN PwdBahwa setelah mendapat kabar dari Sdr.

FerisAriyanto supaya saksi Ahmad Akrom Bin Kambali siap siap untukpemberkasan di BNPB tetapi sampai saat ini tidak ada pemberkasan.

(inspekturutama) di kantor BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) bisamemasukan bekrja di BNPB (badan nasional penanggulangan bencana)lewat jalur dalam dengan membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah mendapat kabar dari Sdr.

(inspektur utama) di kantor BNPB (badan nasionalpenanggulangan bencana) bisa memasukan bekrja di BNPB (badan nasionalpenanggulangan bencana) lewat jalur dalam dengan membayar uang sebesarRp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap diPersidangan setelah mendapat kabar dari Sdr.

LUKAR, ST;

Bantuan Nomor: 209/DSP-103/ DE-II/BNPB/11/2016 tanggal 11 November 2016;

SelakuBupati Minahasa Selatan dan bersama dengan Saksi Drs HERRY HERYADI,Aparatur Sipil Negara pada Kantor BNPB selaku Tenaga Ahli BNPB dalam Tim KajiCepat dan Verifikasi BNPB berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang PenangananDarurat pada BNPB Nomor: ST 260/Dep.II/BNPB/08/2016 bulan Agustus 2016, padasekira bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa

Dana tersebut disediakan dalam APBN yang ditempatkandalam anggaran BNPB yang dapat diberikan secara langsung pada daerah yangterkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratanbencana.

Nomor 427 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tersebut hanyademi untuk mendapatkan Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2016 tersebut karena SKBupati Minahasa Selatan tentang penetapan status tanggap darurat tersebutmerupakan syarat kelengkapan yang mutlak harus dipenuhi dalam mendapatkanDana Siap Pakai BNPB.

Bahwa agar permohonan bantuan dana disetujui oleh pihak BNPB, SaudariCHRISTIANY EUGENIA PARUNTHU, S.E. selaku Bupati Minahasa Selatan pergi keJakarta dan menemui Saksi Drs. Junjungan Tambunan, M.E. selaku DirekturTanggap Darurat BNPB.

SelakuBupati Minahasa Selatan dan bersama dengan Saksi Drs HERRY HERYADI,Aparatur Sipil Negara pada Kantor BNPB selaku Tenaga Ahli BNPB dalam Tim KajiCepat dan Verifikasi BNPB berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang PenangananDarurat pada BNPB Nomor: ST 260/Dep.II/BNPB/08/2016 tanggal .....

Feris Ariyanto, tanggal 04 Juli 2012 ; 25. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Kesehatan a.n. Ady Raharjo Utomo, tanggal 19 Juli 2012 ; 26. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.04/BNPB/IX/2012, tentang Kelulusan Tes Psikotes a.n. Ady Raharjo Utomo, tanggal 16 September 2012 ; 27. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/IX/2012, tentang Kelulusan Tes Mental Ideologi Tertulis a.n.

Ady Raharjo Utomo, tanggal 23 September 2012 ; 28. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/XI/2012, tentang Kelulusan Tes CPNS di BNPB a.n. Ady Raharjo Utomo, tanggal 17 November 2012 ; 29. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Kesehatan a.n. Dwi Tania Arum Puspita, tanggal 19 Juli 2012 ; 30. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Psikotes a.n.

Dwi Tania Arum Puspita, tanggal 16 September 2012 ; 31. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Mental Ideologi Tertulis a.n. Dwi Tania Arum Puspita, tanggal 23 September 2012 ; 32. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/XI/2012, tentang Tes Kelolosan CPNS di BNPB a.n. Dwi Tania Arum Puspita, tanggal 17 November 2012 ; 33. 1 (satu) lembar undangan Nomor : 421.2/98/2012 dari Sekretaris Menkokesra a.n. Dr. Ir.

Partono, tanggal 19 Maret 2013 ; Dikembalikan kepada saksi Partono, S.H. bin (alm) Yamin ; 36. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman dengan nomor : PENG.01/BNPB/XI/2012, tertanggal di Jakarta 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si. dan dicap stempel Badan Penanggulangan Bencana dengan menetapkan nama Fitrianto Nugroho, tempat tanggal lahir : Pati, 5 Mei 1989, alamat Dk. Jembangan Rt. 04 Rw. I Ds. Sukolilo Kec. Sukolilo Kab.

Pati, dinyatakan lolos sebagai calon PNS di Lingkungan BNPB tahun 2012 dan diwajibkan mengikuti daftar ulang di Kantor BNPB Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat ; Dikembalikan kepada saksi Fitriyanto Nugroho bin Sutaman ; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

FERIS ARIYANTO, tanggal 04 Juli25.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Kesehatan a.n. ADY RAHARJOUTOMO, tanggal 19 Juli 2012 ; 26.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.04/BNPB/IX/2012, tentang Kelulusan Tes Psikotes a.n. ADY RAHARJOUTOMO, tanggal 16 September 2012 ; 27.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/IX/2012, tentang Kelulusan Tes Mental Ideologi Tertulis a.n.

ADYRAHARJO UTOMO, tanggal 23 September 2012 ; 28.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/X1/2012, tentang Kelulusan Tes CPNS di BNPB a.n. ADY RAHARJOUTOMO, tanggal 17 November 2012 ; 29.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Kesehatan a.n. DWI TANIA ARUMPUSPITA, tanggal 19 Juli 2012 ; 30.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Psikotes a.n.

DWI TANIA ARUMPUSPITA, tanggal 16 September 2012 ; 31.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/VII/2012, tentang Kelulusan Tes Mental Ideologi Tertulis a.n. DWITANIA ARUM PUSPITA, tanggal 23 September 2012 ; 32.1 (satu) lembar Surat Pengumuman Nomor : PENG.02/BNPB/XI/2012, tentang Tes Kelolosan CPNS di BNPB a.n. DWI TANIAARUM PUSPITA, tanggal 17 November 2012 ; 33.1 (satu) lembar undangan Nomor : 421.2/98/2012 dari SekretarisMenkokesra a.n. Dr. Ir.

Pati, dinyatakan lolos sebagai calon PNS diLingkungan BNPB tahun 2012 dan diwajibkan mengikuti daftar ulangdi Kantor BNPB Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat ; Dikembalikan kepada Saksi FITRIYANTO NUGROHO bin SUTAMAN ; 4.

(PNS) pada BNPB(Badan Nasional Penganggulangan Bencana) di Jakarta tetapi adasyaratnya yakni dengan menggunakan uang sebesar Rp. 70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) tiap orangnya.

1. Foto copy Surat Tugas Tim Verifikasi nomor : ST.114/Dep.II/BNPB/04/2016

tanggal 6 april 2016.

1. Foto copy memorandum nomor: M.2462/Dep.II/BNPB/4/2016 tanggal 22 April

2016 dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utama.

Barang Bukti Poin 1 s.

Usulan bantuan biaya kebencanaan (dana siap pakai, dana rehab rekon)dimasukkan ke Sekretaris Utama BNPB di gedung Graha BNPB JI. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur, Kemudian diteruskan ke masingmasing deputi sesuai dengantupoksinya untuk kemudian ditelaah dan diverifikasi. Khusus untuk proyek inimasuk ke Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB;2.

Terdakwa selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB mengundang PemerintahKabupaten Minahasa Utara (dalam hal ini diwakili oleh BPBD dan Dinas PU)untuk mempresentasikan proposal permohonan DSP. Pada tanggal 30 Maret2016 dilakukan presentasi pertama di ruang rapat Direktur Tanggap DaruratBNPB, yang dihadiri oleh pejabat di lingkungan BNPB. Pada tanggal 4 April 2016dilakukan pesentasi kedua di ruang rapat Direktur Tanggap Darurat BNPB, yangjuga dihadiri oleh pejabat di lingkungan BNPB.

DodyRiswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB Pusat dengan Nomor:130/BNPB/05/2016 tanggal 13 Mei 2016. Dalam MoU tersebut disepakati DanaSiap Pakai untuk 7 proyek senilai Rp.20.399.159.100,00.

Terdakwa selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB mengundang PemerintahKabupaten Minahasa Utara (dalam hal ini diwakili oleh BPBD dan Dinas PU) untukmempresentasikan proposal permohonan DSP. Pada tanggal 30 Maret 2016dilakukan presentasi pertama di ruang rapat Direktur Tanggap Darurat BNPB, yangdihadiri oleh pejabat di lingkungan BNPB. Pada tanggal 4 April 2016 dilakukanpesentasi kedua di ruang rapat Direktur Tanggap Darurat BNPB, yang juga dihadirioleh pejabat di lingkungan BNPB.

Usulan bantuan biaya kebencanaan (dana siap pakai, dana rehab rekon)dimasukkan ke Sekretaris Utama BNPB di gedung Graha BNPB JI. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur, kKemudian diteruskan ke masingmasing deputi sesuai dengantupoksinya untuk kemudian ditelaah dan diverifikasi. Khusus untuk proyek inimasuk ke Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB;2.