PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcq, GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ,BUAPTI PIDIE cq, CAMAT CAMATAN INDRA JAYA CQ, KEPALA DESA DAYAH CALEU KECAMATAN INDRA JAYA.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcg, GUBERNUR PROVINSIACEH CQ,BUAPTI PIDIE cq, CAMAT CAMATANINDRA JAYA CQ, KEPALA DESA DAYAHCALEU KECAMATAN INDRA JAYAberkedudukan di Desa dayah Caleu KecamatanIndra Jaya Kabupaten Pidie selanjutnyaSH.Msi, Marlinda Aiha, ST.SH, Teuku Zulfikar,SH, dan Syarbaini SH beralamatdi Jin. Prof. A.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Buapti Wajo) dan DRS.H.Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola untuk mematuhi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut .
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

14 Mei 1966 No.1479 atas nama Ayah Pemohon tersebut (Bukti P.2) ; amt Permyataan Ganti Nama yang diterbitkan oleh Buapti Kepala Daerah Kabupatenatte Batu. tertanggal 28 Maret 1968 No. B/997/68, An Ayah Pemohon tersebutea FS eee Serengan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Hj.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Perpu No. tahun 2014 tentang, Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi Undangundang, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Prerubahan atas Undang undangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Buapti dan Walikota menjadi Undangundang menyatakan: Pasal : 131 ayat (1): untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihanpemilihan

Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil(Luber dan jurdil).Bahwa gugatan ini tidak dapat digolongkan ke dalam sengketa Pemilihan karenaberdasarkan Pasal 142 Undangundang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan PerpuNo. tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 8Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Buapti

Garum tahun2009 ;e 1 (satu) bendel data usulan TPAPD Kecamatan Garum tanggal 10 Maret 2009 ;e 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Slorok No. 04 tahun 2007 ;e 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Blitar No.923 tahun 2007 tanggal11122007 tentang pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)tentang penetapan calon kepala desa terpilih;1 (satu) lembar lampiran Keputusan Buapti Blitar No.923 tahun 2007 tanggal11122007 ;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara4.

Garum tahun2009 ;e 1 (satu) bendel data usulan TPAPD Kecamatan Garum tanggal 10 Maret 2009 ;e 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Slorok No. 04 tahun 2007 ;e 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Blitar No.923 tahun 2007 tanggal11122007 tentang pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)tentang penetapan calon kepala desa terpilih;1 (satu) lembar lampiran Keputusan Buapti Blitar No.923 tahun 2007 tanggal11122007 ;yang telah disita secara sah menuriit hukum dan telah dibenarkan

Garum tahun20097. 1 (satu) bendel data usuim TPAPD Kecamatan Garum tanggal 10 Maret 20098. 1 (satu) iemar Petikan Keputusan Kepala Desa Slorok No. 04 tahun 20079. 2 (dua) Imbar Petjican Keputusan Buapti BlitarNo.923 tahun 2Q07 tangal 11122007;10. 1 (satu) lembar lampinan Keputusan Buapti Blitan No.923 tahun 2007;Barangbarang bukti tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;Menimbang bahwa karena:tcrdakwa terbukti hersalah dan akan.dijatuhi pidana makakepada terdakwa harus pula dihebani

Garum tahun2009 ;e 1 (satu) bendel data usulan TPAPD Kecamatan Garum tanggal 10 Maret 2009 ;e 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Slorok No. 04 tahun 2007 ;e 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Blitar No.923 tahun 2007 tanggal11122007 tentang pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)tentang penetapan calon kepala desa terpilih;1 (satu) lembar lampiran Keputusan Buapti Blitar No.923 tahun 2007 tanggal11122007 ;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara6.

Hi. lwan Bokings telahberakhir pada pada 31 Januari 2012 seiring berakhirnya Jabatan sebagai BupatiBoalemo.Maka : secara Substansi dan demi hukum secara otomatis surat kuasa tersebuttidak layak atau tidak dibenarkan oleh hukum dan berakhir dengan sendirinyatepat pada tanggal 31 januari 2012.Bahwa menurut hukum kuasa tersebut sudah berakhir pada tanggal31 Januari 2012 bersamaan berakhimya Jabatan Buapti Boalemo pada tanggal31 Januari 2012.Bahwa seharusnya surat kuasa tersebut harus di perbaiki dan

di ganti diberikanoleh pejabat baru Buapti Boalemo yaitu : Drs .

KU.602/ASDW/1401/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il No.360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan BencanaAlam dari BUAPTI ACEH UTARA No. 362/10542/2009 tanggal 22 Mei 2009yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat , Il dan Ill. (Bukti P4).Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telah memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai BlangKumbang Kec. Nisam Kab.

./2003 tanggal 20September 2003, yang dikeluarkan oleh Buapti Batang (bukti P.2) ;3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/98/VII/2007 tanggal 31 Juli2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SubahKabupaten Batang (bukti P.3) ;4.

Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukumislam, oleh karenanya mohon perkawinan antara penggugat dengantergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.Bahwa kemudian dikarenakan tergugat sudah tidak pernah lagi pulangkerumah di mana tergugat dan penggugat tinggal sejak agustus 2012, danjuga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathinkepada penggugat, maka lima tahun berikutnya atau tepatnya padatanggal 22 juli 2017 penggugat mengajukan izin untuk melakukanperceraian ke Buapti

Kabupaten Kampar melalui atasan Penggugatlangsung.Bahwa setelah pengggugat mengajukan izin untuk melakukan perceraiankepada buapti kampar melalui atasan penggugat langsung, Bupati kampartelah mengeluarkan keputusan Nomor:800/BKPSDMPKAP/157 tentangPemberian izin untuk melakukan perceraian.Bahwa dikarenakan dua anak hasil perkawinan antara penggugat dengantergugat yang bernama GHAILAN KASYFUL AHLAMI berusia 9 tahundan NISRIENA ILZA AHLAMI masih berusia 7 tahun belum mumayyiz danoleh karenanya masih

Annas Maamun).Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam Gugatan Perlawanan PARAPELAWAN dan juga Risalah Novum Peninjauan Kembali bahwaNovum tersebut diperoleh dan ditemukan pada tanggal 4 April 2015dari Kantor Bupati Kampar di Bangkinang, yang diberikan olehPejabat/ Pegawai Kantor Buapti Kampar di Bangkinang.Yang kemudian oleh Pemohon Penijauan Kembali telah ditandaidalam bukti PPK.4.Bahwa atas novum yang diajukan tersebut diatas, TermohonPeninjauan Kembali mengajukan tanggapan berupa keberatan:1.Bahwa

Nomor 18 Tahun 2015Tanggal 26 Januari 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampardengan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang di undangkan di Jakartapada tanggal 30 Januari 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dengan Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 151.Bahwa diuraikan di dalam Risalah Novum Peninjauan Kembali bahwaNovum tersebut diperoleh dan ditemukan pada tanggal 4 April 2015dari Kantor Bupati Kampar di Bangkinang, yang diberikan olehPejabat/Pegawai Kantor Buapti

Kepala Dusun II, DoharmanSimanullang sebagai Kepala Dusun IV, Rasmin Hasugian sebagai Kepala DusunV;Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa honor perangkat desa tersebut perbulan;Bahwa honor Perangkat Desa tersebut dari berasal dari APBD KabupatenTapanuli Tengah;Bahwa honor Perangkat Desa tersebut telah Terdakwa cairkan pertriwulan;Bahwa cara Terdakwa mencairkan honor Perangkat Desa tersebut adalahpertama Terdakwa membuat permohonan pencairan alokasi dana desa sesuaitriwulan berjalan yang ditujukan kepada Buapti

Dusun II, Sarupa Simbolonsebagai Kepala Dusun II, Doharman Simanullang sebagai Kepala Dusun IV,Rasmin Hasugian sebagai Kepala Dusun V;e Bahwa benar Perangkat Desa mendapat honor yang berasal dari APBDKabupaten Tapanuli Tengah;e Bahwa benar honor Perangkat Desa tersebut dicairkan setiap 3 (tiga) hulan ataupertriwulan;e Bahwa benar cara Terdakwa mencairkan honor Perangkat Desa tersebut adalahpertama Terdakwa membuat permohonan pencairan alokasi dana desa sesuaitriwulan berjalan yang ditujukan kepada Buapti

I, Elsa Simbolon sebagai KepalaDusun II, Sarupa Simbolon sebagai Kepala Dusun III, Doharman Simanullang sebagaiKepala Dusun IV, Rasmin Hasugian sebagai Kepala Dusun V, dimana Perangkat Desamendapat honor yang berasal dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah yang dicairkansetiap 3 (tiga) hulan atau pertriwulan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencairkan honor Perangkat Desa tersebutdengan cara pertama Terdakwa membuat permohonan pencairan alokasi dana desasesuai triwulan berjalan yang ditujukan kepada Buapti

sehinggamajelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sahsebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meteraidan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebutmerupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenangyaitu P.1 dibuat Kepala KUA Kecamatan Bajar Baru danP.2 dibuat oleh Buapti

Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2014 yangdikeluarkan oleh Buapti Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugattelah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:1.

Surat Keputusan Buapti Kerinci Nomor : 800/542/BKPSDMD Tahun 2020tentang Pemberian izin perceraian yang dikeluarkan Bupati kerincitanggal 20 Mei 2020. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi :1.

Dian Triani, 4,Ashvan,SH dan 5, Arief Rahman S,Nst, SHyang masingmasing adalah Kuasa HukumPemerintah Kabupaten Langkat berdasarkanSurat Keputusan Buapti Kabupaten LangkatNomor 18101/K/2011 tanggal 18 januari 2011yang hadir dipersidangan berdasarkan SuratKuasa Khusus No. = 183.101/HUK/2011tertanggal 12 September 2011, yang selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING IX dahulusebagai TERGUGAT IX ;Pengadilan ..............Pengadilan Tinggi tersebut,Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan,tanggal

TERGUGAT dengan nomor;474.2/4497/2011, tertanggal 20 Desember 2011, yangdikeluarkan oleh Wakil Buapti Tegal, selanjutnya alatbukti tersebut diberi tanda T;Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakanmembenarkan keterangan saksi saksinya tersebut diatas;Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telahmenyampaikan kesimpulanya masingmasing yang pada pokonyabahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwarumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi,namun Penggugat tetap minta nafkah anak setiap

oleh karena itu,maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkantanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yangdijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberasalan,karena itu majlis membebani Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya.Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Keputusan Buapti

Jember ;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/08/KTUN/012/2008,tanggal 09 Januari 2008 tentang pelantikan Kepala Desa Buapti Jember No.6 Kades terpilih SUNARTIN, tempat tanggal lahir Jember 01 Nopember1962 ,desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono ;Dikembalikan kepada terdakwa SUNARTIN j 5.

Jember ; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/08/KTUN/012/2008, tanggal 09 Januari 2008 tentang pelantikan Kepala Desa Buapti Jember No.8.246 Kades terpilih SUNARTIN, tempat tanggal lahir Jember 01 Nopember 1962 ,desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono ;Dikembalikan kepada terdakwa SUNARTIN ; Membebankan Terdakwa SUNARTIN untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ; Membaca berturutturut : 1.

Penggugat dan Tergugat masingmasingmempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telahmengajukan bukti P3 berupa Surat Keputusan Buapti Lombok TimurNomor : 800/1957/PENGDIKLAT/2016 tanggal 15 Nopember 2016,12selanjutnya ditandai

Selberpendapat Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihakdalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah mengajukan SuratKeputusan Buapti Lombok Tengah Nomor : 445 tahun 2020, tentangPemberian izin Perceraian, dan berdasarkan bukti tersebut maka perkara a