Ditemukan 4839 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Budidaya tanaman
Sistem budidaya tanaman
Pn kediri
Direktur jenderal pajak vs pt. budidaya agrolestari;
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 921 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — Muhammad Nur Andi Arifin Bin Tukiyat
89 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
kelalaiannyamengendarkan pupuk yang tidak sesuai dengan labelsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) danmelakukan tindak pidana ekonomi dalam halpelanggaran berdasarkan sesuatu ketentuan Pasal 1sub 3e, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksudPasal 21 Ayat (2) yaitu selain Produsen, distributor danpengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidiyang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal60 Ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya
Bahwa Pemohon Kasasi bukan merupakan subyek hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf sehingga Pemohon haruslahdinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;5. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif dimanakonsekwensi dari penerapan dakwaan tersebut haruslah dibuktikandakwaan yang digabungkan tersebut.
Bahwa mengingat salah satu unsurdakwaan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman makaPemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakpidana;6. Bahwa apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain mohonpertimbangan hukum yang seadiladilnya dan memberikan rasa keadilanyang terbaik kepada Pemohon Kasasi;7.
Register : 24-11-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor (Budidaya Tanaman) Tanggal 23 Februari 2017 — Riyan Rivandi Bin H. Cep Mulyadi Alias H. Mulya
103 — 23
103 — 23
(Budidaya Tanaman)
Cep Mulyani Alias H.Mulya bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan pupuk yangHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor342/Pid.B/2016/PN Cjr.tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (1) UU RINomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 16 UURI No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman Jo. Pasal 60 ayat (2)UU RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman sebagaimanadakwaan;2.
A Kasno MSi dan Keterangan Ahli Ir Nurjaya MP hasil sample/contohpupuk yang berdasarkan hasil uji laboratorium tidak sesuai dengan komposisimaupun label yang tercantum dalam kemasan/karung pupuk yang diperlihatkanoleh pemeriksa jadi untuk kandungan pupuk tersebut tidak sesuai dan tidaklulus uji mutu pupuk.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 37 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman Jo Pasal16 UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman Jo Pasal 60 ayat
1 huruff dani UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa RIYAN RIVANDI BIN H.
Tanaman Jo Pasal 16 UU No. 12 Tahun 1992 TentangBudidaya Tanaman Jo Pasal 60 ayat 2 huruf f dan i UU No. 12 Tahun 1992Tentang Budidaya Tanaman, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A.
114 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Susantri Permai setelah berakhirnya Izin Usaha Perkebunanyang diberikan Bupati Kapuas sesuai dengan Surat Bupati Kapuas Nomor545/DISHUTBUN tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang PemberianPerpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT.
SusantriPermai, yang berlaku selama 2 tahun dan berakhir tanggal 30 Oktober 2011yang mana terhadap perizinan tersebut tidak mendapat perpanjang atau tidakdikeluarkan perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan oleh BupatiKapuas, sehingga dalam melakukan kegiatan Usaha Budidaya Perkebunanpada tahun 2012 tersebut PT.
Primatama Mandiri;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216 /Pid.Sus / 2013 / PN.K.Kp. tanggal 18 Februari 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut:deMenyatakan Terdakwa Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D.A, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamaSama Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa IzinUsaha Perkebunan;Menjatuhkan pidana terhadap
Putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi PalangkaRaya Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Februari 2014 Nomor216/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp sekedar mengenai pidana denda dan status barangbukti, sehingga amar pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama melakukan budidaya tanamanperkebunan tanpa lIzin Usaha Perkebunan dan karena itu dijatuhi pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana
Menyatakan Terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN BUDIDAYA TANAMANPERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA PERKEBUNAN;2.
Putus : 22-11-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 22 Nopember 2018 — H. MAâÂÂMUN ABDULAH
203 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 30-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor (Budidaya Tanaman) Tanggal 8 Agustus 2017 — Terdakwa I SENO HERU SUTOPO dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM
268 — 141
268 — 141
(Budidaya Tanaman)
Putus : 01-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/PID.SUS/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 — MUHAMMAD HASBIH NASUTION
110 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
tinggal : Dusun Il, Desa Pulau Tanjung, KecamatanTeluk Dalam, Kabupaten Asahan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwatersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisarankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal60 Ayat (1) huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya
No. 1071 K/PID.SUS/201812Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam suratdakwaantunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASBIHNASUTIONberupa pidana penjara selama3 (tiga) tahun dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambahdenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidairselama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetapditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck trontonmerek NISSAN tahun1989,nomorrangka
facti/ Pengadilan Negeri Kisaran sudah tepat danbenar dalam pertimbangan dan putusannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 12Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Putus : 28-06-2019 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 28 Juni 2019 — TUTIK binti SUKR
141 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-09-2018 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 24 September 2018 — WAGINO bin TUKIMAN
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
serta pidana yangdijatunkan juga sudah tepat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 60 Ayat (1) huruf b yuncto Pasal 12 Ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Putus : 31-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kdr Tanggal 31 Maret 2016 — YOGI PRASETYO JANTE, SE. Bin MURSIYAN
51 — 12
51 — 12
Bin Mursiyan terbuktimelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuaidengan lebel dan tidak memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) UURI No.12 tahun 1992 tentangSystem Budidaya Tanaman ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.10.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan ;Menyatakan Barang bukti berupa :e 28 (dua puluh delapan) botol Pestisida
Perkebunan Nusantara X (PTPN X)Kediri terhadap pupuk produksi terdakwa adalah sebagai berikut :Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal60 ayat (1) huruf F UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang System Budidaya Tanaman ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 SUYUD MARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut
mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal, yaitu Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU No 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai lebel sebagaimana dalamPasal 37 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai lebel sebagaimana dalamPasal 37 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yaknipupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta diberi lebel;Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman tidak diatur mengenai pengertian dengan sengaja, sehingga Majelisakan mengambil pengertian dengan sengaja sebagaimana dalam MVT.
untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwabmaka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU RI No. 12 Tahun 1992 tentangSistem Budidaya
Register : 04-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1308 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
Register : 04-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUDIDAYA AGROLESTARI
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUDIDAYA AGROLESTARI
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Februari 2021 —
19 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
./2020, tanggal 2 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDIDAYA AGROLESTARI, beralamat di Jalan UntungSuropati Nomor 2, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, KotaPontianak, Kalimantan Barat, alamat korespondensi di ThePlaza Office Tower, 36th Floor, Jalan MH Thamrin Kaveling2830, Jakarta 10350;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
Register : 17-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
Register : 08-03-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1894 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI ;
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI ;
Register : 04-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1312 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
Register : 04-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
87 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 K/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Januari 2016 — MULIADI CHANDRA
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa benar telah dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanamanperkebunan seluas 162 hektar di KM. 53 Desa Pangkalan Gondai,Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan";(Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 61/PID.SUS/2014/PN.PLW.pada halaman 152);"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilaibahwa Terdakwa benar tidak mempunyai izin usaha budidaya tanamanperkebunan atas kebun kelapa sawit seluas 162 hektar
Sementara jelas dalam UndangUndang Nomor 18Tahun 2004 tentang Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan wajib dimilikioleh pihak yang melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1/7 ayat (1) UndangUndangPerkebunan yang menyebutkan "setiap pelaku usaha budidaya tanamanperkebunan dengan luasan tertentu. wajid memiliki izin Usahaperkebunan" sehingga menitikberatkan harus adanya Izin UsahaPerkebunan dalam melakukan kegiatan usaha budidaya tanamanperkebunan, dikaitkan dengan
No. 725 K/PID.SUS /2015skala tertentu;Pasal 3 ayat (1):Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanamanperkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;Pasal 6 ayat (1):Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebihwajib memiliki izin;Pasal 6 ayat (2):Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan;Pasal 9 ayat (2):Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25
No. 725 K/PID.SUS /2015adanya Izin Usaha Perkebunan tersebut diketahui oleh Terdakwa, namunkegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan tersebut tetapdilaksanakan dan dilanjutkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewajiban memiliki Izin UsahaPerkebunan dalam melakukan kegiatan usaha budidaya tanamanperkebunan adalah terlepas dari sengketa kepemilikan sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim, dan jelas, ada atau tidaknya sengketakepemilikan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim, kegiatanusaha budidaya
tidak punya ijin sedangseharusnya jika pelaku usaha akan melakukan budidaya perkebunania harus mengurus ijin usaha terlebih dahulu baru melakukan kegiatanusaha, selanjutnya dalam hal budidaya perkebunan tersebut dikawasan hutan harus ada surat ijin pelepasan kawasan untuk alihfungsi kawasan, setelah mendapat ijin pelepasan kawasan barumengurus surat ijin usaha perkebunan;Menimbang bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut,perbuatan Terdakwa memenuhi selurun unsur Dakwaan Kesatu melanggarPasal
Register : 04-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;
Register : 04-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — BUDIDAYA AGROLESTARI;
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIDAYA AGROLESTARI;