IMRAN, S.Sos VS BUPATI BUOL;

KARSUM UMAR vs BUPATI BUOL;

PUTUSANNomor 468 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KARSUM UMAR, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan MA Turungku, RT 014 RW 003, KecamatanBiau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3, Keluranhan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi

Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat Tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/243.27/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama Karsum Umar tanggal17 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/243.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriHalaman 1 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 468 K/TUN/2019Sipil atas nama Karsum Umar tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umar tanggal17 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang

tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 21 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 28/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 01 April 2019; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol

IMRAN, S.Sos vs BUPATI BUOL;

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kelurahan Kali RT.015/RW 005, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sostanggal 17 Mei 2018;4.

MUHAMMAD VS BUPATI BUOL;;

DARNA, S.Sos VS BUPATI BUOL;

., kKewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kelurahan Leok II, RT 008, RW 006, KecamatanBiau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu, Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal 2 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018tentang

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018;4.

, tanggal2 Maret 2018, Telaahan Staf yang diajukan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Buol Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018, tanggal 23 Maret2018, kepada Bupati Buol, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B757/KASN/4/2018, yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah, tanggal 4 April 2018,dan Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor K.2630/V555/99,yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat danInstansi Daerah, tanggal 17 April 2018,

LAHAMA VS BUPATI BUOL;

LAHAMA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Timbolan, RT 007/ RW 003,Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi SulawesiTengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Hangga Nugracha, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advokat Hangga & Partners beralamat di Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B012/KAHP/PLU/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu

Nomor 3Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini ~~ diwakili oleh Amerullah, S.H.

Putusan Nomor 44 PK/TUN/2021Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama, tanggal 2 Mei 2018;2.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara a quo memperolehkekuatan hukum tetap; Dalam pokok perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama, tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SyamsurijalM. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;4.

SUPANDI VS BUPATI KABUPATEN BUOL;

SUPANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang

bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018,tanggal 2 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Supandi; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018,tanggal 2 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Supandi, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Supandi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Supandi;4.

bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yangdijerat dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sesuai PutusanPengadilan Negeri Buol

LAHAMA VS BUPATI BUOL;

LAHAMA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Timbolan, RT 007, RW 003,Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, ProvinsiSulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu, Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Syamsurijal M.

Lahama tanggal 2 Mei 2018: Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Atas Nama Syamsurijal M. Lahama Tanggal 2 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Syamsurijal M.Lahama Tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SyamsurijalM. Lahama Tanggal 2 Mei 2018;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Syamsurijal M.Lahama Tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Syamsurijal M.Lahama Tanggal 2 Mei 2018;4.

BATALIPU, SE vs BUPATI BUOL;

., Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Gunung Sansibar Nomor 2,Kelurahan Kali, RT/RW 016/007, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, PekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan PenundaanMengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H.

Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2019Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SEtanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;4.

tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta pada pokoknya agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 32/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 28 Maret 2019 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol

BATALIPU, S.E vs BUPATI BUOL;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gunung Sansibar Nomor 2,Kelurahan Kali, RI/RW 016/007, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini

;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H.

Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu,S.E., tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Ahmad H. Batalipu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya pada tanggal satu (1) April 2017 sudah menerima SKPensiun atas nama Ahmad H.

LASURU, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BUOL;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Banteng Nomor 2,Kelurahan Kulango, RT 007 RW 002, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurlela, jabatan KepalaBagian Hukum, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum/2019, tanggal

05September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Putusan Nomor 530 K/TUN/2019 Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018,sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru,S.Sos., tanggal 17 Mei 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M.Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018;4.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV menyerahkan kepada Penggugat tanah obyek sengketa dengan batas-batas:- Sebelah utara dengan tanah milik Penggugat;- Sebelah timur dengan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buol; - Sebelah selatan dengan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buol, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol (Pasar

Tradisonal Kabupaten Buol);- Sebelah barat dengan jalan; Dalam keadaan kosong dari penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya;5.

RUDY TAN LAWAN Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buol, di Buol, c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, dkk

SyarifMansyur Toko Jayapura, Kelurahan Buol, KecamatanBiau, Kabupaten Buol, Berdasarkan Surat Kuasa AktaNomor 1 tanggal 06 Agustus 2014, yang dibuatdihadapan Rudi, SH. Notaris di ToliToli, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buol, di Buol, c.q. Kepala DinasKesehatan Kabupaten Buol, di Buol, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buol, di buol, c.q.

Buol (pasar tradisionalKab.

Buol (pasar tradisional Kab. Buol) serta Kantor BadanPemberdayaan dan Pemerintah Kab.

Buol (pasar tradisional Kab.

Buol (pasar tradisional Kab. Buol), lokasiBadan Pemberdayaan dan Pemerintah Kab.

BUPATI BUOL VS PT. MITRA NIAGA MANDIRI BUOL;

PUTUSANNomor 621 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI BUOL, berkedudukan di JI. Batalipu Kelurahan Leok Il,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Syarifudin.A Jusuf, SH., Jabatan Kabag Hukum Dan Ortal2. Drs Muhammad., Jabatan Kepala Bagian ADM, PembangunanPerekonomian SDM3.

Batalipu,Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183/175.1.123 Bagian HukumTanggal18November2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.

MITRA NIAGA MANDIRI BUOL,dalam hal ini diwakili oleh Fadlia.Mansyur, kewarganegaraanindonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.Mitra Niaga Mandiri Buol, berkedudukan hukum di Desa Diapatih,Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagailerbanding/Penggugat telahmenggugat sekarang

Bahwa Asas Kepastian Hukum telah dilanggar oleh Tergugat dimanapada point 1 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/PembatalanRekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.

Menyatakan batal Surat Bupati Buol Nomor: 500/1904/Bag.ADM.Ekbangtanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor:500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Buol Nomor:500/1904/Bag.ADM.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015Pembatalan Rekomendasi Nomor: 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16Maret 2013;4.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN ----------------------------------------------------------------- Menolak permohonan penundaan berlakunya Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.ADM.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013; DALAM EKSEPSI - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Menyatakan batal Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.ADM.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.ADM.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013; 4.

MITRA NIAGA MANDIRI BUOL vs BUPATI BUOL

MITRA NIAGA MANDIRI BUOL, dalam hal ini diwakili oleh FADLIA. MANSYUR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur UtamaPT. Mitra Niaga Mandiri Buol, berkedudukan hukum di Desa Diapatih,Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. ASLUDIN HATJANI, S.H.; 2.

., & Associates, beralamat di Jalan Bali Nomor 1 KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 September 2013, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Him. 1 dari 109 Hlm. Putusan Nomor : 20/G/2013/PTUN.PL1. SURYADI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ortalpada Kantor Bupati Buol; 2.

MARHUM, S.H., Jabatan staf BagianHukum pada Kantor Bupati Buol; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Bupati Buol, beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 180/154/Bagian Hukum tanggal 26 Oktober 2013.

Penggugat mengajukan permohonanrekomendasi untuk permohonan untuk berdirinya Agen Premium danMinya Solar (APMS) kepada Tergugat, hal tersebut telah disetujui olehTergugat dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati Buol Nomor :500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 tentang PendirianAgen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;4.

Menyatakan Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbangtanggal 30 Mei 2013 adalah benar dan sah menurut hukum;3.

MANSUR VS BUPATI BUOL, KEPALA DAERAHPEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL

., Advokat,berkantor di Jalan Syarif Mansyur Leok,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, ProvinsiSulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, KEPALA DAERAHPEMERINTAHAN KABUPATEN~ BUOL,diwakili oleh dr. Amirudin Rauf, Sp.OG., M.Si.

,selaku Bupati Buol, berkedudukan di JalanBatalipu, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, dalam hal ini memberi kuasakepada Suryadi, S.H., dan kawankawan,Kepala Bagian Hukum Pemda Buol, berkantordi Jalan Batalipu, Kelurahan Leok Il,Kabupaten Buol, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Mei 2018 dan kepadaGunadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan NegeriBuol, berkantor di Jalan Batalipu Nomor 10,Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari & hal.

Nomor 2623 K/Pdt/20181)2)3)4)=)6)t)1 unit bangunan Gedung Kantor Bupati Buol:;1 unit bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM PemdaKabupaten Buol;1 unit bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan danPendapatan Daerah Pemda Kabupaten Buol;1 unit bangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Kimpraswil PemdaKabupaten Buol;1 unit bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan PemdaKabupaten Buol:;1 unit bangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Pemda KabupatenBuol:1 unit bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan KebudayaanPemda

Kabupaten Buol;6.

melanggar hukum didasarkanpada diterbitkannya Instruksi Bupati Buol tentang PenangguhanAdministrasi Perizinan atas nama Fadli A.

Menyatakan demi hukum, bahwa Perikatan Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknis Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat SD/SDLB, SMP/SMPLB Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2012 Nomor 050/60/Disdikpora/2012 tanggal 23 Maret 2012 dengan nilai perjanjian Rp 634.000.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;3.

MATHIUS PURBA LAWAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, Cq. BUPATI BUOL

BulDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:MATHIUS PURBA, bertempat tinggal di Lingkungan PanddunggioRt.007, Rw.006 Kelurahan Leok, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Lawan:PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, Cq.

BUPATI BUOL, beralamat diJalan Batalipu, Keluarahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol padatanggal 08 januari 2015 di bawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bul telahmengemukakan alasanalasan gugatannya

Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol(selanjutnya disebut Kadis Dikpora), telah menerbitkan Surat KeputusanNomor 820/22/Disdikpora/2012, tanggal 01 Pebruari 2012, tentangPembentukan Tim Teknis Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Kabupaten Buol tahun anggaran 2012. (vide bukti p1):2.

SATAR BADANG;Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh PPIK,PENGGUGAT, Kasei SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol, Dinas PPKAD Kabupten Buol, TERGUGATmemerintahkan PPTK, Dinas PPKAD Kabupten Buol dan PENGGUGATuntuk mencairkan dana Perencanaa Teknis, tapi PENGGUGAT menolakperintah pencairan tersebut dengan alasan Masa Transisi PemerintahKabupaten Buol dan PENGGUGAT memilih pencairan danaPerencanaan Tekhnis dilakukan setelah Bupati/Wakil Bupati Buol terpilihdilantik;Bahwa

tingkat SD/SDLB, Kabupaten Buol Tahun Anggaran2012 (yang selanjutnya disebut SK1.2).

MENGADILI :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, Cq. BUPATI BUOL VS MATHIUS PURBA

PUTUSANNOMOR 57/PDT/2015/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :PEMERINT AH KABUPATEN BUOL, Cq. BUPATI BUOL, beralamat diJalan Batalipu, Keluarahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSYARIFUDIN A JUSUF, SH.

Cs berdasarkan surat kuasayang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BuolNo: W21U6/14/H8.03.06/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulasebagai TERGUGAT;MELAWANMATHIUS PURBA, bertempat tinggal di Lingkungan PanddunggioRt.007, Rw.006 Kelurahan Leok, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula sebagai PENGGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG

DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 6 halamanPutusan Perkara Nomor 43/PDT/2015/PT PALMemperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bul, tanggal 10 Juni2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;DALAM KONVENSI:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1.

Menyatakan demi hukum, bahwa Perikatan Perjanjian PekerjaanPerencanaan Teknis Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tingkat SD/SDLB, SMP/SMPLB Kabupaten Buol TahunAnggaran 2012 Nomor 050/60/Disdikpora/2012 tanggal 23 Maret 2012dengan nilai perjanjian Rp 634.000.000, (enam ratus tiga puluh empatjuta rupiah) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi denganTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;3.

bertindak untukdan atas nama serta kepentingan : Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, dalamhal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol Propinsi SulawesiTengah ;Menimbang, bahwa sedangkan perkara Nomor 1/Pdt.G/2015 /PN Buladalah perkara gugatan antara Penggugat Mathius Purba dengan PemerintahKabupaten Buol cq Bupati Buol.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, cq BUPATI BUOL tersebut;

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, cq BUPATI BUOL,VSMATHIUS PURBA

PUTUSANNomor 1224 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, cq BUPATI BUOL,berkedudukan di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok II, KecamatanBiau, Kabupaten Buol, yang diwakili olen Amirudin Rauf, selakuBupati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifudin A.

sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di mukapersidangan Pengadilan Negeri Buol, pada pokoknya atas dalildalil:ileBahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buol(selanjutnya disebut Kadis Dikpora), telah menerbitkan Surat KeputusanNomor 820/22/Disdikpora/2012, tanggal 1 Februari 2012, tentangPembentukan Tim Teknis Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan kabupaten Buol, Tahun Anggaran 2012.

Nomor 1224 K/Pdt/201610.11.12.13.14.Kabupaten Buol (Sdr.

Satar Badang;Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri olen PPTK, Penggugat,Kasie SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol danDinas PPKAD Kabupaten Buol, Tergugat memerintahkan PPTK, DinasPPKAD Kabupaten Buol dan Penggugat untuk mencairkan DanaPerencanaan Teknis, tapi Penggugat menolak perintah pencairan tersebutdengan alasan "Masa Transisi Pemerintahan Kabupaten Buol" danPenggugat memilin pencairan Dana Perencanaan Teknis dilakukan setelahBupati/Wakil Bupati Buol terpilih dilantik

Tingkat SD/SDLB Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2012 (yangselanjutnya disebut SK1.2).

MURSALIM MADJID VS BUPATI BUOL;

Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus bertanggal 06 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok Il,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Syarifudin A. Jusuf, S.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah DaerahKabupaten Buol;2. Mohammad Dong H. Salam, S.H., Kasubag Bantuan HukumPemerintah Daerah Kabupaten Buol;3. Suparman M.

Putusan Nomor 433 K/TUN/2016Objek Sengketa:Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 37/2014/DPPKAD Tentang HibahTanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Pada Instansi Vertikal DiKabupaten Buol Tanggal 25 Pebruari 2014;Alasan Gugatan:1.Bahwa ayah Penggugat bernama almarhum Udin Madjid dulunya anggotaKepolisian Republik Indonesia yang ditempatkan di Kepolisian Sektor Biuadan Ibu Penggugat bernama Ny. Nurhayati Madjid. A.

;Bahwa pada tanggal 08 Desember 1997 Bupati Buol ToliToli menerbitkanSurat Keputusan No. 012/1622/Bag.Umum Tentang Izin PenghunianPerumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol ToliToli yang menetapkansejak tanggal 18 Juli 1995 Sdr.

Arfah menempati/menghuniRumah Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Buol ToliToli Desa Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol ToliToli;Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia makaPenggugat bersama keluarga dan Keluarga adik Penggugat in casu Moh.

Putusan Nomor 433 K/TUN/20162007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerahmaupun Peraturan Bupati Buol No. 9 Tahun 2011 Tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Buol.

MANSUR VS BUPATI BUOL, KEPALA DAERAH PEMERINTAHANKABUPATEN BUOL