Menetapkan barang bukti berupa:- 20 ( dua puluh ) lembar papan kayu jenis jabon / rimba campuran.- 1 ( satu ) unit mesin chain saw merk bar STIHL. Dirampas untuk Negara.8. Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa : 20( dua puluh ) lembar papan kayujenis jabon / rimba campuran. 1(satu ) unit mesin chain saw merk bar STIHL.Dirampas untuk Negara.4.

ARBAIN diamankan barang berupa : Satu unit mesin chain saw merk sthil Kayu jenis rimba campuran berbentuk papan 20 ( dua puluh) lembar. Sdra. SUYADI diamankan barang berupa : Satu unit mesin chain saw.. Sdr.

ARBAIN diamankan barang berupa : Satu unit mesin chain saw merk sthil Kayu jenis rimba campuran berbentuk papan 20 ( dua puluh) lembar. Sdra. SUYADI diamankan barang berupa : Satu unit mesin chain saw.. Sdr. NISAM SETIAWAN diamankan barang berupa Satu unit mesin chain saw 2(dua ) batang kayu balok jenis ulin;Bahwa Terdakwa dalam menguasai kayu tersebut tanpa dilengkapi suratketerangan sahnya hasil hutan.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;Saksi I.

ARBAIN diamankan barang berupa : Satu unit mesin chain saw merk sthilHal. 13 dari 38 Hal.Putusan No: 24/Pid.Sus/2016/PN.TGT Kayu jenis rimba campuran berbentuk papan 20 ( dua puluh) lembar. Sdra. SUYADI diamankan barang berupa : Satu unit mesin chain saw.. Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa: 20(duapuluh )lembar papan kayujenis jabon / rimba campuran. 1(satu ) unit mesin chain saw merk bar STIHL.Dirampas untuk Negara.8.

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN MEDITERANIA GAJAH MADA RESIDENCES;

Agus D.Oswari dan Johannehs, selaku Ketua dan BendaharaPengurus Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunKomersial Campuran Apartemen Mediterania Gajah MadaResidence;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad HenrySetyawan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Maximus& Colleagues Law Office, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor009/SK/MAXIMUS/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;Termohon Kasasi dan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

2 (dua) Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakartamasingmasing:Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat; danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Tergugatmasingmasing: Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat; dan Nomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaGajah Mada

Putusan Nomor 163 K/TUN/2021Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019; danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaGajah Mada Residences Kota Administrasi

Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi untuk mencabutkedua Surat Keputusan masingmasing:Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran

PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;

Putusan Nomor 45 P/HUM/201611.12.beranggotakan pasangan perkawinan campuran (perkawinan antaraWarga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing(WNA)), dan orangorang selain pasangan perkawinan campuran yangmemiliki perhatian terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapioleh pasangan perkawinan campuran, terutama kesetaraan hakpasangan WNI perkawinan campuran dan anakanaknya;Bahwa Pemohon sebagai perkumpulan masyarakat yang didirikanberasaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945 denganberlandaskan

Mengupayakan kesetaraan hak warga negara Indonesia dalamperkawinan campuran;b. Meningkatkan kesetaraan hak anak hasil dari perkawinan campuran.c. Meningkatkan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraankeluarga perkawinan campuran;Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemohon adalahkesetaraan hakhak WNI perkawinan campuran dan anak hasilperkawinan campuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagaimana diamanatkan dalamPasal 20 huruf d UndangUndang Ormas juncto Pasal 5 Anggaran Dasar,serta dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon untukmengupayakan kesetaraan hak WNI dalam perkawinan campuran, olehkarenanya Pemohon sangat berkepentingan, memiliki kedudukan hukum(legal standing) dan hubungan hukum (causal verband) untukmengajukan permohonan pengujian terhadap objek pengujian a quoberdasarkan Pasal 31 A ayat (1) dan (2) UndangUndang MA;Ill.

Dengan demikian terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidakmempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelumperkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yangberupa hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Tidakdiperkenankan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan WargaNegara Asing mempunyai hak milik, hak guna usaha, atau hak gunabangunan...6.

Putusan Nomor 45 P/HUM/201636.37.diskriminasi langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atasdasar status perkawinan campuran yang berakibat pada pengurangan,penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam aspek kehidupan WNI kawin campur;Bahwa objek pengujian telah pula melanggar atau bertentangan denganperlindungan hakhak asasi manusia karena telah menghalanghalangikesempatan WNI kawin campur untuk memiliki hak atas tanah dinegaranya sendiri yang seharusnya dapat

PENGURUS PERHIMPUNAN RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC-GCM)., II. AGUS ISKANDAR., DKK;

,MH >< PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAMAS CS

Rumah Susun CampuranGraha Cempaka Mas tertanggal 20 September 2013 merupakanPerbuatan Melawan Hukum;Dengan demikian segala sesuatu perbuatan yang dilakukan ParaTergugat dengan menggunakan Akta Nomor 60, Akta Nomor 61 danNomor 62 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas dan AktaNomor 63 tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 Formatur PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mastertanggal 20 September 2013 dinyatakan

Bahwa perbuatan Tergugat XXIII selaku Notaris yang membuat AktaNomor 60, Akta Nomor 61 dan Akta Nomor 62 tanggal 20 September2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas dan AktaNomor 63 tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 formatur PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Masberdasarkan Notulensi Risalah Rapat tertanggal 20 Juni 2013 yang dibuatoleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus lbukota

Menyatakan Pengurus Defenitif Perhimpunan Penghuni RumahSusun Campuran Graha Cempaka Mas yang dicatat dandituangkan dalam Akita Berita Acara Rapat Umum TahunanAnggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susunan CampuranGraha Cempaka Mas Nomor 01 tertanggal 3 Februari 2012 danAkta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susunan Campuran Graha Cempaka MasNomor 14 tertanggal 29 Agustus 2013 di hadapan Notaris JakartaP. Sutrisno A.

Akta Notaris Nomor 60 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Masyang dibuat di hadapan Turut Tergugat;. Akta Notaris Nomor 61 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Masyang dibuat di hadapan Turut Tergugat;. Akta Notaris Nomor 62 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Masyang dibuat di hadapan Turut Tergugat;.

Akta Notaris Nomor 63 tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 FormaturPengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GrahaCempaka Mas tertanggal 20 September 2013 yang dibuat di hadapanTurut Tergugat;1.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS VS PALMER SITUMORANG, S.H., M.H., DKK

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 Penggugat telah mengadakanRapat Umum Tahunan Anggota yang mana Rapat Umum TahunanAnggota merupakan musyawarah tertinggi Perhimpunan Penghuni yangmengangkat dan mengesahkan susunan Pengurus defenitif periodetanggal 6 Februari 2012 sampai dengan 5 Februari 2015, yang dicatatdan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan AnggotaPerhimpunan Penghuni Rumah Susunan Campuran Graha CempakaMas Nomor 01 tanggal 3 Februari 2012 di hadapan Notaris Jakarta P.Sutrisno

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS, >< PALMER SITUMORANG, SH. MH,Cs

Nomor 60, Akta Nomor 61,dan Nomor 62 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas dan Akta Nomor 63tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 formatur Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas tertanggal 20September 2013 merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; .

Dengan demikian segala sesuatu perbuatan yang dilakukan Para Tergugatdengan menggunakan Akta Tergugat XXIII Nomor : 60, Akta Nomor 61 danAkta Nomor 62 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas dan Akta Nomor 63tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 formatur Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas tertanggal 20September 2013 dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatanhukum dengan segala akibat hukumnya

Menyatakan Pengurus defenitif Perhimpunan Penghuni Rumah SusunCampuran Graha Cempaka Mas yang dicatat dan dituangkan dalamAkta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Anggota PerhimpunanPenghuni Rumah Susunan Campuran Graha Cempaka Mas Nomor 01tertanggal 3 Februari 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan RapatPengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susunan Campuran GrahaCempaka Mas Nomor 14 tertanggal 29 Agustus 2013 di hadapanNotaris Jakarta P. Sutrisno A.

Akta Notaris Nomor 60, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yangdibuat dihadapan Turut Tergugat ; . Akta Notaris Nomor 61 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yangdibuat dihadapan Turut Tergugat ; . Akta Notaris Nomor 62 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yangdibuat dihadapan Turut Tergugat ; .

(Pengurusnya) sedangkan PPSRSC (Perhimpunan Penghuni Satuan RumahSusun Campuran) adalah Badan Hukum Perhimpunan ;Bahwa sejak terpilin sebagai Pengurus, awal tahun 2012, PenggugatKonpensi tidak pernah menyelenggarakan RUTA yang diamanatkan olehPasal 20 AD Jo.

Penggugat:
PPPSRS Komersial Campuran Apartemen Mediterania Garden Residences
Tergugat:
Kho Tjauw Tiam

PUTUSANNomor 1197 / Pdt.G / 2018/ PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutusperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara:PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN (PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMENMEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2, Beralamat di JalanTanjung Duren Raya Kav 59, Grogol Petamburan , JakartaBarat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyabernama

Bahwa sebagai pemilik SARUSUN tersebut, PENGGUGATdalam REKONPENSI tidak pernah diberitahukan maupun diikutsertakan di dalam pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS )KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCES 2, sehingga tidak mengetahui kapandibentuk dan oleh siapa yang membentuk;.

pemilik,Oleh sebab itu pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS )KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCES 2 harus dinyatakan tidak SAH dancacat hukum;.

FOTOCOPY Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKIJakarta No. 1448/ 2012 tentang Pengesahan AktaPembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni SatuanRumah Susun Komersial Campuran Apartemen MediteraniaGarden Residences 2, Kota Administrasi Jakarta Barat,tanggal 28 September 2012, diberi tanda P.2;3. FOTOCOPY Akta No. 27 tentang Berita Acara Rapattertanggal 29 Juni 2012, Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon,di Jakarta, diberi tanda P.3 ;A.

FOTOCOPY Lampiran A akta tanggal 29 Juni 2012 Nomor27 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran ApartemenMediterania Garden Residences 2, Jakarta, Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon, di Jakarta, diberi tanda P.4 ;5. FOTOCOPY Lampiran B akta tanggal 29 Juni 2012 Nomor27 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial CampuranApartemen Mediterania Garden Residences 2, Jakarta,Notaris P. Sutrisno A.

Pembanding/Tergugat : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Penggugat : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1047 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1029/2000 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Dan Non Hunian (Campuran) Graha Cempaka Mas, Kotamadya Jakarta Pusat;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1047 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1029/2000 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Dan Non Hunian (Campuran) Graha Cempaka Mas, Kotamadya Jakarta Pusat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penggugat:
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS
Tergugat:
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2,melawanKHO TJAUW TIAM,

SALINANPUTUSANNOMOR : 34/ PDT / 2020/ PT DPS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara :PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN(PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIA GARDENRESIDENCES 2, beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Kav. 59 GrogolPetamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.Dalam perkara ini

GUGATAN KABUR ( obscure libelli ) Bahwa konstruksi hukum dalam hal subyek hukum yang mengajukan gugatantidak jelas, karena tidak menyebutkan kapan dan oleh siapa dibentukPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN(PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCE 2 tersebut;Bahwa kejelasan waktu pembentukan dan pihak yang membentuknya harusjelas karena menyangkut kapan hak dan kewenangan itu melekat padaPENGGUGAT serta jelas akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan;Oleh

ApartemenMediterania Garden Residences2 Jakarta, disebutkan bahwa, penghuni adalahorang atau badan hukum yang secara nyata menempati / memanfaatkan SatuanRumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mediterania Garden Residences2 Jakarta.Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT DPSPemilik adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki Satuan RumahSusun Komersial Campuran Apartemen Mediterania Garden Residences2 yangmemenuhi syarat sebagai pemegang hak milik atas satuan rumah susun sesuaidengan

Apartemen Mediterania GardenResidences2 Jakarta tersebut, maka Tergugat / Terbanding adalah pemilikatas 15 unit Satuan Rumah Susun Komersial Campuran ApartemenMediterania Garden Residences2 Jakarta, hal ini juga diakui oleh Tergugat /Terbanding dalam jawabannya pada point 3 dan point 4 yang menyatakandengan tegas bahwa Tergugat / Terbanding adalah pemilik 15 unit SatuanRumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mediterania GardenResidences2 Jakarta.Menimbang, oleh karena Tergugat / Terbanding adalah

pemilik 15 unitSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mediterania GardenResidences2 Jakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Anggaran RumahTangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPSRS)Komersial Campuran Apartemen Mediterania Garden Residences2 JakartaTergugat / Terbanding memiliki kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalamAnggaran Dasar tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar IPL,Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT DPSmembayar denda keterlambatan

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM), 2. Para PEMILIK SARUSUN GRAHA CEMPAKA MAS, DKK;MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHACEMPAKA MAS (PPRSC GCM) diwakili oleh Pengurus terdiri dari :Nama : Tonny SoenantoKewarganegaraanTempat/Tanggal LahirAlamatHPEmailJabatanNamaKewarganegaraanTempat/Tanggal LahirAlamatHP: Indonesia: Purwokerto / 4 Januari 1944 (72 tahun): Apartemen Graha Cempaka Mas A2/8/1, JalanLetjend.

Bahwa, PEMOHON adalah badan hukum dengan nama PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC GCM)yang wajib dibentuk karena UndangUndangNomer:16. Tahun 1985. yangdisempurnakan dengan UndangUndang Nomer: 20. Tahun 2011 (LexSpesialis) dengan stelsel aktif dimana segenap Pemilik/Penghuni Sarusunotomatis menjadi Anggota PPPSRS karena UU, dan sebagai badan hukumyang telah di sah kan dengan Kep GUB DKI Jakarta Nomer: 1029.

ALASAN ALASAN PERMOHONAN.21.Bahwa, pada bulan Juni 2015 menjelang diadakan RUTA (Rapat UmumTahunan) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GrahaCempaka Mas (PPRSC GCM) tahun 2015, PEMOHON memperolehkiriman data elektronik tentang kepemilikan Sarusun Graha Cempaka Masdari Kantor BPN Jarta Pusat melalu Dinas Perumahan dan GedungPemprov DKI Jakarta, yang didalamnya tercantum seluruh data kepemilikan(Pemegag HAK) Sarusun GCM, antara lain 27 SHM SRS a.n. PT.

Duta Pertiwi 22.Bahwa berdasarkan Keputusan Gub DKI Nomer: 1204 Tahun 1997 tentangPertelaan Rusun Campuran Graha Cempaka Mas, disebutkan bahwaBagian Bersama yang terdiri ruang atau benda yang merupakan satukesatuan fungsi dalam pemanfaatan Sarusun GCM, sehingga tidak bisadimiliki atau dimanfaatkan secara perorangan, tidak juga oleh PT.

Duta Pertiwi selakuPengembang telah menyerahkan Hak Bersama dan Pengelolaan RusunGCM kepada PPRSC GCM sebagai mana tercantum dalam naskahBERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHACEMPAKA MAS yang ditanda tangani oleh Dirut PT.

Penggugat:
Muhammad Zahjuli
Tergugat:
PT BANGUN SARI AGUNG
Turut Tergugat:
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN CAMPURAN - CAPITOL PARK RESIDENCE (PPPSRSC-CPR)

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KESATUAN AKSI PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN INDONESIA (KAPPRI);

Bahwa, Objek Permohonan adalah surat PPRSC GCM (PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas) Nomor115/PPRSCGCM/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015. Hal: PermohonanUlang Untuk Balik Nama Pemegang Hak Atas Tanah Bersama RusunGraha Cempaka Mas dan 27 Ruang Fasum/Fasos Graha CempakaMas (Bukti P3);ll. DASARDASAR PERMOHONAN.A. KEWENANGAN PENGADILAN.2.

Duta Pertiwi tersebut di atas barulahbelakangan, tepatnya pada bulan Juni 2015 yaitu menjelang diadakanRUTA (Rapat Umum Tahunan Anggota) Perhimpunan Penghuni RumahSusun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC GCM) tahun 2015,dimana Pemohon memperoleh kiriman data elektronik tentangkepemilikan Sarusun Graha Cempaka Mas dari Kantor BPN JakartaPusat melalu Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta,yang di dalamnya tercantum seluruh data kepemilikan (Pemegang Hak)Sarusun GCM, antara lain 27 SHM SRS atas

Duta Pertiwi Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1204 Tahun 1997tentang Pertelaan Rusun Campuran Graha Cempaka Mas disebutkanbahwa bagian bersama yang terdiri ruang atau benda yang merupakansatu kesatuan fungsi dalam pemanfaatan Sarusun GCM, sehingga tidakbisa dimiliki atau dimanfaatkan secara perorangan, tidak juga oleh PT.Duta Pertiwi Tbk selaku Pengembang sekalipun (Bukti P24);Bahwa tanah seluas 35.600 m?

Duta Pertiwi selakuPengembang telah menyerahkan Hak Bersama dan Pengelolaan RusunGCM kepada PPRSC GCM sebagai mana tercantum dalam naskahBerita Acara Serah Terima Rumah Susun Campuran Graha CempakaMas yang ditandatangani oleh Dirut PT.

Duta Pertiwiselaku Pengembang secara administratif telan menyerahkan aset hakbersama dan juga pengelolaan kepada PPRSC GCM yang tertuangdalam Berita Acara Serah Terima Rumah Susun Campuran GrahaCempaka Mas tertanggal 22 Desember 1999 sebagaimana tertuangdalam Bukti P22.Bahwa, secara administratif proses jual beli antara PT. Duta Pertiwikepada konsumen telah sempurna, hal ini dapat dibuktikan denganberhasilnya balik nama SHM SRS dari semula atas nama PT.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM, 2. Para PEMILIK SARUSUN GRAHA CEMPAKA MAS, DKK;MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHACEMPAKA MAS (PPRSC GCM) diwakili oleh Pengurus terdiri dari :Nama : Tonny SoenantoKewarganegaraanTempat/Tanggal LahirAlamatHPEmailJabatanNamaKewarganegaraanTempat/Tanggal LahirAlamatHP: Indonesia: Purwokerto / 4 Januari 1944 (72 tahun): Apartemen Graha Cempaka Mas A2/8/1, JalanLetjend.

Bahwa, PEMOHON adalah badan hukum dengan nama PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC GCM)yang wajib dibentuk karena UndangUndangNomer:16. Tahun 1985. yangdisempurnakan dengan UndangUndang Nomer: 20. Tahun 2011 (LexSpesialis) dengan stelsel aktif dimana segenap Pemilik/Penghuni Sarusunotomatis menjadi Anggota PPPSRS karena UU, dan sebagai badan hukumyang telah di sah kan dengan Kep GUB DKI Jakarta Nomer: 1029.

ALASAN ALASAN PERMOHONAN.21.Bahwa, pada bulan Juni 2015 menjelang diadakan RUTA (Rapat UmumTahunan) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GrahaCempaka Mas (PPRSC GCM) tahun 2015, PEMOHON memperolehkiriman data elektronik tentang kepemilikan Sarusun Graha Cempaka Masdari Kantor BPN Jarta Pusat melalu Dinas Perumahan dan GedungPemprov DKI Jakarta, yang didalamnya tercantum seluruh data kepemilikan(Pemegag HAK) Sarusun GCM, antara lain 27 SHM SRS a.n. PT.

Duta Pertiwi 22.Bahwa berdasarkan Keputusan Gub DKI Nomer: 1204 Tahun 1997 tentangPertelaan Rusun Campuran Graha Cempaka Mas, disebutkan bahwaBagian Bersama yang terdiri ruang atau benda yang merupakan satukesatuan fungsi dalam pemanfaatan Sarusun GCM, sehingga tidak bisadimiliki atau dimanfaatkan secara perorangan, tidak juga oleh PT.

Duta Pertiwi selakuPengembang telah menyerahkan Hak Bersama dan Pengelolaan RusunGCM kepada PPRSC GCM sebagai mana tercantum dalam naskahBERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHACEMPAKA MAS yang ditanda tangani oleh Dirut PT.

Pembanding/Penggugat : Muhammad Zahjuli Diwakili Oleh : MUHAMMAD AZHAR
Terbanding/Tergugat : PT BANGUN SARI AGUNG
Terbanding/Turut Tergugat : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN CAMPURAN - CAPITOL PARK RESIDENCE (PPPSRSC-CPR)

Menyatakan Barang Bukti : - 3 (tiga) keping sample kayu olahan berupa papan berukuran 1 x 9 x2 meter dengan jenis kayu rimba campuran; - 2 unit mesin chainsaw rakitan warna orange putih komplit; - 45 Keping papan ukuran 4 meter jenis kayu rimba campuran; - 15 Keping kayu rimba campuran ukuran 1,5 inchix9x2 meter; - 32 keping kayu olahan ukuran 1 incix9 incix 2 meter jenis kayu rimba campuran; - 20 keping kayu olahan ukuran 1 incix9 inci x4 meter jenis kayu rimba campuran; -

19 batang kayu olahan 2 incix4x4 meter jenis kayu rimba campuran; - 15 batang kayu olahan berukuran 2 incx 3 x 4 meter jenis kayu rimba campuran; - 1 batang kayu olahan ukuran 2 x 8 inc x 4 meter jenis kayu rimba campuran; - 2 batang kayu olahan berukuran 2,5 inc x 6 inci x 2 meter jenis kayu rimba campuran; Dirampas Untuk Negara; 6.