CHUSUS MASTUTI

PENETAPANNO :39/Padt.P/2014/PN.JrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon ;CHUSUS MASTUTI tempat lahir di Kediri, Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17April 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggaldi Dusun Demangan RT.005, RW.010, Desa Kesilir,Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;disebut : PEMOHON; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kardus handphone merk ASUS ZENPHONE C- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 1208 Type RH-105 dikembalikan kepada saksi CHUSUS SUSILO5. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Dus Handphone merk Asus Zenfone Ce 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1208 type RH 105Dikembalikan kepada saksi Chusus Susilo4.

yang adadisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatantersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 05.00 WibTerdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa cuci muka di tempat MCKumum yang bersebelahan dengan rumah saksi Chusus Susilo kemudianTerdakwa melihat Saksi Dhimah (istri saksi Chusus Susilo) keluar rumahdengan mengendarai sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwauntuk masuk ke dalam rumah saksi Chusus

, dan pada saat ituanak melihat saksi Siti Knodimah keluar rumah kemudian anak masuk kedalam rumah saksi Siti Knodimah dan saksi Chusus di Dukuh Branti Rt.01 Rw. 04 Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalonganmelalui pintu samping rumahMenimbang, bahwa setelah anak berada di dalam rumah saksiChusus, anak melihat ada 1 buah HP merk Asus disamping tv dimanaberdasarkan keterangan saksi Chusus, hp milik saksi Chusus sedang dicharge kemudian hp tersebut anak ambil, dan selanjutnya anakmengambil

puluh ribu rupiah)agar tidak ketahuanMenimbang, bahwa benar anak tidak meminta izin kepada saksiChusus mengambil handpohe milik saksi Chusus dan anak tidakmengambil ijin mengambil uang milik saksi Siti Knodimah.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya anak mengambil uang miliksaksi Siti Knodimah dan hp milik saksi Chusus maka unsur mengambilsesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi.Ad.3.Yang sama sekali atau sebagian milik orang lainMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan anak

danuang milik saksi Siti Knodimah tanpa ijin yang sah dari pemiliknya yaitusaksi Chusus dan saksi Siti Knodimah, uang hasil dari mengambil dirumah saksi Siti Knodimah dan hasil menjual hp saksi Chusus digunakananak untuk memenuhi kebutuhan anak dan untuk membeli hp Nokiamodel 1208 type RH 105Menimbang, bahwa dengan terbuktinya anak telah mengambil uangmilik saksi Siti Khodimah dan hp milik saksi Chusus tanpa ijin daripemiliknya dan uang tersebut sudah dinikmati anak maka unsur denganmaksud akan

Pada Dokumen bukti A.1 terdapat cap stempel LURAH TJENGKARENGPEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA dan TJAMATTJENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTAyang dipersoalkan, selanjutnya dalam Berita Acara secara berturutturutakan disebut Questioned Cap Stempel 1 (QC1) dan Questioned CapStempel 2 (QC2) serta tanda tangan atas nama ABD HAMID dan R.POERWO HARDONO yang dipersoalkan ;Hal. 9 dari 43 hal. Put.

Hamid dan tanda tangan R.Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah GarapanNo.35 / 09 / / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataanatas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970adalah Palsu, dan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwaCap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Chusus lbu KotaDjakarta, Cap Stempel Tiamat Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta,tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R.

Ibu Kota Djakarta, Cap StempelTjamat Pemerintah Daerah Chusus lbu Kota Djakarta, tanda tangan Abd.Hamid dan tanda tangan R.

No.1894 K/Pid/201 1terperinci mengenai jenis barang apa yang dijadikan sebagai Pembanding,berapa jumlah barang yang digunakan sebagai Pembanding dan produktahun berapa barang yang dijadikan sebagai Pembanding oleh PusatLaboratorium Forensik Polri untuk memeriksa Cap Stempel LurahTjengkareng Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, Cap StempelTjamat Pemerintah Daerah Chusus lbu Kota Djakarta, tanda tangan Abd.Hamid dan tanda tangan R.

IbuKota Djakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Chusus lbu KotaDjakarta, tanda tangan Abd.

Hongkong,tanpa izin umum atau izin chusus jang diberikan oleh atas nama LAAPLN.Keempat: . Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira2sedjak tahun 1955 sampai kira?

.~ alat2 pembajaran mana kemudian dikirimkannja atau disuruh dikirimkannja dari Hongkong kepada familienja diR.R.T. untuk tindakan pengeluaran dan pengiriman alat2 pembajaranmana ia tidak memperoleh izin umum atau chusus jang diberikan atauatas nama LAAPLN.; Kelima: Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau sedjakKira2 tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 jang bulan2 dantanggainja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengansengadja telah melalaikan kewadjibannja

Negeri jangdipunjainja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentuan jang disebutdalam pasal 6 ajat 1 atau 3 Deviezen Verordening;Ketudjuh: Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira2sedjak tahun 1955 sampui dengan kira2 tahun 1959 jang bulan2 dan:tanpgal2nja tidak dupat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memperoleh/menggunakan/membebaskan/memindahtangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.$582.842,13 diHongkong, tanpa mendapat izin umum atau chusus

Chasis 368 dan merkDodge 1981 No. motor D.40211926 C. dengan tidak mendapat pembebasan dari wtuu utus nama Pemerintah R.I. dan tidak pula dapat memperlihatkan surat keterangan umum atau chusus jung diberikan olehatau atlas nama Pemerintah RI. jang menjatakan bahwa atas pertimbangan pembesar tersebut pemasukan barang?

Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampaidengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja menggunakan dan memindahtangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.$.582.842,13 diHongkong, tanpa mendapat idzin umum atau chusus dari LAAPLN.;Menghukum terdakwa karenanja, dengan hukuman2:1. Pendjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwaada dalam tahanan sementara;2.

TRANGGONOselaku Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran TanahDaerah Chusus Jakarta (vide bukti 7);Sebidang Tanah seluas 9913 M?

No. 0102/Pdt.P/2015/PA.JP.TRANGGONO selaku Kepala Kantor Pendaftaran Dan PengawasanPendaftaran Tanah Daerah Chusus Jakarta (vide bukti 6);e Sebidang Tanah seluas 709 M?

TRANGGONOselaku Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran TanahDaerah Chusus Jakarta (vide bukti 7);e Sebidang Tanah seluas 9913 M?

TRANGGONO selaku Kepala Kantor Pendaftaran DanPengawasan Pendaftaran Tanah Daerah Chusus Jakarta;Sebidang Tanah seluas 709 M?

Chusus Jakarta;Sebidang Tanah seluas 9913 M?

Hongkong,tanpa izin umum atau izin chusus jang diberikan oleh atas nama LAAPLN.Keempat: . Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira2sedjak tahun 1955 sampai kira?

.~ alat2 pembajaran mana kemudian dikirimkannja atau disuruh dikirimkannja dari Hongkong kepada familienja diR.R.T. untuk tindakan pengeluaran dan pengiriman alat2 pembajaranmana ia tidak memperoleh izin umum atau chusus jang diberikan atauatas nama LAAPLN.; Kelima: Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau sedjakKira2 tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 jang bulan2 dantanggainja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengansengadja telah melalaikan kewadjibannja

Negeri jangdipunjainja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentuan jang disebutdalam pasal 6 ajat 1 atau 3 Deviezen Verordening;Ketudjuh: Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira2sedjak tahun 1955 sampui dengan kira2 tahun 1959 jang bulan2 dan:tanpgal2nja tidak dupat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memperoleh/menggunakan/membebaskan/memindahtangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.$582.842,13 diHongkong, tanpa mendapat izin umum atau chusus

Chasis 368 dan merkDodge 1981 No. motor D.40211926 C. dengan tidak mendapat pembebasan dari wtuu utus nama Pemerintah R.I. dan tidak pula dapat memperlihatkan surat keterangan umum atau chusus jung diberikan olehatau atlas nama Pemerintah RI. jang menjatakan bahwa atas pertimbangan pembesar tersebut pemasukan barang?

Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampaidengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja menggunakan dan memindahtangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.$.582.842,13 diHongkong, tanpa mendapat idzin umum atau chusus dari LAAPLN.;Menghukum terdakwa karenanja, dengan hukuman2:1. Pendjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwaada dalam tahanan sementara;2.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kpts.014/UP/DCIV/V1967,tanggal 25 Januari 1967 dari Pemerintah Daerah Chusus lou KotaDjakarta Urusan Perumahan Djakarta (Kantor Urusan PerumahanDaerah Chusus lbu Kota Djakarta) bukti T.I1, dalam pertimbangannyahalaman 1 point B dan point C yang dikutip sebagai berikut :B.

Bahwa Keputusan Nomor Kpts.014/UP/DCI//1967, tanggal 25 Januari1967 dari Pemerintah Daerah Chusus lou Kota Djakarta UrusanHalaman 12 dari 18 hal. Put.

Achmad Bin Adjid) tidak terbukti maka majelis hakimyang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menyatakan menolakgugatan penggugat dalam perkara tersebut dan menyatakan putusandari Tergugat (i.c Gubernur Kepala Daerah Chusus lou Kota DjakartaPemerintah Daerah Chusus lou Kota Djakarta Urusan PerumahanDjakarta) adalah tepat yaitu putusan Nomor Kpts.014/UP/DCI//1967,tanggal 25 Januari 1967 dan Putusan Nomor Kpts.014/UP/DCI/V1967,tanggal 25 Januari 1967, sebagaimana yang diuraikan dalam point 5.1dan

Achmad Bin Adjid sesuaikeputusan Nomor Kpts.014/UP/DCI/V/1967, tanggal 25 Januari 1967dari Pemerintah Daerah Chusus lou Kota Djakarta Urusan PerumahanJakarta (Kantor Urusan Perumahan Daerah Chusus lou Kota Djakarta)jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus loukota DjakartaNomor Kpts Banding 047/UP/DCVV/1969, yaitu; bahwa H. Achmad BinAdjid selaku Pemohon harus bersedia memberikan rumah penggantiyang layak kepada W.

Achmad Bin Adjidtelah mengajukan permohonan penghentian sewa rumah kepadaPemerintah Daerah Chusus lbu Kota Djakarta Urusan PerumahanDjakarta (Kantor Urusan Perumahan Daerah lou Kota Djakarta) danGubernur Kepala Daerah Chusus lbukota Djakarta sesuai suratHalaman 14 dari 18 hal. Put.

ADNAN HIJAZI, SHtelah menggunakan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/luranRehabilitasi Daerah, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA nomor87 Tanggal 30 Desember 1969 Persil S Il atas nama HAPAS HARIS binABDUL HAMID yang ditandatangani oleh Drs.

BAMBANG SANTOSO, bahwa selain ituSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/luran Rehabilitasi Daerah,DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA nomor 87 TANGGAL 30Desember 1969 Persil S Il atas nama HAPAS HARIS bin ABDUL HAMID yangditandatangani oleh Drs.

ASMADI selaku Kepala Inspeksi IPEDA / IREDAdaerah Chusus Ibu Kota Djakarta tidak ada di kantor pelayanan pajak PratamaJakarta Cengkarang Jakarta Barat yang dahulu bernama kantor inspeksi PBB/Kantor Dinas luar PBB dan berdasar Keputusan Menteri Keuangan RI.

EFENDI SARAGIH,SH.MH Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah/luran RehabilitasiDaerah, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA nomor 87TANGGAL 30 Desember 1969 Persil S Il atas nama HAPAS HARIS binABDUL HAMID yang ditandatangani oleh Drs.

ASMADI selaku Kepala Inspeksi IPEDA / IREDA daerah Chusus Ibu KotaDjakarta tersebut PT TITU HARMONI mengalami kerugian karena dihukumuntuk membayar denda sebesar Rp 5.220.000,.000, (lima milyar dua ratusdua puluh juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHP ;I. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, No. Reg.

Lab.2023/DCF/2009 oleh Pusat Labotarium ForensikBareskrim Polri terhadap 1 (satu) eksemplar SURATKETERANGAN TANAH GARAPAN diatas kertas segelbermaterai Rp. 25, (dua puluh lima rupiah) emisitahun 1970 Nomor : 35/09/1970 berkop PEMERINTAHDAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTABARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, =KELURAHANTJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMANtertanggal Djakarta, 23 September 1970 (A.1) dan1(satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai templeRp. 25, (dua puluh lima rupiah) atas

nama RADENATANG SOEPARMAN Alamat Tinggal : 121 4KelurahanPedjagalan Djakarta Utara tertanggal Djakarta, 23September 1970(AQ) jr oe eee eee eee eee ee ee ee ee ee eee eePada dokumen bukti tersebut diatasterdapat : + ere er eee ee ee ee eee1 Pada dokumen bukti A.1 terdapat cap stempelLURAH TJENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTADJAKARTA dan TJAMAT TJENGKARENG PEMERINTAH DAERAHCHUSUS IBU KOTA DJAKARTA yang dipersoalkan,selanjutnya dalam Berita Acara secara berturut turutakan disebut Questioned

POERWO HARDONO yangdipersoalkan ; ++ eee eee rere eee2 Pada dokumen bukti A.2 terdapat cap stempelLURAH TJENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTADJAKARTA yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BeritaAcara akan disebut sebagai Questioned Cap Stempel 1(QC 1) dan tanda tangan ABD HAMID yangdipersoalkan ;5 rere e eee ee eee eeeBahwa kesimpulan dari Berita Acara iniadalah : + e+e eee eeA QC 1 Non Identik dengan KC 1 atau dengankata lain stempel LURAH CENGKARENG PEMERINTAH DAERAHCHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

Utara tertanggal Djakarta, 23Hal. 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 114/PID/2011/PT.DKI16September 1970 bukti merupakan produk cetak yangberbeda denganpembanding ; rrr rr rrr rc rere reece eeeB QC 2 Non Identik dengan KC 2 dengan katalain cap stempel LURAH CENGKARENG PEMERINTAH DAERAHCHUSUS IBU KOTA DJAKARTA yang terdapat pada 1 (satu)eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN diataskertas segel bermaterai Rp. 25, (dua puluh limarupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35/09/1970 berkopPEMERINTAH DAERAH CHUSUS

IBUKOTA DJAKARTA, KOTADJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG,KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANGSOEPARMAN tertanggal Djakarta, 23 September 1970,bukti merupakan produk cetak yang berbeda denganpembanding ; Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan 1 (satu)eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN diataskertas segel bermaterai Rp. 25, (dua puluh limarupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35/09/1970 berkopPEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA, KOTADJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG,

ADNAN HWJAZI, SHtelah menggunakan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/luranRehabilitasi Daerah, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA nomor87 Tanggal 30 Desember 1969 Persil S Il atas nama HAPAS HARIS binABDUL HAMID yang ditandatangani oleh Drs.

BAMBANG SANTOSO, bahwa selain ituSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/luran Rehabilitasi Daerah,DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA nomor 87 TANGGAL 30Desember 1969 Persil S llatas nama HAPAS HARIS bin ABDUL HAMID yangditandatangani oleh Drs.

ASMADI selaku Kepala Inspeksi IPEDA / IREDAdaerah Chusus lou Kota Djakarta tidak ada di kantor pelayanan pajak PratamaJakarta Cengkarang Jakarta Barat yang dahulu bernama kantor inspeksi PBB/Kantor Dinas luar PBB dan berdasar Keputusan Menteri Keuangan RI.

EFENDI SARAGIH,SH.MH Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah/luran RehabilitasiDaerah, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA nomor 87TANGGAL 30 Desember 1969 Persil S Il atas nama HAPAS HARIS binABDUL HAMID yang ditandatangani olen Drs.

ASMADI selaku Kepala Inspeksi IPEDA / IREDA daerah Chusus lbu KotaDjakarta tersebut PT TITU HARMONI mengalami kerugian karena dihukumuntuk membayar denda sebesar Rp 5.220.000,.000, (lima milyar dua ratusdua puluh juta rupiah) ;Hal 7 dari 13 hal Put. Nomor 78/PID/2016/PT.DKIPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHP ;ll. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, No. Reg.

Bahwa mungkin sadja Pemerintah dalam melakukan kebidjaksanaanekonominja mengambil keputusan mentjiptakan suatu sistim sematjamDeferred Payment Chusus akan tetepi setjara hukum (pidana/ jangbertanggung djawab mengenal hal2 itu adalah tetap pihak jung setjaramatenil telah melakukan tindakan2 tersebut, in casu terdakwa.4.

mengakibatkan insolvensi internasional dan lebih landjut merongrong kekuasaan NegaraII.144atau kewibawaan Pemerintah jang sjah atau aparatur Negara, mengganggu, menghambat atau mengatjaukan bagi industri produksi, distribusi dan perdagangan dan kekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masjarakat jang bersifat luas;. telah berturutturut sebagai perbuatanperbuatan landjutan atau perbuatanperbuatan jang berdiri sendirisendiri antara tahun 19641966memberikan kredit chusus

Jajasan Pulo Mas, .. cee eee Rp. 764.000.000,tindakantindakan pemberian krecit chusus mana menimbulkan keadaandan membawa akibatakibat bertambahnja devisit Negara jang perluditutup dengan pertjetakan matamata uang baru, sehingga menjebabkan lebih banjak peredaran uang dan karenanja menghambat inflasidan kenaikan hargaharga menjolok dan lebih landjut merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah jang sjah dan mengganggu, menghambat atau mengatjaukan bagi industri, produksi, distribusi dan

O18 tahun 1964 dan keputusan Presiden Republik Indoncnesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar RevolusiNo. 360 tahun 1965 tangeal 24 Nopember 1965 dan uang itu berasaldari sumbangan import dengan tjara Deferred Payment Chusus jang dinamakan Dana Revolusi, dengan djalan: ,memindjamkan antara lain kepada:1. P.T. Ditaco,Rp. 1 miljard.2. P.T. Peksin,Rp. 5 miljard.3, P.T. Sumurung,Rp. 200.000.000,4. Indonesian Sentral Agencies,Rp. 870.000.000,5. P.T.

Subv. jang dimintakan banding:Menetapkan biaja perkara ditanggung oleh Negara;Mengingat akan akta tentang penentuan kasasi No. 1/1967 KasasiPidana jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi di Djakarta jang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Djanuari 1967, Soekardjo S.H. untukdan atas nama penuntut kasasi berdasarkan surat kuasa chusus tertanggal20 Djanuari 1967, telah mengadjukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Djakarta 3 Pebruari

Indonesia dinjatakan tidak bderlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karenaUndang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 tersebut jang mengaturatjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat,bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian,.sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah AgungIndonesia dalam keseluruhannja, melainkan chusus

MahkamahAgung Indonesia dalam keseluruharinja, melainkan chusus mengenaikedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung.2 Permohonan kasasi jang diadjukan Djaksa karena djabatan tanpa Surat kuasa dari Djaksa Agung dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party kasas!3.

tersebut hanja mengaturkedudukan, susunan dan kekvasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undangjang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatwr atjara kasasi lebihlandjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dariUndang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakantidak berlaku itu bukaniah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keselutuhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaanMahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai

atiara kasasi Mahxamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam UndangUndaneMahkamah Agung Indonesia tersebut:Menimbang bahwa tidak njata bahwa Djaksa pada Kedjaksaan Negez:Makassa: tersebut mendapat kuasa chusus dari Djaksa Agung untuk mengadiukan permohonan kasasi djabatan, oleh karena mana permohonan kasasi dasiDiaksa harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa/penuntut kasasi pada tanggal 17 Maret

1966, dengandemikian baik permohonar, kasasi dari terdakwa maupun dari Djaksa padaKedjaksaan Negeri Makassar telah diadjukan dalam tenggang dan dengan tjaramenurut Undang2, akan tetapi dalam berkas perkara tidak njata, bahwa Persatuan Djaksa2 Tjavang Makassar/Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara ciMakassar mendapat kuasa chusus dari terdakwa untuk mengadjukan risalahkasusi itu, demikian pula tidak njata bahwa Djaksa tersebut telah mengadjukanrisalah kasasinja dimana dimuat alasan2 dari permohenannja

telah setuju untuk saling membagi 2(dua) bidang tanah yang disebutkan dibawah ini sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku atau masingmasing memperoleh 1/2(satu per dua) bagian, yaitu : Sebidang tanah Hak Milik No. 2/Kelurahan Duri, berukuran luas 449m2,diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1511 1965, No.609/1965,sertifikatnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agraria DCIDjakarta Raya, tertanggal 16 51966, tertulis atas nama Tan Tjong Jangdan Tan Bin Hong terletak di Daerah Chusus

, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15111965,No.609/1965, sertifikatnya dikeluarkan oleh Kepala KantorDepartemen Agraria DCI Djakarta Raya, tertanggal 1651966,tertulis atas nama Tan Tjong Jang dan Tan Bin Hong terletak diDaerah Chusus lbu Kota Djakarta Raya, Kecamatan Krukut,Kelurahan Duri, Kewedanaan Penjaringan, setempat dikenaldengan Jalan Raya Djembatan V No.129 yang berhadapandengan Jl.

Dengan perincian pembagian kedua bidang tanah tersebut, adalahsebagai berikut Sebidang tanah Hak Milik No.2/Kelurahan Duri, berukuran luas449m2, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15111965,No.609/1965, terletak di Daerah Chusus lou Kota Djakarta Raya,Hal2dari5 Hal. Put.Damai.No.423/Pat.G/2015/PN. Jkt. Brt.Kecamatan Krukut, Kelurahan Duri, Kewedanaan Penjaringan,setempat dikenal dengan Jalan Raya Djembatan V No.129 yangberhadapan dengan JI.

./30/1967 W.jang dibuat oleh Panitera Pangadilan Negeri Djakarta pada tanggal 10 April1967 Njonja Jadwiga Alexaswler Zemzar Maun sebagai jang berkepentingantelah menghadap Panitera Perigadilan Negeri Djakarta jang maksudnja menjatukan mohon kasasi terhadap ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Djakartatanggat 27 Pebruari 1967 No. 30/1967 W. tersebut, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diadjukan dengan perantaraan kuasanja chusus dan jang diterima kepanieraan Pengadilan Negeri

tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan Kekuasagn Mahkamah Agung, maupun karena688Undang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatur atjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwapasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehinggajang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia. dalam keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang

Bab SV dari Undang2 tersebut hanja mengaturkedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2jang menurut pasal 49 ajet (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebihlandjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia da:njatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesiadalam keseluruhannja, melainkan chusus

Indonesia tersebut;Menimbang, bahwa permohonan kasasi Djaksa tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 April 1968, akan tetapi terdakwa tersebut tidak ada mengadjukan lawan risalah kasasinja;Menimbang, mengenai permohonan kasasi dari pihak Kedjaksaan tersebut,bahwa meskipun pihak Kedjaksaan Singaradja telah: melampirkan suatu suratkuasa dari Djaksa Agung tertanggal Djakarta, 17 Desember 1963 tetapi karenapemberian kuasa itu dilakukan setjara umum dan dengan tidak menjebutkansetjara chusus

., jangamarnja berbunji sebagai berikut:Menjatakan bahwa eksepsi tergugat tepat dan beralasan;Menjatakan tidak dapat menerima perkara ini untuk seluruhnja;Menghukum pemohon/penggugat membajar biaja perkara ini hingga kiniditaksir sebesar Rp. 300, (Tiga ratus rupiah);Menimbang bahwa menurut surat keterangan Panitera Pengadilan NegeriDjakarta No, 21/1967 Kas, pada tanggal Agustus 1967 dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut telah diterima surat dari Oei Tat Hway S.H, sebagaikuasa chusus dari pemohon

Jang maksudnja mengadjukan permohonan untukpemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut;Menimbang bahwa perkara ini mengenai merek dagang dan karenanjadalam hal ini berlaku peraturan jang chusus diadakan untuk itu, jaitu Undang2No, 21 tahun 1961 (LN. tahun 1961 No. 290), akan tetapi mengenai permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan dalam perkara tentang persengketaan dalam soal merek dagang karena hal.itu tidak/belum diatur dalam681Undang2 tersebut Mahkamah Agung

merubah nama dan tahun lahir di akte kematian dari nama YULINI S tanggal lahir 13 Juli 1941 menjadi JULINI SIREGAR tanggal lahir 13 Juli 1940

Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Jakarta Selatan untuk merubah nama YULINI S tanggal lahir 13 Juli 1941menjadi JULINI SIREGAR tanggal lahir 13 Juli 1940 yang sesuai denganNomor : 4660/KETR.L.PEM tanggal 7 Feb 1962 yang dikeluarkan olehGubernur/Kepala Daerah Chusus IbuKota Djakarta Raya denganmeperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.4.

Gubernur/Kepala Daerah Chusus lbuKotaJakarta Raya. Kepala Pemerintah Umum, Djakarta 07 Feb 1962. sesuai denganaslinya selanjutnya diberi tanda bukti ( P 6).Menimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut, di dalam persidanganPemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangandengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagaiberikut :1.Saksi DANI UTAMI Bahwa saksi adalah Adik Julini Siregar. Bahwa Ibu Kandung saya baru meninggal tanggal 9 Maret 2021.

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinanPenetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatanuntuk merubah nama YULINI S tanggal lahir 13 Juli 1941 menjadi JULINISIREGAR tanggal lahir 13 Juli 1940 yang sesuai dengan Nomor4660/KETR.L.PEM tanggal 7 Feb 1962 yang dikeluarkan olehGubernur/Kepala Daerah Chusus IlbuKota Djakarta Raya tersebut dalamregister yang tersedia untuk itu;4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesarRp160.000,00.

Djanuari 1968, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No.2/68 Kas/191/67 G, jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri IstimewaDjakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jangditerima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Pebruari1968;bahwa setelah itu oleh penggugatterbanding jang pada tanggal 6 Peb611ruari 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugutpembanding diadjukan djawaban memori kasasi jang diadjukan dengan perantafaan kuasanja chusus

itu mengatur atjaranasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapal, bahwapusal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehinggajang dinjatukan tidak berluaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesiy dalam keseluruhannja. imelainkan chusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hel? jang mengenai atjarakusasi Mahkgimah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang?

yang dibeli dari para penggarap yang namanya tercantum dalamLampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota DyakartaNomor 51/PH/TP/III/1967 tanggal 20 September 1967, yaitu sebagai berikut : No. Nama / Alamat Perpetakan Luas Tanah Keterangan(m/)2 3 4 5Malik Nasir 69 1.000Siring 70 400 Penggugat membelidari Malik Nasirsedangkan dalam Surat Kep.Gubernur a.n. Siring3 Maimunah 71 3.0004 Amad Nai 72 3.0005 Munsid 73 1.8006 Saman Raiman 74 1.0007 Moh. Bin H. Gani 75 1.8408 Pr.

Anih 76 3.000Total 15.040 Namun dapat kita lihat bahwa total luas tanah yang diklaim oleh paraPenggugat berbeda dengan luas yang sesuai dengan Lampiran SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor51/PH/TP/III/1967 tanggal 20 September 1967. Dalam gugatan Penggugatmengklaim tanahnya seluas + 6.132 m? sedangkan luas berdasarkanLampiran Surat Keputusan seluas + 15.040 m2.

Jadi sangat jelas gugatanpara Penggugat adalah mengadaada; Bahwa Tergugat I menolak dalil pada posita gugatan pada halaman 3, dimanaTergugat I mempertanyakan dasar kepemilikan dan perolehan tanah paraPenggugat yang dari pembelian atas tanah para penggarap yang namanyatercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahChusus Ibu Kota Jakarta tanggal 20 September 1967, sedangkan di dalamSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Jakartatanggal 20 September 1967 No.51/

Hal tersebutsangat berbeda dengan gambar pada Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor 51/PH/TP/III/1967 tanggal20 September 1967, dengan ilustrasi gambar/bentuk sebagai berikut :Lampiran SKPeninjauan Setempat Jalan (berbentuk 4 persegipanjang) Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwapara Penggugat tidak dapat membuktikan letak tanah atau justru terlihatmengadaada, karena tidak terdapat kesamaan bentuk tanah dimaksuddan pada saat

tanahmaupun yang telah digunakan untuk proyek pembangunan jalan ;Bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah Negara dengan hakpenggarapan ;Bahwa pembuatan jalan tersebut tidk ada perencanaanya dari Pemda KotaAdministratif Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi dan Jawabannya Tergugat Imengajukan buktibukti tertulis yaitu berupa foto copy suratsurat dan telah dicocokkandengan aslinya serta bermaterai cukup antara lain :1 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus

Sebidang tanah terletak di Daerah Chusus Ibu KotaDjakarta Raya, Kelurahan Angke Duri/Djembatan Lima, KetjamatanKrukut, Kowedanaan Pendjaringan, Luas 4.295 M?, gambar situasiNomor 72/1966, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran danPengawasan Pendaftaran Tanah di Djakarta Tanggal 16 Februari1966, Sertipikat Hak Pakai Nomor 34, Tertanggal 16 Februari 1966;b.

Sebidang tanah terletak di Daerah Chusus Ibu kotaDjakarta Raya, Kelurahan Angke Duri /Djembatan Lima, KetjamatanHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 561/PDT/2020/PT DKIKrukut, Kowedanaan Pendjaringan, Luas 633 M, Gambar SituasiNomor: 71/1966 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran danPengawasan Pendaftaran tanah di Djakarta tanggal 16 Februari1966, Sertipikat Hak Guna Usaha;8.

Bahwa akibat keberatan Dirjen Cipta Karya tersebut, maka prosespendaftaran Hak Atas Tanah Penggugat menjadi terblokir atau terhentikarena adanya catatan mengenai adanya sengketa yangdilakukan Turut Tergugat, padahal "Objek tanah dalam akta nomor 3,dengan objek tanah dalam aktanomor 5 merupakan dua objek yangberbeda baik dari segi lokasi maupun luas objekObjek tanah dalam akta nomor 3 adalah:Sebidang tanah terletak di Daerah Chusus Ibu Kota DjakartaRaya, Kelurahan Angke Duri / Djembatan Lima, KetjamatanKrukut

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Chusus Ibu KotaDjakarta Raya di Djakarta yang dikeluarkan oleh Kepala InspeksiAgraria Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya tgl. 18 Djuli 1963 No.Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 561/PDT/2020/PT DKI9/B/HP/Kpts/l963, atas permohonan Sdr. Rr.Soeminah Soewojo qq CVSoewojo yang maksudnya untuk memperoleh Hak Pakai atassebidang tanah terletak di Kampung Djalambar Kel. AngkeDuri/Djembatan V Kewedanaan Pendjaringan Daerah Djakarta Utara.b.