Bahwa Akta serta Kesepkatan bersama tersebut menurut Penggugat,telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdata khususnya terkait syarat objektifdalam membuat Perjanjian, knususnya terkait dengan syarat perjanjianitu. dibuat harus dengan sebab atau clausa yang tidak dilarang,sedangkan dalam prakteknya Akta serta Kesepakatan bersama tersebutyang dibuat tersebut mengandung sebab atau clausa yang dilarang, olehkarena itu dikarenakan melanggar syarat objektif dalam membuatPerjanjian maka akibat hukumnya adalah

Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.Halaman 11 dari 29 Hal. Put.

10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni2013 tersebut, maka terlihat jelas jika akta maupun kesepakatanbersama tersebut melanggar syarat objektif suatu perjanjian yangdigambarkan pada poin 25 poin (d) diatas yang dimana sebuah perjanjianwajib memenuhi syarat Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.Bahwa Sebab atau Calausa yang tidak dilarang disini adalah suatuperjanjian tersebut (a) tidak boleh bertentangan dengan undangundang,(b) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan (c

No.780/PDT/2018/PT:DKI32.33.34.wajib menyatakan Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu BATALDEMI HUKUM serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dikarenakan melanggar syarat objektif dalam mebuat perjanjianyang dimana disyaratkan mempunyai Sebab atau Clausa yang tidakdilarang.Bahwa dikarenakan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni2013 dinyatakan tidak sah dan Batal demi Hukum, maka SEGALAAKIBAT HUKUM YANG TIMBUL sebelum

No.780/PDT/2018/PT:DKIdalam membuat akta, akan tetapi faktanya Pembuatan Akta sertaKesepakatan Bersama In Casu melanggar syarat objektif yang diaturdalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana mengharuskan adanya isiatau clausa didalam isi perjanjian tersebut yang tidak dilarang yangdimana membuat sebuah Akta Cessie yang bertentangan dengan Pasal613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata yang mensyaratkan jikaPelangihan Hutangnya menggunakan metode cessie maka wajib yangberganti adalah Kreditur Lama Ke Kreditur

Bahwa Akta serta Kesepkatan bersama tersebut menurut Penggugat, telahmelanggar Pasal 1320 KUHPerdata khususnya terkait syarat objektif dalammembuat Perjanjian, knususnya terkait dengan syarat perjanjian itu dibuatharus dengan sebab atau clausa yang tidak dilarang, sedangkan dalamprakteknya Akta serta Kesepakatan bersama tersebut yang dibuat tersebutmengandung sebab atau clausa yang dilarang, oleh karena itu dikarenakanHal 3 Putusan No. 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.Terhadap poin huruf (a) adanya kata sepakat (konsensus) dan huruf (b)cakap membuat suatu kontrak yang disebutkan diatas merupakan SYARATSUBJEKTIF yang dimana mempunyai akibat hukum DAPATDIBATALKAN;Adapun terkait poin huruf (c) Objek/Perihal tertentu dan huruf (d) Sebabatau Clausa yang tidak dilarang. yang disebutkan diatas merupakanSYARAT OBJEKTIF yang dimana mempunyai akibat hukum BATAL DEMIHUKUM.Bahwa apabila mencermati Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor

13tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni2013 tersebut, maka terlihat jelas jika akta maupun kesepakatan bersamatersebut melanggar syarat objektif suatu perjanjian yang digambarkan padapoin 25 poin (d) diatas yang dimana sebuah perjanjian wajib memenuhisyarat Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.Bahwa Sebab atau Calausa yang tidak dilarang disini adalah suatuperjanjian tersebut (a) tidak boleh bertentangan dengan undangundang, (b)tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan

adalah KREDITUR LAMA ke KREDITURBARU, akan tetapi faktanya yang terjadi berdasarkan Akta danKesepakatan Bersama In Casu yang berubah adalah DEBITUR LAMA yaituTERGUGAT kepada DEBITUR BARU yaitu TERGUGAT Il, sehinggaYang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara aquo wajibmenyatakan Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu BATAL DEMIHUKUM serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdikarenakan melanggar syarat objektif dalam mebuat perjanjian yangdimana disyaratkan mempunyai Sebab atau Clausa

Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa telahdiadakan perjanjian dihadapan tergugat Ill berupa Akta Pengalihan Hak AtasTagihan nomor 13 tanggal 10 Juni 2013.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rizky Dwi Pamungkas bin Saiun) terhadap Penggugat (Clausa Dwi Putri binti Bambang Susilo, S.T)

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati kesepakatan tanggal 22 Desember 2022 tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh

Berdasarkan Explosives Technology License Agreement antara OricaExplosives Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd dan PemohonBanding dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayar royalti atasKnow How, Patents, aplikasi software dan trademark sebagaimana tercantumpada clausa 9, 3 dan 5 pada agreement,3.

angka 2 dan 3 mengatur royalty yaitu angka 2 mengatur tarif 10%dan 15%, sedangkan angka 3 mengatur kondisi, situasi atau kegiatan atauapa saja yang dapat menyebabkan adanya pembayaran royalty; yVV bahwa menurut Terbanding berdasarkan Explosives Technology LicenceAgreement antara Pemohon Banding dengan Orica Explosives TechnologyPty Ltd, Orica Australia Pty Ltd dapat diketahui bahwa Pemohon bandingmembayar royalty atas know how, patents, applikasi software, dan trademark sebagaimana tercantum pada clausa

dan article12 ayat (3) huruf a P3B IndonesiaAustralia atas pembayaran royaltikepada Orica Australia Pty Ltd (Orica) dan Orica ExplosivesTechnology Pty.Ltd (OET) ;bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkanExplosives Technology Licence Agreement antara TermohonPeninjauan Kembali dengan Orica Explosives Technology Pty Ltd,Orica Australia Pty Ltd diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembalimembayar royalty atas know how, patents, applikasi software, dantrade mark sebagaimana tercantum pada clausa

dan Trademarks sehingga menurut Pemeriksa seharusnyadikenakan tarif 15%;Dasar Uraian Peneliti Keberatan;Bahwa pokok sengketa keberatan adalah koreksi PPh terutang karenaperbedaan tarif PPh Pasal 26 sebesar Rp 628.300.678;Bahwa berdasarkan Explosives Technology License Agreement antaraOrica Explosives Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd danPemohon Banding dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayarroyalti atas know how, patents, aplikasi software dan trademarksebagaimana tercantum pada clausa

angka 2 dan 3 mengatur royalty yaitu angka 2mengatur tarif 10% dan 15%, sedangkan angka 3 mengatur kondisi,situasi atau kegiatan atau apa saja yang dapat menyebabkanadanya pembayaran royalty; yVV bahwa menurut Terbandingberdasarkan Explosives Technology Licence Agreement antaraPemohon Banding dengan Orica Explosives Technology Pty Ltd,Orica Australia Pty Ltd dapat diketahui bahwa Pemohon bandingmembayar royalty atas know how, patents, applikasi software, dantrade mark sebagaimana tercantum pada clausa

dan article 12 ayat (3) huruf a P3B IndonesiaAustraliaatas pembayaran royalti kepada Orica Australia Pty Ltd (Orica)dan Orica Explosives Technology Pty.Ltd (OET) ;bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkanExplosives Technology Licence Agreement antara TermohonPeninjauan Kembali dengan Orica Explosives Technology PtyLtd, Orica Australia Pty Ltd diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali membayar royalty atas know how, patents,applikasi software, dan trade mark sebagaimana tercantumpada clausa

article12 angka 2 dan 3 mengatur royalty yaitu angka 2 mengatur tarif 10% dan 15%,sedangkan angka 3 mengatur kondisi, situasi atau kegiatan atau apa saja yang dapatmenyebabkan adanya pembayaran royalty.bahwa menurut Terbanding berdasarkan Explosives Technology Licence Agreementantara Pemohon Banding dengan Orica Explosives Technology Pty Ltd, KantorAustralia dapat diketahui bahwa Pemohon banding membayar royalty atas know how,patents, applikasi software, dan trade mark sebagaimana tercantum pada clausa

article12 angka 2 dan 3 mengatur royalty yaitu angka 2 mengatur tarif 10% dan 15%,sedangkan angka 3 mengatur kondisi, situasi atau kegiatan atau apa saja yang dapatmenyebabkan adanya pembayaran royalty.bahwa menurut Terbanding berdasarkan Explosives Technology Licence Agreementantara Pemohon Banding dengan Orica Explosives Technology Pty Ltd, KantorAustralia dapat diketahui bahwa Pemohon banding membayar royalty atas know how,patents, applikasi software, dan trade mark sebagaimana tercantum pada clausa

Halaman 27 Pts.No. 43/PID.SUSLH/2021/PT JMBNo. 10/2010 berbunyi : Pembukaan lahan adalah upaya yangdilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahanuntuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.Bahwa berdasarkan Barang bukti SHM 8332 dimana dijelaskandalam Surat Ukur No. 1359/STS/2001 tentang keadaan tanahkosong yang diperuntukan untuk perumahan, sehinggaclausa pembukaan lahan tidaklah tepat digunakan dalammendefinisikan perbuatan pidana yang didakwakan kepadaPemohon Banding/Terdakwa dikarenakan clausa

Danmenjadi jelas clausa pembukaan lahan tidak memenuhi unsurtersebut.Halaman 9 dari Halaman 27 Pts.No. 43/PID.SUSLH/2021/PT JMB8.10.11.Bahwa terungkap fakta di persidangan melalui keterangan SaksiWikerson Malau dan saksi Herwin Hutagalung yang menyatakanbahwa Pemohon Banding/Terdakwa bukan melakukanpembukaan lahan melainkan membersihkan perkarangan ataumembersihkan kebun yang mulai tumbuh semak berlukar dilahan yang sebelumnya telah ditanami Pohon Mangga, PohonNangka dan JerukBahwa menurut Ahli Mukhwizal

sehingga menurut Majelis Hakim tidakterdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yangdidakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadaterdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebin dahulu unsurunsur yang berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu barang siapa telahterpenuhi;Tanpa hak ;Menimbang, bahwa dalam bahasa aslinya clausa

,sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona padadiri terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yangdidakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadaterdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebin dahulu unsurunsur yang berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu barang siapa telahterpenuhi;Tanpa hak ;Menimbang, bahwa dalam bahasa aslinya clausa

Tanpa hak ;Menimbang, bahwa dalam bahasa aslinya clausa fanpa hak danmelawan hukum memiliki padanan kata yang sama yaitu wederrechtli;kheia,yang dimaksud dengan wvederrechtlijkheid itu sendiri adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum termasuk di dalamnya hukum tertulis dantidak tertulis, termasuk didalamnya penguasaan secara tidak sahMenimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila terdapat sifatmelawan hukum (vederrechtlijkheid) di dalam tindakannya, perobuatan yangdilarang oleh

Sehingga apabila kita mengacupada pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan maka kontrak kerja atauPerjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat danKoperasi Karyawan Simpeda Jaya BPD Kaltim demi hukum menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.Selain daripada itu apabila kita mengacu pada syarat syahnyaperjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdtayaitu ;e Sepakate Cakape Suatu hal tertentue Clausa yang halalPerjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara penggugatdengan

tersebut bertentangan dengan pasal 59 UU No 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan, artinya Perjanjian kerja tersebut tidakmemenuhi unsur clausa yang halal sehingga perjanjian itu Bataldemi hukum atau dinggap Tidak pernah telah ada.

Clausa yang halalPerjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara penggugatdengan Koperasi Karyawan Simpeda Jaya BPD Kaltim(Tergugat ) Tersebut bertentangan dengan pasal 59 UU No 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, artinya Perjanjian kerjatersebut tidak memenuhi unsur clausa yang halal sehinggaperjanjian itu Batal demi hukum atau dianggap Tidak pernahtelah ada.

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli terhadap objek sengketaantara pihak Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya paksaan daripihak manapun maka sejatinya jual beli terhadap objek sengketa adalahsah demi hukum karena telah memenuhi syarat sebuah perjanjian videPasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kecakapan, kesepakatan, adanyaobjek dan clausa yang halal:.

(PMK 142/PMK.03/2010 dan PMK15/PMK.03/2010 menjelaskan Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasianantara DMTCI/CLUSARepublik Indonesia, dalam hal ini CLAUSA/NCBA/CBIadalah lembaga yang sama);Bahwa di dalam Purchase Order (PO), yang dikirimkan oleh (Buyer)pembeli sering terdapat 2 tujuan misalnya PO ke PT. Alis Jaya Ciptatama/KJUBAlis Teara Jaya. (KJUB Alis Teara Jaya mewakili Pemohon Banding dan KJUBAlis Teara, karena samasama koperasi).

Alinea kedua membuat clausa yang menentukan saat berlaku efektifnyapengalihan sahamsaham digantungkan kepada syarat adanyapersetujuan dari Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) ;Il.

Clausa yang halal.Suatu hal tertentu disini adalah tanah, sehingga ketika melakukan jual bellitanah pada tahun 2006 yang diketahui oleh Pejabat umum RT dan Lurah,serta sudah ditanda tangani oleh Penjual, yang mengandung makna bahwaPenjual membenarkan memiliki tanah kemudian melepaskan hak atas tanahtersebut kepada Penggugat / Pembanding, maka unsur sepakat telahterpenuhi;Unsur clausa yang halal juga terpenuhi karena tanah merupakan objek jualbeli yang halal, tidak melanggar hukum ketika orang memperjual

yang di atur dalam Pasal 1320 BW, yaitu unsurke 4 mengenai "causa yang halal" ;Suatu Perikatan di nilai tidak halal apabila bertentangan dengan Hukum,UndangUndang maupun Kepatutan/Kesusilaan ;Dengan tidak di bayarnya atau tidak adanya penyerahan uang jual bellipada transaksi jual beli rumah milik Penggugat yang dibuat oleh Tergugatlll Asal berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 239/2007, tanggal 13Desember 2007, jual beli tersebut adalah batal demi Hukum (void) karenatidak memenuhi unsur ke empat (4) clausa

tujuh) orang.Bahwa Semenjak + 11 (sebelas) tahun berjalan Tergugat dalamRekonvensi tidak pernah ada melakukan pengangkatan status Pekerja dariPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/khususnya tingkat OperatorProduksi menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa Perselisihan Hak antara Tergugat Rekonvensi dengan PenggugatRekonvensi bermula dari Perjanjian Kerja yang ditandatangani kedua belahpihak melanggar Peraturan Perundangundangan dimana dalam perjanjiankerja tersebut mempunyai clausa

PKWTT sejak adanyahubungan kerja.> Dalam Pasal 7 ayat (4) pada Ketentuan Penutup Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) yang menyatakan, Pihak Kedua (PekerjaPKWT) tidak dapat menuntut berupa apapun dan dalam bentukapapun kepada Pihak Pertama setelah hubungan kerja berakhir. hal inibertentangan dengan Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian perselisinan hubungan industrial.Bahwa dalam Perjanjian Kerja antara Tergugat dalam Rekonvensi denganPara Penggugat dalam Rekonvensi, dalam akhir clausa

perjanjian kerjamemuatkan dalil Apabila dikemudian hari isi perjanjian ini tidak sesuaiatau bertentangan dengan aturan Perundangundangan yang berlaku,maka pihak pertama dengan Pihak kedua sepakat untuk melaksanakannyasesuai dengan aturan Perundangundangan yang berlaku tanpa adanyatuntutan apapun.Bahwa menurut clausa perjanjian kerja antara para pihak yang berjanji,Seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi menjalankan dan merubah statuspekerja PKWT menjadi PKWTT karena sangat jelas perjanjian kerjatersebut

Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/20142.3.Selain daripada itu apabila kita mengacu pada syarat syahnyaperjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: Sepakat; Cakap; Suatu hal tertentu; Clausa yang halal;Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat denganKoperasi Karyawan Simpeda Jaya BPD Kaltim (Tergugat !)

tersebutbertentangan dengan pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, artinya Perjanjian Kerja tersebut tidakmemenuhi unsur clausa yang halal sehingga perjanjian itu batal demihukum atau dianggap tidak pernah telah ada.

Yang mana kesemuakontrak kerja bersifat Keperdataan, sehingga perkara iniseharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Perdata Umumpada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa danmengadilinya;Hal ini dapat dilihat dari posita Para Penggugat pada poin 10(sepuluh) halaman 29 (dua puluh sembilan), yang mengatakanbahwa:Selain daripada itu apabila kita mengacu pada syarat sahnyaperjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdatayaitu:e Sepakate Cakape Suatu hal tertentue Clausa yang halalPerjanjian

tersebut ternyata dokumen yang diajukansetelah diputus ternyata ada dokumen yang palsu, dokumen yangbersifat menentukan sengaja disembunyikan lawan, putusan diambildidasarkan tipu muslihat oleh salah satu pihak, dengan alasantersebut baru Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksanya, tetapiterlebihdahulu harus diputus arbitrase, sehingga dengan dalil Penggugat/ Pembanding Tergugat telah dipidana, Locus delicti,perbuatan tersebut merupakan cidera janji, perbuatanmelawan hukum, bukanlah merupakan clausa