Ditemukan 122 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2815 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT TIARA KUTA GALERIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pendapathukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidanasebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995)merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan),Deterrence (pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pedapat Terance D.
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3372/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — PT TIARA KUTA GALERIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutipdari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakanyang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabilitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4455 B/PK/PJK/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT. TIARA KUTA GALERIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapathukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidanasebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995)merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan),Deterrence (pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3373/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — PT TIARA KUTA GALERIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip daripendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 B/PK/PJK/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa retribution (pembalasan), deterrence(pencegahan), incapacitation (penahan dan pengasingan),rehablitation (pengintegrasian Kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — PT GUNUNG MELAYU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
,IBFD, Amsterdam,2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe danHong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — PT SUPRA MATRA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 32
49 — 32
,IBFD, Amsterdam,2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe danHong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatupendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukumpidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995)merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan,Deterrence (pencegahan), Incapacitation (penahanan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatupendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukumHalaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 2/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995)merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan),Deterrence (pencegahan), Incapacitation (penahanan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip daripendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (pbenahan dan pengasingan), Rehablitation (pengintegrasiankembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa denganpendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaanyaitu
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 B/PK/PJK/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — PT. TIARA MONANG MANING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkansejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yangtelah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran &Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution(pembalasan), Deterrence (pencegahan), Incapacitation (penahan danpengasingan), Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat)dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe danHong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu. selain Retribution(pembalasan),
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1152/B/PK/PJK/2014 Tanggal 31 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. TIARA DALUNG PERMAI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutipdari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan) , Deterrence (pencegahan), /ncapacitation(penahan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepadamasyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat TeranceD.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selainHalaman 13 dari 15 halaman
Putus : 02-03-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92/B/PK/PJK/2017 Tanggal 2 Maret 2017 — PT. TIARA MONANG MANING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
190 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniditerapkan sejalan dengan suatu. pendapat hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutipdari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan), /ncapacitation(penahan dan pengasingan), Rehabitation (pengintegrasian kembalikepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pedapatTerance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selainRetribution (pembalasan), Deterrence
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149/B/PK/PJK/2014 Tanggal 31 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. CV. TIARA DALUNG PERMAI
42 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutipdari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan), /ncapacitation(penahan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasian kembalikepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapatTerance D.
Register : 01-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. KARYA LUHUR PERMAI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkansejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telahdijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone(1995) merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan),Deterrence (pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisi yanglain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — PT. TIARA MONANG MANING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniditerapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutipdari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakanyang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lainyang serupa dengan pedapat Terance D.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151/B/PK/PJK/2014 Tanggal 31 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. CV. TIARA DALUNG PERMAI
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukumbahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakanyang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasiankembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa denganpedapat Terance D.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
117 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatupendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukumpidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995)merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan,Deterrence (pencegahan), Incapacitation (penahanan danpengasingan), Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepadamasyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapatTerance D.
Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pendapat hukumbahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakanyang berupa Retribution (pembalasan, Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahanan dan pengasingan), Rehabilitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.
,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip daripendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupaRetribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan), /ncapacitation(penahan dan pengasingan), Aehablitation (pengintegrasian kembalikepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapatTerance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. KARYA LUHUR PERMAI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukumbahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakanyang berupa pembalasan (Retribution), pencegahan (Deterrence), penahanandan pengasingan (/ncapacitation), pengintegrasian kembali kepada masyarakat(Rehabilitation) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pedapat TeranceD.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan selain pembalasan(Retribution), pencegahan
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1092 B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — CV. TIARA DALUNG PERMAI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
66 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniditerapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajakyang telah dijatuhi pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran &Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution(pembalasan), Deterrence (pencegahan) /I/ncapacitation (penahan danpengasingan), Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dandisisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — CV. TIARA DALUNG PERMAI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
159 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengan suatupendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidanasebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasiankembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pedapatTerance D.
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — CV. TIARA DALUNG PERMAI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
101 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1091/B/PK/PJK/2014pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidanasebagaimana dikutib dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahanan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasiankembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapatTerance D.